Stockholm, 21 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

RIMAL ITU HARAM MEMILIH PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN TERTINGGI NEGARA DILIHAT DARI SUDUT ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PERLU DIKETAHUI OLEH RIMAL FHONNA BAHWA MEMILIH PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN TERTINGGI NEGARA ADALAH HARAM DILIHAT DARI SUDUT ISLAM

"Ustaz Ahmad saya ingin menanyakan kepada uztaz beberapa perkara : Apakah haram hukumnya memilih seorang wanita menjadi presiden? Sedangkan hukum yang dijalankan bukan berdasarkan Al-Quran dan al-hadist..mohon penjelasan sedetil-detilnya. Terima kasih."
(Rimal Fhonna, seulawah001@yahoo.com , 18 augusti 2004 09:31:41)

Baiklah saudara Rimal Fhonna di Pulau Pinang, Malaysia.

Setelah saya pelajari dan dalami pertanyaan saudara Rimal Fhonna ini, maka saya untuk mencoba menjawabnya memakai dua kacamata.

Kacamata pertama yang saya pakai adalah kamacamata Islam. Dan kamacata kedua yang saya pakai adalah kacamata dasar dan sumber hukum pancasila yang berlaku di Negara Pancasila.

Mengapa saya mengambil dua kacamata untuk melihat kasus "memilih seorang wanita menjadi presiden" ?.

Karena, pertama mayoritas penduduk Negara Pancasila adalah kaum muslimin.
Kedua, hukum Islam yang wajib ditegakkan dan dijalankan di Dunia dilarang dan tidak diakui di Negara Pancasila.
Ketiga, adanya usaha mencampuradukkan penegakkan hukum Islam dengan hukum yang bersumberkan kepada pancasila.
Keempat, adanya sikap negatif dan menentang dari para pimpinan Eksekutif RI, Legislatif DPR, MPR, Partai-partai politik di Negara Pancasila terhadap usaha menegakkan dan menjalankan syariat Islam di Negara Pancasila.

Kalau saya mulai memakai kacamata Islam, maka ketika melihat kasus "memilih seorang wanita menjadi presiden" didasarkan kepada dalil fiqh artinya didasarkan kepada Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma Mujtahidin, Qiyas, maka yang terlihat adalah:

Apa yang telah di Firmankan Allah SWT:

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al Baqarah, QS, 2: 228)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (An-Nisaa, QS 4: 34)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisaa, QS 4: 59)

"Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." (An-Naml, QS, 27: 22)

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (An-Naml, QS, 27: 23)

"Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (An-Naml, QS, 27: 44)

Sekarang dari dasar dalil fiqh tingkat atas ini telah bisa diambil gambaran bahwa baik itu dalam kehidupan rumah tangga, seperti menyangkut masalah talak, ruju, cerai. Walapun pihak perempuan "mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya". Terutama sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab dalam menghidupi, menafkahi dan mensejahterakan keluarga dilihat dari sudut ekonomi. Juga memberikan perlindungan dan keamanan dilihat dari sudut keselamatan keluarga.

Begitu juga dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pihak laki-laki adalah lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan pihak perempuan. Sebagaimana yang telah diterangkan Allah SW: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (An-Nisaa, QS 4: 59) kemudian dihubungkan dengan yang terjadi pada ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba di zaman Nabi Sulaiman yang ibu kotanya Ma'rib dekat kota San'a ibu kota Yaman sekarang. Sebagaimana diceritakan dalam An-Naml: 22-23.

Lalu apa yang terjadi dan menimpa ratu Balqis yang memerintah Saba di Yaman setelah kursi kekuasaan ratu Balqis mampu dikuasi oleh Nabi Sulaiman, ternyata kepemimpinan Balkis sebagai ratu Saba telah digantikan oleh kepemimpinan Nabi Sulaiman setelah ratu Balkis berikrar "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (An-Naml, QS, 27: 44)

Dari apa yang telah di Firmankan Allah SWT tersebut tergambar bahwa kepemimpinan perempuan dalam wilayah kekuasaan Negara Negara yang dasar dan sumber hukumnya mengacu pada apa yang diturunkan Allah SWT, maka pihak laki-lakilah yang tampil untuk menjadi pemimpin Negara. Dalam hal ini Nabi Sulaiman yang bukan hanya seorang Nabi tetapi juga seorang pemimpin tertinggi Negara.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dalil fiqh tingkat atas ini yaitu didalam lingkungan wilayah kekuasaan tertinggi dalam satu negara, maka hanya laki-lakilah yang berhak dan telah ditunjukkan Allah SWT untuk memimpin dan mengatur pemerintahan dalam negara yang didalamnya ditegakkan dan dijalankan aturan, hukum, undang-undang yang diturunkan Allah SWT. Sebagaimana digambarkan dalam kasus Nabi Sulaiman yang menjadi pemimpin tertinggi negara setelah ratu Bilkis dari Negeri Saba kekuasaannya bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman.

Karena itu menurut nash kuat ini diharamkan memilih dan mengangkat perempuan untuk menjadi pemimpin negara dalam negara yang memiliki dasar dan sumber hukumnya mengacu kepada aturan, hukum, undang-undang yang diturunkan Allah SWT, dalam hal ini hukum-hukum Islam.

Selanjutnya kita lihat dari dalil fiqh tingkat bawah, yakni As-Sunnah. Dimana Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan berjaya selama-lamanya suatu kaum yang mengangkat wanita / perempuan menjadi kepala negara". (Hadits Riwayat Al-Bukhari dalam shahihnya, Fathul Baari, kitab al-Fitan 13/ 53, kitab al-Maghazi 8/126, At-Tirmidzi dalam Sunannya, Tuhfatul Ahwadzi; bab al-Fitan 6/541-542, An-Nasa'i dalam Sunannya, bab larangan menempatkan wanita dalam pemerintahan, 8/227 dan Ahmad dalam musnadnya, Fathur Rabbani 19/206-207 dan 23/35).

Lahirnya hadist ini adalah ketika Rasulullah saw mendengar tentang pengangkatan putri raja Persia (Kisra) yang bernama Buran sebagai pengganti ayahanya yang telah meninggal. Dimana pengambilan hukum dari Sunnah Rasul ini mengikuti kaidah ushul, yakni kesimpulan hukum diambil dari keumuman lafadz, bukan dari kekhususan sebab. Dan para ulama dan fuqaha semua madzhab sepakat dalam memahami hadits ini yang secara terang dan jelas melarang memilih dan mengangkat perempuan menjadi kepala Negara dan mereka sepakat kepala negara adalah laki-laki.

Kemudian kalau melihat dan mempelajari para pimpinan Negara Daulah Islam atau Khilafah Islam, dari mulai Daulah Islam dibangun dan ditegakkan Rasulullah saw di Yatsrib sampai dinasti Khilafah Usmaniyah di Turki tenggelam pada tahun 1923 M, tidak pernah seorangpun yang menjadi Khalifah seorang perempuan.

Disini menggambarkan bahwa dalam Negara Islam atau Khilafah Islam, itu Presiden atau Khalifah harus seorang laki-laki.

Sekarang saya ganti kacamata Islam dengan kacamata hukum pancasila yang berlaku dan diakui di Negara Pancasila.

Ketika saya memakai kacamata hukum yang bersumberkan pada pancasila, maka terlihat baik laki-laki atau perempuan bisa dipilih dan diangkat sebagai pemimpin tertinggi Negara Pancasila, tanpa mendapat vonis halal atau haram.

Dalam hal ini tidak perlu lagi dipersoalkan haram atau halal memilih dan mengangkat pemimpin tertinggi Negara atau Presiden di Negara Pancasila. Karena memang sudah jelas tercantum dalam konstitusi atau Undang Undang dasar 1945 yang sekular.

Tidak ada dalam konstitusi atau UUD 1945 disebutkan dalam pasalnya bahwa kalau ada perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jadi kalau memakai kacamata hukum yang bersumberkan pada pancasila tidak ada dipersoalkan haram memilih dan mengangkat seorang perempuan sebagai Presiden Negara RI.

Tetapi tentu saja, kalaulah Ahmad Sudirman tinggal di Negara kafir RI, maka Ahmad Sudirman tidak akan memilih Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Negara kafir RI. Mengapa ?

Karena pertama, memilih Megawati jelas walaupun dibenarkan menurut dasar hukum dan sumber hukum pancasila, tetapi Ahmad Sudirman sebagai seorang muslim yang mukmin telah melanggar nash Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Kedua, kalau Ahmad Sudirman memilih Susilo Bambang Yudhoyono, jelas dia itu dan pengikutnya anti syariat Islam, disamping itu Susilo Bambang Yudhoyono adalah arsitek pembuat Keppres No.28/2003 yang dijadikan dasar hukum membunuh dan memerangi rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara kafir Pancasila.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: Rimal Fhonna seulawah001@yahoo.com
Date: 18 augusti 2004 09:31:41
To: ahmad_sudirman@hotmail.com
Subject: mohon diperjelas ustaz....

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Ustaz Ahmad saya ingin menanyakan kepada uztaz beberapa perkara : Apakah haram hukumnya memilih seorang wanita menjadi presiden? Sedangkan hukum yang dijalankan bukan berdasarkan Al-Quran dan al-hadist..mohon penjelasan sedetil-detilnya. Terima kasih.

Wassalam

Rimal

seulawah001@yahoo.com
Pulau Pinang, Malaysia
----------