Stockholm, 26 Agustus 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

RASJID ITU PENUNJUKKAN WAKIL PM SJAFRUDDIN DI KUTARAJA SAAT KMB BUKAN DASAR HUKUM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS RASJID PRAWIRANEGARA ITU PENUNJUKKAN WAKIL PM SJAFRUDDIN DI KUTARAJA SAAT KMB BUKAN DASAR HUKUM PENGAKUAN NEGERI ACHEH MASUK RI

"Untuk melengkapi sejarah yang anda buat dan meyakinkan bahwa sebenarnya Aceh itu berada dalam negara kesatuan RI, perlu di pahami bahwa saat Pertemuan KMB dilaksaanakan Syafruddin Prawiranegara di tunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kotaraja. Dan Syafruddin bertemu dengan Bpk Hasan Tiro kalau tidak salah pada saat Syafruddin menjabat Wakil Perdana Menteri. Pada saat itu pula Syafruddin bertemu dengan Bpk Daud Beureueh. Pada saat Syafruddin menjadi Wakil Perdana Menteri, ia membuat keputusan untuk menjadikan Aceh menjadi daerah Istimewa, meskipun keputusn itu dibatalkan kemudian oleh Sukarno dijadikannya Aceh daerah istimewa, menurut hemat saya berdasarkan sepengetahun Bpk Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer." (Rasjid Prawiranegara , rasjid@bi.go.id ,Thu, 26 Aug 2004 16:10:41 +0700)

Terimakasih saudara Rasjid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia

Setelah saya membaca fakta dan bukti yang disampaikan oleh saudara Rasjid Prawiranegara yang menyangkut tentang Kedudukan Sjafruddin pada Saat KMB diadakan dan dihubungkan dengan Negeri Acheh dan Negara RI. Ternyata dari fakta dan bukti yang disodorkan tersebut saya menemukan beberapa kelemahan untuk bisa dijadikan sebagai fakta, bukti, dasar hukum masuknya Negeri Acheh kedalam tubuh Negara RIS, RI yang menjelma menjadi NKRI dan tetap berada dibawah kerangka RI sampai detik sekarang ini.

Dimanan kelemahan-kelemahan yang saya temukan itu ada 10 kelemahan.

1. Tentang apa yang ditulis saudara Rasjid: "saat Pertemuan KMB dilaksanakan Syafruddin Prawiranegara di tunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kotaraja."

Dari apa yang tersurat dalam tulisan tersebut kalau kita kembali menjenguk kedalam sejarah yang terjadi ketika Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Belanda, maka ditemukan fakta dan bukti bahwa pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Konferensi Meja Bundar diadakan berdasarkan dasar hukum hasil Perjanjian Roem Royen 7 Mei 1949 di Jakarta.

Ketika Perjanjian Roem Royen ini diadakan yang mewakili dari pihak Indonesia adalah pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia di pengasingan di Negeri Acheh yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan dalam perundingan Roem Royen diwakili oleh Mr. Moh. Roem. Dari pihak Belanda diwakili Dr. Van Royen. Sebagian isi dari Perjanjian Roem Royen ini adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Berdasarkan hasil perundingan Roem Royen pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta.

Sesuai dengan hasil Perjanjian Roem Royen yang menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat, maka pada tanggal 13 Juli 1949 Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden RI Mohammad Hatta di Jakarta.

Dengan diserahkannya kembali mandat yang menjadi dasar hukum pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di pengasingan di Negeri Acheh, maka PDRI lenyap dan menjelma kembali Negara RI di Yogyakarta dengan wilayah daerah de-facto dan de-jure sesuai dengan hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang berada di daerah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Sedangkan Negeri Acheh tetap berdiri sendiri secara de-facto dan de-jure berada diluar daerah wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Sekarang, kalau melihat kepada apa yang ditulis oleh saudara Rasjid dimana pada "saat Pertemuan KMB dilaksanakan Syafruddin Prawiranegara di tunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kotaraja", maka secara hukum dan sesuai dengan dasar hukum Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang isinya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. (Secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI sekitar daerah Yogyakarta dan daerah sekitarnya) dan berdasarkan hasil Perjanjian Roem Royen 7 Mei 1949, Safruddin Prawiranegara bukan dianggap sebagai wakil Perdana Menteri Negara RI yang menguasai Negeri Acheh, melainkan sebagai wakil Pemerintah RI sebagaimana lazimnya wakil Pemerintah dari satu negara asing di satu negara tertentu.

Jadi secara hukum kalau ditunjuknya Sjafruddin Prawiranegara sebagai Wakil Perdana Menteri RI yang berkedudukan di Kotaraja untuk menjabat sebagai peguasa Negeri Acheh, maka penunjukkan Sjafruddin Prawiranegara itu tidak benar dan telah melanggar isi dari perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Justru yang benar adalah Sjafruddin Prawiranegara bertugas di Acheh sebagai wakil RI yang sah di Negeri Acheh yang secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri.

2. Saudara Rasjid Prawiranegara selanjutnya menulis: "Syafruddin bertemu dengan Bpk Hasan Tiro kalau tidak salah pada saat Syafruddin menjabat Wakil Perdana Menteri."

Kalau dilihat dari sudut hukum, pertemuan antara Sjafruddin Prawiranegara dengan Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Pemerintah Negara RI untuk menjadikan Negeri Acheh sebagai bagian dari wilayah daerah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI.

3. Saudara Rasjid menulis: "Pada saat itu pula Syafruddin bertemu dengan Bpk Daud Beureueh. Hubungan Sjafruddin dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh sangat erat sekali. Dan pada saat Tengku diamankan ke Jakarta, yang pertama dipanggil oleh Tengku adalah Syafruddin"

Teungku Muhammad Daud Beureueh diaman ke Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 kemudian Teungku Muhammad Daud Beureueh memanggil Sjafruddin Prawiranegara, itu tidak membuktikan bahwa secara hukum Negeri Acheh menjadi bagian dari Negara RI. Justru sebaliknya. Pihak Soeharto sebagai Presiden RI yang telah melanjutkan kebijaksanaan politik untuk menduduki dan menjajah Negeri Acheh, sehingga perlu Teungku Muhammad Daud Beureueh diamankan ke Jakarta. Karena masih dianggap sebagai salah seorang yang tetap menghalangi kelancaran kebijaksanaan politik Pemerintah RI untuk terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

4. Saudara Rasjid Prawiranegara seterusnya menulis: "Pada saat Syafruddin menjadi Wakil Perdana Menteri, ia membuat keputusan untuk menjadikan Aceh menjadi daerah Istimewa, meskipun keputusan itu dibatalkan kemudian oleh Sukarno dijadikannya Aceh daerah istimewa, menurut hemat saya berdasarkan sepengetahun Bpk Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer.

Kita lihat apa yang dimaksud dengan keputusan yang dibuat oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara untuk menjadikan Acheh sebagai daerah Istimewa seperti yang ditulis oleh saudara Rasjid diatas ?

Kita gali sekarang, itu yang namanya Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

Tetapi sebelum membuka Propinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, kita perhatikan bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)
Jadi disini terlihat Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244). Sedangkan untuk menggantikan Presiden RI diangkat Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Nah sekarang, terlihat bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Wakil Perdana Menteri Negara RI yang telah menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan yang memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto di daerah Yogyakarta dan sekitarnya ternyata telah mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan Aceh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Jadi disini, kelihatan pihak Pemerintah RI Negara Bagian RIS telah mengklaim dan sekaligus menyatakan bahwa Negeri Aceh keluar dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Negeri Aceh itu sendiri tidak termasuk daerah wilayah kekuasaan de-facto RI, begitu juga Propinsi Sumatera Utara.

Kemudian, kita lihat Propinsi Sumatera Utara dan perhatikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:
1.Kabupaten Aceh Besar,
2.Kabupaten Pidie,
3.Kabupaten Aceh Utara,
4.Kabupaten Aceh Timur,
5.Kabupaten Aceh Tengah,
6.Kabupaten Aceh Barat dan
7.Kabupaten Aceh Selatan.
Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Seterusnya pada tanggal 24 Maret 1948 telah lahir dan berdiri Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Dan menjadi Negara bagian RIS. Padahal daerah Sumatera Timur telah diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara masuk kedalam wilayah kekuasaan Propinsi Sumatera Utara.

Jadi disini kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 telah mengklaim Negeri Aceh yaitu 1.Kabupaten Aceh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Aceh Utara, 4.Kabupaten Aceh Timur, 5.Kabupaten Aceh Tengah, 6.Kabupaten Aceh Barat dan 7.Kabupaten Aceh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

Kesimpulannya adalah Sumatera Utara mencaplok Aceh, Negara RI yang tidak menguasai secara de-facto Negeri Aceh justru mengeluarkan Aceh dari Sumetara Utara. Padahal Sumatera Utara tidak termasuk secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ternyata pihak Soekarno Cs, pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur dan Negara bagian RI menjelma jadi NKRI, menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah kelihatan jelas, pihak Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Aceh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika Negara bagian RI dijelmakan jadi NKRI yang dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

Dan sekarang, barulah terbukti bahwa memang benar Soekarno melalui penetapan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, sebagai alat dasar hukum untuk mencaplok Negeri Aceh memakai mulut Sumatera Utara tanpa kerelaan dan persetujuan seluruh rakyat dan pimpinan rakyat Aceh.

5. Saudara Rasjid menulis: "Dan sepanjang saya ketahui bahwa Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak pernah berkehendak lepas dari RI, tetapi benar ia ingin agar Aceh memiliki otonomi yang istimewa. Kalau ada pendapat bahwa Tengku Daud ingin mendirikan negara yang lepas dari RI, saya kira tidak benar."

Disini saudara Rasjid Prawiranegara hanya memberikan hasil pandangannya yang sifatnya subjektif. Mengapa ?

Karena kenyataannya adalah akibat dari apa yang telah saya jelaskan dalam nomor 4 diatas, yakni akibat pencaplokan Soekarno terhadap Negeri Aceh melalui mulut Sumetara Utara inilah Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Negeri Aceh, Langkat dan Karo memaklumatkan NII berdiri di Negeri Aceh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pantja Sila atau NKRI pada tanggal 20 September 1953. Dimana NII di Aceh ini adalah sebagai bagian dari NII SM Kartosuwirjo di Jawa Barat .

Jadi antara hasil pendapat saudara Rasjid yang bersifat subjektif dengan fakta dan bukti dasar hukum serta sejarah yang sebenarnya tidak sama, karena terbukti memang benar Teungku Muhammad Daud Beureueh telah menyatakan Negeri Acheh sebagai Negara Islam Indonesia telah bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila.

6. Seterusnya saudara Rasjid Prawiranegara menulis: "Perlu dipahami bahwa Republik Indonesia tidak hanya berada disekitar Yogya tetapi meliputi Sumatra dan Jawa, khususnya Aceh dan Sumetra Barat"

Ternyata kalau ditelusuri sampai mendalam, maka terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Rasjid ini memang sangat lemah. Mengapa ?

Karena kalau kita gali dan lihat dari dasar hukum Perjanjian Renville ternyata terbukti bahwa menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang isinya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. (Secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI sekitar daerah Yogyakarta dan daerah sekitarnya).

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948, maka sebagian isi dari Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 yang menyangkut wilayah kekuasaan de-facto RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Saudara Rasjid menulis: "Republik Indonesia harus mengakui bahwa tanpa Aceh dan Sumatera, maka RI ini sudah lenyap pada saat Sukarno ditangkap."

Disini bisa saja pihak Pemerintah RI mengakui demikian, tetapi secara fakta dan hukum tidak bisa dijadikan sebagai alasan Negeri Acheh adalah merupakan bagian dari Negara RI.

Kalau kita dalami status Negeri Acheh dihubungkan dengan Negara RI ketika terjadi penggempuran yang dilakukan oleh pasukan Beel terhadap TNI di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, yang mana pasukan TNI tidak mampu mempertahankan Yogyakarta, maka daerah Yogyakarta jatuh kepada pasukan Beel, kemudian Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Akibatnya secara de-facto dan de-jure Negara RI yang diproklamasikan Soekarno pada 17 Agustus 1945 telah lenyap, yang muncul adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Seterusnya mengenai Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara yang dibentuk atas dasar mandat dari Sidang Kabinet RI pimpinan Soekarno sebelum Negara RI menurut perjanjian Renville secara de-facto dan de-jure lenyap pada tanggal 19 Desember 1948, adalah secara de-jure sebagai Pemerintah Pengasingan di Negeri Aceh. Karena Negeri Aceh secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri dibawah pimpinan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh yang bebas dari pengaruh kekuasaan Beel, karena Negeri Aceh tidak termasuk daerah yang dijajah Belanda.

Dengan adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pengasingan di Negeri Acheh, maka secara de-jure Pemerintah RI masih wujud dalam bentuk Pemerintah Darurat dalam pengasingan.

Dengan masih adanya Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan di Negeri Acheh, maka secara hukum Pemerintah RI masih bisa melakukan tugas pemerintahannya. Seperti mengadakan Perjanjian Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta.

Jadi memang benar adanya Negeri Acheh, RI yang sudah menghilang pada 19 Desember 1948 bisa berdiri kembali setelah diselamatkan melalui pembentukan Pemerintah Darurat RI dalam pengasingan di Negeri Acheh.

8. Saudara Rasjid Prawiranegara menulis lagi: "Tetapi Pemerintahan Darurat (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin telah menyatukan tidak saja Jawa, Aceh dan Sumatera, tetapi juga negara bagian lain dari Indonesia."

Dari apa yang ditulis oleh saudara Rasjid ini adalah suatu hal yang sangat lemah dan tidak benar. Mengapa ?

Karena, selama Pemerintah Darurat RI ini hidup, yaitu dari sejak 19 Desember 1948 sampai tanggal 13 Juli 1949 ketika mandat diserahkan kembali kepihak Wakil Presiden Mohammad Hatta, itu telah terikat dengan hasil perjanjian Renville dan Perjanjian Roem Royen.

Jadi tidak mungkin secara hukum pihak Pemerintah Darurat RI menyatukan Jawa, Acheh, Sumatera. Justru menurut hasil Perjanjian Roem-Royen dinyatakan bahwa turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Sedangkan yang ikut dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda adalah 4 utusan yaitu:

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua , utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Jadi jelas disini wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI adalah yang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yakni di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Karena itu pernyataan saudara Rasjid diatas memang tidak ada dasar hukum, sejarah, fakta dan buktinya yang kuat.

9. Saudara Rasjid Prawiranegara menulis lagi: "Sumbangan Rakyat Aceh dan Sumatera terhadap kemerdekaan RI sangat besar, dan ini tidak boleh kita lupakan, tanpa mereka Republik ini sudah lenyap.

Memang benar rakyat Acheh banyak membantu dan menyumbang kepada pihak Pemerintah RI. Tetapi bantuan, sumbangan itu semuanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang menyatakan Negeri Acheh bagian dari Negara RI.

Itu semua bantuan dan sumbangan rakyat Acheh kepada pihak RI adalah merupakan bantuan dari Rakyat Negeri Acheh yang bebas dan berdiri sendiri terhadap pihak Pemerintah RI yang memerlukan bantuan.

10. Terakhir saudara Rasjid menulis: "Perlu di informasikan bahwa Bpk Hasan Tiro tinggal di rumah Syafruddin sebelum beliau belajar ke Amerika. Pada tahun 1976 ia pernah bertemu Syafruddin di Hotel Indonesia."

Sekali lagi saya menyatakan disini bahwa ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro tinggal di rumah Sjafruddin Prawiranegara sebelum berangkat ke Amerika tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Negeri Acheh adalah bagian dari Negara RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Subject: Kedudukan Sjafruddin pada Saat KMB diadakan
Date: Thu, 26 Aug 2004 16:10:41 +0700
From: "Rasjid Prawiranegara" <rasjid@bi.go.id>
To: <ahmad@dataphone.se>

Untuk melengkapi sejarah yang anda buat dan meyakinkan bahwa sebenarnya Aceh itu berada dalam negara kesatuan RI, perlu di pahami bahwa saat Pertemuan KMB dilaksaanakan Syafruddin Prawiranegara di tunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kotaraja. Dan Syafruddin bertemu dengan Bpk Hasan Tiro kalau tidak salah pada saat Syafruddin menjabat Wakil Perdana Menteri.

Pada saat itu pula Syafruddin bertemu dengan Bpk Daud Beureueh. Pada saat Syafruddin menjadi Wakil Perdana Menteri, ia membuat keputusan untuk menjadikan Aceh menjadi daerah Istimewa, meskipun keputusn itu dibatalkan kemudian oleh Sukarno dijadikannya Aceh daerah istimewa, menurut hemat saya berdasarkan sepengetahun Bpk Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer.

Hubungan Sjaruddin dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh sangat erat sekali. Dan pada saat Tengku di Amankan ke Jakarta, yang pertama dipanggil oleh Tengku adalah Syafruddin. Dan sepanjang saya ketahui bahwa Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak pernah berkehendak lepas dari RI, tetapi benar ia ingin agar Aceh memiliki otonomi yang istimewa. Kalau ada pendapat bahwa Tengku Daud ingin mendirikan negara yang lepas dari RI, saya kira tidak benar.

Perlu dipahami bahwa Republik Indonesia tidak hanya berada disekitar Yogya tetapi meliputi Sumatra dan Jawa, khususnya Aceh dan Sumetra Barat. Republik Indonesia harus mengakui
bahwa Tanpa Aceh dan Sumatera, maka RI ini sudah lenyap pada saat Sukarno ditangkap. Tetapi Pemerintahan Darurat (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin telah menyatukan tidak saja Jawa, Aceh dan Sumatera, tetapi juga negara bagian lain dari Indonesia.

Sumbangan Rakyat Aceh dan Sumatera terhadap kemerdekaan RI sangat besar, dan ini tidak boleh kita lupakan, tanpa mereka Republik ini sudah lenyap.

Perlu di informasikan bahwa Bpk Hasan Tiro tinggal di rumah Syafruddin sebelum beliau belajar ke Amerika. Pada tahun 1976 ia pernah bertemu Syafruddin di Hotel Indonesia.

Wassalam

Rasyid

rasjid@bi.go.id
Bank Indonesia
Jakarta, Indonesia
----------