Stockholm, 17 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

AKHIRNYA KOMUNIS BUDEK USERNAME MATI KUTU DI UNIVERSITAS QUEENSLAND NEGARA KANGURU
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS KARENA KOMUNIS BUDEK USERNAME BUTA MAKA TIDAK BISA MELIHAT NEGERI ACHEH SECARA DE-FACTO YANG TELAH BEBAS BERDIRI SENDIRI SEJAK JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU 14 AGUSTUS 1945

"Sudirman Sudirman lihatlah siapa yg ditutupi "racun sejarah gombal". Memang dasar budeg, dungu, bodoh, dan picik tikus yg bernama Ahmad Sudirman yg nyuruk di Swedia ini. Masih saja berharap ada orang yg mau mebuang-buang waktu berdebat kusir soal "sejarah". Tikus Sudirman memang otaknya sudah bebal dan bodoh berusaha menyustifikasi banditisme dan kejahatan GAM dengan karya fiksi yang dikarangnya sendiri atas suruhan virus Tiro si setan durjana. Memang si tikus Sudirman yang otaknya beku oleh kebencian etnis tapi heran masih mengaku "pintar" ternyata tak tahu kalau Sultan Aceh terakhir Mohammad Daud menyerah pd Gubernue JB van Heutsz di Koetaradja th 1903 dimana dia mengambil sumpah setia kepada potret Ratu Wilhelmina dan menyerahkan seluruh kesultanannya kepada Kerajaan Belanda sambil mengundurkan diri. Bahkan sultan Yogya dan Solo-pun tak ada yang melakukan sumpah setia seperti ini, karena wilayahnya dianggap negara vorstenlanden, tetapi Sultan Aceh terakhir secara resmi telah menyerahkan Aceh masuk ke Hindia Belanda dan membubarkan Kesultanan Aceh." (Username , s4043015@student.uq.edu.au ,Tue, 12 Oct 2004 12:40:36 +0900)

Baiklah komunis gombal Username di Universitas Queensland, Australia.

Dari apa yang dilontarkan oleh komunis gombal Username dalam usahanya sebagai kacungnya Yudhoyono untuk tetap mempertahankan pendudukan dan penjajahan di Negeri Acheh.

Dimana komunis gombal Username mengungkapkan: "Memang si tikus Sudirman yg otaknya beku oleh kebencian etnis tapi heran masih mengaku "pintar" ternyata tak tahu kalau Sultan Aceh terakhir Mohammad Daud menyerah pd Gubernue JB van Heutsz di Koetaradja th 1903 dimana dia mengambil sumpah setia kepada potret Ratu Wilhelmina dan menyerahkan seluruh kesultanannya kepada Kerajaan Belanda sambil mengundurkan diri".

Wahai komunis gombal Username, yang jelas dengan taktik licik dan jahat yang dilakukan oleh van Heutsz adalah menculik permaisuri Sultan, Teungku Putroe pada tahun 1902. Van der Maaten menawan putra Sultan, Tuanku Ibrahim. Karena Permaisuri Sultan, putra Sultan, diculik dan ditawan, maka tentu saja akibatnya Sultan merasa terpukul dan sedih, lalu menyerah ke Pidie, dan tanggal 5 Januari 1902 menyerah ke Sigli dan bedamai. (R.H. Saragih, J.Sirait, M. Simamora, Sejarah Nasional, Monora, cetakan III, 1987, hal. 109).

Dengan cara dan taktik van Heutsz dan Van der Maaten yang licik dan jahat itulah Kerajaan Belanda menundukkan Sultan Muhammad Daud.

Tetapi tentu saja, perjuangan rakyat Acheh tidak berhenti hanya karena Sultan Muhammad Daud menyerah disebabkan Permaisuri dan putranya diculik dan ditawan, melainkan perjuangan rakyat Acheh terus berlangsung yang dikobarkan oleh para penerus Teungku Tjik di Tiro, Teungku Amin, Teungku Ubaidellah, Teungku Lambada, Teungku Muhyidin, Teungku Ma'at. Misalnya perang gerilya yang dipimpin oleh panglima perang dan pemimpin perang Teungku Ma'at yang syahid pada tahun 1911. Perjuangan rakyat Acheh secara gerilya terus tidak berhenti, yang akhirnya Belanda dipukul habis pada bulan Maret tahun 1942 ketika Jepang menguasai Pasifik.

Jelas secara de-facto memang Belanda tidak bisa menguasai Negeri Acheh secara menyeluruh. Belanda terus menghadapi perlawanan dari rakyat Acheh.

Karena itu tidak benar secara de-facto perjuangan rakyat Acheh habis kalau hanya didasarkan kepada menyerahnya Sultan Muhammad Daud kepada Belanda, akibat Permaisuri Sultan diculik van Heutsz dan dan putra Sultan ditahan Van der Maaten.

Jadi kalau komunis gombal Username menyatakan: "Sultan Aceh terakhir Mohammad Daud menyerah pd Gubernue JB van Heutsz di Koetaradja th 1903 dimana dia mengambil sumpah setia kepada potret Ratu Wilhelmina dan menyerahkan seluruh kesultanannya kepada Kerajaan Belanda sambil mengundurkan diri", itu bukan merupakan kekuatan de-facto perjuangan rakyat Acheh berhenti dan wilayah de-facto keseluruhan Negeri Acheh dikuasi Belanda.

Oleh sebab itu alasan yang dikemukakan oleh komunis gombal Username adalah sangat lemah, dan memang terbukti akhirnya Belanda kucar kacir dari Acheh, karena sebagian besar disapu Jepang. Dan juga pada tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, ternyata Belanda yang berganti nama menjadi NICA bersama pasukan sekutu yang dibantu oleh bekas pasukan Jepang mencoba untuk menguasai Negeri Acheh dapat dipukul habis oleh para pejuang muslim Acheh.

Jadi, pengklaiman komunis gombal Username bahwa Belanda menguasai Acheh, adalah alasan gombal yang tidak ditunjang oleh fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat.

Seterusnya komunis gombal Username menyatakan: "secara hukum (de jure), pendudukan militer Jepang dianggap agresi ilegal yg dilakukan dlm lingkup Perang Dunia II. Oleh karena itu, setelah Jepang kalah dan dibom atom, dlm penyerahan di Teluk Tokyo September 1945, Jepang scr de jure menyerahkan kembali wilayah2 yg didudukinya selama PD II kembali ke tangan pemilik kedaulatan pra-PD II. Jadi, Hindia Belanda kembali ke tangan Kerajaan Belanda. Jadi, tidak pernah ada "Hindia Jepang", tetapi scr de jure dianggap Hindia Belanda dr 1942-45 diduduki scr ilegal oleh Balatentara Jepang." (Username, Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900)

Fakta dan bukti menggambarkan bahwa Ketika Pecah Perang Dunia ke II ternyata Angkatan Perang Jepang telah mampu menghancurkan kekuatan Angkatan Bersenjata Belanda sehingga Belanda lari terbirit birit keluar dari wilayah jajahannya.

Dilihat dari sudut hukum perang, jelas Belanda tidak lagi mempunyai kedaulatannya lagi atas wilayah yang dijajahnya. Kedaulatan wilayah yang sebelumnya ada ditangan Belanda, jatuh ketangan Pemerintah Kekaisaran Jepang.

Pemerintah Jepang mempunyai hak penuh atas seluruh wilayah kekuasaannya yang telah didudukinya.

Jadi sampai disini, apa yang diklaim oleh komunis gombal username bahwa hindia Belanda atau kawasan jajahan Belanda masih berada ditangan Kerajaan Belanda, adalah alasan dan dasar pemikiran yang gombal yang tidak ditunjang oleh fakta, bukti, hukum, dan sejarah.

Dari sejak Angkatan Pertang Kekaisaran Jepang menguasai kawasan Pasifik, dimulai dari Filipina, Malaysia, Indonesia dan kepulauan Pasifik, pada tahun 1942, tidak ada kekuatan dan kekuasaan Pemerintah Asing yang berkuasa di kawasan Pasifik, selain kekuatan Angkatan Perang Jepang dibawah komando Kaisar Jepang.

Karena itulah kalau melihat kepada Negeri Acheh berdasarkan fakta dan bukti, hukum dan sejarah, dari sejak tahun 1942, tidak ada lagi kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Kerajaan Belanda menguasai secara de-jure dan de-facto wilayah daerah Negeri Acheh. Kekuasan tertinggi atas pemerintahan Kekaisaran Jepang berlaku atas wilayah daerah Negeri Acheh.

Semua perangkat pemerintahan yang ada sebelum Jepang menguasai dan menduduki Negeri Acheh, telah dirobah dan diatur berdasarkan dasar hukum yang berlaku menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jepang.

Begitu juga untuk wilayah lainnya. Dimana yang berlaku adalah hukum dan undang undang Jepang. Karena itu BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) atau Dokuritzu Zunbi Cosakai yang terdiri dari 62 anggota dengan ketuanya Dr Rajiman Widiodiningrat, ternyata dalam pembentukannya dan pelantikannya dilakukan oleh Jenderal Angkatan Darat Jepang, Jenderal Hagachi Seisiroo. Dimana BPUPK ini bersidang dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 juni 1945.

Memang ada rencana dari pihak Pemerintah Jepang untuk memberikan hadiah kemerdekaan. Dan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 12 Agustus 1945 bertemu Marsekal Terauchi di Saigon.

Tetapi dua hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang Menyerah kepada Sekutu, setelah bom atom dijatuhkan diatas Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan diatas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dimana perang yang dimulai pada tahun 1939 dengan serangan tentara Nazi Jerman terhadap Polandia, berakhir di Jepang. Jepang dan Amerika sejak bulan Desember 1941 saling berperang dengan dahsyat.

Nah, apa yang terjadi selanjutnya, setelah Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Jepang yang berlaku di kawasan Pasifik hancur ?.

Ternyata tugas dan wewenang untuk menduduki wilayah Indonesia bagian barat, yang melingkupi Sumatera, Jawa, dan Madura diserahkan kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, yang dimulai dari Kalimantan sampai ke Irian Jaya diserahkan kepada Angkatan Perang Australia.

Nah sampai disini, kita lihat apa yang berlaku di Negeri Acheh, setelah Pemerintah Angkatan Perang Jepang menyerah kepada Amerika.

Secara de-jure setelah Jepang jatuh, Negeri Acheh, sesuai dengan menyerahnya Jepang kepada Amerika, maka Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura yang mempunyai kekuasaan secara de-jure.

Kemudian kita perhatikan, ketika Belanda menjajah Negeri Acheh sampai tahun 1942, itu Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Belanda. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, dan Jepang menjajah Negeri Acheh, Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Jepang, yang dijabat oleh S. Tino. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu pada 14 Agustus 1945, maka Jepang menyerahkan kekuasaan dan tugas wewenangnya kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura yang menguasai wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Karena Jepang telah menduduki dan menjajah Acheh, maka ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu, maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura adalah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten. Secara hukum, ketika ketika T.Nyak Areif jadi Residen Acheh, menggantikan S.Tino, maka pihak Penguasa Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten yang menentukan.

Jadi di Negeri Acheh yang telah bebas dari pendudukan dan penjajahan Jepang telah berganti rezim baru dari Residen Acheh S.Tino orang Jepang kepada T.Nyak Areif orang Acheh.

Selanjutnya, ketika Soekarno menyatakan Proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno menyatakan Proklamasi diwilayah di secara de-jure dan de-facto berada dibawah kekuasaan Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten. Bukan diwilayah yang dikatakan oleh komunis gombal username wilayah hindia Belanda.

Jadi disini Soekarno dan Mohammad Hatta telah mendirikan satu Negara diatas wilayah yang diduduki dan dikuasi oleh Sekutu dibawah komando Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten.

Seminggu kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1945, antara Pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dimana dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam pelaksanaan hal yang menyangkut pemerintahan sipil diserahkan kepada Netherland Indies Civil Administration (NICA) dibawah tangung jawab Kommando Inggris. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.34)

Kemudian, pada tanggal 8 September 1945, 7 perwira Inggris dibawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh diterjunkan dengan payung dilapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Kemudian Mayor A.G. Greenhalgh segera mengadakan hubungan dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta Jenderal Yamaguchi. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.34)

Dan pada tanggal 16 September 1945, Laksamana Muda W.R. Patterson, Wakil Panglima SEAC Lord Louis Mountbatten di Singapura, mendarat di Tanjung Priok dengan kapal Cumberland. Dalam rombongan ini turut membonceng C.H.O. Van der Plas, mewakili Dr. H.J. van Mook, Kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA). Sedangkan Dr. H.J. van Mook sendiri yang kemudian diangkat sebagai Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda datang di Indonesia pada bulan Oktober 1945.

Sampai disini kita melihat bahwa antara Negeri Acheh dengan yang namanya RI yang baru sebulan diproklamasikan, tidak ada hubungannya. Begitu juga Negeri Acheh dengan pihak Belanda dalam hal ini Netherland Indies Civil Administration (NICA) tidak ada hubungan ikatan apapun. Negeri Acheh telah bebas, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Dimana rezim baru Residen Acheh dipegang T.Nyak Areif menggantikan rezim lama Residen Acheh S.Tino.

Dan selanjutnya terbukti ketika Panglima SEAC Lord Louis Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang bernama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dibawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Dimana tuga AFNEI ini adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang uintuk kemudian dipulangkan. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.44)

Kemudian AFNEI pada tanggal 29 September 1945 mendarat di Jakarta dengan kekuatan tiga divisi. 23rd Indian Division, dibawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn (untuk daerah Jawa Barat). 5th Indian Division, dibawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh (untuk daerah Jawa Timur). 26th Indian Division, dibawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers (untuk daerah Sumatera). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.45)

Nah dari sinilah terlihat buktinya apabila dihubungkan dengan Negeri Acheh. Dimana terbukti bahwa secara de-facto Negeri Acheh berdiri dengan kekuatan pasukannya. Ketika Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) 26th Indian Division, dibawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers bersama NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Dan pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara. Kemudian Padang dan Bukittinggipun digempur pasukan Sekutu dan serdadu NICA.

Sedangkan di Acheh karena AFNEI 26th Indian Division menggerakkan bekas pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi dan menghantam pejuang-pejuang Islam Acheh, maka pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, pada bulan November 1945. Kemudian Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur menyerbu Acheh sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang. Pihak pejuang Islam Acheh yang langsung dipimpin oleh Residen Teuku Nyak Arif. Kemudian pasukan Jepang dapat dipukul mundur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70-71)

Nah, sampai disini, makin terbuktilah bahwa secara de-facto dan de-jure Negeri Acheh telah mampu mempertahankan diri dari gempuran pihak Sekutu dalam hal ini AFNEI 26th Indian Division yang dibantu oleh bekas pasukan-pasukan Jepang.

Disini membuktikan bahwa adanya pengklaiman dari pihak Negara kafir RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 bahwa Negeri Acheh bagian dari Negara kafir RI, maka pengklaiman itu adalah pengklaiman yang gombal tanpa ditunjang oleh fakta, bukti, sejarah, dan dasar hukum yang kuat.

Jadi apa yang dikemukakan oleh komunis gombal budek username: "secara hukum (de jure), pendudukan militer jepang dianggap agresi ilegal yg dilakukan dlm lingkup Perang Dunia II. Oleh karena itu, setelah Jepang kalah dan dibom atom, dlm penyerahan di Teluk Tokyo September 1945, Jepang scr de jure menyerahkan kembali wilayah2 yg didudukinya selama PD II kembali ke tangan pemilik kedaulatan pra-PD II. Jadi, Hindia Belanda kembali ke tangan Kerajaan Belanda. Jadi, tidak pernah ada "Hindia Jepang", tetapi scr de jure dianggap Hindia Belanda dr 1942-45 diduduki scr ilegal oleh Balatentara Jepang."

Adalah merupakan pernyataan dan ungkapan yang gombal tanpa ditunjang oleh fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang kuat. Karena komunis gombal username hanyalah mengutip referensi sampah dari Universitas Queensland.

Karena fakta, bukti, sejarah dan dasar hukumnya menyatakan lain dari apa yang diungkapkan oleh komunis gombal keledai budek username. NICA tidak mendapatkan kembali wawasan daerah jajahannya sebagaimana diklaim oleh si komunis gombal username.

Kemudian yang komunis gombal Username berbicara tanpa fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang benar adalah ketika mengatakan: "Tengku Daud Beureueh tak pernah ingin memisahkan diri dr indonesia. DI-TII BUKAN SEPARATIS, tapi sebuah gerakan yg ingin mengubah dasar negara Indonesia dr Pancasila mjd hukum Islam. Klaim wilayah NII adalah seluruh wilayah NKRI. "Menteri Pertahanan" NII sendiri adalah Tengku Daud Beureueh. NII ini di Aceh dibubarkan sendiri oleh Tengku Daud Beureueh Mei 1962, saat dia bersumpah setia pd NKRI." (Username, Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900)

Inilah pernyataan gombal dari komunis budek Username. Komunis budek Username tidak paham dan tidak mengerti isi dari fakta dan bukti Maklumat NII di Acheh yang berbunyi.

Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.

Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.

2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.

3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.

4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat engganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.

5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.

6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia
Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

MUHARRAM 1373
Atjeh Darussalam
September 1953
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.75)

Begitu jelas dan gamblang Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam maklumat NII di Acheh-nya menyatakan: "Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.

Artinya adalah Wilayah kekuasaan Acheh yang berada dibawah de-facto dan de-jure NII telah menyatakan terpisah dari Negara Pancasila.

Dan hanya orang-orang budek seperti komunis gombal Username yang tidak memahami isi dari maklumat NII di Acheh ini.

Kemudian yang paling kelihatan gobalnya apa yang dikemukakan oleh komunis gombal Username ini adalah dengan pernyataan: "NII ini di Aceh dibubarkan sendiri oleh Tengku Daud Beureueh Mei 1962, saat dia bersumpah setia pd NKRI."

Nah disinilah kelihatan komunis budek Username melihat dengan ikut sertanya Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat pada bulan Desember 1962, dianggap oleh pihak Soekarno sebagai suatu penyerahan diri kepada Negara pancasila.

Tetapi, itu pengklaiman gombal komunis budek Username "NII sendiri adalah Tengku Daud Beureueh. NII ini di Aceh dibubarkan sendiri oleh Tengku Daud Beureueh Mei 1962, saat dia bersumpah setia pd NKRI."

Disini saja salah kaprah. NII di Acheh sudah dirobah setahun sebelumnya dengan Republik Islam Acheh pada tanggal 15 Agustus 1961, ketika Republik Persatuan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1961 dibubarkan. Dimana NII adalah merupakan Negara bagian dari RPI

Nah kelihatan itu komunis gombal Username memang tidak mengetahui sejarah Acheh. Karena memang komunis yang budek.

Jadi komunis gombal Username jangan seenak udel kalau berbicara di mimbar on line ini, kalau tanpa ditunjang oleh fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang jelas, benar, dan terang.

Itu pernyataan kalian komunis gombal Username tentang NII dibubarkan pada Mei 1962 saat bersumpah setia pada NKRI adalah penyataan ngaco. Mana itu fakta dan buktinya sumpah setia Teungku Muhammad Daud Beureueh dan dokumen pembubaran NII pada bulan Mei 1962 ?.

Coba tunjukkan dimimbar on line ini itu fakta dan buktinya, jangan hanya ngarang seenak udel sendiri.

Selanjutnya pernyataan gombal tanpa dasar fakta, bukti, sejarah, dan hukum yang jelas dan benar, ketika komunis gombal Username mengatakan: "HERAN MENGAPA ANDA BERANGGAPAN ACEH DILEPAS DLM PERJANJIAN RENVILLE, PADAHAL NGAK ADA PENGARUHNYA SAMA SEKALI PD ACEH." (Username, Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900)

Nah itu jawaban komunis gombal Username kepada saudara Peace ORG. Dimana sudah jelas itu hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 merupakan bukti secara de-jure dan de-facto bahwa wilayah kekuasaan Negara kafir RI setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948 adalah secara de-jure dan de-facto hanya di Jawa Tengah dan berpusat di Yogyakarta.

Dimana secara singkat dijelaskan Perundingan Renville dimulai tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh M. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Setelah diadakan serangkaian pendekatan, perundingan akhirnya menerima saran-saran KTN, yang pokoknya adalah:

1. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak disepanjang "Garis van Mook".
2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian perletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones)

Dimana secara singkat hasil Perjanjian Renville terdiri atas: 10 pasal persetujuan gencatan senjata. 12 pasal prinsip politik. Dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan KTN. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tangal 19 januari 1948. Tetapi akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Renville ini Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.152-163)

Untuk melaksanakan hasil Perjanjian Renville ini, Tentara RI harus mengosongkan daerah gerilya dan pindah ke garis belakang " Garis van Mook", yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Akibatnya Tentara RI harus pindah ke Jawa Tengah dan berpusat di Yogyakarta. Dari seluruh daerah pasukan RI harus pindah menuju ke Yogyakarta. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.165)

Nah sekarang dari apa yang digambarkan disini sudah kelihatan bahwa yang namanya RI setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948, daerah wilayah kekuasaannya secara de-jura dan de-facto adalah hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Acheh tidak termasuk dalam daerah wilayah kekuasaan de-jure dan de-facto RI.

Jadi komunis gombal Username, itulah wilayah kekuasaan de-jure dan de-facto Negara kafir RI. Negeri Acheh berdiri sendiri secara de-jure dan de-facto. Bukan bagian dari wilayah RI. Dan kelihatan jelas dari sejak awal ketika Jepang Menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustsu 1945. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kalau kalian masih juga keras kepala, degil, otak udang, menganggap Negeri Acheh bagian Negara RI, setelah Perjanjian Renville ditandatangani, maka itu namanya kalian memang kunyuknya Soekarno yang ikut-ikutan menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh.

Kalian memang budek, username, komunis gombal yang lumpuh.

Seterusnya komunis budek Userna mengatakan: "Indonesia memproklamirkan kedaulatannya 17-8-1945 atas wilayah Hindia Belanda. ditentang oleh belanda yg masih ingin berdaulat atas Indonesia, makanya pecah perang kemerdekaan. akhirnya, belanda mengakui kedaulatan indonesia atas hindia belanda (eks-papua) tgl 17-12-1949 setelah sebelumnya disetujui dlm KMB Den Haag. Belanda menyerahkan kedaulatan Papua ke UNTEA tgl 1-10-1962. UNTEA menyerahkan kedaulatan Papua ke NKRI tgl 1-5-1963." (Username, Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900)

Nah, kelihatan itu komunis gombal Username memang buta dan budek, tidak mengetahui bahwa yang sebenarnya Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, bukan tanggal 17 Desember 1949, dan bukan kepada Indonesia. Mungkin yang dimaksud si komunis budek Indonesia adalah Negara RI Soekarno. Itu semuanya ngaco. Itu isi dari KMB yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 isinya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Jelas kelihatan dan terbaca: "Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949."

Dan perhatikan juga isi Piagam Penjerahan Kedaulatan.

Pasal 1
1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949
(Piagam Penjerahan Kedaulatan, Amsterdam, 27 Desember 1949).

Coba perhatikan dan baca: "Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat."

Kan jelas bahwa yang diakui kedaulatannya oleh Kerajaan Belanda adal”ah RIS, bukan RI-nya Soekarno.

Kemudian komunis gombal Username menyatakan: "Belanda menyerahkan kedaulatan Papua ke UNTEA tgl 1-10-1962. UNTEA menyerahkan kedaulatan Papua ke NKRI tgl 1-5-1963." (Username, Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900)

Nah, apa yang diungkapkan oleh komunis gombal Username, tidak lengkap dan penuh kepalsuan dan penipuan. Mengapa ?

Mari kita lihat selintas tentang pencaplokan Irian Barat yang dilakukan oleh Soekarno. Dalam tulisan sebelum ini telah disinggung tentang pencaplokan Soekarno dan melanggar hasil Perjanjian KMB. Disini akan dituliskan kembali secara lengkap bagaimana itu Soekarno mencaplok Irian Barat, dan sekarang rakyat Irian Barat menuntut kemerdekaannya. Dan Ahmad Sudirman mendukung penuh rakyat Irian Barat atau Papua untuk merdeka. Karena memang rakyat Irian Barat ditipu oleh Soekarno penipu licik ini.

Sejarahnya sebagai berikut:

Usaha Soekarno untuk mencaplok Irian Barat yang berada dibawah kekuasaan H.J.van Mook, karena memang Soekarno tidak ingin Irian Barat jatuh ketangan bangsa Irian, maka taktik dan strategi Soekarno adalah memasukkan program perebutan dan pendudukan Irian Barat disetiap Kabinet yang dibentuknya, dimulai dalam Kabinet Natsir 7 September 1950, kemudian diteruskan dalam Kabinet Soekiman bulan April 1951, lalu dilanjutkan dalam Kabinet Wilopo 3 April 1952, tidak sampai disitu saja tapi dilanjutkan dalam Kabinet Ali-Wongso 1 Agustus 1953, diteruskan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955, masih dijalankan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 49 - 98).

Nah ternyata pada saat Kabinet Ali Sastroamidjojo atau sering disebut Kabinet Ali II, Soekarno membatalkan secara sepihak perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 3 Mei 1956, dimana pembatalan perjanjian KMB secara sepihak ini dilakukan dengan Undang undang No.13 Tahun 1956. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 99).

Perjanjian KMB ini dlaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, 13 bulan sebelum RIS diakui kedaulatan oleh Ratu Juliana, Belanda. Dimana hasil perjanjian KMB ini ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 yang hasil utamanya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda.

Sekarang, mulai Soekarno menjalankan taktik tipu muslihatnya dengan tujuan untuk mencaplok Irian Barat. Sebagaimana yang telah diprogramkan dalam Kabinet Ali II ini, maka langkah pertama, yang dijalankan Soekarno adalah membentuk caplokan provinsi Irian Barat dengan wilayah caplokannya daerah Irian Barat dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara dan ibu kotanya dipilih Soa Siu, pada tanggal 17 Agustus 1956. Kemudian, Gubernurnya diangkat Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, pada tanggal 23 September 1956. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 100).

Kemudian pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno menampilkan konsepsi yang mengarah kepada konsepsi cengkeraman tangan besi. Dimana pokok-pokok konsepsi Soekarno itu berisikan cairan racun sistem demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kerpibadian Indonesia, karena itu perlu diganti dengan sistem demokrasi Terpimpin.

Untuk pelaksanaan demokrasi Terpimpin ini perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan perlu mengetengahkan kabinet kaki empat yang terdiri dari empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Juga perlu dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dimana tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet baik diminta maupun tidak diminta. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 107).

Ternyata ramuan racun yang terselubung dalam konsepsi Soekarno yang mengarah kepada konsepsi cengkeraman tangan besi ini telah membuat Kabinet Ali II dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Kemudian yang dibuat Soekarno satu setengah jam setelah menerima mandat dari Kabinet Ali II, Soekarno adalah menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, dan pada tanggal 17 Desember 1957 keadaan darurat perang ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 109).

Nah, dalam keadaan bahaya tingkat keadaan perang untuk seluruh wilayah yang dikuasai Negara RI-Jawa-Yogya inilah Soekarno membangkitkan gerakan pencaplokan Irian Barat yang diadakan pada tanggal 18 November 1957 di Jakarta. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 114).

Dalam gerakan pembebasan Irian Barat ini dilakukan mogok total buruh di seluruh perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penerbangan KLM dilarang mendarat dan terbang diatas wilayah Negara RI-Jawa-Yogya. Pengambilalihan modal-modal perusahaan dan milik Belanda di Indonesia, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara) bulan Desember 1957. Pengambilalihan bank Escompto milik Belanda di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1957. Pengambilalihan Perusahaan Philips dan KLM di Jakarta pada bulan Desember 1957. Pengambilalihan percetakan De Unie di Jakarta pada bulan Desember 1957. Agar supaya bisa dianggap legal pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan Belanda, maka Soekarno membuat dasar hukumnya yang dinamakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 114).

Itulah kerja perampasan modal milik perusahaan dan bank-bank Belanda yang dipelopori oleh Soekarno Cs yang diberi nama pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan Belanda dengan menggunakan senjata PP nomor 23 Tahun 1958 menjadi milik Negara RI-Jawa-Yogya.

Soekarno tidak hanya sampai disitu saja, melainkan pada tanggal 10 Februari 1958 membentuk Front Nasional Pencaplokan Irian barat yang lebih populer dinamakan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 114).

Seterusnya, karena dalam sidang Konstituante hasil pemilu pertama tidak berhasil menelorkan UUD, maka setelah diadakan pemungutan suara tiga babak, tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959, kembali ke UUD 1945 atau memilih UUD berdasar Islam, ternyata hasil pemungutan yang babak ketiga hasilnya yang setuju kembali ke UUD 1945 sebanyak 264 anggota sedangkan 204 anggota menghendaki UUD berdasar Islam. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 139 - 141).

Kemudian jalan keluar yang diambil oleh Soekarno dari kegagalan pemungutan suara dalam sidang
Konstituante adalah dengan cara mengangkat senjata Surat Keputusan Presiden tentang keadaan bahaya tingkat keadaan perang 17 Desember 1957 dan pentungan Kabinet darurat.

Ekstraparlementer yang keropos, dengan disetujui oleh para kacungnya dari seluruh anggota TNI dan pembenaran dari Mahkamah Agung, Soekarno dengan lantangnya di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 menyemburkan racun-racun mematikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 142 - 143).

Tentu saja, dengan telah kembali ke UUD 1945, Soekarno dengan gencar membubarkan Kabinet Djuanda yang dibentuk sebelum dekrit 5 Juli 1959, diganti oleh dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri dan Djuanda ditunjuk sebagai menteri Pertama. Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Kerja ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan triprogramnya, 1. Sandang pangan. 2. Keamanan dan 3. Pencaplokan Irian Barat. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 145).

Karena Front Nasional Pencaplokan Irian barat yang lebih populer dinamakan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1958 dianggap kurang memadai, maka Soekarno dengan ambisi agresinya, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 pada tanggal 31 Dsember 1959 untuk digunakan membentuk Front Nasional. Dimana tujuan dari Front Nasional ini adalah, 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional dan 3. Mencaplok Irian Barat kedalam gua Negara RI. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 153).

Setahun kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno menjalan taktik dan strategi pencaplokan Irian barat dengan propaganda yang disampaikan dihadapan rapat umum di Yogyakarta yang berisikan 3 sasaran, 1. Mencaplok Irian Barat yang dianggap sebagai boneka Papua buatan Belanda. 2. Bendera Negara RI-Jawa-Yogya harus dikibarkan diwilayah jajahan H.J. van Mook yang dianggap sebagai daerah wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya. 3. Menyiapkan mobilisasi umum mempertahankan Negara RI-Jawa-Yogya yang akan mencaplok Irian Barat. Dalam usaha pencaplokan Irian Barat ini, Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 201).

Sedangkan digelanggang diplomasi di PBB yang dipimpin oleh Pd. Sek Jen PBB U.Thant pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani persetujuan New York, dari pihak Belanda diwakili oleh Dr J Van Roywen dan CW Schmurmann dan dari pihak Negara RI-Jawa-Yogya diwakili oleh Dr Subandrio.

Dimana Persetujuan New York ini berisikan:

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi berstatus dibawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.

4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang ditempatkan dibawah pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

6. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB

7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tangal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintahan Sementara PBB.
(30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 214).

Sebagai bagian dari persetujuan New York tersebut dicantumkan bahwa Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat tersebut. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 215).

Untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat dibentuk suatu pasukan PBB yang disebut United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brig Jen Said Uddin Khan dari Pakistan. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 215).

Nah disinilah bisa dilihat bagaimana penipu ulung Soekarno Cs mencaplok Irian Barat yang sebenarnya milik dan hak rakyat Irian barat. Tentu saja sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 pihak Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) menyerahkan pemerintahan Irian barat kepada pihak Pemerintah Negara RI-Jawa-Yogya dibawah agresor Soekarno. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986, hal. 229).

Hanya masih ada satu lagi isi persetujuan New York yang belum dijalankan yaitu, "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat tersebut.

Hanya sekali lagi dengan kelicikan dan keluwesan dalam menjalan taktik dan strategi tipu untuk mencaplok Irian Barat ini, Soekarno dari mulai tanggal 24 Maret 1969 sampai tanggal 14 Juli 1969 telah mengadakan apa yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau act of free choice.

Tetapi apa yang dinamakan act of free choice dalam kenyataannya hanyalah merupakan penentuan pendapat sebagian kecil rakyat Irian Barat saja. Coba saja perhatikan dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, yang merupakan tahap pertama, dilakukan konsultasi dengan Dewan-dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tatacara penyelenggaraan Pepera. Seterusnya dilaksanakan tahap kedua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

Selanjutnya dimulai Pepera pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke yang dilaksanakan di kabupaten demi kabupaten dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
(30 tahun Indonesia merdeka, 1965-1973, Sekretariat NRI, 1986, hal. 200 - 201).

Nah ternyata yang memilih masuk ke Negara RI-Jawa-Yogya atau berdiri sendiri adalah bukan seluruh rakyat sebegaimana yang disebut dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat, melainkan justru para anggota Dewan Musyawarah Pepera itu sendiri yang banyaknya 1026 anggota.

Tentu saja anggota Dewan Musyawarah Pepera itu dengan mudah dimanipulasi oleh Soekarno Cs untuk memihak dan masuk kedalah wilayah gua Negara RI-Jawa-Yogya. Sehingga para anggota Dewan Musyawarah Pepera itu setuju saja masuk dan menjadi bagian dari wilayah gua Negara RI-Jawa-Yogya.

Inilah yang justru menjadi kepincangan dalam menjalankan Pepera di Irian Barat ini, yang sebenarnya bukan namanya Pepera, melainkan Pepesoe, artinya Penentuan Pendapat Soekarno.

Walaupun pelaksanaan Pepera ini dihadiri oleh para Duta Besar, diantaranya Duta Besar Australia dan Duta Besar Belanda di Jayapura dan disaksikan oleh utusan Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz, tetapi karena caranya yang tidak mencerminkan suara seluruh rakyat Irian Barat, maka tetap saja hasilnya adalah sangat pincang dan tidak sempurna.

Dengan menggembol hasil tipu muslihat Soekarno yang bernama Pepera atau istilah lainnya Pepesoe, Duta Besar Ortis Sanz melapor ke Sidang Umum ke-24 PBB dan tentu saja, hasilnya sudah bisa ditebak bahwa itu yang namanya Pepera ala Soekarno disetujui oleh sidang Umum ke-24 PBB.

Tentu saja, bagi sebagian besar rakyat Irian Barat hasil Pepera itu tidak memuaskan, dan buktinya tuntutan untuk menentukan nasib sendiri terus makin bergemuruh di seluruh wilayah Irian Barat sampai detik ini.

Inilah akibat tipu daya dan penipuan dari pihak Soekarno yang berambisi untuk mencaplok semua negara dan Daerah yang ada diwilayah Nusantara agar masuk kedalam gua Negara RI-Jawa-Yogya.

Dan Inilah sejarah yang selalu ditutup-tutupi oleh Soekarno dan para penerusnya termasuk oleh komunis gombal budek Username yang menyuruk di Universitas Queensland.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

From: s4043015@student.uq.edu.au
To: ahmad@dataphone.se
Subject: Site Posting: Danrem 011/LW Azmyn Yusri menipu rakyat Acheh dengan syariat Islam model pancasila
Date: Tue, 12 Oct 2004 02:34:20 +0900

http://ahmad-sudirman.com/comments.php?id=801_0_1_0_C

Wahai tikus Sudirman yg budek, bodoh, dungu, picik yang diperkacungi Hasan Tiro. Terbukti memang tikus budeg, bodoh, dungu, picik memang otaknya kosong seperti tikus lazimnya. Maklum, ente kelamaan berstatus sampah buangan tak dipedulikan org. Sudah dicabut paspor Indonesia-nya, ente malah diperkacung sama si virus Tiro demi mengisi perut. Sekarang ente frustasi, soalnya Indonesia tidak disintegrasi seperti hati ente yg busuk harapkan. Akibatnya, ente dan tikus2 ente di Swedia sono sudah ngak punya masa depan lagi. Terpaksa jd sampah buangan di negeri kafir Swedia menunggu mampus mungkin sambil masturbasi nonton film porno lokal.

Memang tikus Sudirman ini terbatas pengetahuannya gara2 otaknya kosong. Tikus ini pura2 tak tahu kalau tuannya si virus Tiro pernah menjadi ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan pernah belajar di UGM Yogyakarta, bahkan terus belajar di NY dgn beasiswa dr pemerintah Indonesia. Sayang, memang Tiro ini tak tahu terima kasih malah berkhianat dan membalas air susu dgn air tuba (baca : rebellion in the name of Islam, jackson m, leiden, 1979).

Memang tak ada gunanya "berdialog" dgn tikus berotak bebal berhati picik macam Ahmad Sudirman ini. Hasilnya hanya sampah hasil gilingan otak udang saja.

Username

s4043015@student.uq.edu.au
Unievrsitas Queensland, Australia
----------

From: s4043015@student.uq.edu.au
To: ahmad@dataphone.se
Subject: Site Posting: Apakah Yudhoyono akan gempur 2000 GAM dengan 50000 TNI/POLRI ?
Date: Tue, 12 Oct 2004 12:40:36 +0900

http://ahmad-sudirman.com/comments.php?id=803_0_1_0_C

Sudirman Sudirman lihatlah siapa yg ditutupi "racun sejarah gombal". Memang dasar budeg, dungu, bodoh, dan picik tikus yg bernama Ahmad Sudirman yg nyuruk di Swedia ini. Masih saja berharap ada orang yg mau mebuang-buang waktu berdebat kusir soal "sejarah". Tikus Sudirman memang otaknya sdh bebal dan bodoh berusaha menyustifikasi banditisme dan kejahatan GAM dgn karya fiksi yg dikarangnya sendiri atas suruhan virus Tiro si setan durjana.

Memang si tikus Sudirman yg otaknya beku oleh kebencian etnis tapi heran masih mengaku "pintar" ternyata tak tahu kalau Sultan Aceh terakhir Mohammad Daud menyerah pd Gubernue JB van Heutsz di Koetaradja th 1903 dimana dia mengambil sumpah setia kepada potret Ratu Wilhelmina dan menyerahkan seluruh kesultanannya kepada Kerajaan Belanda sambil mengundurkan diri. Bahkan sultan Yogya dan Solo-pun tak ada yg melakukan sumpah setia seperti ini, krn wilayahnya dianggap negara vorstenlanden, tetapi Sultan Aceh terakhir secara resmi telah menyerahkan Aceh masuk ke Hindia Belanda dan membubarkan Kesultanan Aceh.

http://www.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/atjeh/beelden/groot/Surrender_of_Sultan_Muhamad_Daud.jpg . Foto penyerahan kedaulatan oleh Sultan Aceh ke Ratu Wilhelmina

"wali negeri" panglima polem-pun menyerah pd luitenant hendrikus colijn thn 1905 dan bersumpah setia pd ratu wilhelmina dan menerima medali oranje orde. http://members.lycos.nl/fammaier/sigli1935/pict0005.jpg

Dengan demikian sdh jelas-lah kebenaran sejarah bahwa Aceh telah resmi dan total menjadi bagian dr Hindia Belanda dibawah Ratu Wilhelmina krn thn 1903 sudah diserahkan oleh sultannya sendiri yg resmi dimahkotai tengku Chik di Tiro di masjid indrapuri thn 1881. Scr de jure, Belanda berhak penuh menyerahkan kedaulatan Aceh ke RI melalui KMB krn penyerahan kedaulatan oleh sultan Mohammad Daud thn 1903.

Sesudah PD II, Aceh-pun scr de facto diperintah seorang tengku Daud Beureueh, yg seumur hidupnya tak pernah hendak memisahkan Aceh dr Indonesia. thn 45, beliau langsung mendukung proklamasi 17-8-45, dan Bireuen mjd markas dr TKR-TRI-TNI Divisi I selama perang kemerdekaan. Secara de facto, Aceh telah mejadi bagian RI sjk proklamasi 45 dibawah gubernur militer RI tengku Daud beureueh yg diangkat oleh presiden soekarno.

Bahkan selama pemberontakan DI-TII tak sekalipun Daud Beureueh hendak membuat negara sendiri tetapi masih dlm wadah Indonesia. Beliau-pun setuju hanya mengambil jabatan menteri dibawah pimpinan Imam SM Kartosuwirjo di Jawa Barat. Bahkan virus Tiro yg memperkacung ente selama terbuang bagai sampah di NY sampai 1976 tak pernah hendak memisahkan Aceh dr Indonesia, melainkan koar2 mencari dukungan utk NII (Negara Islam INDONESIA) dibawah Kartosuwirjo.

Selama di bawah Indonesia, propinsi Aceh selalu dipimpin dan diasuh oleh hampir 100% org Aceh, dr Tengku Njak Arief (1945) hingga Abdullah Puteh kini. Di luar Aceh, org Aceh mampu menjadi ketua MPR-RI (Hasan Meutareum) dan ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin, bahkan ada yg menjadi bupati Bekasi di Jawa Barat. Jelas rakyat Aceh telah diterima scr penuh sbg bangsa Indonesia yg multi-kultural dan multi-etnis.

Hanya tikus bodoh jahanam macam Sudirman yg dijangkiti virus kebencian etnis ala Tiro, tidak suka melihat multiculturalism Indonesia berdasar ideologi inkflusif Pancasila, malah sembarangan seenak udel menyebutnya "kafir". Ente lebih suka melihat kebencian etnis dan eksklusifisme, membeo dr perintah tuan virus Tiro.

Username

s4043015@student.uq.edu.au
Unievrsitas Queensland, Australia
----------

From: s4043015@student.uq.edu.au
To: ahmad@dataphone.se
Subject: Site Posting: Danrem 011/LW Azmyn Yusri menipu rakyat Acheh dengan syariat Islam model pancasila
Date: Thu, 14 Oct 2004 20:52:36 +0900

http://ahmad-sudirman.com/comments.php?id=801_0_1_0_C

kpd kamerad peace.org. Mari saya jawab pertanyaan/komentar anda:

1. Apakah pejuang seperti diponegoro, pattimura, dll dsb lawan belanda pemberontak?

Dari sudut pandang Belanda, ya! Mereka pemberontak. Diponegoro melawan Sultan Hamengkubuwono III yg diangkat Belanda krn beliau merasa lebih berhak jd sultan. Imam Bonjol memberontak melawan raja-raja adat Minang yg didukung Belanda karena beliau ingin menerapkan paham Wahabisme di Ranah Minang. Sejujurnya, mereka bukan berjuang utk Indonesia krn konsepnya belum lahir, tapi kebanyakan pahlawan nasional pra-1945 punya motif regional sendiri2 utk memberontak lawan Belanda.

2. Ada rasa ketidakadilan atas perbatasan kolonialsime.

Kolonialisme memang tidak adil. Tapi perbatasan kolonial itulah yg dipakai sbg batas2 negara di seluruh dunia masa kini. Perbatasan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, PNG, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, India, Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Iran, seluruh negara2 Afrika dll dsb perbatasannya didasarkan pada garis2 yg ditentukan kolonialis. Perbatasan kolonial-lah yg menjadi dasar bangsa2 dunia masa kini. Sebelum kolonialisme, tidak ada istilah Indonesia, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Australia, PNG, Amerika Serikat, Kanada, dll dsb. Itu kenyataan yg tak bisa diputar balik lagi tanpa menimbulkan Perang Dunia III.

3. Hindia Jepang?

Secara hukum (de jure), pendudukan militer Jepang dianggap agresi ilegal yg dilakukan dlm lingkup Perang Dunia II. Oleh karena itu, setelah Jepang kalah dan dibom atom, dlm penyerahan di Teluk Tokyo September 1945, Jepang scr de jure menyerahkan kembali wilayah2 yg didudukinya selama PD II kembali ke tangan pemilik kedaulatan pra-PD II. Jadi, Hindia Belanda kembali ke tangan Kerajaan Belanda. Jadi, tidak pernah ada "Hindia Jepang", tetapi scr de jure dianggap Hindia Belanda dr 1942-45 diduduki scr ilegal oleh Balatentara Jepang.

4. Apa wilayah RI proklamasi 1945?

Wilayah RI yg diklaim oleh proklamasi 17-8-1945 BUKAN HANYA JAWA, SUMATERA, MADURA, tetapi seluruh wilayah Hindia Belanda (tak termasuk Timor Portugis) yg ditentukan rapat BPUPKI (Badan Panitia Oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tgl 1-6-1945. Ingat, para pendiri bangsa Indonesia banyak yg Sarjana Hukum (Meester), jadi sangat teliti dlm masalah legal seperti ini.

5. Kedaulatan sekutu?

Pihak Sekutu (di Sumatera, Jawa, Madura = Inggris, di Indonesia Timur = Australia dan Amerika Serikat) tak pernah menyatakan "berdaulat" atas Hindia Belanda, tetapi bertindak sbg penerima penyerahan tentara Jepang krn Belanda masih lemah baru dibebaskan dr pendudukan Nazi Jerman. Inggris mengakui scr de jure kedaulatan Belanda, salah satu anggota Sekutu, atas Hindia Belanda.

6. Masalah proklamasi:

Indonesia memproklamirkan kedaulatannya 17-8-1945 atas wilayah Hindia Belanda. ditentang oleh belanda yg masih ingin berdaulat atas Indonesia, makanya pecah perang kemerdekaan. akhirnya, belanda mengakui kedaulatan indonesia atas hindia belanda (eks-papua) tgl 17-12-1949 setelah sebelumnya disetujui dlm KMB Den Haag. Belanda menyerahkan kedaulatan Papua ke UNTEA tgl 1-10-1962. UNTEA menyerahkan kedaulatan Papua ke NKRI tgl 1-5-1963.

Masalah "paradigma" proklamasi yg anda sebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa adalah suatu pernyataan umum yg bisa diartikan sesuka hati karena apa yg dimaksud sbg bangsa itu tak jelas. Apa suatu bangsa itu didasarkan pd suku, atau agama, atau ras, atau suatu batasan alam? Bisa saja dgn paradigma ini org bilang Amerika dan Kanada itu satu bangsa, khan budaya, bahasa, dan agamanya sama. Tetapi toch mereka mjd "bangsa" yg berbeda?

Kalau masalah Negara2 boneka seperti Negara Pasundan dll dsb, mereka sendiri yg membubarkan diri sendiri dan melebur ke dalam RI selama thn 1950.

7. Status Vorstenlanden.

Vorstenlanden dan wilayah2 zelfbestuuren lainnya adalah resmi bagian integral dari Hindia Belanda dibawah naungan Ratu/Raja Belanda. Zelfbestuuren hanyalah metode cara pemerintahan yg otonom, krn Hindia Belanda tidak mempunyai model pemerintahan daerah yg seragam (misal NAD dan DIY adalah bagian integral NKRI, tapi berstatus daerah istimewa).

Kalau bicara Jerman, antara thn 1945-49, Jerman scr de jure berada di bawah kedaulatan Pemerintah Militer Sekutu dibagi Sektor Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Baru thn 1949, Pemerintah Militer Sekutu Inggris, Perancis, dan AS menyerahkan kedaulatan sektor mereka pd Republik Federal Jerman (Jerman Barat), sedang Pemerintah Militer Uni Soviet menyerahkan kedaulatan sektornya kpd Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur).

Bukti konkrit kedaulatan Belanda atas Indonesia scr de jure adalah pd UUD Belanda 1814 amandemen 1848, 1872, dan 1922. Scr de facto adalah berlakunya Staatsblad2 keluaran Gubernur Jendral sbg hukum atas wilayah Hindia Belanda yg ditegakkan aparat kolonial = KNIL (Koninklijk Nederlands-Indie Leger), KM (Koninklijk Marine), KL (Koninklijk Luchtsvaart), dan BB (Binnenlands Bestuuren) yg tersebar dr Sabang sampai Merauke.

8. Pembubaran Aceh

Kesultanan Aceh dibubarkan lewat Titah Sultan Mohammad Daud di Koetaradja febr 1903 dan diserahkan dibawah Ratu Wilhelmina. Seperti sdh saya katakan sebelumnya, tiada "Hindia Jepang". Sekutu tak pernah mengaku berdaulat atas Hindia Belanda. RI tak menafikan apa2 dgn Jepang atau Sekutu. RI menyatakan kemerdekaan dr Belanda, yg scr resmi diakui Belanda thn 1949.

9. DI-TII Aceh

Tengku Daud Beureueh tak pernah ingin memisahkan diri dr Indonesia. DI-TII BUKAN SEPARATIS, tapi sebuah gerakan yg ingin mengubah dasar negara Indonesia dr Pancasila mjd hukum Islam. Klaim wilayah NII adalah seluruh wilayah NKRI. "Menteri Pertahanan" NII sendiri adalah Tengku Daud Beureueh. NII ini di Aceh dibubarkan sendiri oleh Tengku Daud Beureueh Mei 1962, saat dia bersumpah setia pd NKRI.

10.Renville

Saya heran kenapa anda masih tak mengerti juga isi perjanjian renville. apa anda tertular keras-kepalanya si sudirman ini? Betul dalam perjanjian renville RI menarik diri dr wilayah pendudukan belanda hasil Agresi Militer I. Makanya ada hijrah Silwangi yg terkenal dr Jabar ke Jateng krn Jabar diduduki Belanda. Apa saja wilayah dimana RI menarik diri sesuai Perjanjian Renville? Tertulis jelas dalam peta yg sdh saya tampilkan berkali2:
http://www.gimonca.com/sejarah/dec48.gif

WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA: Medan Area, Padang, Palembang sampai Muaraenim, Sabang, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, Priangan (eks Banten), Tegal, Pemalang, Semarang, Surabaya, Madura, wilayah timur Jawa Timur, dan wilayah Indonesia lainnya.

WILAYAH RI: Sumatera yg dicat merah (termasuk Aceh), Banten, Yogyakarta, Solo, Jepara, Tuban, Pacitan.

HERAN MENGAPA ANDA BERANGGAPAN ACEH DILEPAS DLM PERJANJIAN RENVILLE, PADAHAL NGAK ADA PENGARUHNYA SAMA SEKALI PD ACEH.
 

to be continued.

Username

s4043015@student.uq.edu.au
Unievrsitas Queensland, Australia
----------