Stockholm, 5 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

HADI PENGIKUT AMIEN RAIS KEDODORAN SUDAH MASUK KOTAK
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS KELIHATAN HADI PENGIKUT AMIEN RAIS YANG NAFSU BESAR TENAGA KURANG DAN SALAH KAPRAH DALAM MELIHAT GAM DAN KONFLIK ACHEH

"Saudara Ahmad politik itu penuh liku-liku tidak selalu lurus dan normatif apapun bisa dilakukan yang haram bisa jadi halal dan yang halal bisa jadi haram, kawan bisa jadi lawan , lawan bisa jadi kawan seperti nasib tragis Teuku Don Zulfahri GAM BANDIT pimpinan Sang Feodalist Sang Diktator Tengku Hasan di Tiro begitu tega menghallalkan darah teman seperjuanganngannya. (Naujubillah). Ha ha Ahmad ngarang cerita darimana lagi itu gedungnya beda ? MP GAM masih di dalam GAM, komandonya sama Tetap Hasan Tiro mau nipu ? MP GAM di bentuk karena Hasan Tiro Sudah Uzur, Sudah Ngga Kenal dengan Teman Rapatnya sendiri Apalagi Kenal dengan Ahmad Sudirman He he Mimpi kali Yee Kenapa anda masih mendukung orang seperti Hasan Tiro itu, seorang yang sangat Feodalistik, Diktator dan tidak demokratis semuanya di pegang kendalinya weleh weleh orang yang tidak mau bermusyawarah kok didukung terus." (Hadi , hadifm@cbn.net.id , Thu, 5 Aug 2004 16:19:25 +0700)

Baiklah saudara Hadi di Jakarta, Indonesia.

Jelas dimanapun yang namanya pembunuhan itu pembuktiannya harus melalui lembaga peradilan hukum. Dimana fakta dan buktinya harus jelas dan benar berdasarkan bukti hukum. Bukan bukti hasil analisa politis.

Begitu juga dengan terbunuhnya Teuku Don Zulfahri di Kuala Lumpur, Malaysia. Demi tegaknya hukum maka perlu adanya pembuktian yang adil. Artinya adanya bukti dan fakta yang bisa dipertangung-jawabkan dan diterima oleh tim Hakim dalam persidangan didepan lembaga Pengadilan di Kuala Lumpur Malaysia tempat terbunuhnya Teuku Don Zulfahri.

Kalau yang dikemukakan hanyalah merupakan hasil analisa politis, jelas itu tidak akan diterima dalam sidang pengadilan tentang pembunuhan Teuku Don Zulfahri. Jangankan oleh tim Hakim, oleh pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan Kerajaan malaysia tidak akan mungkin diterima.

Nah, bukti dan fakta hukum inilah yang diminta untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Kerajaan Malaysia.

Selama bukti dan fakta hukum ini tidak bisa diberikan, maka selama itu kasus terbunuhnya Teuku Don Zulfahri tetap tidak akan bisa diselesaikan. Kendatipun diluar hingar bingar karena bermunculan hasil-hasil analisa politis.

Apapun yang menjadi motivasi terbunuhnya Teuku Don Zulfahri, yang dipentingkan dan diutamakan adalah fakta dan bukti yang bisa diterima oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan tim Hakim di wilayah kekuasaan Kerajaan Malaysia. Artinya adanya sipelaku pembunuh yang jelas kelihatan orangnya dan bisa ditahan. Adanya barang bukti yang dijadikan alat membunuh. Adanya barang bukti lainnya yang bisa memperkuat bukti yang sudah ada.

Jadi, tanpa adanya fakta dan bukti tersebut, jelas sampai kapanpun itu masalah kasus terbunuhnya Teuku Don Zulfahri tidak akan mungkin bisa diselesaikan, selain hanayalah tuduhan-tuduhan yang tanpa fakta dan bukti hukum, yang setiap orang bisa membuat tuduhan tanpa fakta dan bukti ini.

Kemudian Hadi menyinggung: "Ahmad ngarang cerita darimana lagi itu gedungnya beda ? MP GAM masih di dalam GAM, komandonya sama Tetap Hasan Tiro mau nipu ? MP GAM di bentuk karena Hasan Tiro Sudah Uzur, Sudah Ngga Kenal dengan Teman Rapatnya sendiri Apalagi Kenal dengan Ahmad Sudirman He he Mimpi kali Yee Kenapa anda masih mendukung orang seperti Hasan Tiro itu, seorang yang sangat Feodalistik, Diktator dan tidak demokratis semuanya di pegang kendalinya weleh weleh orang yang tidak mau bermusyawarah kok didukung terus."

Hadi, saudara ini hanya sebagai pengekor saja, tanpa mau menggunakan pikiran untuk sedikit menganalisa dan mempelajari lebih jauh.

Itu, ketika saya mengatakan: "organisasi Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) berada diluar garis GAM yang dipimpin Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Antara MP GAM dan GAM tidak ada hubungan struktur organisasi, tidak ada garis hubungan komando langsung, dan tidak ada garis ikatan hukum. Jadi MP GAM dan GAM adalah dua bangunan yang berbeda. Nah dari keadaan status inilah, akan timbul berbagai penafsiran politis atas terbunuhnya sekretaris Jenderal MP-GAM."

Fakta dan buktinya memang benar. Seandainya yang dijadikan dasar pembentukan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) berdasarkan pada Teungku Hasan Muhammad di Tiro "Sudah Uzur" sebagaimana yang dikatakan oleh Hadi, maka jelas itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk membentuk struktur baru dalam bentuk Dewan Pimpinan Tertinggi yang baru dalam wadah organisasi GAM yang sudah ada. Kalau memang benar alasannya Teungku Hasan Muhammad di Tiro "Sudah Uzur", mengapa tidak digantikan Pemimpin Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro saja oleh yang lain yang masih sehat walafiat untuk memegang jabatan pemimpin tertinggi GAM. Tidak perlu dibentuk Dewan Pimpinan Tertinggi baru dalam tubuh GAM yang dinamakan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM). Itu sama saja dengan membentuk Pemerintahan baru dalam tubuh Pemerintahan yang sudah ada. Atau membentuk struktur pemerintahan baru dalam struktur pemerintahan yang sudah ada.

Jadi, tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya alasan yang dikemukakan oleh Hadi tersebut untuk dijadikan sebagai alasan dibentuknya wadah baru Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) dalam tubuh GAM yang sudah ada.

Yang bisa diterima akal dan diterima secara hukum adalah pembentukan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) diluar wadah GAM yang sudah ada, tanpa terikat baik secara hukum maupun secara garis komando langsung dengan GAM yang sudah ada.

Jadi, terbentuknya Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) alasannya boleh apa saja. Dan bisa diterima. Karena secara struktur organisatoris, garis komando, dan garis hukum tidak ada hubungannya dengan GAM yang sudah ada.

Inilah yang saya katakan MP GAM dan GAM adalah dua bangunan yang berbeda.

Kemudian Hadi menulis: "Kenapa anda masih mendukung orang seperti Hasan Tiro itu, seorang yang sangat Feodalistik, Diktator dan tidak demokratis semuanya di pegang kendalinya weleh weleh orang yang tidak mau bermusyawarah kok didukung terus."

Hadi, perlu saudara ketahui, ASNLF atau GAM merupakan wadah perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI. GAM bukan lembaga seperti DPR dan MPR. Tetapi GAM atau ASNLF adalah wadah perjuangan politik. Tentu saja memerlukan seorang pemimpin yang tegas, kuat, bijaksana, mampu melihat kedepan, mampu memimpin, mampu mengambil keputusan yang tegas, dll.

Jadi, kalaulah timbul perbedaan pandangan dan sikap didalam wadah GAM ini, itu adalah hal biasa, yang juga terjadi disetiap organisasi, partai, ataupun kabinet dalam satu pemerintahan. Dan semampunya perbedaan itu harus bisa diselesaikan dengan baik secara intern. Tetapi, seandainya perbedaan itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan, maka solusinya adalah keluar dari wadah tersebut. Apakah mau membentuk wadah baru, atau jalan sendiri, atau bergabung dengan gerakan lainnya. Itu terserah kepada masing-masing individu.

Seterusnya, saya mendukung seluruh rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila, bukan hanya mendukung Teungku Hasan Muhammad di Tiro saja.

Kemudian itu yang Hadi katakan: "Hasan Tiro itu, seorang yang sangat Feodalistik, Diktator dan tidak demokratis".

Saya sendiri tidak melihat itu Teungku Hasan Muhammad di Tiro seorang feodalistik. Dari buku-bukunyas yang saya baca dia bukan mengagung-agungkan feodal-nya dan dari keadaannya yang sekarang sehari-harinya Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak menunjukkan cara dan perilaku feodalistiknya. Kemudian menyinggung soal diktator. Seorang pemimpin itu harus tegas, bertanggung-jawab, tidak mudah berobah-robah pandangan, istiqamah, dan tetap berada dalam jalan Allah SWT. Seterusnya soal demokratis, itu soal cara dan metode saja.

Seterusnya Hadi menulis: "Kalau Saudara Ahmad Minta bukti bukti di pengadilan hukum, saya juga mau minta bukti di pengadilan hukum di RI atau Internasinasional tentang pelanggaran HAM dan penjahat perang di aceh, Ada tidak Kopral dan Jendral yang di adili dimuka hukum ? Apakah saudara Ahmad Sudirman bisa membuktikannya ? Lalu mengenai penjajahan RI kepada Acheh, apakah Saudara Sudirman bisa membuktikannya juga dimuka hukum ?"

Hadi, tentang masalah pelanggaran HAM itu ada lembaga peradilan hukum yang menyangkut HAM, baik nasional di RI atau Internasional.

Itu fakta dan buktinya bisa dikumpulkan sebelum diajukan kepada pihak Kejaksaan Peradilan HAM. Yang penting adalah bersediakah pihak RI untuk melaksanakan Pengadilan HAM yang menyangkut pelanggaran kejahatan HAM di Acheh ? Kalau pihak Pengadilan HAM di RI tidak sanggup atau tidak berminat, maka bisa diajukan kepada lembaga Pengadilan HAM internasional.

Kemudian menyangkut fakta dan bukti pihak RIS dibawah Soekarno menelan dan mencaplok Negeri Acheh didasarkan kepada pertama, fakta dan bukti PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950. Kedua, Secara de-facto dan de-jure Negeri Acheh berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RIS yang telah diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ketiga, Negeri Acheh berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI berdasarkan Perjanjian Renville. Keempat, Presiden RIS Soekarno menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh pada tanggal 14 Agustus 1950 tanpa kerelaan, keikhlawan, persetujuan dari seluruh rakyat Acheh dan pemimpin Acheh.

Karena pihak Soeharto sebagai penerus Soekarno masih terus tidak mau mengakui dan tidak mau menerima apa yang telah dilakukan oleh Soekarno terhadap Negeri Acheh adalah suatu tindakan pendudukan dan penjajahan, maka Soeharto adalah juga bertindak sebagai presiden Negara RI yang terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

Begitu juga RI dibawah Presiden Megawati yang tetap tidak mau mengakui dan tidak mau menerima apa yang telah dilakukan oleh Presiden RIS Soekarno terhadap Negeri Acheh itu sebagai suatu tindakan pendudukan dan penjajahan, maka Presiden Megawati selaku Pimpinan Tertinggi RI adalah sebagai penjajah terhadap Negeri Acheh.

Nah, untuk membuktikan apakah benar seluruh rakyat Acheh di Negeri Acheh tetap bersedia hidup bersama pihak RI yang menjajah Negeri Acheh, maka jalan keluarnya adalah diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh untuk menentukan sikap melalui cara jajak pendapat dalam bentuk referenhdum dengan memilih dua opsi, yakni opsi YA bebas dari RI dan opsi TIDAK bebas dari RI dengan disaksikan oleh utusan dari PBB, dengan dilaksanakan secara bebas dan rahasia, yang sebelumnya TNI/POLRI yang ada di Negeri Acheh harus ditarik keluar dari Acheh. Keppres No.43/2004 dan Keppres No.43/2003 harus dicabut. Rakyat Acheh yang dihukum karena terlibat dan dituduh terlibat GAM yang sekarang berada dalam LP-LP di Acheh dan di Jawa harus dibebaskan semuanya. Dan rakyat Acheh dalam jangka waktu tertentu sebelum referendum diadakan harus diberikan kebebasan bersuara.

Jadi Hadi, kalau saudara masih tetap mengekor Amien Rais, Megawati, Yudhoyono, Sutarto, Ryacudu, AM Hendropriyono, yang mereka semuanya tetap ingin terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh, maka secara langsung saudara Hadi juga adalah termasuk salah seorang diantara mereka sebagai penjajah.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: "H4D!" <hadifm@cbn.net.id>
To: <mitro@kpei.co.id>, <om_puteh@hotmail.com>, <universityofwarwick@yahoo.co.uk>, <forum_rakyat@yahoo.com>, <gam_m_z@yahoo.com>, <koran@tempo.co.id>,
<sira_jaringan2000@yahoo.com>, <editor@jawapos.com>, <koransp@suarapembaruan.com>, "gatra" <gatra@gatra.com>, <gamma@cbn.net.id>, <kyodojkt@rad.net.id>, <kili@detik.com>,
<sekred@mediaindonesia.co.id>, <panglima_tiro@yahoo.com>, <jakarta.newsroom@reuters.com>, "balipost" <balipost@indo.net.id>, "Redaksi Detik" <redaksi@detik.com>, "Redaksi Kompas" <redaksi@kompas.com>, "Redaksi Satu Net" <redaksi@satunet.com>, "Detik" <webmaster@detik.com>, "KOMPAS" <kompas@kompas.com>, "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, "Ahmad Sudirman" <ahmad_sudirman@hotmail.com>,"H4D!" <hadifm@cbn.net.id>
Subject: KEBODOHAN AHMAD SUDIRMAN CS MINTA BUKTI SOAL POLITIK DI PENGADILAN HUKUM
Date: Thu, 5 Aug 2004 16:19:25 +0700

Assalamua'alaikum Wr wb

Benar, saya setuju dengan yang anda katakan pak Sumitro, kalau mau mengandalkan bukti bukti di pengadilan ya susah. Politisi bodoh itu namanya, sama halnya dengan BUSH menuduh Osama Bin Laden yang membom WTC New York. Padahal Osama sudah menyangkalnya. Tentunya Bush tidak sembarangan menuduh dia tentunya sudah punya bukti yang kuat dari agen agen CIA/FBI nya.

Saudara Ahmad politik itu penuh liku-liku tidak selalu lurus dan normatif apapun bisa dilakukan yang haram bisa jadi halal dan yang halal bisa jadi haram, kawan bisa jadi lawan , lawan bisa jadi kawan seperti nasib tragis Teuku Don Zulfahri GAM BANDIT pimpinan Sang Feodalist Sang Diktator Tengku Hasan di Tiro begitu tega menghallalkan darah teman seperjuanganngannya. (Naujubillah )

Ahmad Sudirman Wrote: "organisasi Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM) berada diluar garis GAM yang dipimpin Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Antara MP GAM dan
GAM tidak ada hubungan struktur organisasi, tidak ada garis hubungan komando langsung, dan tidak ada garis ikatan hukum. Jadi MP GAM dan GAM adalah dua bangunan yang berbeda.Nah dari keadaan status inilah, akan timbul berbagai penafsiran politis atas terbunuhnya sekretaris Jenderal MP-GAM."

Ha ha Ahmad ngarang cerita darimana lagi itu gedungnya beda ? MP GAM masih di dalam GAM, komandonya sama Tetap Hasan Tiro mau nipu ? MP GAM di bentuk karena Hasan Tiro Sudah Uzur, Sudah Ngga Kenal dengan Teman Rapatnya sendiri Apalagi Kenal dengan Ahmad Sudirman He he Mimpi kali Yee Kenapa anda masih mendukung orang seperti Hasan Tiro itu, seorang yang sangat Feodalistik, Diktator dan tidak demokratis semuanya di pegang kendalinya weleh weleh orang yang tidak mau bermusyawarah kok didukung terus.

Dibawah tulisan ini saya lampirkan tentang GAM BANDIT DAN MP GAM, tulisan Teuku Don Zulfahri semasa hidup sebelum di bantai GAM BANDIT Pimpinan sang Feodalistik, Sang Diktator Tengku Hasan di Tiro.

Kalau Saudara Ahmad Minta bukti bukti di pengadilan hukum, saya juga mau minta bukti di pengadilan hukum di RI atau Internasinasional tentang pelanggaran HAM dan penjahat perang di aceh, Ada tidak Kopral dan Jendral yang di adili dimuka hukum ? Apakah saudara Ahmad Sudirman bisa membuktikannya ? Lalu mengenai penjajahan RI kepada Acheh, apakah Saudara Sudirman bisa membuktikannya juga dimuka hukum ? Buktikan dengan jelas bahwa Sukarno dan Suharto menjajah Aceh ? Buktikan dimuka hukum !! mau hukum mana kek ? terserah yang penting bukan di Swedia khan ? Jangan menuduh dengan informasi sejarah yang gombal , harus ada itu saksi sejarahnya baik saksi dari RI/ACEH/Belanda/Sekutu, jangan hanya celotehan dari Ahmad Sudirman saja.

Anda sudah berjuang belum pada tahun 1950 an. Kalau anda Hanya membaca buku saja saya pun juga bisa membaca buku buku sejarah yang ada. Ehhh malah saudara Ahmad menuduh mengarang, bohong, asal cuap, sudah di sensor oleh TNI/ Orde Baru. Ha ha ha Ahmad Ahmad Jadi malas saya menjawab nya.

Anda sudah mengerti belum Tentang Bangsa Terjajah dan Bangsa Imperialis ? Saudara Alpa MAop sudah bersedia akan membuktikan silahkan datang ke Aceh tanya rakyatnya mereka tidak mau TNI di tarik dulu sebelum GAM BANDIT di tumpas sampai ke akar akarnya.Aceh akan damai Kalau GAM BANDIT sudah ditumpas dan TNI harus di Tarik dari Aceh.

Demikian saya sampaikan.Agar semakin Jelas dan benar untuk saudaraku Muslim Aceh dan di berbagai negara lainnya Kalau salah datangnya hanya dari saya dan ahmad cs yang benar adalah hanya dari ALLAH SWT.

Wassalam

Hadi

hadifm@cbn.net.id
Jakarta, Indonesia
----------