Stockholm, 6 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KERANCUAN BERPIKIR ANGGOTA DPR & DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PENEGAKKAN HUKUM ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN SEKALI KERANCUAN BERPIKIR ANGGOTA DPR & DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PENEGAKKAN HUKUM ISLAM YANG AKHIRNYA MENJADI SALAH KAPRAH DAN MENYESATKAN

Draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan mulai disosialisasikan dua hari yang lalu, Senin, 4 Oktober 2004 untuk diperdebatkan di masyarakat sebelum diputuskan dan ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah menjadi UU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Disini Ahmad Sudirman tidak menyorot secara detil mengenai isi dari draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, tetapi yang akan disorot adalah dasar pemikiran mengapa timbulnya draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan didalam sistem thaghut pancasila, sehingga hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan dicampuradukkan kedalam sistem hukum yang dasar sumbernya mengacu kepada sistem thaghut pancasila.

Mereka yang bertanggung jawab pada awalnya dalam penyiapan draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan adalah Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam (BPPHI) Departemen Agama yang diketuai Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Taufik Kamil yang dibantu oleh Mochtar Zarkasyi dan Rifyal Ka'bah.

Draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 Tanggal 20 November 2000.

Dimana menurut Lampiran UU RI Nomor 25 Tahun 2000 "BAB III PEMBANGUNAN HUKUM, B. ARAH KEBIJAKAN. Arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut: 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi."

Nah, melihat dari apa yang tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2000 ini, jelas itu draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan adalah merupakan usaha dari pihak DPR dan Pemerintah, khususnya Departemen Agama untuk mengakui dan menghormati hukum agama melalui program legislasi.

Sekilas memang benar apa yang dijadikan alasan dan dasar pemikiran timbulnya draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini. Tetapi dalam penegakkan dan penerapan hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, didalam sistem hukum yang dasar dan sumber hukum Negaranya (disini Negara RI) mengacu kepada pancasila, jelas itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika membangun dan menegakkan Daulah Islamiyah atau Negara Islam pertama di Yatsrib yang diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para Khalifah selanjutnya sampai kepada Dinasti Turki Usmaniyah yang runtuh pada tahun 1924.

Disinilah letak kerancuan berpikir dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Taufik Kamil, wakil Direktur Mochtar Zarkasyi dan wakil Direktur Rifyal Ka'bah dari Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam Departemen Agama.

Bukan hanya Taufik Kamil, Mochtar Zarkasyi dan Rifyal Ka'bah saja yang rancu dalam berpikir mengenai penegakkan hukum Islam dalam Negara, melainkan juga anggota DPR yang muslim yang terlibat dalam penggodogan draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini. Mengapa ?

Karena tidak akan mungkin draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengacu kepada dasar dan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw, kalau dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2000 tersebut mengacu kepada "Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945. Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004"

Sedangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 itu sendiri mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Dimana bunyi Pasal 1 ayat (2) adalah "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ". Dan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara."

Nah, kalau disimpulkan dari apa yang dikemukakan diatas, maka acuan yang dipakai dalam penyusunan draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini adalah bukan dasar dan sumber hukum Islam, melainkan hasil pemikiran Taufik Kamil, Mochtar Zarkasyi, Rifyal Ka'bah, anggota DPR yang muslim, dan beberapa tenaga akhli yang diminta oleh Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam Departemen Agama. Atau dengan kata lain dasar dan sumber hukum yang dijadikan acuan dalam pembuatan draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini adalah salah satunya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Inilah yang dinamakan kerancuan dalam pemikiran mengapa timbulnya draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan didalam sistem thaghut pancasila, sehingga hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan dicampuradukkan kedalam sistem hukum yang dasar sumbernya mengacu kepada sistem thaghut pancasila.

Sekarang kalau ternyata dalam draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ditemukan berbagai pasal dan ayat yang bertentangan dengan dasar hukum perkawinan menurut Islam, maka memang itu wajar. Karena memang draf RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini tidak mengacu kepada dasar hukum Islam tentang perkawinan, melainkan mengacu kepada UU RI Nomor 25 Tahun 2000 dan hasil diskusi dan perdebatan dalam DPR yang disesuaikan dengan tuntutan reformasi.

Misalnya seperti yang ditulis oleh saudara Fin dari Republika yang menyatakan: "beberapa pasal kontroversia seperti asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1). Perkawinan di luar ayat 1 harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). Calon suami atau calon istri harus berusia minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Calon istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan syarat tertentu (pasal 7 ayat 2). Perempuan bisa menjadi saksi (pasal 11). Calon istri bisa memberikan mahar (pasal 16). Calon suami dan calon istri bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 28). Perkawinan beda agama boleh (pasal 54)" (fin, 5 Oktober 2004, http://www.republika.co.id/ASP/Koran_detail.asp?id=174636&kat_id=3 )

Terakhir, memang kelihatan orang-orang yang duduk di Departemen Agama dan DPR masih kacau atau rancu dalam memahami bagaimana penegakkan, penerapan, pelaksanaan hukum agama, dalam hal ini hukum Islam dalam Negara, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw, Khulafaur Rasyidin, dan Khalifah-khalifah penerusnya dari Dinasti Umayah, Abbasiyah, Fathimiyah, Usmaniyah yang berdiri sampai pada tahun 1924.

Akibat adanya kerancuan berpikir dalam penegakkan, pelaksanaan, penerapan hukum Islam dari orang-orang di Departemen Agama dan DPR yang muslim inilah akhirnya rakyat di Negara RI terbawa kedalam arus kesesatan dalam hal bagaimana cara memahami penegakkan dan penerapan hukum Islam dalam satu negara.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se