Stockholm, 1 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

BAHTIAR ITU SOEKARNO DIGANDENG AIDIT DIPENTUNG SOEHARTO, JUTAAN RAKYAT DIBUNUH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

AWAL GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 PKI, SOEKARNO DIGANDENG DN AIDIT, DIPENTUNG SOEHARTO LALU JUTAAN RAKYAT YANG DITUDUH KOMUNIS DIBUNUH

"Bapak Ahmad Sudirman yang terhormat. Berkenaan tiap tanggal 30 September di Indonesia diperingati hari G-30S-PKI, boleh kiranya saya mohon Bapak menjelaskan tentang sejarah tersebut ? Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih." (Bahtiar Rifai , bahtiar@gmail.com , bahtiar_rifai@yahoo.com , Fri, 1 Oct 2004 05:49:03 +0700)

Terimakasih saudara Bahtiar Rifai di Yogyakarta, Indonesia.

Baiklah disini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran latar belakang lahirnya istilah gerakan 30 September 1965 yang menggambarkan tragedi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Letjen Soeharto dari tangan Soekarno yang digandeng DN Aidit, tetapi dipukul Soeharto dengan senjatanya hasil ramuan jamu Soekarno yang diberi nama senjata Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar.

Sebelum Soekarno digandeng Aidit, kita sorot selintas apa yang sedang dan telah dibuat oleh orang-orang komunis yang ada di Indonesia ini.

Dimulai pada tanggal 16 Oktober 1905 ketika Hadji Samanhudi, Soemowardojo, Wirjotirto, Soewandi, Soerjopranoto, Djarmani, Harjosoemarto, Soekir dan Martodikoro di Sondokan, Solo mendirikan Sjarikat Dagang Islam (SDI). Dimana Hadji Samanhudi dipilih sebagai Ketua, Soemowardojo sebagai Penulis I, Soekir sebagai Penulis II, Djamal Soerodisastro sebagai Pembantu, Soekir dan Hadji Saleh sebagai pembantu keuangan, Harjosoemarto sebagai pembantu, Wirjosoetirto sebagai pembantu, Atmo sebagai pembantu. Tujuan Sjarikat Dagang Islam adalah mengutamakan sosial ekonomi, mempersatukan pedagang-pedagang batik, mempertinggi derajat bumiputra, memajukan agama dan sekolah-sekolah Islam. Dilatarbelakangi oleh adanya kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik, terutama terhadap golongan Cina. Adanya sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya Revolusi Tiongkok 10 Oktober 1911 oleh Dr Sun Yat-sen. Adanya tekanan oleh masyarakat Indonesia di Solo (dari kalangan bangsawan mereka sendiri).

Kemudian pada tanggal 11 Juni 1912 Hadji Oemar Said Tjokroaminoto masuk Sjarikat Dagang Islam (SDI). Kemudian diangkat sebagai pimpinan SDI. Karena Sjarikat Dagang Islam masih mempergunakan Anggaran Dasar lama, maka Hadji Samanhudi meminta kepada HOS Tjokroaminoto di Surabaya untuk menyiapkan Anggaran Dasar baru. Dan pada tanggal 10 September 1912 Anggaran Dasar baru disahkan di Notaris. Dimana Sjarikat Dagang Islam (SDI) diganti nama menjadi Sjarikat Islam (SI). SI memiliki tiga prinsip, yaitu berprinsip Islam, kerakyatan, ekonomi.

Sebelum diadakannya Kongres SI kedua 20-27 Oktober 1917, di Jakarta muncul aliran revolusioner Sosialistis yang diwakili oleh Semaun, yang pada waktu itu menjadi ketua SI lokal Semarang. Pada tanggal April 1918 SI Afdelling B yang mendapat pengaruh Komunis terdapat di Priangan (Garut). Sebagai penyalur aspirasi dan wadah kepercayaan lokal, Afdeling B bertujuan menjalankan ketentuan agama Islam secara murni.

Kongres Sjarikat Islam Nasional yang ketiga dilangsungkan di Surabaya 29 September - 6 Oktober 1918. Dimana pengaruh Semaun makin menjalar ke tubuh SI. Pada 23 Mei 1920 sayap kiri partai Sjarikat Islam di bawah pimpinan Semaun membentuk Perserikatan Komunis Hindia sebagai pengganti ISDV, yang merupakan cikal-bakal PKI. Dalam kongres Sjarikat Islam kelima di Yogyakarta 2-6 Maret 1921 Semaun melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan Sjarikat Islam pusat, sehingga timbul perpecahan. Di satu pihak aliran yang mendambakan aliran ekonomi dogmatis diwakili oleh Semaun, dan aliran Nasional keagamaan diwakili oleh HOS Tjokroaminoto.

Kongres SI ke-enam diadakan di Surabaya 6-11 Oktober 1921. Disetujui adanya disiplin partai. HOS Tjokroaminoto tidak bisa datang , karena dalam tahanan dituduh dengan tuduhan sumpah palsu dalam perkara Afdeling B itu. Partai Sjarikat Islam memberlakukan peraturan partai baru, yang tidak membolehkan adanya keanggotaan yang ganda. Akibatnya terjadilah perpecahan dalam Sjarikat Islam. Akibatnya Semaun, Tan Malaka dan kawan-kawannya dikeluarkan dari Sjarikat Islam.

Dalam Kongres PKI di Semarang 24-25 Desember 1921 mereka mengakui pemimpin-pemimpin Soviet yang besar Lenin dan Trotsky sebagai pahlawan-pahlawannya. Kongres di pimpin oleh Tan Malaka, karena ketuanya Semaun dan wakil ketua Darsono sudah berangkat ke Soviet bulan Oktober 1921 untuk merapatkan hubungan dengan Moskow. Dalam kongres ini di ambil keputusan menyusun cabang-cabang Syarikat Islam yang ke luar dari CSI dalam satu CSI Merah guna menandingi CSI Putih dari HOS Tjokroaminoto.

Dengan hembusan semangat revolusioner sosialistis yang ditiupkan dari Rusia dengan kemenangan Revolusi Komunisnya (1917), Semaun dan Darsono dengan Perserikatan Komunis Hindia (Indonesia)-nya atau akhirnya yang dikenal dengan nama Partai Komunis Hindia (Indonesia) mengadakan pemberotakan di Banten 1926 dan di Padang 1927 terhadap Pemerintah Belanda. Beratus-ratus orang komunis ditangkap dan diasingkan ke Digul. Beberapa pemimpinnya seperti Tan Malaka, Alimin dan Semaun melarikan diri ke luar negeri. Dan Partai Komunis Hindia (Indonesia) dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987, hal.134-139)

Ternyata 21 tahun setelah Partai Komunis Hindia didubarkan Belanda, PKH muncul lagi. Diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang isinya terdiri dari 10 pasal persetujuan gencatan senjata. 12 pasal prinsip politik. Dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan dari KTN (Komisi Tiga Negara, Belgia. Australia, USA). Akibat dari persetujuan Renville ini wilayah RI makin sempit, hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Ditambah dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda secara ketat. Kemudian didaerah-daerah yang masih diduduki Belanda Rakyat Madura mendirikan Negara

Setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 ditandatangani muncul Front Demokrasi Rakyat (FRD) yang dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948 oleh kelompok Amir Sjarifuddin yang waktu itu menempatkan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Hatta. FDR ini terdiri dari Partai Sosialis (kelompok Amir), Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Sobsi. Setelah Musso yang baru kembali dari Moskow dengan bekal Revolusioner sosialistis Rusia-nya menginjakkan kakinya di Indonesia, PKI makin semangat.

Pada tanggal 18 September 1948 PKI/FDR merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia". Keesokan harinya, pada tanggal 19 September 1948 diumumkan pembentukan pemerintah baru. Selain di Madiun PKI juga berhasil membentuk pemerintah di Pati. Hanya usia "Soviet Republik Indonesia" tidak lama, karena Kolonel AH Nasution yang diberi tugas bisa menumpas kekuatan PKI dengan "Soviet Republik Indonesia"-nya. Dimana Musson berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. (Sekretariat NRI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, 1986, hal.162-185) (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987, hal.187-189)

17 tahun kemudian setelah PKI digempur di Madiun PKI bangun dan menyerbu Dewan Jenderal.

Pada tanggal 14 Januari 1965 ketika Ketua Comite Central PKI DN Aidit mengatakan bahwa partainya menuntut kepada Pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Yang diformulasikan kedalam bentuk kebulatan tekad yang bunyinya antara lain: "Menyerukan dan mendesak Pemerintah dan alat-alatnya yang berwenang unuk segera melatih dan mempersenjatai sokoguru-sokoguru revolusi, sebagai jaminan utama guna mencegah dan mengalahkan tiap bentuk agresi Inggris dan agresi nekolim pada umumnya" (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, cetakan ke 7, 1986, hal. 20).

DN Aidit mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar 15 juta massa tani dan buruh dipersenjatai. Juga untuk mengusahakan membentuk satuan-satuan yang disebut "Angkatan ke-5" di samping keempat Angkatan Bersenjata. Untuk mempersenjatai Angkatan ke-5 ini PKI merencanakan penggunaan senjata sebanyak 100 000 pucuk yang dijanjikan akan diberikan secara cuma-cuma oleh Perdana Menteri RRC Chou En Lai. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, cetakan ke 7, 1986, hal. 20-21).

Pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965 Dewan Revolusi yang diketua oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa telah menyiapkan untuk melakukan serangan terhadap Dewan Jenderal.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung Sutopo dengan dibantu oleh wakil-wakil ketua Brigjen Supardjo, Letkol (Udara) Heru, Kolonel (Laut) Sunardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia dibawah pimpinan Ketua Comite Central DN Aidit, juga didukung oleh Pimpinan Angkatan Udara serta Pasukan-pasukan Batalyon 454/Para Divisi Dipenogoro dan Batalyon 530/Para Divisi Brawijaya melakukan serangan terhadap Dewan Jenderal.

Sebagian korban akibat penyerbuan Dewan Jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 ini adalah 6 orang Perwira ABRI yaitu Letjen A Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen Harjono MT, Mayjen Suwondo Parman, Brigjen DI Pandjaitan dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo yang disebut oleh Wakil Perdana Menteri I / Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio para jenderal tersebut dengan sebutan anggota Dewan Jendral yang punya hubungan kerja sama dengan CIA berdasarkan dokumen "konsep surat Gilchrist (Dubes Inggris di Jakartra)" yang ditemukan ketika diadakan pengobrak-abrikan rumah peristirahatan William Palmer Ketua American Motion Pictures Association of Importers di Puncak oleh anggota Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat tahun 1964.

Deklarasi yang berisikan pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora yang dikumandangkan oleh Dewan Revolusi yang diketua oleh Letkol Untung melalui RRI yang telah dikuasainya hanya hidup beberapa jam saja.

Karena tidak lama kemudian Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto yang sekaligus menjadi pucuk pimpinan sementara Angkatan Darat karena beberapa pimpinan Angkatan Darat telah lumpuh yang diakibatkan oleh dibunuhnya enam Jenderal diatas telah memobilisasi kekuatan dan dalam jangka waktu 2 hari telah mampu mengamankan keadaan. (Sekretariat NRI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, 1986. Hal. 41)

Guru, sarjana, mahasiswa, pelajar, buruh dan rakyat menjadi objek propaganda Soeharto.

Munculnya aksi-aksi pada tanggal 25 Oktober 1965 seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI (Kesatuan Aksi Wanta Indonesia, KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) merupakan suatu usaha untuk menuntut penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, 1986, hal. 73).

Dimana aksi-aksi tersebut telah dimanfaatkan oleh Letjen Soeharto dengan ABRI-nya untuk membentuk front pancasila dengan menyapu bersih semua unsur-unsur yang berbau komunis.

Disini Letjen Soeharto telah melakukan manipulasi politik untuk mencapai kekuasaannya dengan cara membangkitkan dan membantu usaha para Guru, Sarjana, Mahasiswa, Oelajar, Buruh, Wanita yang tergabung dalam Kesatuan Aksi untuk menghancur leburkan kekuatan Komunis yang ada di wilayah Negara Pancasila.

Tidak sampai disitu saja, komunis telah disamakan dengan suatu yang menjijikkan dan membahayakan kelangsungan hidup dan kestabilan politik dan keamanan negara pancasila. Sehingga propaganda Soeharto ini telah menjadi suatu racun yang tidak mudah dibuang dari setiap pikiran rakyat Negara Pancasila.

Tampilnya Soeharto sebagai musuh utama orang-orang komunis di Negara Pancasila adalah ditambah dengan ketika Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran), Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Brigjen Amirmachmud (Pangdam V/Jaya) dengan izin dan membawa pesan dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk langsung menghadap Soekarno di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966.

Setelah diadakan diskusi dan pembahasan tentang keadaan situasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan, maka Soekarno memutuskan untuk membuat surat perintah kepada Letjen Soeharto.

Dimana untuk membuat surat perintah tersebut Soekarno meminta kepada Dr Soebandrio, Dr Chairul Saleh dan Dr Leimena serta ketiga jendral utusan Letjen Soeharto itu untuk merumuskan isi surat perintah tersebut. Petang hari itu juga setelah surat perintah tersebut selesai dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno, ketiga Jenderal utusan Letjen Soeharto pulang kembali ke Jakarta untuk menyampaikan surat perintah dari Soekarno untuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Dimana surat perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret.

Kemudian Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandatrais MPRS Soekarno, yang sebagian isi keputusan surat perintah tersebut memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk "Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjadinja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan mellaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi" (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, 1986, hal. 91).

Bunyi isi senjata Surat Perintah Sebelas Maret 1966 sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH

I. Menginat
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada : Letnan Djendral Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat
Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjadinja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan mellaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawab seperti tersebut diatas.

IV.Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SUKARNO

Satu hari berikutnya, tanggal 12 Maret 1966, 3 bulan sebelum SU IV MPRS (20 Juni-5 Juli 1966) menetapkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan Organisasi Terlarang Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Letjen Soeharto atas nama Presiden Soekarno menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung dibawahnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tetinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 dan merupakan tindakan pertama Letjen Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret 1966. (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, 1986, hal. 93).

Jadi kalau ditelusuri secara jujur, sebenarnya bukan MPRS yang membubarkan lebih dahulu PKI dengan ideologi komunisnya diseluruh wilayah Negara Pancasila, melainkan Letjen Soeharto dengan ABRI-nya. Karena itu sebenarnya musuh utama dan yang telah membunuh ratusan ribu orang-orang komunis yang tergabung kedalam PKI dan seluruh Ormas-ormasnya dan puluhan ribu yang dijebloskan ke Pulau Buru dan Nusa Kambangan adalah Letjen Soeharto dengan ABRI-nya dan seluruh kaki tangan Penguasa Orde Baru selama 32 tahun.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 1 Oct 2004 05:49:03 +0700
From: Bahtiar bahtiar@gmail.com
Reply-To: Bahtiar bahtiar@gmail.com
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Subject: Peringatan G-30S-PKI di Indonesia

Yogyakarta, 01 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

Bapak Ahmad Sudirman yang terhormat.
Berkenaan tiap tanggal 30 September di Indonesia diperingati hari G-30S-PKI, boleh kiranya saya mohon Bapak menjelaskan tentang sejarah tersebut ?
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Bahtiar Rifai

bahtiar@gmail.com
bahtiar_rifai@yahoo.com
Yogyakarta - Indonesia
----------