Stockholm, 22 September 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

UJIAN PERTAMA BAGI YUDHOYONO DI ACHEH ADALAH DARURAT SIPIL DENGAN KEPPRES NO.43/2004
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

BAGAIMANA SIKAP SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM KONFLIK ACHEH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPPRES NO.43/2004 TENTANG DARURAT SIPIL DI ACHEH

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali dicabut atau diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri." (Keppres No.43/2004, Pasal 9).

Batu ujian pertama bagi Susilo Bambang Yudhoyono dalam masalah penyelesaian konflik Acheh setelah dilantik sebagai Presiden dan disumpah dengan membacakan janji Presiden pada tanggal 20 Oktober 2004 adalah bagaimana mensikapi Keppres No.43/2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2004 dan diberlakukan pada pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004.

Kalau memang benar Susilo Bambang Yudhoyono konsekuen dengan janjinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam visi dan misinya sebelum terpilih menjadi Presiden RI ke-6 yaitu penyelesaian Acheh yang aman dan damai, maka akan terbukti dengan sikapnya terhadap bagaimana dengan dasar hukum Keppres No.43 tahun 2004 ini ? Apakah akan dicabut atau hanya diperpanjang, yang usianya akan berakhir pada 18 November 2004 ?.

Kalau Keppres No.43 tahun 2004 itu dicabut oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan ditarik semua pasukan TNI/POLRI dari Negeri Acheh dan dikembalikan lagi ke markasnya masing-masing dari mana mereka didatangkan, serta rakyat Acheh diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan keinginannya tanpa mendapatkan hambatan apapun dari pihak Penguasa di daerah Acheh dan di daerah pusat, maka itu tandanya Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan aman dan damai.

Akan tetapi kalau dasar hukum Keppres No.43 tahun 2004 itu ternyata hanya diperpanjang usianya dengan enam bulan lagi, maka itu tandanya Susilo Bambang Yudhoyono hanya akan melanjutkan kebijaksanaan politik dan keamanan di Negeri Acheh sebagaimana yang telah dijalankan oleh Megawati Presiden RI sebelumnya.

Memang kalau melihat dari apa yang telah ditampilkan dalam visi dan misi Susilo Bambang Yudhoyono ketika sebelum terpilih menjadi Presiden RI ke- 6 ini tentang pemecahan dan penyelesaian konflik Acheh ini, maka Ahmad Sudirman sangat pesimis dengan keikhlasan dan keinginan yang jujur dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai ini. Mengapa ?

Karena dari apa yang tertuang dalam visi dan misi yang dilambungkan Susilo Bambang Yudhoyono adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, baik itu yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid ataupun Megawati. Dimana penyelesaian konflik Acheh hanya dilihat dari sudut kerangka NKRI yang final, pancasila, dan bhineka tunggal ika saja.

Dengan berdasarkan kepada apa yang dijadikan landasan politik dalam masalah penyelesaian konflik Acheh oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, maka akan sulit bagi rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang yang mengerti dan memahami tentang akar masalah timbulnya konflik Acheh ini.

Ditambah dari pengalaman politiknya dalam hal penyelesaian konflik Acheh yang pernah ditunjukkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ketika memegang jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Abdurrahman Wahid dan dalam Kabinet Gotong Royong Megawati, makin menambah fakta dan bukti bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mungkin bisa menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai yang diharapkan oleh semua rakyat Acheh yang ingin melihat Negeri Acheh aman dan damai dan memenuhi keinginan dan kehendaknya untuk berdiri diatas kaki sndiri didalam naungan pemerintah rakyat Acheh sendiri tanpa ada dipengaruhi oleh pihak kekuasaan dari pusat.

Dengan berdasarkan fakta dan bukti yang dikemukakan diatas, maka jelas Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menipu rakyat Acheh untuk memberikan suaranya ketika pelaksanaan pemilu Presiden 20 September 2004 yang lalu dengan mencoblos gambara dirinya dan Jusuf Kalla, maka dalam prakteknya setelah terpilih dan dilantik sebagai Presiden RI ke-6 akan tetap menjalankan kebijaksanaan politik di Negeri Acheh tidak berbeda dengan apa yang telah dijalankan oleh Megawati dan Abdurrahman Wahid.

Dan tentu saja, konflik Acheh yang memang telah berlangsung lebih dari setengah abad ini akan terus berlangsung, walaupun Susilo Bambang Yudhoyono telah memegang jabatan tertinggi dalam lembaga Eksekutif di Negara RI ini.

Jelas sekarang yang tertipu adalah rakyat Acheh yang telah diiming-iming untuk memilih Susilo Bambang Yudhoyono dengan janji gombal Acheh akan aman dan damai, padahal yang sebenarnya hanyalah fatamorgana saja.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2004
TENTANG PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sejak diberlakukannya Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diikuti pelaksanaan Operasi Terpadu yang meliputi Operasi Kemanusiaan; Operasi Pemulihan Ekonomi; Operasi Penegakan Hukum; Operasi Pemantapan Pemerintahan dan Operasi Pemulihan Keamanan, telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memelihara tetap berlanjutnya langkah-langkah melalui berbagai operasi tersebut pada huruf a, serta setelah mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan oleh DPR RI dalam Rapat Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR RI tanggal 17 Mei 2004, dipandang perlu melakukan perubahan status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28 A-J, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54) sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1
Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil.

Pasal 2
(1) Penguasaan Tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat SipilPusat yang terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

b. Anggota:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pendidikan Nasional;
10. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
11. Menteri Agama;
12. Menteri Perhubungan;
13. Menteri Keuangan;
14. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Pertanian;
18. Menteri Kehutanan;
19. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
22. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Jaksa Agung;
25. Kepala Badan Intelijen Negara;
26. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
27. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
28. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

c. Sekretaris: Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 3
(1) Penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah.

(2) Dalam melakukan Penguasaan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur dibantu oleh:
1. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda;
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepadanya diperbantukan Tim yang bertugas memberi asistensi dan melaksanakan monitoring, sebagai aparat Penguasa Darurat Sipil Pusat yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 5
(1) Dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib menuruti petunjuk-petunjuk dan perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat dan bertanggungjawab kepadanya melalui Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat.
(2) Dalam mengambil setiap keputusan, Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib melakukan musyawarah dengan seluruh anggota pembantu Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Pasal 6
(1) Operasi Terpadu yang telah dilaksanakan selama Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, tetap dilanjutkan oleh Penguasa DaruratSipil.

(2) Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu ditingkat pusat.

Pasal 7
Dengan berlakunya perubahan status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah dialihkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali dicabut atau diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 46.
----------