Stockholm, 3 September 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

RASJID KALAU BICARA ACHEH HARUS DILIHAT SECARA MENYELURUH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS RASJID PRAWIRANEGARA KALAU BERBICARA TENTANG NEGERI ACHEH HUBUNGANNYA DENGAN RI HARUS DILIHAT SECARA MENYELURUH

"Yang saya ingin ketahui Aceh menurut pendapat Pak Ahmad letaknya dimana, di Pulau Sumatera atau mungkin terpisah dari Pulau Sumatera? (menjadi pulau tersendiri). Dalam setiap tulisan Pak Ahmad tidak pernah memahami bahwa Aceh itu adalah Bagian dari pulau Sumatera atau mungkin pemahaman saya yang salah. Dari kata Pak Ahmad itu, dan kalau kita sepakat Aceh berada di Sumatera, maka dengan kata lain Aceh adalah bagian dari daerah yang oleh pihak Belanda/Dunia International dikelompokkan sebagai Bagian dari Republik Indonesia (cikal bakal NKRI)." (Rasjid Prawiranegara , rasjid@bi.go.id , Fri, 3 Sep 2004 13:17:58 +0700)

Terimakasih saudara Rasjid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia

Makin lama saudara Rasjid Prawiranegara berdiskusi tentang Negeri Acheh, makin kelihatan hanya sekedar memungut apa yang dilontarkan Ahmad Sudirman. Kemudian dilemparkan kembali sambil mencoba untuk sedikit mengkorek-korek seandainya dalam fakta, bukti, dasar hukum, dan sejarah yang disodorkan Ahmad Sudirman ada celah-celah kelemahannya.

Misalnya seperti yang disodorkan Rasjid Prawiranegara: "Berdasarkan tulisan Pak Ahmad Negara RI meliputi Sumatera, Jawa dan Madura sebagaimana yang saya kutip ini "Dimana isi perjanjianLinggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya." (Ahmad Sudirman, 2 September 2004). Yang saya ingin ketahui Aceh menurut pendapat Pak Ahmad letaknya dimana, di Pulau Sumatera atau mungkin terpisah dari Pulau Sumatera? (menjadi pulau tersendiri)."

Nah, kalau melihat dengan kacamata geograpi jelas tidak perlu dipertanyakan, karena semuanya bagi orang yang telah mengetahui itu pulau Sumatera sudah bisa menyatakan bahwa wilayah daerah Acheh terletak di Sumatera ujung sebelah utara.

Tetapi ketika berbicara masalah proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dan Negeri Acheh, tentu saja bukan berlandaskan kepada letak geograpinya itu, melainkan melihat dan mendasarkan kepada dasar hukum dan sejarahnya yang kuat tingkat kekuatan hukumnya.

Karena kita sedang membicarakan masalah sejarah dan dasar hukum untuk memberikan kebenaran dan legalitas atas pengklaiman Negeri Acheh oleh RI, maka perlu kita melihat kepada apa yang sudah disepakati bersama dan diakui secara sah oleh kedua belah pihak.

Inilah yang paling mendasar ketika berbicara masalah proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dan Negeri Acheh.

Kalau melihat dasar tingkatan kekuatan hukum dari Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 dengan dasar hukum Perjanjian Renville 17 Januari 1948, adalah sudah jelas bahwa dasar hukum Perjanjian Renville tingkatan kekuatan hukumnya lebih tinggi dibanding dengan dasar hukum Perjanjian Linggajati. Disebabkan adanya pengakuan terbaru mengenai wilayah de-facto dan de-jure bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pengakuan baru secara hukum atas wilayah yang diklaim oleh kedua belah pihak, maka apa yang telah disepakati dalam Perjanjian sebelumnya, dalam hal ini Perjanjian Linggajati dianggap tidak sah lagi. Jadi kalau melihat dasar hukum Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947, jelas itu Sumatera, Jawa dan Madura termasuk wilayah de-facto dan de-jure RI. Semua orang mengetahuinya. Tetapi setelah diadakan Perjanjian Renville 17 Januari 1948, maka wilayah de-facto dan de-jure yang sebelumnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, beralih ke daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Dan ini semua orang mengetahuinya. Termasuk PBB

Sekarang, dalam usaha kita untuk terus mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dan Negeri Acheh selanjutnya ini, maka kita harus tetap mengikuti jalur dasar hukum yang telah disepakati bersama, yaitu hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Nah, karena kita tetap konsekuen dan tetap berpegang pada hasil kesepakatan hukum, maka tidak ada alasan lagi bagi pihak RI untuk mengklaim Sumatera.

Jadi tidak ada alasan lain yang bisa ditampilkan, selain daripada berdasarkan dasar hukum Perjanjian Renville 17 Januari 1948, Negeri Acheh yang letak geograpisnya di Pulau Sumatera sebelah utara, secara de-facto dan de-jure berada dilaur wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI.

Apa yang dikatakan oleh saudara Rasjid: "Dalam setiap tulisan Pak Ahmad tidak pernah memahami bahwa Aceh itu adalah Bagian dari pulau Sumatera atau mungkin pemahaman saya yang salah. Dari kata Pak Ahmad itu, dan kalau kita sepakat Aceh berada di Sumatera, maka dengan kata lain Aceh adalah bagian dari daerah yang oleh pihak Belanda/Dunia International dikelompokkan sebagai Bagian dari Republik Indonesia (cikal bakal NKRI)."

Maka disini perlu diketahui oleh saudara Rasjid Prawiranegara bahwa, yang telah disepakati berdasarkan hasil perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak secara de-facto dan de-jure wilayah kekuasaan Negara RI adalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Kalau kita telah menyepakati dasar hukum yang berasal dari hasil ditandatanganinya Perjanjian Renville ini, maka tidak ada lagi alasan lain untuk mengatakan: "Aceh adalah bagian dari daerah yang oleh pihak Belanda/Dunia International dikelompokkan sebagai Bagian dari Republik Indonesia (cikal bakal NKRI)."

Selanjutnya saudara Rasjid menulis: "Sebagaimana Pak Ahmad katakan bahwa di seluruh Wilayah NKRI (Sabang s/d Marauke) terjadi perlawanan bersenjata terhadap Belanda untuk merdeka dalam keutuhan NKRI. Oleh sebab itu Belanda berpaya untuk berunding dengan Negara RI (yang dipimpin Sukarno yang gigih membela Rakyatnya untuk merdeka. Perjuangan Sukarno dibantu oleh Hatta, Natsir Tengku Daud) dalam upaya merendam tekanan bersenjata itu. Mereka tidak pernah berpaya untuk berunding dengan negara Boneka lainnya, kecuali melakukan koordinasi untuk melawan NKRI. Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Rakyat tidak saja untuk melawan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi juga terhadap Pemerintahan Boneka Belanda, Contoh penghancuran kerjaan Serdang di Sumatera Timur oleh Rakyat dan Sultan Pontianak Hamid Algadrie II Di Kalimantan (Borneo)."

Saudara Rasjid Prawiranegara, yang perlu saudara pahami dan mengerti adalah istilah NKRI. Istilah NKRI ini belum mencul sebelum RIS dilebur masuk kedalam tubuh RI dan menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Jadi, kalau saudara Rasjid membawa-bawa nama NKRI sebelum 15 Agustus 1950, itu adalah suatu kekeliruan hukum yang fatal.

Ketika Ahmad Sudirman membahas timbulnya perang di Sumatera seperti di Medan, Padang, Bukit Tinggi, dan Acheh. Juga di Jawa seperti di Semarang dan Surabaya, sebelum dilaksanakannya Perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947. Itu merupakan perlawanan rakyat bersenjata kepada pihak Belanda yang daerahnya masing-masing tidak mau lagi diduduki oleh Belanda.

Selanjutnya, Belanda berunding dengan pihak RI, karena melalui perundingan inilah diharapkan diakuinya kesepakatan teritorial dan hukum yang bisa diklaim oleh kedua belah pihak secara sah.

Kemudian, dari pihak RI melakukan juga perundingan dengan pihak Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II, sehingga melahirkan Republik Indonesia Serikat sebagai realisasi dari pelaksanaan dan penerapan hasil perundingan Konferensi Meja Bundar di Belanda yang ditandatangani pada 2 November 1949. Sampai Kerajaan Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada 27 Desember 1949.

Nah selanjutnya, didalam tubuh RIS inilah pihak Negara RI yang merupakan negara Bagian RIS mengadakan perundingan dengan Negara-Negara bagian RIS lainnya, seperti dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur.

Dan Ahmad Sudirman sudah menyatakan beberapa kali di mimbar bebas ini bahwa istilah negara Boneka adalah itu istilah Soekarno cs dari Negara RI. Kalau memang benar Negara-negara Bagian RIS itu negara Boneka, mengapa Negara RI mau masuk dan menjadi anggota Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949 ? 13 hari sebelum Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada RIS ?.

Jadi, tidak ada landasan hukum dengan menuduh Negara-Negara Bagian RIS adalah negara Boneka Belanda, karena Negara RI itupun adalah salah satu anggota Negara-Negara Bagian RIS.

Nah kalau kemudian Soekarno menghancurkan apa yang dikatakan saudara Rasjid sebagai: "kerjaan Serdang di Sumatera Timur oleh Rakyat dan Sultan Pontianak Hamid Algadrie II Di Kalimantan (Borneo)."

Itu jelas suatu pelanggaran hukum yang fatal dan suatu kejahatan penghancuran negara atau wilayah daerah lain diluar wilayah kekuasaan negara sendiri yang dilakukan oleh pihak Soekarno terhadap apa yang telah disepakati bersama ketika membangun dan mendirikan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 anggota Negara / Daerah bagian RIS. Kalau itu yang diserang adalah bagian atau wilayah kekuasaan Negara Sumatera Timur dan juga wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Dimana kedua Negara ini adalah merupakan anggota Negara Bagian RIS.

Jadi saudara Rasjid Prawiranegara, dalam kita berpikir haruslah kita jernihkan dari sikap subjetifitas, ketika kita berbicara proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah Negara RI, agar kita bisa menelusuri jalur-jalur proses sejarah itu dengan baik dan objektif.

Saudara Rasjid Prawiranegara menulis lagi: "Pak Ahmad menyinggung tentang Residen Teuku Nyak Arif. Yang perlu ditanya dalam sejarah dan pengetahuan Pak Ahmad Tengku Nyak Arif itu diangkat menjadi Residen oleh Belanda atau oleh Republik ndonesia ? atau Baltentara Dainipon (jepang)?. Karena pada waktu itu, pemerintahan di Aceh yang ada hanyalah Kerajaan Belanda (Kerjaan Indonesia dibawah Kerjaan Belanda) Atau NKRI. Sebagaimana Pak Hasan Tiro, ia pernah tercatat sebagai pegawai RI. Pak Hasan Tiro pernah berjuang untuk NKRI Apa tidak begitu Pak Ahmad ?. Kalau kemudian bersebrangan Jalan tentu yang tahu hanyalah Pak Hasan Tiro."

Ketika Belanda menjajah Negeri Acheh sampai tahun 1942, itu Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Belanda. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, dan Jepang menjajah Negeri Acheh, Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Jepang, yang dijabat oleh S. Tino. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu pada 14 Agustus 1945, maka Jepang menyerahkan kekuasaan dan tugas wewenangnya kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura yang menguasai wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Karena Jepang telah menduduki dan menjajah Acheh, maka ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu, maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura adalah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten. Secara hukum, ketika ketika T.Nyak Areif jadi Residen Acheh, menggantikan S.Tino, maka pihak Penguasa Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten yang menentukan.

Terakhir Saudara Rasjid Prawiranegara menulis: "Sebagaimana Pak Hasan Tiro, ia pernah tercatat sebagai pegawai RI. Pak Hasan Tiro pernah berjuang untuk NKRI Apa tidak begitu Pak Ahmad ?. Kalau kemudian bersebrangan Jalan tentu yang tahu hanyalah Pak Hasan Tiro."

Perlu diketahui oleh saudara Rasjid Prawiranegara, rakyat dari Negeri yang dijajah tidak berarti bahwa rakyat itu tidak bisa dan tidak boleh bekerja dengan penjajah. Lihat saja di Negeri Acheh ketika dibawah penjajah Belanda. Berapa banyak yang menjadi uleebalang kemudian pada waktu Penjajah Jepang berkuasa banyak rakyat Acheh yang menjadi Gunco pengganti Uleebalang dan Sunco.

Jadi, saudara Rasjid Prawiranegara, kalau Teungku Hasan Muhammad di Tiro seperti yang ditulis oleh saudara Rasjid pernah tercatat sebagai pegawai RI, tidak berarti Negeri Acheh itu milik sah RI. Sama juga dengan ketika waktu Jepang menjajah Acheh, tidak berarti rakyat Acheh yang diangkat menjadi Gunco dan Sunco atomatis Negeri Acheh adalah bagian yang secara hukum milik Jepang yang sah. Begitu juga ketika Belanda menjajah Acheh, tidak berarti rakyat Acheh yang ditunjuk menjadi eleebalang, otomatis Negeri Acheh merupakan wilayah daerah yang sah milik Kerajaan Belanda. Tetap saja, dianggap Negeri Acheh di jajah oleh Belanda, dan Negeri Acheh dijajah oleh Jepang, dan sekarang juga Negeri Acheh dijajah oleh RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 3 Sep 2004 13:17:58 +0700
From: "Rasjid Prawiranegara" rasjid@bi.go.id
To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Subject: RE: RASJID COBA BACA KEMBALI SEJARAH PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN RI & NEGERI ACHEH

Berdasarkan tulisan Pak Ahmad Negara RI meliputi Sumatera, Jawa dan Madura sebagaimana yang saya kutip ini "Dimana isi perjanjianLinggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya."

Yang saya ingin ketahui Aceh menurut pendapat Pak Ahmad letaknya dimana, di Pulau Sumatera atau mungkin terpisah dari Pulau Sumatera? (menjadi pulau tersendiri). Dalam setiap tulisan Pak Ahmad tidak pernah memahami bahwa Aceh itu adalah Bagian dari pulau Sumatera atau mungkin pemahaman saya yang salah. Dari kata Pak Ahmad itu, dan kalau kita sepakat Aceh berada di Sumatera, maka dengan kata lain Aceh adalah bagian dari daerah yang oleh pihak Belanda/Dunia International dikelompokkan sebagai Bagian dari Republik Indonesia (cikal bakal NKRI).

Sebagaimana Pak Ahmad katakan bahwa di seluruh Wilayah NKRI (Sabang s/d
Marauke) terjadi perlawanan bersenjata terhadap Belanda untuk merdeka dalam keutuhan NKRI. Oleh sebab itu Belanda berpaya untuk berunding dengan Negara RI (yang dipimpin Sukarno yang gigih membela Rakyatnya untuk merdeka. Perjuangan Sukarno dibantu oleh Hatta, Natsir Tengku
Daud) dalam upaya merendam tekanan bersenjata itu. Mereka tidak pernah berpaya untuk berunding dengan negara Boneka lainnya, kecuali melakukan koordinasi untuk melawan NKRI. Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Rakyat tidak saja untuk melawan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi juga terhadap Pemerintahan Boneka Belanda, Contoh penghancuran kerjaan
Serdang di Sumatera Timur oleh Rakyat dan Sultan Pontianak Hamid Algadrie II Di Kalimantan (Borneo).

Rakyat Indonesia termasuk Aceh menentang Uni Indonesia-Belanda. Saya kira Pak Ahmad sependapat dengan itu. Mereka yang tidak menentang Uni Indonesia-Belanda adalah orang-orang Belanda (Kerjaan Belanda), Raja-raja (kecuali Sultan Yogya dan Solo)Indonesia yang mendapatkan perlindungan dari Kerjaan Belanda (misalnya Sultan Hamid sebagai raja yang dilindungi Belanda)dan "orang-orang Indonesia" yang menjadi boneka Belanda dan "orang-orang Indonesia" yang bekerjasama dan hidup dan tergantung pada Kerja Belanda.

Pak Ahmad menyinggung tentang Residen Teuku Nyak Arif. Yang perlu ditanya dalam sejarah dan pengetahuan Pak Ahmad Tengku Nyak Arif itu diangkat menjadi Residen oleh Belanda atau oleh Republik ndonesia ? atau Baltentara Dainipon (jepang)?. Karena pada waktu itu, pemerintahan di
Aceh yang ada hanyalah Kerajaan Belanda (Kerjaan Indonesia dibawah Kerjaan Belanda)Atau NKRI. Sebagaimana Pak Hasan Tiro, ia pernah tercatat sebagai pegawai RI. Pak Hasan Tiro pernah berjuang untuk NKRI Apa tidak begitu Pak Ahmad ?. Kalau kemudian bersebrangan Jalan tentu yang tahu hanyalah Pak Hasan Tiro. Yang juga saya ingin tanyakan pada tahun 1945 s/d 1950 Pak Ahmad ada dimana ? Dan bekerja untuk siapa ?

Rasyid

rasjid@bi.go.id
Bank Indonesia
Jakarta, Indonesia
----------