Stockholm, 5 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MAZDA ITU KONFLIK ACHEH, MALUKU, PENEGAKKAN DASAR HUKUM AN-NISA: 92, 93 & DAULAH ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MAZDA PERLU TAHU DAN PAHAM TENTANG KONFLIK ACHEH, MALUKU, PENEGAKKAN DASAR HUKUM AN-NISA: 92, 93 & DAULAH ISLAM

"Pada diskusi anda dengan saudara Rakhmawan pada diskusi terkahir yang saya baca, saudara Rakhmawan membawakan contoh usaha dari penegakan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib di Ambon dengan merajam muridnya yang bersalah. Kemudian anda mengomentari bahwa penegakan syariat Islam dibawah hukum daulah pancasila tidak sah karena berdasar hukum thaghut, karena belum berdiri Khilafah Islamiyah. bagaimana menurut pendapat anda bila saudara kita di zalimi diserang oleh kaum kufar seperti di Ambon atau Poso kemudian dengan panggilan Jihad kita bersama2 memberikan bantuan kepada kaum muslimin disana untuk menghadapai kaum kafir nasrani RMS ini?. Apakah panggilan Jihad ini menurut anda tidak sah karena belaum ada Khilafah Islamiyah?" (Mazda , mazda_ok@yahoo.com , Thu, 5 Aug 2004 05:07:35 -0700 (PDT))

Selamat berjumpa saudara Mazda di Surabaya, Indonesia. Maaf kalau saya salah menyebut tempat tinggal saudara.

Baiklah saudara Mazda.
Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum Islam diberlakukan dari sejak masa Daulah Islam di Yatsrib sampai ke masa dinasti Usmaniyah di Turki tahun 1923. Setelah itu yang diberlakukan disebagian besar negara di dunia ini adalah hukum sekular atau hukum yang bersumberkan kepada non Islam.

Ketika saya membicarakan dasar hukum An-Nisa: 92, 93 dalam negara RI telah disinggung masalah penegakkan, pelaksanaan, penerapan hukum Islam yang terkandung dalam dasar hukum An-Nisa: 92, 93. Dimana dalam penegakkan, pelaksanaan, penerapan dasar hukum An-Nisa: 92, 93 jangan dicampur adukkan dengan dasar hukum thaghut pancasila. Artinya, penegakkan, pelaksanaan, penerapan dasar hukum An-Nisa: 92, 93 harus berdiri sendiri dibawah lembaga peradilan hukum Islam. Bukan berada dibawah lembaga peradilan hukum yang bersumberkan pada pancasila.

Kalau terjadi pencampuran penegakkan, pelaksanaan, penarapan dasar hukum An-Nisa: 92, 93 dengan pelaksanaan, penerapan dasar hukum pancasila, maka itulah yang dinamakan salah kaprah, karena tidak mencontoh kepada manhaj penegakkan hukum Rasulullah saw dalam Daulah Islam di Yatsrib.

Buktinya adalah ketika ustaz Ja'far Umar Thalib di Ambon menjalankan hukum rajam atas diri Abdullah, Selasa, 1 Mei 2001. Dimana dalam pelaksanaan hukum rajam itu bertabrakan dengan dasar hukum yang bersumberkan pada pancasila yang berlaku dan diakui diseluruh wilayah negara RI. Akibatnya, hukum rajam disatu pihak walaupun dapat dapat dijalankan, tetapi dipihak lain ustaz Ja'far Umar Thalib didakwa telah melanggar Undang undang hukum pidana tentang pembunuhan oleh pihak RI.

Berbeda dengan waktu Rasulullah saw dalam Daulah Islam di Yatsrib. Seperti diceritakan dalam sebuah riwayat yang menceritakan datang seorang laki-laki mengadukan perbuatan zina kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak memperdulikan perkataan orang itu, sehingga dia mengulangi ucapannya sampai empat kali. Setelah orang itu mengakui kesalahannya, sampai empat kali, Nabi SAW memanggilnya dan menanyakan: "Adakah engkau gila?" Dia menjawab: "Tidak." Nabi SAW bertanya: "Adakah engkau pernah kawin?" Jawabnya: "Ya, saya sudah kawin." Lalu Nabi SAW bersabda: "Bawalah orang ini dan rajamlah. !" (HR. Bukhari, dari Abu Hurairah, hadits no. 1818).

Disini, kalau memang mau menegakkan manhaj Rasulullah saw dalam hal penegakkan hukum Islam, maka yang perlu diperhatikan adalah, apakah lembaga peradilan sebagai penegak dan pelaksana hukum Islam itu berdiri sendiri atau bercampur dengan hukum lain selain hukum Islam?. Karena kalau masih berada dalam lingkungan sistem hukum non Islam, maka penegakkan dan pelaksanaan hukum Islam itu tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. Contohnya seperti pelaksanaan hukum rajam terhadap diri Abdullah yang pelaksanaannya bertentangan dengan hukum pancasila yang diakui di Negara RI ini.

Jadi, jalan untuk penegakkan hukum Islam adalah pertama apabila sistem hukum pancasila yang diakui di Negara RI ini diganti dan dirobah dengan sistem Islam. Kedua, membangun satu negara yang bebas dari Negara RI yang didalamnya diberlakukan sistem Islam secara kaffah. Seperti ketika di Yatsrib diberlakukan hukum Islam secara kaffah yang bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah Mekkah.

Selanjutnya kalau saya mengatakan Negara kafir RI. Itu didasarkan pada dasar hukum dan sumber hukum yang dipakai dan berlaku di Negara RI yakni pancasila yang bukan Islam. Oleh karena dasar dan sumber hukum di Negara RI adalah pancasila, maka Negara RI dinamakan Negara kafir RI.

Sedangkan pemimpinnya bisa saja seorang muslim atau muslimah seperti sekarang Presiden RI Megawati seorang muslimah. Tetapi bisa juga Presidennya dimasa depan yang non muslim, apabila ia terpilih menjadi presiden RI.

Jadi saya tidak "mencaci maki Pemerintah Indonesia dengan pemerintahan model kufar". Tetapi saya hanya mengatakan bahwa para pimpinan Negara kafir RI. Dan itu artinya saya bukan bukan mencaci maki. Melainkan menunjukkan kepada para pembaca di mimbar bebas ini bahwa ada para pimpinan di Negara kafir RI. Contohnya, Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati.

Adapun saya sendiri di Kerajaan Swedia, sudah berulang kali ditulis di mimbar bebas ini, yaitu Kerajaan Swedia adalah Kerajaan kafir Swedia, karena dasar hukum Kerajaannya adalah non Islam. Sama seperti dasar dan sumber hukum di Negara RI yang non Islam yang dinamakan pancasila.

Saya sendiri tidak memuji-muji Kerajaan kafir Swedia. Yang saya selalu katakan bahwa pihak Pemerintah Kerajaan kafir Swedia tidak berbuat dhalim kepada warganya yang beragama Islam, dan tidak menindas dan membunuh kepada warganya yang beragama Islam. Lain halnya seperti di Negara kafir RI. Contohnya pembunuhan ummat Islam di Acheh. Ketika terjadi peristiwa Tanjung Priuk dan kejadian pada peristiwa Lampung.

Di Swedia saya berteman bukan hanya dengan sesama pelarian politik dari RI saya. Tetapi saya bergaul juga dengan segala bangsa yang datang dari berbagai Negara yang ada di Swedia. Saya tidak melihat orang itu hitam, orang itu kuning, orang itu putih, orang itu sawo matang. Dengan semuanya saya berkawan. Dalam artian berkawan biasa. Jadi disini saya tidak hanya berkawan dengan para petolan GAM yang ada di Swedia saja.

Kemudian saudara Mazda mengatakan: "Yang kedua saya mau mengomentari pernyataan dan jawaban anda mengenai Khilafah Islamiyah bahwa tanpa Khilafah Islamiyah anda berpendapat bahwa syariat Islam tidak bisa tegak atasnya, jadi disimpulkan bahwa seluruh syariat islam yang dilaksanakan ummat islam atau kaum muslimin di negara ini runtuh karena belum berdiri Khilafah Islamiyah begitukah yang anda maksud."

Saya tidak mengatakan seperti yang saudara Mazda katakan. Yang saya katakan bahwa setelah runtuhnya dinasti Usmaniyah di Turki pada tahun 1923 M, maka hukum Islam tidak lagi diberlakukan disebagian besar negara-negara di dunia ini, termasuk di Negara RI atau Negara Pancasila ini.

Hukum Islam bisa ditegakkan kembali sebagaimana yang terjadi sejak Rasulullah saw dengan Daulah Islam-nya di Yatsrib sampai dinasti Usmaniyah di Turki tahun 1923, apabila sistem thaghut, kalau di RI sistem thaghut pancasila diganti dengan sistem Islam. Atau dengan kata lain kalau hukum dan sumber hukum di Negara RI pancasila diganti dengan dasar dan sumber hukum Islam.

Jadi selama dasar dan sumber hukum pancasila berlaku dan diakui di Negara RI, maka dasar dan sumber hukum Islam tidak bisa ditegakkan dan dilaksanakan secara kaffah di Negara RI.

Jalan solusinya adalah seperti yang diutarakan diatas yaitu:

Pertama, merobah dengan cara serentak dasar dan sumber hukum Negara RI. Artinya menggantikan pancasila dengan Islam, dan menggantikan hukum-hukum sekular dengan hukum Islam.

Kedua, membangun satu negara diluar Negara RI yang akan menerapkan dasar dan sumber hukum Islam secara menyeluruh.

Jelas kalau mau menempuh jalan pertama adalah suatu hal yang tidak mungkin dalam waktu sekarang ini di Negara RI. Walaupun mayoritas rakyatnya muslim.

Adapun jalan nomor dua, kemungkinan besar bisa dilaksanakan. Dan itu akan dan sedang berjalan. Insya Allah.

Seterusnya saudara Mazda menanyakan: "bagaimana menurut pendapat anda bila saudara kita di zalimi diserang oleh kaum kufar seperti di Ambon atau Poso kemudian dengan panggilan Jihad kita bersama2 memberikan bantuan kepada kaum muslimin disana untuk menghadapai kaum kafir nasrani RMS ini?. Apakah panggilan Jihad ini menurut anda tidak sah karena belaum ada Khilafah Islamiyah? Dan usaha kita ditengah perang dengan menegakkan hukum syariat Islam untuk pertama kalinya dengan melakukan hukum rajam adalah tidak sah karena belum berdiri Khilafah Islamiyah dan karena kita berada di negara dibawah daulah Pancasila?."

Disini yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah:

Pertama kita harus mengetahui akar masalah utama mengapa timbul gerakan Nasrani RMS.
Kedua, bagaimana sikap Pemerintah RI terhadap pihak Nasrani RMS
Ketiga, apa tindakan pihak Pemerintah, khususnya bagian keamanan RI terhadap pihak aktivitas gerakan Nasrani RMS.
Keempat, apa tindakan yang dilakukan pihak Nasrani RMS terhadap kaum Muslimin di Ambon dan di Poso.
Kelima, apa tindakan yang dilakukan ummat Islam terhadap pihak Nasrani RMS.

Minimal dengan mengetahui lima hal tersebut diatas, sedikitnya bisa menjadi pegangan untuk melakukan usaha mencari jalan keluar dari konflik Maluku ini.

Saya telah menulis tentang akar utama masalah timbulnya RMS dan telah dipublikasikan dalam ahmad.swaramuslim.net dan www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm dalam tulisan "Melihat Soumokil dengan RMS-nya dari sudut fakta & bukti, dasar hukum & sejarah" ( www.dataphone.se/~ahmad/040322a.htm ) dan tulisan "Harus diakui dengan jujur sejarah Soekarno pakai RIS mencaplok Maluku Selatan" ( www.dataphone.se/~ahmad/040503.htm )

Jadi dengan mempelajari dan menggali akar utama masalah timbulnya konflik di Maluku ini akan membantu kita untuk memahami dan mencarikan jalan keluarnya bagi konflik bedarah yang terjadi di Maluku ini.

Kemudian, setelah kita paham dan mengerti akar utama masalah konflik Maluku ini, baru kita menempatkan diri bagaimana untuk ikut memecahkan dan menyelesaikan konflik Maluku ini dengan cara yang jujur, adil, dan bijaksana.

Kemudian menyinggung masalah jihad.

Kalau mengikuti cara atau metode Rasulullah saw dalam melakukan jihad yang artinya melakukan perang dijalan Allah adalah dilaksanakan setelah turunnya perintah Allah yang tertuang dalam Al Haj,22: 39-40 dan Al Baqarah,2: 190 dan telah melakukan hijrah serta telah berdirinya Daulah Islam di Yatsrib. "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan." (At Taubah: 20).

Dalam berjihad ini ada bermacam-macam jihad diantaranya:

Jihad untuk mempertahankan aqidah Islam dari pihak kaum kuffar yang selalu memusuhi dan berusaha menghancurkan aqidah Islam yang disebut dengan jihad kuffar, yaitu untuk mempertahankan aqidah Islam, kaum muslimin seluruhnya, pemerintahan Islam dan Daulah Islam dengan mencari ridha Allah.

Jihad melawan syaitan yang selalu membisikan kejelekan dan kejahatan yang disebut dengan jihad syaitan.

Jihad melawan kaum munafikin yang mengaku muslim tetapi ingin menghancurkan aqidah Islam dan ummat Islam yang disebut dengan jihad munafikin.

Jihad terhadap diri, yaitu memahami, mengamalkan, menyeru kepada Islam, mengajari orang yang belum mengetahui, bersabar dalam berdakwah kepada Allah dan bersabar menghadapi gangguan makhluk, kesemuanya itu disebut dengan jihad nafsi.

Jihad melawan kaum yang murtad dan membuat kerusakan dan gangguan dalam khilafah Islam yang disebut dengan jihad murtad.

Jihad melawan mereka yang selalu berbuat zalim dan penganiyaan terhadap kaum muslimin yang disebut dengan jihad zalim. Misalnya, jihad untuk melawan dan mempertahankan diri dari pihak kuffar yang selalu memusuhi aqidah Islam dan kaum muslimin perlu dilakukan dengan segala persiapan yang ada dan dimiliki oleh kaum muslimin, dari mulai diri, harta, peralatan dan persenjataan.

Sekarang, bagaimana dengan kejadian konflik di Ambon?.

Jawaban saya adalah pertumpahan darah di Ambon bukanlah suatu akibat dari kejadian seperti yang digambarkan dalam jihad kuffar artinya suatu kejadian yang disebabkan oleh deklarasi perang agama yang melibatkan suatu Daulah Islam dalam rangka mempertahankan akidah Islam, ummat Islam seluruhnya, membela dan mepertahankan tempat kaum muslimin dalam Daulah Islam menghadapi serangan kaum lain dari Daulah lain yang juga telah medeklarasikan perang untuk menghancurkan Daulah Islam beserta semua kaum muslimin.

Melainkan dari kenyataan yang terjadi di Ambon adalah bukan seperti yang saya gambarkan diatas, walaupun melibatkan kaum muslimin dan kaum nasrani (Kristen). Kejadian itu lebih banyak berdasarkan kepada akar utama timbulnya konflik Maluku, yakni berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 dari Negara Indonesia Timur negara Bagian Republik Indonesia Serikat. Yang pada akhirnya Maluku Selatan ini ditelan oleh Soekarno Presiden RIS. Disamping adanya tindakan dan kebijaksanaan politik, ekonomi dan sosial Pemerintah pusat seperti ketidak merataan ekonomi, sosial, pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan.

Selanjutnya saudara Mazda menulis: "Kemudian saya juga ingin mengomentari pandangan anda yang seakan2 hanya rakyat Aceh aja yang menderita, pernahkah anda melihat kami disini di Poso di Ambon dan di Maluku Utara, saya ingin tau pendapat anda tentang latar belakang peristiwa di diua tempat tersebut, apakah anda akan berpegang dengan pernyataan RMS atau statemenya orang kafir dari kalangan PDIP bahwa peristiwa Ambon akibat ulah orang Jakarta dan bla.. bla.. atau anda akan mendengar dan melihat bukti nyata apa yang sebenarnya yang terjadi di Ambon pada peristiwa Idul Fitri Berdarah."

Sebagaimana yang telah saya jelaskan diatas bahwa akar utama masalah konflik Maluku ini adalah masalah berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 dari Negara Indonesia Timur negara Bagian Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya Republik Maluku Selatan ini ditelan, diduduki, dan dijajah oleh RIS dan dilanjutkan oleh pihak RI yang menjelma menjadi NKRI.

Sehingga kerawanan masalah RMS ini menghantui masyarakat di Maluku, baik itu masyarakat Nasrani ataupun masyarakat Muslim. Sedikit saja api tergores, bergolaklah api perpecahan dan pertumpahan darah.

Persoalannya adalah bukan ada di tangan kaum Nasrani ataupun kaum Muslimin, melainkan persoalannya ada ditangan pihak Pemerintah RI yang tetap tidak mau menerima dan tidak mau mengakui bahwa tindakan Presiden RIS Soekarno yang menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Maluku Selatan tidak dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan pelanggaran hukum nasional dan internasional. Inilah yang menjadi akar utama konflik Maluku yang merembet keseluruh Maluku.

Jadi selama pihak Pemerintah RI beranggapan bahwa Republik Maluku Selatan adalah bagian NKRI, maka selama ityu di Maluku tidak akan timbul keamanan, dan kedamaian.

Dan masalahnya hampir sama dengan masalah konflik Acheh. Dimana Negeri Acheh ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah RIS pada tanggal 14 Agustus 1950. Sedangkan Maluku Selatan ditelan, dan diduduki RIS pada tanggal 14 Juli 1950, dengan cara mengirimkan pasukan APRI/TNI untuk didaratkan di Laha, Pulau Buru, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru guna menggempur pasukan Soumokil. Pada permulaan bulan November 1950 Ambon jatuh ketangan APRI/TNI dibawah perintah Soekarno dari RIS dan RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 38).

Selanjutnya saudara Mazda menyinggung: "Memang Aceh telah lama merasakan penderitaan itu jauh sebelum kami, tetapi anda juga harus sadar donk karena adanya pemberontakan atau perlawanan dari GAM lah semua ini berawal, yang saya kira anda tau siapa sesungguhnya Hasan Tiro itu yang menggugat keputusan KMB 15 tahun lalu setelah perjanjian itu ditandatangani. Padahal waktu itu ia bekerja pada kantor WKPMRI dan T. Chik Daudsyah, Residen Aceh, turut serta dalam delegasi RI yang diketuai oleh PM Hatta.Dan perlu anda ketahui sepanjang dokument yang ada belum diketemukan bukti bahwa rakyat Aceh menentang keputusan KMB itu. Dan saya melihat GAM hanyalah gerombolan pemberontak dan mereka akan tetap mati dalam keadaan sebagai pemberontak."

Saudara Mazda, memang sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih mendalam, itu benar akar utama timbulnya konflik Acheh diawali dengan diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Mengapa ? Mari kita telusuri secara seksama.

Berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen.

Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian, sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Kenferensi Inter-Indonesia antara wakil-wakil RI dan Pemimpin-Pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dalam sebagian besar pembicaraan di Konferensi Inter-Indonesia ini adalah membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjunya pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Kemudian realisasi dan pelaksanaan dari hasil hasil perundingan KMB ini.

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Sekarang jelas sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS. Bahkan kedaulatan RI diserahkan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Kemudian, apakah taktik dan strategi Soekarno untuk merealisasikan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresinya dengan memakai kendaraan Negara RIS dan RI ini selanjutnya?

Mari kita lihat dan kupas.

Dimana langkah Soekarno selanjutnya adalah menetapkan dan mensahkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Pada 14 Agustus 1950 melalui Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Lalu pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya.

Kemudian Soekarno sebagai Presiden RIS menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah sampai disini, kita stop dulu, lalu kita lihat sejenak apa yang terjadi terhadap Negeri Aceh yang pada waktu itu secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri dan memiliki wilayah kekuasaan di Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Ternyata setelah dilihat, digali, diteliti, dianalisa, dan disimpulkan terbukti bahwa Presiden RIS Soekarno telah merampas dan sekaligus menelan Negeri Aceh memakai mulut Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya setelah dicerna menjadi bahan tiang-tiang bangunan Negara RI yang pada waktu itu Negara RI ini adalah salah satu anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kita lanjutkan lagi setelah menengok kepada Negeri Aceh yang sekarang telah mencair dan membentuk menjadi bahan bangunan tiang-tiang Negara RI.

Kita arahkan pandangan pada 16 anggota Negara-Negara dan daerah-Daerah bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akang melebur itu yaitu Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, yaitu sekitar Yogyakarta, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Disini kelihatan bahwa Negeri Aceh tidak termasuk kedalam anggota Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS yang akan melebur kedalam tubuh Negara RI. Selanjutnya apa yang terjadi satu hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950 ?

Ternyata anggota Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS selesai dilebur masuk kedalam tubuh Negara RI pada tanggal 15 Agustus 1950 menjelma menjadi NKRI yang terdiri dari sepuluh Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Sekarang perhatikan tubuh Propinsi Sumatera Utara, ternyata telihat itu tubuh Negeri Aceh yang telah ditelan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Nah sekarang saudara Mazda, inilah hasil sebenarnya Konferensi Meja Bundar (KMB). Bagi orang-orang yang pandangan matanya tertutup, maka tidak akan mampu menembus benteng RIS yang telah dijadikan alat oleh Soekarno untuk menelan Daerah-Daerah dan Negara-Negara anggota Bagian RIS, juga untuk menelan, mencaplok, menduduki, menjajah Negeri-Negeri yang ada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RIS, seperti Negeri Acheh dan Maluku Selatan.

Dan inilah yang memang telah dibayangkan dan digambarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan hasil KMB.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 5 Aug 2004 05:07:35 -0700 (PDT)
From: maz da <mazda_ok@yahoo.com>
Subject: KHILAFAH ISLAMIYAH ???
To: ahmad@dataphone.se
Cc: mazda_ok@yahoo.com

Assalamu'alaikum Mr Ahmad Sudirman

Setelah saya membaca tulisan anda di web diskusi anda, dalam setiap tulisan atas berbagai pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan, saya dapati anda begitu semangat dengan lantangnya mengatakan "KHILAFAH ISLAMIYAH KHILAFAH ISLAMIYAH, TIDAK ADA HUKUM KECUALI BERHUKUM KEPADA HUKUM ALLAH", pada dasarnya kalimat ini benar tetapi anda telah menjadikan kalimat ini jadi nggak benar karena anda menggiring orang dengan
kalimat ini melalui pengertian yang salah kaprah.

Pada diskusi anda dengan saudara Rakhmawan pada diskusi terkahir yang saya baca, saudara Rakhmawan membawakan contoh usaha dari penegakan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib di Ambon dengan merajam muridnya yang bersalah.

Kemudian anda mengomentari bahwa penegakan syariat Islam dibawah hukum daulah pancasila tidak sah karena berdasar hukum thaghut, karena belum berdiri KHILAFAH ISLAMIYAH.

Anda juga saya dapati orang yang begitu lantang teriak2 mencaci maki pemerintah Indonesia dengan pemerintahan model kufar yang alhamdulillah sampai pada hari ini negara kami yang mayoritas muslim ini masih dipimpin oleh seorang muslim walaupun disayangkan yang memimpin seorang wanita, dan walaupun juga penguasa terus berbuat dzalim terhadap kami yakni sebagai rakyat biasa, tetapi lihatlah diri anda yang tinggal di seberang lautan sana, anda tinggal dinegeri KAFIR dengan PEMERINTAHAN KAFIR dan PENGUASA KAFIR, anda begitu semangat memuji2 negeri tempat tinggal anda sekarang.

Memang bisa dimengerti karena tanpa begitu anda nggak akan dapat teman sesama pelarian dari RI, makanya anda harus berbuat seperti itu hingga akhirnya anda pun jadi bisa lebih dekat dengan para pentolan GAM.

Itu tadi yang pertama.

Yang kedua saya mau mengomentari pernyataan dan jawaban anda mengenai KHILAFAH ISLAMIYAH bahwa tanpa KHILAFAH ISLAMIYAH anda berpendapat bahwa syariat Islam tidak bisa tegak atasnya, jadi disimpulkan bahwa seluruh syariat islam yang dilaksanakan ummat islam atau kaum muslimin di negara ini runtuh karena belum berdiri KHILAFAH ISLAMIYAH begitukah yang anda maksud.

Kalau benar itu yang anda maksudkan sekarang saya mau menanyakan bagaimana menurut pendapat anda bila saudara kita di zalimi diserang oleh kaum kufar seperti di Ambon atau Poso kemudian dengan panggilan Jihad kita bersama2 memberikan bantuan kepada kaum muslimin disana untuk menghadapai kaum kafir nasrani RMS ini?. Apakah panggilan JIHAD ini menurut anda tidak sah karena belaum ada KHILAFAH ISLAMIYAH? Dan usaha kita ditengah perang dengan menegakkan HUKUM SYARIAT ISLAM untuk pertama kalinya dengan melakukan
hukum rajam adalah tidak sah karena belum berdiri KHILAFAH ISLAMIYAH dan karena kita berada di negara dibawah daulah PANCASILA?.

Kemudian saya juga ingin mengomentari pandangan anda yang seakan2 hanya rakyat Aceh aja yang menderita, pernahkah anda melihat kami disini di Poso di Ambon dan di Maluku Utara, saya ingin tau pendapat anda tentang latar belakang peristiwa di diua tempat tersebut, apakah anda akan berpegang dengan pernyataan RMS atau statemenya orang kafir dari kalangan PDIP bahwa peristiwa Ambon akibat ulah orang Jakarta dan bla.. bla.. atau anda akan mendengar dan melihat bukti nyata apa yang sebenarnya yang terjadi di Ambon pada peristiwa Idul Fitri Berdarah.

Memang Aceh telah lama merasakan penderitaan itu jauh sebelum kami, tetapi anda juga harus sadar donk karena adanya pemberontakan atau perlawanan dari GAM lah semua ini berawal, yang saya kira anda tau siapa sesungguhnya HASAN TIRO itu yang menggugat keputusan KMB 15 tahun lalu setelah perjanjian itu ditandatangani. Padahal waktu itu ia bekerja pada kantor WKPMRI dan T. Chik Daudsyah, Residen Aceh, turut serta dalam delegasi RI yang diketuai oleh PM Hatta.

Dan perlu anda ketahui sepanjang dokument yang ada belum diketemukan bukti bahwa rakyat Aceh menentang keputusan KMB itu. Dan saya melihat GAM hanyalah gerombolan pemberontak
dan mereka akan tetap mati dalam keadaan sebagai pemberontak.

Ini aja komentar saya. Mohon bisa ditampilkan seutuhnya dan saya tunggu jawaban atau argumen anda.

Wassalamu'alaikum

Mazda

mazda_ok@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------