Stockholm, 11 September 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO COBA TERAPKAN SYARIAT ISLAM DALAM GUMPALAN PANCASILA YANG SALAH KAPRAH DI ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN ITU SUSILO BAMBANG YUDHOYONO KALAU JADI PRESIDEN COBA USAHAKAN TERUS TERAPKAN SYARIAT ISLAM DALAM GUMPALAN PANCASILA YANG SALAH KAPRAH DI ACHEH

"Tanpa banyak janji, insya Allah, apa yang saya lakukan dulu untuk berjuang menuntaskan masalah Aceh dapat saya lakukan apabila Tuhan memberikan amanah dan takdir kepada saya untuk memimpin bangsa ini. Yaitu, Aceh kembali aman dan berkeadilan, bagaimana syariat Islam di Aceh dijalankan secara benar dan kongkrit, memberikan pendidikan yang layak bagi rakyat Aceh dan menumbuhkan perekonomian dan BUMN di Aceh" (Susilo Bambang Yudhoyono, Masjid Bujang Salim, Kreung Geukeuh, Aceh Utara, NAD, Sabtu 4 September 2004).

Membaca apa yang dinyatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di Masjid Bujang Salim, Kreung Geukeuh, Aceh Utara, NAD, Sabtu 4 September 2004, ketika acara silaturahmi dan Isra' Miraj, timbul dalam pikiran Ahmad Sudirman. Bagaimana itu Susilo Bambang Yudhoyono akan menjalankan syariat Islam di Acheh, sedangkan dasar dan sumber hukum Negara RI adalah Pancasila.

Apakah itu Susilo Bambang Yudhoyono memahami bagaimana dasar hukum Islam ditegakkan dan dijalankan dalam satu negara ? Apakah itu Susilo Bambang Yudhoyono telah mempelajari bagaimana itu dasar hukum Islam ditegakkan dan dijalankan oleh Rasulullah saw ? Padahal waktu Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan syariat Islam itu dalam rangka peringatan Isra' Miraj ?

Nah, disinilah yang menimbulkan kerancuan dan salah kaprah dari para pimpinan Negara RI. Dari mulai Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan sekarang Megawati yang dengan seenak perutnya melambungkan dan menetapkan aturan yang berupa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Coba saja buka apa itu yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu seperti yang tertuang dalam Bab XII, pasal 25, ayat 1, 2 dan 3. Ternyata sudah jauh menyimpang dari apa yang digariskan dalam Islam, dimana hukum-hukum Islam dan pelaksanaanya tidak bisa dicampur adukkan dengan sistem hukum nasional yang bersumberkan kepada pancasila dan mengacu kepada UUD 1945 serta TAP-TAP MPR yang bukan bersumberkan kepada Islam dan Sunnah Rasulullah saw.

Memang benar-benar seluruh rakyat Acheh dan rakyat di RI dibodohi mentah-mentah oleh adanya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini. Termasuk seluruh para ulamanya, tanpa kecuali.

Mari kita telusuri lebih kedalam apa yang terkandung dalam racun Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini.

Nah kita lihat dan perhatikan itu Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun (Bab XII, pasal 25, ayat 1) dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bab XII, pasal 25, ayat 2), serta Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Bab XII, pasal 25, ayat 3). Ternyata inilah yang merupakan gumpalan racun mematikan bagi tegaknya syariat islam dan sekaligus alat penipu yang terselubung bagi penglihatan mata rakyat Aceh yang tidak waspada dan tidak sadar.

Mengapa itu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah merupakan gumpalan racun mematikan bagi tegaknya syariat Islam dan alat untuk menipu yang dipakai oleh pihak Presiden Megawati terhadap rakyat Aceh ?

Karena, sistem peradilan nasional atau sistem yang mengatur segala sesuatu pengenai perkara pengadilan yang dijalankan dan dilaksanakan melalui Mahkamah Agung RI adalah hukumnya bersumberkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945 yang tidak bersumberkan kepada Islam, atau bersumberkan kepada nilai-nilai sekular.

Walaupun Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Qanun itu sendiri merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan UU NAD di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi karena sumber hukumnya berdasarkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945, maka Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya merupakan penjabaran-kebawah dari pada sistem peradilan nasional dibawah Mahkamah Agung NKRI yang berdasar sumber hukum pancasila.

Inilah yang Ahmad Sudirman katakan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah gumpalan racun mematikan bagi tegaknya syariat Islam dan satu alat melabu atau alat menipu rakyat Aceh yang masih belum sadar akan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan secara menyeluruh di negara yang hukumnya bersumberkan kepada Islam.

Jadi, kalau ditarik benang merahnya bisa terlihat dan tergambar bahwa karena Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana rakyatnya yang hidup di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh arussalam diatur oleh satu pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sistem peradilannya adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang hukumnya bersumberkan kepada pancasila yang bukan didasarkan kepada agama (Islam), maka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bukan bersumberkan hukumnya kepada Islam atau bisa dikatakan bersumberkan kepada pancasila yang memiliki nilai-nilai hukum sekular.

Nah hal inilah yang sebenanrnya tidak dipahami dan tidak dikuasai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dengan seenaknya sendiri menyatakan: "Aceh kembali aman dan berkeadilan, bagaimana syariat Islam di Aceh dijalankan secara benar dan kongkrit".

Bagaimana Negeri Acheh kembali aman dan berkeadilan, dan syariat Islam di Acheh dijalankan secara benar dan kongkrit, sedangkan dasar tempat berpijak itu syariat Islam adalah dasar landasan yang tidak benar dan salah kaprah.

Kalau benar itu Susilo Bambang Yudhoyono paham dan mengerti apa yang dikatakannya dengan: "syariat Islam di Aceh dijalankan secara benar dan kongkrit", maka itu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan dilemparkan ke tempat sampah. Mengapa ? Karena itu dasar hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memuat pasal tentang penerapan syariat islam di Acheh adalah tidak benar, salah kaprah dan penuh kebohongan.

Tetapi, karena memang itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak paham dan tidak mengerti bagaimana itu dasar hukum Islam ditegakkan dan dijalan dalam satu Negara, maka Susilo Bambang Yudhoyono dengan seenaknya sendiri mengatakan: "syariat Islam di Aceh dijalankan secara benar dan kongkrit"

Jadi, jelaslah sudah, apa yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah merupakan penipuan dan akal busuk untuk menipu seluruh rakyat Acheh dan seluruh rakyat RI agar bisa terpilih sebagai Presiden RI ke-6.

Dan tentu saja itu konflik Acheh tidak akan bisa diselesaikan oleh SusiloBambang Yudhoyono dengan aman, adil, jujur dan bijaksana. Selama Susilo Bambang Yudhoyono tetap tidak mau mengakui dan tidak mau menerima bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden RIS Soekarno yang telah menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh merupakan suatu kejahatan yang harus dikutuk oleh umat manusia diatas dunia ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/09/tgl/04/time/194248/idnews/203026/idkanal/10

SBY Janji Percepat Syariat Islam di Aceh
Reporter: M. Rizal Maslan

detikcom - Aceh, Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjanjikan kepada masyarakat Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk berjuang menuntaskan berbagai persoalan di daerah itu. SBY juga berjanji akan memperjuangkan percepatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

"Tanpa banyak janji, insya ALLAH, apa yang saya lakukan dulu (saat menjabat Menko Polkam) untuk berjuang menuntaskan masalah Aceh dapat saya lakukan apabila Tuhan memberikan amanah dan takdir kepada saya untuk memimpin bangsa ini."

Demikian dikatakan SBY di hadapan sekitar seribu orang masyarakat Aceh yang hadir dalam acara silaturahmi dan Isra' Miraj di Masjid Bujang Salim, Kreung Geukeuh, Aceh Utara, NAD, Sabtu (4/9/2004).

Namun SBY juga mengatakan, untuk menuntaskan masalah di Aceh tidak semudah yang dibayangkan. Menurutnya, Tuhan tidak akan mengubah nasib rakyat Aceh dan bangsa Indonesia kecuali semuanya bersatu padu untuk melakukan perubahan

Dalam acara tersebut, SBY juga berjanji akan memperjuangkan kondisi Aceh yang lebih baik jika dirinya terpilih sebagai presiden. Diantaranya, dirinya akan menjadikan beberapa hal sebagai prioritas dalam agenda perjuangannya.

"Yaitu, Aceh kembali aman dan berkeadilan, bagaimana syariat Islam di Aceh dijalankan secara benar dan kongkrit, memberikan pendidikan yang layak bagi rakyat Aceh dan menumbuhkan perekonomian dan BUMN di Aceh," kata SBY.

Sebelumnya dalam kesempatan yang, sekertaris Dewan Masjid Indonesia yang juga pengurus Masjid Bujang Salim, Nabhani Saleh menyampaikan tujuh butir harapan masyarakat dan ulama Aceh kepada SBY.

Isinya adalah 1. agar SBY segera menciptakan Aceh aman, damai, adil dan sejahtera, 2. Segera mempercepat syariat Islam secara kongkrit, 3. memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi pendidik di NAD, 4. Menjamin kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan BUMN di NAD.

Selanjutnya, 5. Segera menghidupkan kembali perusahaan seperti pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), ASEAN Aceh vertilities dan pupuk Iskandar Muda minimal Januari 2005, 6. Agar pengelolaan gas alam, keuntungan sepenuhnya untuk rakyat Aceh dan 7. Segera menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Aceh.(fab)
----------