Stockholm, 24 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PEMILU LEGISLATIF & EKSEKUTIF DILIHAT DARI SUDUT ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF & EKSEKUTIF DILIHAT DARI SUDUT ISLAM

"Singkatnya pak, saya mohon bantuan bapak: 1.penjelasan Apakah Ikut Memilih dalam Pemilu 2004 Haram ? 2.mungkin bapak bisa memfasilitasi pertanyaan saya ini kepada tokoh negara islam berjuang yang bapak kenal, sehingga saya bisa mendapat penjelasan langsung." (Herry , hprio2001@yahoo.com , Mon, 5 Jan 2004 01:33:59 +0700)

Baiklah saudara Herry di Bandung, Indonesia.

Membicarakan pemilihan umum kalau di Negara RI adalah membicarakan mekanisme pemilihan anggota-anggota lembaga legislatif DPR dan MPR dalam rangka melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh DPR dan MPR dan membuat peraturan, hukum, undang undang disamping peraturan, hukum Allah SWT, lalu tidak menetapkan peraturan, hukum menurut peraturan hukum yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya.

Pemilihan umum legislatif ini merupakan proses pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat melalui cara pemilihan anggota Lembaga pembuat Undang-Undang dan Lembaga pembuat Undang-Undang Dasar, yang kalau dilihat dari sudut Islam, prinsip kedaulatan rakyat adalah sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah SWT. Artinya pembuatan undang-undang melalui lembaga legislatif melalui cara pemungutan suara adalah tidak dibenarkan menurut Islam. Karena aturan, hukum dalam Islam ditetapkan berdasarkan aturan, hukum yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya.

Didalam Islam tidak ada yang dinamakan lembaga pembuat undang-undang yang diputuskan melalui pemungutan suara, yang ada adalah lembaga peradilan yang menegakkan, melaksanakan, menjalankan aturan, hukum yang tidak bertentangan dengan aturan, hukum yang telah diturunkan Allah SWT. Sedangkan lembaga permusyawarahan tugas dan fungsinya membicarakan semua permasalahan kemasyarakatan, pemerintahan, kenegaraan, dan penetapan aturan, hukum, undang-undang menurut apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad saw.

Karena proses pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tidak ada dalam Islam, yang ada kedaulatan Allah SWT, yang berarti semua hal harus mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang undang melalui cara pemungutan suara tidak diperlukan dalam Islam. Yang diperlukan adalah lembaga permusyawarahan yang tugas dan fungsinya membicarakan semua permasalahan kemasyarakatan, pemerintahan, kenegaraan, dan penetapan aturan, hukum, undang-undang menurut apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad saw.

Kembali kepada pemilihan umum lembaga legislatif. Karena lembaga legislatif yang tugas dan fungsinya membuat undang undang dan undang undang dasar melalui cara pemungutan suara tidak ada dalam Islam, maka pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, MPR tidak dibenarkan dan diharamkan.

Dalam sejarah Islam Rasulullah saw pernah memberikan contoh tentang pemilihan anggota untuk menjadi pemimpin, yaitu pada ikrar Aqaba ke dua, pada tahun keduabelas kenabian.

Dimana pada saat itu datang 73 orang muslim dari Yatsrib di musim Haji dan menerima Islam. Kemudian Rasulullah saw meminta mereka untuk memilih 12 orang sebagai pemimpin. Orang-orang muslim Yatsrib itu memilih 9 orang dari Bani Khazraj, dan 3 orang dari Bani Aus. Setelah ikrar Aqaba ke dua ini Rasulullah saw memberikan izin bagi kaum muslimin untuk berhijrah ke Yatsrib.

Dari ikrar Aqaba ke dua ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengadakan pemilihan anggota yang akan menjadi wakil-wakil dari golongan-golongan untuk duduk dalam lembaga permusyawarahan. Tetapi bukan untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota yang akan menjadi wakil-wakil dari golongan-golongan untuk duduk dalam lembaga legislatif atau pembuat undang undang melalui cara pemungutan suara. Dan bukan untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden & Wakil Presiden yang mempunyai salah satu tugas dan fungsinya membuat, menetapkan peraturan, hukum, undang-undang disamping aturan, hukum Allah SWT, lalu tidak menetapkan peraturan, hukum menurut peraturan, hukum yang diturunkan Allah SWT.

Mengapa memilih anggota lembaga legislatif atau pembuat undang undang melalui cara pemungutan suara dan memilih Presiden & Wakil Persiden yang mempunyai salah satu tugas dan fungsinya membuat peraturan, hukum, undang-undang disamping aturan, hukum Allah SWT, lalu tidak menetapkan peraturan, hukum menurut peraturan, hukum yang diturunkan Allah SWT diharamkan oleh Islam ?

Karena berdasarkan nash:

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (An-Nahl, QS16: 116).

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al Ahzab, QS 33: 36).

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Maidah, QS 5: 44)

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Al-Maidah, QS 5: 45)

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Al-Maidah, QS 5: 47)

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu," (Al-Maidah, QS 5: 48)

Dari apa yang telah di Firmankan Allah SWT diatas menunjukkan bahwa dilarang mengatakan halal atau haram tanpa ditunjang nash yang kuat. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Herry" <hprio2001@yahoo.com>
To: <ahmad@dataphone.se>
Subject: haramkah ikut pemilu?
Date: Mon, 5 Jan 2004 01:33:59 +0700

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ahmad yang saya hormati,
Saya seringkali membaca artikel di homepage bapak. Dari situ saya merasa, semoga benar, bapak adalah saudara saya seakidah. Yang bernaung dibawah panji negara Islam. Saya bahagia sekali bisa membaca tulisan langsung Amanah Imam Ali Mahfuz beberapa waktu lalu di Hp bapak. Saya tidak mempersoalkan apakah bapak anggota dari negara pimpinan Imam Ali Mahfuz atau bukan, yang penting saya pandang selama ini bapak adalah orang yang komitmen berjuang dalam jama'ah yang menegakkan syari'at Allah, baik itu di negara Aceh atau dimana saja, Amin.

Tujuan saya menulis surat ini adalah saya butuh bantuan, kiranya bapak bisa membantu menjelaskan kepada saya "Haramkah ikut Pemilu 2004 ini". Sebagai warga negara islam berjuang, saya tidak ikut memilih saat pemilu th 1999, dengan keyakinan bahwa ikut pemilu berarti mengakui negara thogut, jelas rusak dalam akidah.

Sampai saat ini, InsyaAllah, saya masih sebagai warga negara Islam berjuang. Hanya saja saya mulai bingung, karena saya pernah baca di majalah Sabili, Ustaz AbuBakar Ba'asyir (setahu saya beliau termasuk warga negara islam berjuang) menyerukan Umat Islam Indonesia menggunakan kesempatan hak pilihnya dalam pemilu 2004 memilih partai yang berjuang untuk menegakkan syariat islam di indonesia. Saya tidak tahu apakah kabar itu benar / tidak.

Singkatnya pak, saya mohon bantuan bapak :
1.penjelasan Apakah Ikut Memilih dalam Pemilu 2004 Haram ?
2.mungkin bapak bisa memfasilitasi pertanyaan saya ini kepada tokoh negara islam berjuang yang bapak kenal, sehingga saya bisa mendapat penjelasan langsung.

Demikian surat saya ini. Atas bantuan bapak, saya ucapkan Jazakallah khairan katsira. Semoga Allah selalu mengokohkan langkah bapak berjuang di jalanNya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Herry

hprio2001@yahoo.com
Bandung, Indonesia
----------