Stockholm, 18 September 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

FATWA SEMBILAN ULAMA NU MENGHARAMKAN GOLPUT DALAM PILPRES MENYESATKAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ITU FATWA SEMBILAN ULAMA NU JAWA TIMUR MENGHARAMKAN GOLPUT DALAM PILPRES MENJERUMUSKAN UMAT ISLAM DALAM KESESATAN YANG NYATA

"Sembilan orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur memutuskan haramkan golput (golongan putih atau tidak memilih) dalam pemilu presiden (pilpres) mendatang. Keputusan itu ditetapkan dalam pertemuan tertutup ke-sembilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim di Surabaya, Sabtu (18/9), yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Pertemuan itu dihadiri KH Masduqi Mahfudh (Rois Syuriah PWNU Jatim), KH Idris Marzuqi (Mustasyar PBNU/ pengasuh Pesantren Lirboyo, Kediri), KH Zainuddin Jazuli (mustasyar PWNU Jatim), dan KH Ali Masyhuri (a'wan PWNU)." (Ant / Prim, kompas.com. Sabutu, 18 September 2004)

Setelah membaca berita yang berjudul "Sembilan Ulama NU Jatim Haramkan Golput" yang dipublikasikan oleh kompas.com yang dikutip dari berita Antara hari ini Sabtu, 18 September 2004, timbul dalam pikiran Ahmad Sudirman, bahwa sembilan ulama NU Jatim ini telah masuk kedalam jurang lembah kesesatan sistem thaghut pancasila. Mengapa ?

Karena sudah jelas apa yang difatwakan haram kepada mereka yang tidak memilih dalam pemilu presiden pada Senin, 20 September 2004 adalah merupakan pencampuradukkan yang hak dengan yang bathil. Dimana yang haq adalah menegakkan, menjalankan, melaksanakan, menerapkan dasar dan sumber hukum Negara yang mengacu kepada apa yang diturnkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan yang bathil adalah menegakkan, menjalankan, melaksanakan, menerapkan dasar dan sumber hukum Negara yang tidak mengacu kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw.

Nah sekarang, melalui pemilu presiden maupun pemilu legislatif, ternyata didalamnya adalah mengandung maksud dan tujuan untuk melanggengkan roda pemerintahan Negara RI yang dasar dan sumber hukum negaranya mengacu pada pancasila yang didalamnya berisikan UUD 1945, TAP, UU, Peraturan, Instruksi, Keputusan, yang kesemuanya adalah merupakan produk hukum yang dalam penetapannya tidak didasarkan kepada apa yang diturunkan Allah SWT.

Atas dasar apa sembilan orang ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur memutuskan haramkan golput (golongan putih atau tidak memilih) dalam pemilu presiden ? Apakah hanya atas dasar aqli saja, atau ada dasar nash yang menghalalkan dan membenarkan mengangkat pimpinan yang landasan hukumnya berdasarkan dasar hukum yang penetapannya tidak didasarkan pada apa yang diturunkan Allah SWT ?.

Memang ada dicontohkan Khulafaur Rasyidin dalam memilih Khalifah, tetapi dalam pemilihan pimpinan Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin didasarkan kepada dasar hukum dan sumber hukum Islam, bukan non-Islam seperti pancasila di Negara RI.

Adalah sangat menyesatkan apabila sembilan orang ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur memutuskan mengharamkan golput (golongan putih atau tidak memilih) dalam pemilu presiden didasarkan kepada adanya pemilihan Khalifah dalam Khilafah Islam semasa Khulafaur Rasyidin yang diterapkan dalam Negara RI yang dasar hukum dan sumber hukum negaranya adalah pancasila.

Kalau hanya sekedar berdasarkan dasar aqli seperti partisipasi warga bangsa dalam pemilu presiden merupakan wujud kesiapan menghadapi tantangan masa depan bangsa, bai'ah ammah. Maka dasar aqli tersebut sangat lemah untuk dipakai sebagai landasan mengharamkan tidak memilih presiden dan wakil presiden RI pada 20 September 2004.

Jelas kalau melihat dasar naqli dari nash "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi" (QS, Al Baqarah, 2: 30). "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah dibumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar ketakutan menjadi aman sentausa.Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS, An Nuur,24: 55)

Dimana dasar naqli ini tidak bisa diterapkan dalam satu negara yang dasar dan sumber hukum Negaranya bukan Islam.

Apalagi kalau dihubungkan dengan tugas dan fungsi pemilihan umum yang dilakukan pada masa Khilafah Islam dengan tugas dan fungsi pada masa Pemernitahan Negara RI ini, jelas terdapat perbedaan sangat jauh, mendasar dan prinsipil. Yakni, ketika masa Khulafaur Rasyidin sistem kenegaraan yang menyangkut keseluruhan kehidupan dari mulai kehidupan rakyat sebagai individu, keluarga, masyarakat dan negara semuanya disirami oleh Islam. Artinya Islam adalah unsur utama dan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tetapi, di Negara RI sekarang, dimana sistem kenegaraan yang menyangkut keseluruhan kehidupan dari mulai kehidupan rakyat sebagai individu, keluarga, masyarakat dan negara semuanya tidak disirami oleh Islam. Artinya sistem kenegaraan bukan didasarkan dan tidak diacukan kepada Islam.

Nah dengan adanya perbedaan antara sistem yang dipakai dalam Khilafah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan sistem yang diterapkan dalam Negara RI sekarang ini, bisa membawa akibat yang sangat besar dan sangat berbeda bagi kehidupan, penegakkan, pelaksanaan dasar-dasar hukum yang telah diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad saw.

Dimana yang sangat penting dan utama dalam pelaksanaan pemilihan umum pimpinan eksekutif dan legislatif di Negara RI ini adalah adanya fungsi dan tugas lembaga Eksekutif (Pemerintah) dan lembaga Legislatif (DPR, MPR) untuk menentukan, menetapkan, memutuskan aturan, hukum, undang-undang, undang-undang dasar disamping aturan, hukum yang telah diturunkan Allah SWT. Lalu tidak menetapkan, tidak memutuskan aturan, hukum, undang-undang berdasarkan acuan aturan, hukum yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad saw.

Inilah hasil dari pelaksanaan pemilu baik itu pemilu eksekutif (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), maupun pemilu legislatif (pemilihan DPR, MPR) yang dijalankan di negara RI ini.

Karena itu jelas konsekuensinya bagi umat Islam di RI adalah sangat fatal apabila ternyata dari hasil pemilihan ini melahirkan lembaga yang anggota-anggotanya menjadikan dasar dan sumber hukum Allah SWT dibawah dasar dan sumber hukum yang ditetapkan dan diputuskan oleh lembaga kenegaraan ini. Artinya dasar hukum Islam diletakkan dibawah dasar hukum non Islam.

Dalam hal inilah umat Islam perlu menyadari bahwa dalam usaha menegakkan dan melaksanakan dasar-dasar hukum Allah SWT salah satu caranya adalah jangan melibatkan diri dalam usaha proses tegaknya lembaga tandingan pembentuk, pembuat, aturan, hukum, undang-undang disamping aturan, hukum, undang-undang Allah SWT.

Jadi berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, maka apa yang difatwakan oleh Sembilan orang ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang memutuskan mengharamkan golput (golongan putih atau tidak memilih) dalam pemilu presiden pada 20 September 2004 adalah menjerumuskan kedalam jurang kesesatan yang nyata, karena bertentangan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah saw dan yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin dalam Khilafah Islamiyah dalam Daulah Islam dan Khilafah Islam yang dasar dan sumber hukum Daulah dan Khilafahnya adalah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Sabtu, 18 September 2004, 18:15 WIB
http://www.kompas.com/utama/news/0409/18/181612.htm

Sembilan Ulama NU Jatim Haramkan Golput
Surabaya, Sabtu

Sembilan orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur memutuskan haramkan golput (golongan putih atau tidak memilih) dalam pemilu presiden (pilpres) mendatang.

Keputusan itu ditetapkan dalam pertemuan tertutup ke-sembilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim di Surabaya, Sabtu (18/9), yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Pertemuan itu dihadiri KH Masduqi Mahfudh (Rois Syuriah PWNU Jatim), KH Idris Marzuqi (Mustasyar PBNU/ pengasuh Pesantren Lirboyo, Kediri), KH Zainuddin Jazuli (mustasyar PWNU Jatim), dan KH Ali Masyhuri (a'wan PWNU).

Selain itu, hadir pula KH Miftahul Achyar (Wakil Rois Syuriah PWNU), KH Sadid Jauhadri (Wakil Rois Syuriah PWNU), KH Nuruddin A Rahman (Wakil Ketua PWNU), KH Drs Hasyim Abbas (Katib Syuriah PWNU), KH Drs Syafruddin (Wakil Katib Syuriah PWNU). "PWNU Jatim menginstruksikan kepada seluruh warga NU untuk menggunakan hak pilih, sebab golput adalah haram, karena nasbul imamah (menegakkan kepemimpinan) adalah wajib," kata Rois Syuriah PWNU Jatim KH Masduqi Mahfud.

Menurut pengasuh Pesantren Nurul Huda, Kota Malang itu, warga NU dalam memilih juga diharapkan untuk mengutamakan dan menjaga kesatuan dan persatuan warga bangsa. "Soal calon tertentu nggak ada petunjuk, karena NU secara kelembagaan memang harus netral dan bersifat moral, kecuali para ulama secara invidual," katanya.

Dalam seruan moral yang ditandatangani ke-9 ulama itu disebutkan partisipasi warga bangsa dalam pilpres putaran kedua merupakan wujud kesiapan menghadapi tantangan masa depan bangsa. Mereka juga menilai suara warga dalam pemilu setara dengan "bai'ah ammah" serta kesaksian pasangan presiden yang layak dipilih.

Selain itu, sejalan kepentingan memilih yang terbaik (tawliyyaty al-ashlah), perlu kesatuan sikap warga bangsa dalam mendayagunakan hak pilih masing-masing dengan kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Para ulama menilai sikap golput adalah kontraproduktif karena hak pilih harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. (Ant/Prim)
----------