Stockholm, 18 September 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

RASJID PRAWIRANEGARA MELIHAT PENEGAKKAN HUKUM ALLAH & RASUL-NYA DARI SUDUT PANCASILA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KARENA RASJID PRAWIRANEGARA MELIHAT PENEGAKKAN HUKUM ALLAH & RASUL-NYA DARI SUDUT PANCASILA MAKA HASILNYA JADI RANCU

"Umat Islam Indonesia tidak mencampur adukkan antara Undang-Undang negara dan Hukum Islam. di Indonesia terdapat pengadilan Agama yang mengatur perselisihan antara orang-orang mukmin berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia terdapat perguruan Islam yang mempelajari Al Quran dan Hadist. Di Indonesia terdapat madrasah yang sangat ditakuti Amerika, sehingga ada upaya mereka untuk membiayai pendidikan Indonesia, khususnya madrash dengan kurikulum yang Amerika inginkan. Tetapi umat Islam menolak uapaya itu dan mengembalikannya kepada negara untuk diteruskan ke Amerika. Mengenai pemimpin, di Indonesia tidak terbatas Sukarno, Suharto dan Mega, tetapi juga terdapat tokoh Islam misalnya Hatta, Natsir Burhanuddin Harahap, Moh. Room Buya Hamka, Agus Salim, Tengku Daud (Aceh) yang semuanya itu adalah umat muslim yang ke dalaman agamanya tidak dapat dibantah lagi dan mereka sangat mendukung NKRI. Sebagaimana Bpk Ahmad fahami tidak mungkin kita mendirikan NKRI itu hanya murni Islam, non Islam harus pula dapat hidup sebagai mana Nabi Muhammad S.A.W membiarkan non muslim di Madinah hidup berdampingan sebagaimana Pak Ahmad hidup di Swedia. Meskipun dalam Al Quran kita syah membunuh orang kafir, tetapi pada kenyataannya junjungan Allah hanya membunuh orang kafir yang memerangi umat Islam saja." (Rasjid Prawiranegara , rasjid@bi.go.id , 17 september 2004 09:36:55)

Terimakasih saudara Rasjid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia

Setelah membaca tanggapan yang disampaikan oleh saudara Rasjid ini, Ahmad Sudirman masih belum melihat bahwa saudara Rasjid ketika membahas masalah kehidupan beragama yang meliputi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang berada dalam satu sistem yang mengacu kepada apa yang telah diturunkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw, berdiri diatas garis yang telah dicontohkan Rasulullah saw dalam hal membangun dan membina Negara.

Terbukti dari apa yang disampaikan oleh saudara Rasjid Prawiranegara bahwa semua hal yang telah dikemukakannya yang menyangkut masalah penegakkan, pelaksanaan, penerapan dasar dan sumber hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw masih dilihat dari sudut kaca mata sistem yang dipakai di Negara RI.

Karena itu terlihat semua masalah yang menyangkut kehidupan manusia dari mulai masalah individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang ada hubungannya dengan Islam ternyata dilihat hanya dari satu sudut yaitu sudut sistem kenegaraan yang mengacu kepada apa yang tertuang dalam Pembukaan konstitusi atau Undang Undang Dasar yang berisikan rincian-rincian dasar dan sumber hukum Negara RI yakni pancasila.

Disinilah Ahmad Sudirman melihat bahwa saudara Rasjid gagal untuk melihat apa yang sebenarnya telah dicontohkan Rasulllah saw dalam hal membangun kehidupan umat manusia yang didasarkan kepada apa yang telah digariskan dan diturunkan Allah SWT dan apa yang telah digariskan dan dicontohkan Rasulullah saw. Sehingga apa yang ditulis dan diungkapkan oleh saudara Rasjid hanyalah merupakan hasil dari pandangan yang berdasarkan kriteria atau persyaratan yang telah digariskan dalam jalur sistem kenegaraan yang telah ditetapkan dan dinyatakan sebagai suatu yang tetap dan tidak boleh dirobah, yaitu pancasila.

Karena itu kalau Ahmad Sudirman membaca semua yang dinyatakan oleh saudara Rasjid ini ternyata gersang dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dalam hal membangun dan membina negara yang dilandaskan kepada aturan, hukum, undang undang yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasul-Nya Muhammad saw.

Terbukti dengan apa yang dinyatakan saudara Rasjid: "Umat Islam Indonesia tidak mencampur adukkan antara Undang-Undang negara dan Hukum Islam. di Indonesia terdapat pengadilan Agama yang mengatur perselisihan antara orang-orang mukmin berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia terdapat perguruan Islam yang mempelajari Al Quran dan Hadist. Di Indonesia terdapat madrasah yang sangat ditakuti Amerika, sehingga ada upaya mereka untuk membiayai pendidikan Indonesia, khususnya madrash dengan kurikulum yang Amerika inginkan. Tetapi umat Islam menolak uapaya itu dan mengembalikannya kepada negara untuk diteruskan ke Amerika"

Nah disinilah saudara Rasjid masih belum mengerti dan memahami apa yang dicontohkan Rasulullah saw dengan contoh tidak mencampur adukkan "antara Undang-Undang negara dan Hukum Islam". Karena ketidak pahaman dan ketidak mengertian atas apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dalam hal menegakkan, menjalankan, melaksanakan dasar dan sumber hukum Islam, maka lahirlah pemikiran saudara Rasjid yang menunjukkan bahwa dua sistem bisa berdiri dan dipakai dalam satu negara asalkan tidak dicampur adukkan.

Padahal yang dicontohkan Rasulullah saw adalah kalau menegakkan, menjalankan, melaksanakan sistem yang mendasarkan pada Islam, maka tidak ada sistem lain yang diambil untuk disertakan dan dijalankan bersamaan dalam satu negara.

Dalam masalah inilah yang ternyata saudara Rasjid masih belum mampu mencerna, memahami, mendalami tentang bagaimana untuk menegakkan, menjalankan, melaksanakan sistem yang mengatur semua unsur yang ada dan dipakai dalam satu negara yang berdasarkan dan bersumberkan kepada apa yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Karena ketidak pahaman dan ketidak mengertian dalam memahami apa yang dicontohkan Rasulullah saw dalam hal pembangunan dan pembinaan Daulah Islamiyah atau Negara Islam inilah sehingga dalam menjalankan roda perankat kelembagaan negara RI telah menyimpang jauh.

Terbukti dalam konstitusi atau undang undang dasar yang dipakai di Negara RI tidak mencantumkan keharusan mengembalikan semua urusan kepada apa yang telah diturunkan Allah SWT dan yang telah dicontohkan Rasulullah saw. Justru yang ada dalam konstitusi atau undang undang dasar adalah segala sesuatu urusan dikembalikan kepada yang bukan diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasul-Nya Muhammad saw, yaitu kepada hasil dari pada ketetapan, keputusan lembaga legislatif dalam bentuk ketetapan-ketetapan, undang undang, dan undang undang dasar.

Akibatnya ketika dibangun perangkat kelembagaan negara RI, maka didalamnya telah bercampur aduk antara lembaga yang berlabel Islam dengan lembaga yang berlabel non Islam dalam satu sistem kenegaraan. Inilah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Misalnya bagaimana peradilan Agama atau majelis taklim bisa menjalankan dasar hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw kalau acuannya adalah dasar dan sumber hukum yang bersumberkan kepada pancasila yang didalamnya berisikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, undang-undang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Begitu juga dengan adanya lembaga keagamaan seperti Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jelas kedua lembaga Pemerintahan ini justru mengacu kepada dasar dan sumber hukum Negara, yaitu pancasila. Semua keputusan, peraturan, instruksi yang dibuat oleh Departemen Agama, tidak boleh keluar dari pada acuan yang telah digariskan dalam undang undang dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, Undang Undang DPR, dan peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau hanya sebatas masalah pembuatan fatwa halal dan haram makanan, jelas itu tidak perlu sampai harus mendirikan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tetapi, coba mintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), bagaimana hukumnya menurut Islam berhukum kepada aturan, hukum, undang-undang yang tidak diturunkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw. Karena sampai sekarang Ahmad Sudirman belum pernah mendengar adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram berhukum dan menetapkan sesuatu perkara berdasarkan dasar dan sumber hukum pancasila yang didalamnya mencakup TAP-TAP MPR, UU, UUD 1945, PP, INSPRES, KEPPRES, PERPPU.

Sekarang mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengharamkan berhukum dan menetapkan sesuatu perkara berdasarkan dasar dan sumber hukum pancasila yang didalamnya mencakup TAP-TAP MPR, UU, UUD 1945, PP, INSPRES, KEPPRES, PERPPU ?

Karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang telah dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum Negara RI.

Selanjutnya mengenai apa yang disinggung saudara Rasjid: "Umat Islam berupaya untuk menjalankan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam dan mengeluarkan ketentuan yang berbasis syariah. (saya kira Pak Ahmad lebih memahami lebih banyak tentang itu). Di Indonesia telah berdiri bank yang berbasis syariah"

Hanya persoalannya sekarang adalah walaupun ada perbankan yang berdasarkan syariah, tetapi kalau masalah hukum riba tidak ditegakkan dan dijalankan di Negara RI, maka pelaksanaan bank syariah adalah tidak sempurna sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena bagaimana bisa berjalan menurut syariah kalau bank syariah itu sendiri menanamkan uangnya di pasar-pasar uang baik nasional maupun internasional yang tidak mengharamkan riba. Atau menanamkan uangnya di perusahaan-perusahaan lain yang perusahaan lain itu menjalankan dan memakai riba dalam menjalankan usahanya.

Nah disinilah yang menjadi persoalan.

Begitu juga walaupun puluhan ribu Pesantren didirikan, ribuan Perguruan dan Institut Agama Islam dibangun, ratusan ribu masjid-masjid didirikan, ratusan ribu mahasiswa yang belajar Islam, tetapi ternyata dalam praktek pelaksanaannya dalam hal penegakkan, pelaksanaan, penerapan dasar dan sumber hukum Islam itu tidak diterapkan dan dijalankan secara kaffah atau menyeluruh di Negara RI. Mengapa ?

Karena memang tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh sistem kenegaraan yang telah ditetapkan di Negara RI untuk mengambil sistem lain, termasuk sistem Islam secara menyeluruh dalam sistem kenegaraan RI.

Jadi saudara Rasjid Prawiranegara apa yang dijalankan yang ada hubungannya dengan Islam di Negara RI adalah hanya mengacu kepada dasar hukum yang terkandung dalam UUD 1945 "BAB XI AGAMA Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.". Bukan mengacu kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw.

Seterusnya menyinggung masalah yang dikemukakan saudara Rasjid: "Di Indonesia terdapat madrasah yang sangat ditakuti Amerika, sehingga ada upaya mereka untuk membiayai pendidikan Indonesia, khususnya madrash dengan kurikulum yang Amerika inginkan. Tetapi umat Islam menolak uapaya itu dan mengembalikannya kepada negara untuk diteruskan ke Amerika."

Saudara Rasjid, itu George W. Bush bukan takut kepada madrasah yang ada di Jawa. Yang ditakuti oleh George W. Bush adalah apabila kebijaksanaan politik Pemerintah Amerika ditentang oleh umat Islam, seperti kebijaksanaan politik Amerika di Afghanistan, Irak, Palestina. Karena yang sangat menentang keras dan diikuti oleh banyak orang terhadap kebijaksanaan politik Amerika di Afghanistan, Irak, Palestina adalah umat Islam. Tetapi tidak semua umat Islam. Karena di Amerika sendiri puluhan juta umat Islam sebagai rakyat dan warga Amerika. Mereka tidak ditakuti oleh Pemerintah George W. Bush. Justru yang ditakuti oleh Pemerintah Amerika adalah orang muslim yang mukmin yang menentang keras kepada kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan, Irak, Palestina.

Nah, karena seperti di Jawa, ada beberapa orang yang menentang keras kepada kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan, Irak, Palestina keluaran madrasah di Jawa, maka jelas itu George W. Bush mengarahkan pandangan matanya kepada madrasah tersebut. Tetapi tidak kepada madrasah lainnya, atau IAIN, atau Universitas Islam lainnya, karena santri, murid, pelajar, mahasiswa-nya tidak menentang secara keras terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan, Irak, Palestina.

Selanjutnya saudara Rasjid menyatakan: "Mengenai pemimpin, di Indonesia tidak terbatas Sukarno, Suharto dan Mega, tetapi juga terdapat tokoh Islam misalnya Hatta, Natsir Burhanuddin Harahap, Moh. Room Buya Hamka, Agus Salim, Tengku Daud (Aceh) yang semuanya itu adalah umat muslim yang ke dalaman agamanya tidak dapat dibantah lagi dan mereka sangat mendukung NKRI. Sebagaimana Bpk Ahmad fahami tidak mungkin kita mendirikan NKRI itu hanya murni Islam, non Islam harus pula dapat hidup sebagai mana Nabi Muhammad S.A.W membiarkan non muslim di Madinah hidup berdampingan sebagaimana Pak Ahmad hidup di Swedia. Meskipun dalam Al Quran kita syah membunuh orang kafir, tetapi pada kenyataannya junjungan Allah hanya membunuh orang kafir yang memerangi umat Islam saja"

Memang pemimpin di Negara RI banyak. Tetapi selama dasar dan sumber hukum Negara RI adalah bukan yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw, maka selama itu acuan dasar dan sumber hukum Negara RI adalah non Islam atau pancasila. Berbeda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah saw. Dimana dasar dan sumber hukum Negara pertama di Yatsrib adalah apa yang diturunkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw.

Jelas ketika Daulah Islamiyah atau Negara Islam pertama di Yatsrib berdiri itu rakyatnya terdiri dari berbagai suku dan etnis. Tidak menjadi suatu halangan dan hambatan besar. Karena semuanya dilindungi oleh hukum. Didepan hukum semua rakyat di Daulah Islamiyah atau Negara Islam di Yatsrib ini sama. Bahkan untuk kaum lain selain Islam, seperti kaum Yahudi dibenarkan untuk memakai aturan, hukum, adat kebiasaan yang mereka anut dan miliki. Dan rakyat yang tidak memeluk Islam dibebaskan untuk menjalankan agamanya.

Terakhir saudara Rasjid Prawiranegara menulis: "Negara Indonesia yang dikatakan sekular, tetapi pada kenyataannya hampir 50 % umat muslim melakukan ibadahnya dengan baik, sehingga menggetarkan hati negara barat, menakutkan Australia dan dituduh sebagai negara sarang teroris. Sesungguhnya umat Islam Indonesia itu, adalah umat muslim yang menjalankan syariah Islam di atas Undang-Undang Negara. Orang Barat tidak menganggap Indonesia sebagai negara sekular, tetapi sebagai negara yang umat Islamnya sedang mengalami perubahan (transformasi) dari traditional ke pada mordenisasi yang berjalan di dalam hukum Islam. Kebebasan perkembangan Islam di Indonesia sangat menakutkan dunia barat dan mereka mengupayakan untuk menghancurkannya dengan menyampaikan informasi yang salah mengenai Indonesia"

Nah disinilah kerancuan berpikir saudara Rasjid.

Saudara Rasjid itu pihak Pemerintah Amerika dan Australia gentar dan takut bukan kepada umat Islam umumnya, melainkan kepada sebagian umat Islam yang menentang keras kebijaksanaan politik luar negeri Amerika dan Australian di Afghanistan, Irak, Palestina.

Coba siapa yang ditakuti oleh George W. Bush dan John Winston Howard dari umat Islam di Indonesia ?. Jelas itu yang terlibat dalam pemboman di Bali. Karena mereka semua jelas orang-orang Islam yang sangat menentang kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan. Sedangkan Australia, karena kebanyakan yang menjadi korban ledakan bom Bali adalah rakyat warga Australia. Jadi itu John Winston Howard naik darah. Padahal sebelumnya itu John Winston Howard tidak mencak-mencak terhadap kelompok umat Islam di Indonesia. Hanya setelah ikutan dibelakang ekor George W. Bush menggempur Afghanistan dan Irak, maka itu John Winston Howard jadi banyak musuhnya.

Sebenarnya Pemerintah Barat dan Amerika bukan tidak melihat Negara RI sebagai Negara sekular, tetapi Pemerintah Barat dan Amerika lebih menekankan kepada sikap dari sebagian rakyat di RI. Kalau ada sebagian rakyat RI yang menentang keras seperti melalui cara protes, demonstrasi, kekarasan senjata atas kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan, Irak, dan Palestian, maka kesanalah mata Pemerintah Barat dan Amerika ditujukan. Karena yang menentang kebijaksanaan politik luar negeri Amerika di Afghanistan, Irak, dan Palestian adalah kelompok Islam, maka kelompok Islam inilah yang dijadikan sorotan.

Dan celakanya justru yang membantu pihak pemerintah Amerika dan Australia untuk menekan dan menghancurkan kelompok Islam yang menentang keras kebijaksanaan politik luar negeri Amerika dan Australia di Afghanistan, Irak, Palestina adalah pihak Pemerintah RI sendiri.

Pihak Pemerintah Barat dan Amerika mengetahui bahwa Negara RI adalah negara sekular yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar dan sumber hukum Negara. Sebagaimana juga di negara-negara sekular barat dan Amerika. Walaupun menurut saudara Rasjid di RI "hampir 50 % umat muslim melakukan ibadahnya". Sama seperti di Negara Turki, dimana dasar dan sumber hukum yang dipakai di negara Turki adalah bukan Islam, tetapi sebagian besar rakyat Turki juga melakukan ibadah.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

From: Rasjid Prawiranegara rasjid@bi.go.id
Date: 17 september 2004 09:36:55
To: "Ahmad Sudirman" ahmad_sudirman@hotmail.com
Subject: RE: RASJID PRAWIRANEGARA PERLU MEMAHAMI JALUR PROSES JATUHNYA PENAMAAN KAFIR

Assalamu'alaikum wr wbr.

Dari tulisan yang Pak Ahmad Sampaikan, (sebagaimana terlampir dibawah) secara implist Bpk. sudah memahami bahwa umat Islam Indonesia yang mendukung tegaknya NKRI bukanlah 100 % orang kafir, karena mereka ( 50% dari penduduk Ind. Muslim, Islam 80 s/d 95 % ) bukanlah tergolong dari orang-orang yang menyamakan hukum negara dengan hukum Islam. Bagi Umat
Muslim syariah Islam itu diatas hukum Negara, tetapi di dalam melakukan hubungan dengan Non Muslim, maka digunakan hukum negara. Hal ini mirip dengan Bpk Ahmad lakukan di Swedia. Bedanya Indonesia-Swedia, berdasarkan jalan pemikiran Bpk Ahmad, 90 % dari mereka orang kafir, atau mungkin 99 % adalah kafir.

Meskipun dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tidak secara ekplisit tertulis hukum-hukum Islam sebagai dasar hukum, tetapi jika dibaca, tidak ada hukum Indonesia yang bertentangan dengan ajaran Islam termasuk larangan berjudi, berzina, dan korupsi, meskipun dalam
pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan pemilihan parlemen yang baru dan Presiden yang baru diharapkan ada perubahan dalam pelaksanaan hukum dan ham di Indonesia.

Umat Islam di Indonesia selain membayar Pajak mereka juga membayar zakat dan sadaqah, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Ada diantara umat Islam yang secara hukum tidak wajib membayar pajak, tetapi mereka tetap secara sukarela membayar zakat dan sadaqah sesuai dengan kemamapuannya, karena mereka mengutamakan hukum Syariah dari pada Hukum Negara.

Sebagaimana perintah agama (syariah)yang mengharuskan orang-orang mukmin memilih pemimpin diantara mereka, maka Undang-Undang Negara merupakan perwujudan dari perintah Agama yang mengatur tata-cara dalam memilih pemimpin (Presiden). Garis besar Undang-Undang Negara RI mengatur pula mengenai pembagian kekayaan yang adil dan merata, meskipun kita ketahui masih terdapat ketimpangan-ketimpangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Aturan yang mengatur hubungan Umat Islam dengan Allah dan dengan Muslim lainnya, lebih banyak diselesaikan berdasarkan syariah Islam, misal melalui peradilan Agama atau majelis taklim yang ada di dalam masyarakat. Dan majelis taklim ini yang sering dianggap oleh orang barat majelis teroris, yang sesunguhnya majelis yang menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah umat muslim, khususnya orang Mukmin.

Umat Islam berupaya untuk menjalankan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam dan mengeluarkan ketentuan yang berbasis syariah. (saya kira Pak Ahmad lebih memahami lebih banyak tentang itu). Di Indonesia telah berdiri bank yang berbasis syariah. Di Indonesia terdapat banyak majalah Islam yang mengupas masalah yang terjadi dalam kalangan Muslim pada khususnya dan masalah sosial di masyarakat yang dapat menghancurkan moral anak bangsa. Umat Islam berupaya untuk mengawasi masalah pornography yang ada di televisi. Pemerintah sangat memperhatikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ajelis ini pula yang mengatur makanan halal dan haram, dan bukan departemen kesehatan Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-undang. MUI ini adalah lembaga yang Independen. Disamping MUI Indonesia juga memiliki majelis-majelis dapat dijadikan acuan jika MUI mengeluarkan fatwa yang salah, misalnya Dewan Dakwah Islamiah Indonesia.

Negara Indonesia yang dikatakan sekular, tetapi pada kenyataannya hampir 50 % umat muslim melakukan ibadahnya dengan baik, sehingga menggetarkan hati negara barat, menakutkan Australia dan dituduh sebagai negara sarang teroris. Sesungguhnya umat Islam Indonesia itu, adalah umat muslim yang menjalankan syariah Islam di atas Undang-Undang Negara. Orang Barat tidak menganggap Indonesia sebagai negara sekular, tetapi sebagai negara yang umat Islamnya sedang mengalami perubahan (transformasi) dari traditional ke pada mordenisasi yang berjalan di
dalam hukum Islam. Kebebasan perkembangan Islam di Indonesia sangat menakutkan dunia barat dan mereka mengupayakan untuk menghancurkannya dengan menyampaikan informasi yang salah mengenai Indonesia.

Umat Islam Indonesia tidak mencampur adukkan antara Undang-Undang negara dan Hukum Islam. di Indonesia terdapat pengadilan Agama yang mengatur perselisihan antara orang-orang mukmin berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia terdapat perguruan Islam yang mempelajari Al Quran dan Hadist. Di Indonesia terdapat madrasah yang sangat ditakuti Amerika, sehingga ada upaya mereka untuk membiayai pendidikan Indonesia, khususnya madrash dengan kurikulum yang Amerika inginkan. Tetapi umat Islam menolak uapaya itu dan mengembalikannya kepada negara untuk diteruskan ke Amerika.

Mengenai pemimpin, di Indonesia tidak terbatas Sukarno, Suharto dan Mega, tetapi juga terdapat tokoh Islam misalnya Hatta, Natsir Burhanuddin Harahap, Moh. Room Buya Hamka, Agus Salim, Tengku Daud (Aceh) yang semuanya itu adalah umat muslim yang ke dalaman agamanya tidak dapat dibantah lagi dan mereka sangat mendukung NKRI.

Sebagaimana Bpk Ahmad Fahami tidak mungkin kita mendirikan NKRI itu hanya murni Islam, non Islam harus pula dapat hidup sebagai mana Nabi Muhammad S.A.W membiarkan non muslim di Madinah hidup berdampingan sebagaimana Pak Ahmad hidup di Swedia. Meskipun dalam Al Quran kita syah membunuh orang kafir, tetapi pada kenyataannya junjungan Allah hanya
membunuh orang kafir yang memerangi umat Islam saja.

Wassalam

Rasyid Prawiranegara

rasjid@bi.go.id
Bank Indonesia
Jakarta, Indonesia
----------