Stockholm, 10 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SAGIR ITU DALIL FIQH IJMA MUJTAHIDIN TIDAK DIKENAL DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM PANCASILA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SAGIR ALVA PERLU MENGETAHUI ITU DALIL FIQH IJMA MUJTAHIDIN TIDAK DIKENAL DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM PANCASILA

"Bapak Ahmad jawaban yang anda tujukan kepada saya tentang QS An-Nisa 92-93 sudah saya baca, dan saya coba memahami apa yang bapak jelaskan. Disini saya ingin menanyakan, apakah mungkin mengambil suatu keputusan dengan menggunakan Ijma atau Ijtihad, sehingga QS An-Nisa 92-93 ini dapat dipergunakan walopun dalam sistem peradilan di negara sekuler, dan QS An-Nisa 92-93 menjadi lebih fleksibel, dan salah satu sifat dari kandungan Al-Qur'an adalah universal." (Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com , Mon, 9 Aug 2004 23:29:15 -0700 (PDT))

Baiklah saudara Sagir Alva di Selangor, Malaysia.

Saudara Sagir ingin menerapkan istilah sifat Al-Qur'an yang universal dalam bentuk menjadikan dasar hukum An-Nisa: 92, 93 fleksibel. Artinya dasar hukum Al-Nisa: 92, 93 bisa diputar-putar dengan sedemikian rupa tanpa patah, bagaikan karet yang elastis.

Dimana saudara Sagir bertanya: "apakah mungkin mengambil suatu keputusan dengan menggunakan Ijma atau Ijtihad, sehingga QS An-Nisa 92-93 ini dapat dipergunakan walopun dalam sistem peradilan di negara sekuler, dan QS An-Nisa 92-93 menjadi lebih fleksibel ?"

Ada hal yang terbalik dari apa yang ada dalam pikiran saudara Sagir ini ketika memformulasikan pertanyaannya itu. Dimana hasil pemikiran saudara Sagir yang terbalik itu adalah pengambilan keputusan hukum dalam sistem peradilan di negara sekular dengan memakai ijma atau ijtihad agar supaya dasar hukum An-Nisa: 92, 93 bisa dijalankan.

Disini kelihatan saudara Sagir masih samar ketika melihat dalil fiqh. Dalam Islam dalil fiqh yang sudah umum dikenal adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma mujtahidin dan Qias.

Dalil fiqh ini tidak berlaku dalam penetapan hukum dalam lembaga peradilan hukum pancasila di Negara RI. Istilah Ijma dan Qias yang ada hanya dalam sistem peradilan hukum Islam.

Dalam sistem peradilan hukum pancasila apabila tidak ada dasar hukumnya dan dalil hukumnya, maka dibuatlah dasar hukumnya dahulu. Apakah melalui DPR untuk membuat undang undang, atau cukup menggunakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Jadi istilah Ijma dan Qias tidak ada dalam sistem peradilan hukum pancasila di Negara RI ini.
Misalnya Ijma mujtahidin yakni hukum yang tidak ada nash-nya, tetapi pada suatu masa telah sepakat mujtahidin atas hukuman-hukumannya. Itu tidak mungkin bisa dipakai dalam sistem hukum di peradilan hukum pancasila.

Nah sekarang, kalau saudara Sagir membayangkan lembaga peradilan hukum Islam walaupun belum ada di negara RI, karena yang ada adalah lembaga peradilan hukum pancasila. Tetapi dibayangkan seolah-olah lembaga peradilan hukum Islam wujud dan ketika mengambil dalil fiqh diambillah Ijma untuk dipakai sebagai dalil hukum Islam agar bisa dasar hukum An-Nisa: 92, 93 diterapkan dalam lembaga peradilan hukum pancasila.

Persoalan hukum yang timbul sekarang adalah nash An-Nisa: 92 yang sudah jelas dan pasti.

Hanya sekarang, saudara Sagir ingin mengetahui kalau seandainya terbunuhnya mu'min itu bukan di Daulah Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam dasar hukum An-Nisa: 92, melainkan di negara sekular, contohnya negara sekular pancasila. Apakah bisa menetapkan ijma dan menjadikan dasar hukum An-Nisa: 92 sebagai dasar keputusan ?.

Dimana menurut dasar hukum An-Nisa: 92 didalamnya berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut vonis hukuman bagi yang membunuh mu'min tersalah atau tidak disengaja yang satu warganegara Daulah Islam dengan vonis hukuman memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan membayar diat. Vonis hukuman bagi yang membunuh mu'min tersalah atau tidak disengaja dari Negara yang memusuhi Daulah Islam dengan vonis hukuman memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Vonis hukuman bagi yang membunuh mu'min tersalah atau tidak disengaja dari Negara kafir yang ada perjanjian damai dengan Daulah Islam dengan vonis hukuman membayar diat dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kemudian kalau yang membunuh tidak bisa memerdekakan hamba sahaya beriman, maka berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah SWT.

Sekali lagi disini saya jelaskan bahwa dalam sistem hukum peradilan hukum pancasila tidak mengenal istilah Ijma mujtahidin. Karena yang diakui adalah dasar hukum yang dibuat oleh Pemerintah, atau oleh DPR bersama Pemerintah, atau oleh MPR.

Kalau terjadi seorang mu'min didakwa membunuh seorang mu'min lainnya di negara RI, maka akan dijatuhi vonis hukuman berdasarkan dasar hukum Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bukan berdasarkan dasar hukum An-Nisa: 92.

Jadi selama sistem hukum dalam lembaga peradilan hukum pancasila yang berlaku dan dipakai di Negara RI, maka selama itu sistem hukum lembaga peradilan hukum Islam tidak bisa ditegakkan dan dilaksanakan. Atau dicampurkan kedua sistem hukum pancasila dan sistem hukum Islam seperti yang tertuang dalam UU No.18/2001, maka dilihat dari sudut Islam jelas tidak bisa dijalankan. Karena dasar hukum pancasila tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum Islam.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 9 Aug 2004 23:29:15 -0700 (PDT)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: Ijma
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat siang bapak Ahmad. Bagaimana kabar anda sekeluarga? Semoga anda sekeluarga sehat-sehat selalu tetap dalam lindungan Allah SWT.

Bapak Ahmad jawaban yang anda tujukan kepada saya tentang QS An-Nisa 92-93 sudah saya baca, dan saya coba memahami apa yang bapak jelaskan. Disini saya ingin menanyakan, apakah mungkin mengambil suatu keputusan dengan menggunakan Ijma atau Ijtihad, sehingga QS An-Nisa 92-93 ini dapat dipergunakan walopun dalam sistem peradilan di negara sekuler, dan QS An-Nisa 92-93 menjadi lebih fleksibel, dan salah satu sifat dari kandungan Al-Qur'an adalah universal.

Dan jika tetap harus menggunakan sistem Islam di negara sekular, tentu hal ini akan berbenturan. Untuk mengatsinya terpaksa sistem sekuler dirubah menjadi sistem Islam. Tapi ini juga tidak bisa dipaksa secara drastis, karena akan bisa menyebabkan kegoncangan yang cukup besar dinegara yang bersangkutan dan perlu dilakukan bertahap, sehingga goncangan yang terjadi dapat diminimalkan.

Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, saya mohon ma'af jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun ada yang tersinggung atas perkataan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan kritik yang diberikan kepada saya.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------