Stockholm, 20 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SUMITRO ITU PIHAK PEMERINTAH RI, DPR, MPR YANG TIDAK MAU DAMAI DI ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

YANG PERLU DIKATAHUI SUMITRO BAHWA PIHAK PEMERINTAH RI, DPR, MPR YANG TIDAK MAU DAMAI DI ACHEH

"Apapun bentuk perundingan penyelesaian Aceh tidak akan pernah terwujud dengan dialog atau perundingan karena seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa Aceh tidak mungkin damai selama GAM dan TNI masih ada disana karena GAM ngotot ingin memisahkan diri dari NKRI sedangkan TNI ingin Aceh tetap dalam NKRI dan itu harga mati. Jadi tidak akan mungkin ada damai di Aceh selama salah satu diantara keduanya masih ada dan salah satunya harus binasa. Dan mengenai gagalnya perundingan di Tokyo antara GAM dan Indonesiapun akibat dari hal diatas dimana pada waktu itu Pertemuan Tokyo yang diselenggarakan dengan bantuan internasional, khususnya Henri Dunant Center (HDC) serta beberapa negara donor. Keterlibatan pihak internasional tersebut tadinya diharapkan akan mampu memberikan tekanan kepada kedua belah pihak untuk menerima kesepakatan, tetapi akhirnya gagal. Pihak GAM tidak bersedia memenuhi tiga tuntutan yang diajukan pihak RI, yakni: GAM harus menerima Undang-Undang Otonomi Khusus, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meletakkan senjata. Dengan tiga persyaratan tersebut, pihak pemerintah merasa telah memberikan konsesi yang luas terhadap keinginan GAM, sedangkan pihak GAM tetap pada keinginannya untuk merdeka." (Sumitro mitro@kpei.co.id , Fri, 20 Aug 2004 08:38:42 +0700)

Baiklah Sumitro di Jakarta, Indonesia.

Sumitro, karena memang saudara itu hanya pandai membeo kepada para pimpinan RI penerus Soekarno yang menduduki dan menjajah Negeri Acheh, maka ketika membicarakan tentang konflik Acheh inipun, kalian hanya mampu bercuap: "Apapun bentuk perundingan penyelesaian Aceh tidak akan pernah terwujud dengan dialog atau perundingan karena seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa Aceh tidak mungkin damai selama GAM dan TNI masih ada disana karena GAM ngotot ingin memisahkan diri dari NKRI sedangkan TNI ingin Aceh tetap dalam NKRI dan itu harga mati. Jadi tidak akan mungkin ada damai di Aceh selama salah satu diantara keduanya masih ada dan salah satunya harus binasa."

Sumitro, yang bisa membuat damai di Acheh adalah kalau para pimpinan RI, DPR, MPR mau mengakui dan mau menerima secara jujur fakta, bukti, sejarah, hukum tentang Presiden RIS Soekarno yang menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh melalui PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950 melalui mulut Sumatera Utara tanpa mendapat keridhaan, keikhlasan, persetujuan, dari seluruh rakyat Acheh dan pemimpin rakyat Acheh.

Sedangkan pasukan TNI/POLRI itu hanyalah sebagai penjaga dan pengatur keamanan di Negara RI. Yang menentukan damai, perang, berunding adalah Presiden RI yang didukung oleh DPR, MPR.

Jadi kalau para pimpinan Eksekutif RI, Legislatif DPR, MPR masih membutakan mata hati, tidak mau mengakui kejahatan, kebiadaban, pelanggaran dasar hukum nasional dan dasar hukum internasional, maka selama itu tidak akan mungkin timbul perdamaian di Negeri Acheh.

ASNLF atau GAM adalah wadah perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara kafir RI. Jelas ASNLF atau GAM tidak bisa dibubarkan atau dibinasakan oleh pihak RI.

Karena itu kalau Pimpinan Eksekutif RI, dibawah pimpinan Megawati Cs bersama, DPR, MPR menyadari dan menghayati bahwa akibat dari pencaplokan, dan penjajahan yang dilakukan oleh Presiden RIS Soekarno terhadap Negeri Acheh inilah yang menjadi akar utama timbulnya konflik di Acheh, maka masalah penyelesaian konflik Acheh akan mudah dipecahkan.

Bukan seperti sekarang. Penyelesaian damai melalui jalan dialog dan berunding mengalami jalan buntu, karena diakibatkan oleh pihak RI yang tetap menutup mata, dan degil tidak mengakui apa yang telah dilakukan oleh Soekarno dengan RIS-nya menjajah Negeri Acheh sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran dasar hukum nasional dan dasar hukum internasional.

Akibat dari kedegilan dan kekerasan kepala dari para pimpinan RI, DPR, MPR tentang fakta, bukti, sejarah, dan dasar hukum tentang pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan yang dilakukan Soekarno sebagai Presiden RIS terhadap Negeri Acheh maka ditimbulkanlah alasan RI final, RI sudah harga mati, dsb.

Jadi akibat para pimpinan RI, DPR, MPR yang keras kepala, tidak mau mengakui dan tidak ingin menerima fakta, bukti, sejarah, dan hukum bahwa Negeri Acheh dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh RIS dan diteruskan oleh RI yang menjelma jadi NKRI, maka terlihat ketika mereka melakukan dialog atau perundingan.

Lihat saja bukti terakhir yang mereka tunjukkan dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003.

Sebenarnya kalau dipelajari lebih mendalam akan terbuka dan akan ditemukan bahwa sebenarnya justru dari pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, dan Presiden Megawati yang menggagalkan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. Mengapa ?

Coba perhatikan apa yang telah disodorkan oleh pihak PRI kemudian kita bandingkan dengan apa yang disodorkan oleh pihak GAM dalam Joint Council Meeting (JCM).

Karena kedua belah pihak ketika melakukan perundingan itu bukan duduk saling bertemu muka sambil duduk dibelakang meja bundar, artinya kedua belah pihak menyiapkan bahan-bahan perundingan melalui juru rundingnya masing-masing.

Dimana dalam perundingan pada tanggal 18 Mei 2003 itu, yang pertama mengajukan draft untuk dibicarakan adalah pihak ASNLF atau GAM yang sebagian isi draftnya itu berbunyi:

"3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA;

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels;
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Setelah draft yang diajukan pihak ASNLF atau GAM diserahkan kepada pihak juru runding RI, yang selanjutnya dipelajari oleh pihak RI sampai waktu hampir menunjukkan pukul 24.00.

Beberapa saat sebelum jam menunjukkan pukul 24.00 pihak juru runding RI menyodorkan draft yang sebagian isinya berbunyi:

"3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Dengan waktu yang sudah sedemikian sempitnya, dikarenakan batas waktu perundingan itu dijadwalkan sampai pada tanggal 18 Mei 2003 pukul 24.00.

Apa yang terlihat dalam draft yang diajukan pihak RI, ternyata disinilah munculnya kelicikan, kebohongan, kekerasan kepala, dan kemunafikan pihak RI. Mengapa ?.

Mari kita teliti dan analisa.

Dari draft yang diajukan oleh kedua belah pihak ada satu hal yang sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, yaitu statement yang diajukan oleh pihak Pemerintah RI yang dicantumkan dalam point nomor 3 bagian a yang berbunyi:

"GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;"

Nah isi draft inilah yang dijadikan alat untuk menggagalkan perundingan Tokyo ini. Mengapa ?

Karena menurut apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva tercantum dalam mukaddimah dengan jelas bahwa:

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia.
(Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Sekarang kelihatan, ternyata dari apa yang tertuang dalam isi perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka diatas itu terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang demokratis di Acheh.

Jadi dari draft yang disodorkan oleh pihak RI seperti yang tercantum dalam point nomor 3 bagian a yang disodorkan dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 itu, sudah keluar dari apa yang telah disepakati dan ditandatangai bersama dalam perundingan Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva.

Disamping itu dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo itu itu telah disebutkan dan dinyatakan bahwa "Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council".

Nah sekarang setelah diteliti dan dianalisa sedikit mendalam, maka kita bisa menarik gambaran dan kesimpulan yang jelas bahwa sebenarnya pihak Pemerintah RI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, dan Presiden Megawati yang menggagalkan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 disebabkan dengan dilanggarnya apa yang telah disepakati dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva.

Karena waktu telah hampir menunjukkan pukul 24.00 dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan perundingan, maka dengan rasa berat perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal.

Dan tentu saja yang bertanggung jawab atas kegagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) ini adalah pihak Pemerintah Indonesia bukan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dan tentu saja yang telah mengobarkan perang di Acheh dengan dasar hukum Keppres No.28/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 akibat digagalkannya perundingan Joint Council Meeting (JCM) adalah pihak Pemerintah Indonesia bukan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Itulah Sumitro kalau kalian masih juga tetap menutup mata dan keras kepala terhadap fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan yang dilakukan pihak Presiden RIS Soekarno terhadap Negeri Acheh.

Dan karena pihak Pemerintah RI yang degil dan tidak mau menerima dan tidak mau mengakui kejahatan pelanggaran dasar hukum nasional dan dasar hukum internasional yang telah dilakukan Soekarno terhadap Negeri Acheh inilah, maka konflik Acheh tidak akan bisa diselesaikan.

Justru kalau mau diteruskan dialog dan perundingan politik ini adalah yang harus dipersiapkan oleh pihak RI adalah mau mengakui dan mau menerima fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan yang dilakukan pihak Presiden RIS Soekarno terhadap Negeri Acheh.

Nah, kalau pihak Pemerintah RI, DPR, MPR masih juga ngotot dan keras kepala tidak mau mengakui dan tidak mau menerima fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan yang dilakukan pihak Presiden RIS Soekarno terhadap Negeri Acheh, maka jalan yang terbaik adalah penyelesaiannya diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh di Negeri Acheh untuk menentukan sikap dan pilihannya sendiri melalui jajak pendapat dengan cara referendum dengan dua opsi, opsi pertama YA bebas dari RI, dan opsi TIDAK bebas dari RI, dengan disaksikan oleh badan internasional PBB.

Inilah jalan terbaik yang bisa mewujudkan kedamaian di Negeri Acheh.
Maukah pihak Pemerintah RI, DPR, MPR mewujudkan perdamaian dan keamanan di Negeri Acheh ?.

Jawabannya ada dipihak Pemerintah RI, DPR, MPR dan TNI/POLRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: Sumitro mitro@kpei.co.id
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Serambi Indonesia <serambi_indonesia@yahoo.com>, Aceh Kita <redaksi@acehkita.com>, ahmad jibril <ahmad_jibril1423@yahoo.com>, balipost <balipost@indo.net.id>, waspada <newsletter@waspada.co.id>, PR <redaksi@pikiran-rakyat.com>, Pontianak <editor@pontianak.wasantara.net.id>, Hudoyo <hudoyo@cbn.net.id>, JKT POST <jktpost2@cbn.net.id>, Redaksi Detik <redaksi@detik.com>, Redaksi Kompas <redaksi@kompas.com>, Redaksi Satu Net <redaksi@satunet.com>, Redaksi Waspada <redaksi@waspada.co.id>, Waspada <waspada@waspada.co.id>, Detik <webmaster@detik.com>, KOMPAS kompas@kompas.com
Cc: mazda_ok@yahoo.com, ahamd@dataphone.se
Subject: RE: MAZDA ITU ACHEH TIDAK AKAN SELAMANYA DIDEKAP MEGAWATI, TNI/POLRI, BIN & YUDHOYONO
Date: Fri, 20 Aug 2004 08:38:42 +0700

APAPUN BENTUK PERUNDINGAN PENYELESAIAN ACEH TIDAK AKAN PERNAH TERWUJUD DENGAN DIALOG ATAU PERUNDINGAN KARENA SEPERTI YANG TELAH SAYA URAIKAN SEBELUMNYA BAHWA ACEH TIDAK MUNGKIN DAMAI SELAMA GAM DAN TNI MASIH ADA DISANA KARENA GAM NGOTOT INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI SEDANGKAN TNI INGIN ACEH TETAP DALAM NKRI DAN ITU HARGA MATI.JADI TIDAK AKAN MUNGKIN ADA DAMAI DI ACEH SELAMA SALAH SATU DIANTARA KEDUANYA MASIH ADA DAN SALAH SATUNYA HARUS BINASA.

DAN MENGENAI GAGALNYA PERUNDINGAN DI TOKYIO ANTARA GAM DAN INDONESIAPUN AKBAT DARI HAL DIATAS DIMANA. Pada waktu itu Pertemuan Tokyo yang diselenggarakan dengan bantuan internasional, khususnya Henri Dunant Center (HDC) serta beberapa negara donor. Keterlibatan pihak internasional tersebut tadinya diharapkan akan mampu memberikan tekanan kepada kedua belah pihak untuk menerima kesepakatan, tetapi akhirnya gagal. Pihak GAM tidak bersedia memenuhi tiga tuntutan yang diajukan pihak RI, yakni: GAM harus menerima Undang-Undang Otonomi Khusus, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan meletakkan senjata.

Dengan tiga persyaratan tersebut, pihak pemerintah merasa telah memberikan konsesi yang luas terhadap keinginan GAM, sedangkan pihak GAM tetap pada keinginannya untuk merdeka.

Demikian dan terima kasih.
Oh iya hampir lupa Ahmad Ahmad ! udah minum obat belum? entar kumat lagi dech minum obat sana !

Sumitro

mitro@kpei.co.id
Jakarta, Indonesia
----------