Stockholm, 10 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PEACE ITU DEPARTEMEN AGAMA RI MASIH KABUR MEMAHAMI SISTEM HUKUM THAGHUT PANCASILA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG BENAR PEACE ITU DEPARTEMEN AGAMA & RAKYAT RI MASIH KABUR MEMAHAMI DASAR HUKUM DALAM SISTEM THAGHUT PANCASILA

"Negara RI memang tidak berdasarkan Islam, artinya adalah sah untuk tidak mengambil Islam sepenuhnya dalam membuat peraturan perundang2an. Saya pikir rakyat RI harus paham dengan posisi pancasila di sini beserta turunan-turunannya, termasuk salah satunya bentuk2 penggalian dan asimilasi berbagai khasanah produk budaya (agama) menjadi sesuatu yang baru yang bisa disepakati bersama. Jadi kalau ada yang protes mengatasnamakan Islam atau hukum Islam saya pikir tidak pada tempatnya, karena sudah jauh2 hari rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemelukanya itu dicoret." (Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 08 Oct, 04 - 9:40 pm)

Terimakasih saudara Peace ORG atas tanggapannya.

Setelah Ahmad Sudirman membaca semua isi tanggapan saudara Peace atas tulisan "Kerancuan berpikir anggota DPR & Departemen Agama tentang penegakkan hukum Islam", ternyata Ahmad Sudirman menemukaN dua dasar sudut pandang yang dipakai oleh saudara Peace dalam melihat tulisan Ahmad Sudirman tersebut.

Dimana dasar sudut pandang pertama adalah sudut pandang pancasila dengan turunan-turunannya. Kedua sudut pandang Islam yang kaffah.

Memang benar kalau dilihat dari sudut pandang pancasila, itu akan kelihatan dengan jelas bahwa ramuan-ramuan hukum yang akan diolah untuk dijadikan sebagai dasar hukum di Negara Pancasila ini, memang terlepas dari ikatan Agama, dalam hal ini Islam. Karena itu bebas bagi siapa saja yang mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif guna membuat aturan, hukum, undang-undang yang ramuan isinya diambil dari mana saja dan dari tempat apa saja.

Tetapi tentu saja, kalau Pemerintah dan DPR yang memakai dasar sudut pandang pancasila ingin membuat aturan, hukum, undang-undang, tidak perlu menyatakan aturan, hukum, undang-undang itu merupakan aturan, hukum, undang-undang untuk Islam. Mengapa ?

Karena kalau pihak Pemerintah dan DPR dalam usaha membuat aturan, hukum, undang-undang itu bertujuan membuat aturan., hukum, undang-undang Islam, maka itu namanya salah kaprah dan menyesatkan serta menjurus kepada kekafiran. Dasar hukum perkawinan Islam sudah jelas tidak perlu lagi dibuat kompilasi baru mengenai hukum perkawinan Islam model pancasila. Apalagi hanya dicomot sana dicomot sini yang disesuaikan dengan iklim dan suasana kehidupan dalam sistem pancasila. Tindakan inilah yang merupakan kerancuan dari cara berpikir dari pihak Pemerintah khususnya dari Departemen Agama dan anggota DPR. Dasar hukum Islam tidak bisa dicampur adukkan dengan dasar hukum non Islam model pancasila.

Hal-hal inilah yang masih belum dimengerti dan dipahami oleh pihak Departemen Agama dan DPR. Atau memang pihak Departemen Agama dan DPR menutup mata, hati, telinga dari apa yang dicontohkan Rasulullah saw dalam hal menegakkan, menjalankan, menerapkan dasar dan sumber hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.

Oleh sabab masih adanya ketidak jelasan, ketidak pahaman, ketidak mengertian atau memang kebudegan dari pihak Departemen Agama dan anggota DPR yang muslim ini, maka ketika mereka berusaha untuk membuat aturan, hukum, undang-undang Islam, jadilah salah kaprah dan menyesatkan umat Islam di Negara RI dan di Negeri Acheh.

Jadi, kalau pihak Departemen Agama dan anggota DPR menyadari, maka memang benar seperti yang dikatakan oleh saudara Peace: "Dalam alam demokrasi negara sekuler pancasila, saya pikir sebetulnya sah2 saja kalau ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat peraturan dan peradilan masalah nikah dan waris dgn menggali khasanah Islam, lalu diolah lagi utk disesuaikan dengan tradisi Indonesia. Bukankah itu sesungguhnya esensi dari pancasila, sbg satu rumusan olahan gabungan dari berbagai unsur budaya Indonesia."

Memang, sah-sah saja dalam membuat peraturan dan peradilan masalah nikah dan waris dengan menggali khasanah Islam, tetapi harus menyadari bahwa hasilnya nanti jangan dikatakan itu hukum Islam. Mengapa ?

Karena dasar dari pembuatan hukum tersebut telah menyalahi dari apa yang dicontohkan Rasulullah saw ketika Rasulullah saw membangun dan mendirikan Negara Islam pertama di Yatsrib. Dasar hukum Islam bukan dibuat model sistem pancasila dengan trias politikanya seperti dalam lembaga Eksekutif dan legislatif. Apalagi memakai sistem pemungutan suara. Itu semuanya salah kaprah dan menyesatkan. Hukum Islam tidak dibuat dengan cara dan metode yang dipakai dalam lembaga Legislatif ataupun Eksekutif seperti yang dilakukan di Negara RI. Hukum Islam mengacu kepada dasar dan sumber Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Bukan mengacu kepada sistem hukum thaghut pancasila dengan semua turunannya dari mulai UUD 1945, TAP MPR, UU, KUHP, dan yang lainnya.

Nah, kalau pihak Departemen Agama dan anggota DPR ini menyadari, memahami, mengerti bagaimana penegakkan, penerapan, pelaksanaan hukum Islam, jelas itu tidak akan mungkin pihak Departemen Agama dan anggota DPR dengan seenak udel mereka sendiri membuat kompilasi hukum Islam tentang pernikahan.

Juga karena memang pihak Departemen Agama dan anggota DPR memang buta atau pura-pura buta dalam hal penegakkan, penerapan, pelaksanaan hukum Islam dalam negara sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, maka pihak rakyatpun jadi ikut-ikutan buta, dengan melakukan aksi penentangan terhadap isis dari apa yang dibuat oleh pihak Departemen Agama dan anggota DPR ini.

Mengapa rakyat RI yang melakukan aksi penentangan terhadap isi dari apa yang dibuat oleh pihak Departemen Agama dan anggota DPR ini disebut tindakan buta ?.

Karena kalau tidak buta, tidak perlu melakukan aksi protes terhadap isi dari kompilasi hukum Islam tentang pernikahan ini yang dibuat oleh pihak Departemen Agama dan anggota DPR ini, melainkan yang justru harus dikatakan dan diprotes kepada pihak Departemen Agama dan anggota DPR adalah jangan menjadikan kompilasi hukum perkawinan itu menjadi undang undang perkawinan Islam. Tetapi jadikanlah atau namakanlah undang undang perkawinan model pancasila. Jangan membawa-bawa Islam. Karena memang jalan dan metode pengambilan hukum tersebut adalah salah kaprah dan menyesatkan.

Bagaimana mungkin di Negara yang dasar dan sumber hukum negaranya pancasila mau membuat hukum Islam. Itu memang benar-benar menyesatkan dan salah kaprah.

Selanjutnya, saudara Peace menulis: "Hanya tentu saja kalau dilihat dari pandangan Islam yg kaffah, hal tsb jelas bathil adanya, karena syariat Islam tdk sepantasnya diperlakukan demikian dipilih2 dan dipilah2 sesuai dgn kebutuhan dan kehendak manusia yg hendak menjalankannya."

Memang benar apa yang ditulis oleh saudara Peace tersebut. Suatu kebatilan dan kesesatan dari pihak Departemen Agama dan anggota DPR yang membuat undang undang dengan cara mencomot sana mencomot sini dari dasar hukum pernikahan Islam, lalu dikatakan itu hukum pernikahan menurut Islam. Padahal dalam isi undang undang tersebut bukan mengacu kepada Al-Qur'an dan As Sunnah, melainkan mengacu kepada sistem hukum thaghut pancasila dalam bentuk UUD 1945, TAP MPR, UU.

Jadi, semua ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya seperti yang dikatakan oleh saudara Peace yaitu: "Karena tidak jelas (kabur)-nya pemahaman ini, masyarakat muslim Indonesia sering rancu, barangkali juga sengaja dibuat rancu akan hal ini sbgmn pancasila telah menjadi sesuatu yg kabur dan rancu makna dan posisinya dlm pandangan Islam yg kaffah bagi masyarakat muslim Indonesia."

Selama pihak Pemerintah, DPR, MPR, dan rakyat tidak memahami, tidak mengerti dimana posisi dasar dan sumber hukum Negara RI dihubungkan dengan dasar dan sumber hukum Islam, maka selama itu pihak Pemerintah, DPR, MPR, dan rakyat akan tetap rancu dalam hal penegakkan, penerapan, pelaksanaan dasar dan sumber hukum Islam.

Yah, akhirnya seperti yang diungkapkan oleh saudara Peace yakni: "orang2 yg rela dan ridho hidup dlm pancasila, sesunggunya mereka ibarat menyambut tawaran kompromi dari abu lahab untuk membangun masyarakat mekah yg damai, yg masing boleh beribadah sesuai kepercayaan masing2 dan tidak saling menjelekkan. Dan orang2 spt itu bisa kita saksikan saat ini tengah beramai2 dalam damai duduk bersama di Senayan untuk membangun masyarakat Mekah yg damai dan tidak saling menjatuhkan."

Artinya masyarakat Mekkah model Abu Lahab yang hidup dalam sistem thaghut kafir Negara model Negara Abu Lahab.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

www.ahmad-sudirman.com
Commented by Peace ORG on 08 Oct, 04 - 9:40 pm

Kerancuan berpikir anggota DPR & Departemen Agama tentang penegakkan hukum Islam
Aspirasi & Opini - oleh : Ahmad Sudirman on 06 Oct, 04 - 6:28 pm

Dalam alam demokrasi negara sekuler pancasila, saya pikir sebetulnya sah2 saja kalau ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat peraturan dan peradilan masalah nikah dan waris dgn menggali khasanah Islam, lalu diolah lagi utk disesuaikan dengan tradisi Indonesia.

Bukankah itu sesungguhnya esensi dari pancasila, sbg satu rumusan olahan gabungan dari berbagai unsur budaya Indonesia.

Negara RI memang tidak berdasarkan Islam, artinya adalah sah utk tdk mengambil Islam sepenuhnya dlm membuat peraturan perundang2an.

Saya pikir rakyat RI harus paham dgn posisi pancasila di sini beserta turunan-turunannya, termasuk salah satunya bentuk2 penggalian dan asimilasi berbagai khasanah produk budaya (agama) menjadi sesuatu yg baru yg bisa disepakati bersama.

Jadi kalau ada yg protes mengatasnamakan Islam atau hukum Islam saya pikir tidak pada tempatnya, karena sudah jauh2 hari rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemelukanya itu dicoret.

Kalaulah ada upaya utk menghormati khasanah hukum Islam dalam perundang2an hukum di Indonesia harus dilihat sama ketika pancasila dirumuskan dari hasil penggalian khasanah budaya (agama) tadi. Sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya serta umat muslim warga negara Indonesia harus menghormati upaya tsb dan mengikuti proses serta hasil2nya yg bisa jadi tidak 100% klop dgn definisi asli hukum Islam ttg nikah dan waris.

Hanya tentu saja kalau dilihat dari pandangan Islam yg kaffah, hal tsb jelas bathil adanya, karena syariat Islam tdk sepantasnya diperlakukan demikian dipilh2 dan dipilah2 sesuai dgn kebutuhan dan kehendak manusia yg hendak menjalankannya.

Karena tidak jelas (kabur)-nya pemahaman ini, masyarakat muslim Indonesia sering rancu, barangkali juga sengaja dibuat rancu akan hal ini sbgmn pancasila telah menjadi sesuatu yg kabur dan rancu makna dan posisinya dlm pandangan Islam yg kaffah bagi masyarakat muslim Indonesia.

Kalau ada umat Islam indonesia yg tdk setuju dgn posisi pancasila dan turunan2nya yg menggantikan kedudukan syariah (sbg sumber dari segala sumber hukum) maka sesungguhnya dalam dirinya terdapat sifat 'pemberontak' hanya karena masih terhalangnya ia dari akses saja yg mencegahnya utk benar2 menjadi 'pemberontak'.

Adapun orang2 yg rela dan ridho hidup dlm pancasila, sesunggunya mereka ibarat menyambut tawaran kompromi dari abu lahab untuk membangun masyarakat mekah yg damai, yg masing boleh beribadah sesuai kepercayaan masing2 dan tidak saling menjelekkan.

Dan orang2 spt itu bisa kita saksikan saat ini tengah beramai2 dalam damai duduk bersama di Senayan untuk membangun masyarakat Mekah yg damai dan tidak saling menjatuhkan.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
----------