Malang, 19 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PIHAK RI TELAH MENDEKLARASIKAN PERANG TERBUKA MELAWAN GAM DENGAN DASAR KEPPRES NO. 28/2003
Muhammad Nazar
Lembaga pemasyarakatan
Malang - INDONESIA.

 

SURAT TERBUKA UNTUK PERDAMAIAN DAN KEMANUSIAAN ACHEH DARI LP MALANG JAWA TIMUR

Kepada: Para pihak yang bertikai di Acheh, Pemerintah RI dan GAM; Masyarakat Internasional diseluruh dunia; Rakyat Acheh dimanapun berada; Masyarakat Indonesia Pro-Demokrasi, HAM, Keadilan dan Perdamaian di Acheh.

Salam pembebasan dan perdamaian.

Pada saat gencarnya kampanye dan pengkondisian rencana penerapan solusi militer awal tahun 2003 lalu, lembaga pihak yang memiliki akal sehat dan nurani perdamaian - termasuk Masyarakat internasional dan Masyarakat Acheh sendiri - telah mengingatkan pemerintah RI untuk tidak memerangi Acheh, pihak gerakan Acheh Merdeka (GAM) juga telah didorong untuk tidak memilih perang dalam melayani keinginan perang yang saat itu mulai dikampanyekan pemerintah RI. Paling tidak pada ketika itu perang memang dikumandangkan oleh elemen - elemen pemerintah RI dan kaum Nasionalis fanatic yang radikal, namun kedua belah pihak telah didesak oleh berbagai Masyarakat yang mencintai kemanusiaan , kebebasan dan perdamaian supaya tetap melanjutkan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) dan menerapkannya dengan jujur di Acheh.

Sungguh mengerikan akhirnya dengan alasan mempertahankan keutuhan NKRI dan memberantas GAM, pihak pemerintah RI telah mendeklarasikan perang terbuka, dengan menerepkan Darurat Militer dan Darurat Sipil di Acheh. Bahkan pemerintah RI telah berupaya hingga ke dunia internasional untuk memasukkan GAM sebagai Teroris, tetapi masyarakat Internasional tidak memberikan respon positif terhadap manuver pemerintah RI itu, bahkan untuk menangkap dan menghukum pera Pimpinan GAM yang bermukim dibeberapa Negara asing sesuai dengan kehendak pemerintah RI yang tidak juga direspon secara baik oleh Internasional. Sementara diseluruh Acheh sendiri pada kenyataannya pelaksanaan Darurat Militer dan Darurat Sipil itu tidak juga mampu memenangkan siapa siapa, apalagi untuk menyelesaikan konflik, mewujudkan perdamain dan keadilan.

Kecuali itu, penerapan solusi - solusi militer tersebut telah melahirkan berbagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak-hak Asasi manusia (HAM) yang baru, penindasan terhadap kebebasan dan keadilan, meskipun sekarang situasi di Acheh sangat sulit diketahui secara pasti akibat dari kebijakan Darurat Militer dan Darurat Sipil itu, banyak pihak telah meyakini bahwa di Acheh sedang terjadi yang sangat serius dan membahayakan HAM, Kebebasan, keadilan dan perdamaian universal. Termasuk penangkapan, penculikan, penahanan, penghilangan dan pemenjaraan terhadap orang - orang sipil biasa yang sama sekali tidak terkait aktifitas Gerilyawan GAM, bahkan mereka telah sengaja dijauhkan dari kampung halaman dan keluarga mereka, dimana mereka telah dibuang ke penjara - penjara di pulau Jawa.

Melihat situasi yang terus terjadi seperti itu, Rakyat Acheh khususnya semakin tidak bisa membedakan lagi dengan apa yang terjadi pada masa colonial belanda, rakyat Acheh diperangi, wilayah mereka diisolasi dan orang - orang yang dituduh melawan dibuang keluar Acheh. Tetapi colonial belanda tetap saja menaklukan Acheh lewat perang dan jalan - jalan tidak manusiawi seperti itu, namun sangat disayangkan ketika pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan pelajaran berharga oleh pemerintah RI sekarang ini. Bahkan sebenarnya pemerintah RI sendiri telah mengalami kegagalan serius dan melahirkan persoalan - persoalan baru pada saat menerapkan operasi - operasi militer di Acheh sejak masa orde lama ketika menangani perlawanan Darul Islam sampai kepada pengalaman masa penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) dan sesudahnya. Sekali lagi sangat disayangkan, inipun tidak diambil sebagai pelajaran yang baik oleh pemerintah RI, padahal penerapan solusi militer dan cara - cara yang menindas HAM, keadilan dan kebebasan demikian justru semakin menguatkan pandangan dan keyakinan rakyat Acheh bahwa mereka memang sedang dijajah dan ditindas.

Sekarang semua pihak, termasuk pemerintah RI dan GAM yang masih saling berperang harus melihat secara jujur dan beradab bahwa Darurat Militer, Darurat sipil dan perang itu tidak mampu memenangkan siapa-siapa, kembali perang itu telah mengalahkan kemanusiaan, keadilan kebebasan dan rakyat sipil secara sangat telak, padahal semua yang telah kalah ini adalah sumber pendorong perdamaian menyeluruh dan permanent bagi Acheh. Dan hampir selama 60 tahun pemerintah RI berada di Acheh, kebanyakan waktu yang tidak sedikit itu dihabiskan untuk memerangi Acheh, tetapi perang dan solusi militer yang sangat mahal itu ternyata tidak mampu juga menghilangkan keinginan rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri, paling-paling perang hanya bisa membuat keinginan dan kebutuhan rakyat Acheh itu seperti api dalam sekam, tetapi akan selalu jadi Bom waktu. Hingga kini pemerintah RI maupun GAM melalui perang yang masih berlanjut itu sudah membuktikan bahwa kedua belah pihak tidak mampu menentukan nasib Acheh secara Pasti.

Karena itu melalui tulisan ini, yang saya perlakukan sebagai surat terbuka, saya ingin menyerukan dan mendorong pihak pemerintah RI maupun GAM agar segera kembali ke spirit perdamaian dan logika kemanusiaan yang menghargai HAM, kebebasan dan keadilan bagi Acheh. Kedua belah pihak harus menjadikan meja perundingan damai sebagai strategi dan opsi bersama yang permanen dalam menyelesaikan konflik Acheh.

Tidak ada jalan lain yang lebih baik dan bijak bagi kedua belah pihak, kecuali segera meninggalkan cara-cara militer. Kedua belah pihak sebaiknya segera dapat menggunakan momentum bulan Ramadhan ini untuk memulai kembali perdamaian dan menghentikan perang. Sudah sepantasnya Bulan Rmadhan ini dijadikan titik awal untuk memulai kembali gencatan senjata dan perundingan damai, rakyat Acheh sangat membutuhkan kenyamanan dan kedamaian dalam berpuasa dan menjalankan ibadah Ramadhan, itu adalah kebutuhan setiap Muslim di Acheh dan dimanapun, sedangkan agama Islam sendiri telah melarang Ummatnya untuk berperang di Bulan suci itu.

Hal ini sekali lagi harus dijadikan momentum awal bagi kedua belah pihak untuk perdamaian dan penghentian Perang, kedua belah pihak belum terlambat untuk terus terlibat dalam perdmaian, dan bisa menggunakan momentum apa saja termasuk Bulan Ramadhan.

Aktifis-aktifis pro demokrasi dan perdamaian serta para tawanan perang, tahanan dan narapidana yang masih ditahan atau dipenjarakan karena dituduh terlibat GAM atau simpatisan GAM juga harus segera dibebaskan. Pembebasan terhadap mereka merupakan langkah awal juga sangat penting sebagai bahagian dari proses perdamaian Acheh. Karena pada hakekatnya penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap mereka tidak bisa membantu menyelesaikan konflik Acheh.

Saya juga menyerukan masyarakat Internasional di selurah dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Negara-negara Asing, lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh Non pemerintah pro-demokrasi, HAM, keadilan dan perdamaian supaya dapat memberikan perhatian dan dukungan serius serta contiyue terhadap perdamaian dan penyelesaian konflik Acheh. Masyarakat Internasional seharusnya mengambil inisiatif-inisiatif yang segera untuk menengahi dan memfasilitasi kembali proses perdamaian Acheh antara Pemerintah RI dan GAM.

Sedangkan masyarakat Acheh sendiri dan masyarakat Indonesia Pro HAM, Keadilan, kebebasan dan perdamaian hendaknya turut pro aktif mendorong dan mendesak mewujudkanya proses perdamaian dan penghentian perang di Acheh. Rakyat sipil bisa menggunakan cara-cara damai untuk mendorong perdamaian dan kemanusiaan di Acheh.

Saya tidak lupa mengingatkan semua pihak tersebut di atas bahwa akan persoalan yang sangat kuat di Acheh adalah adanya penindasan yang belum berhenti sampai sekarang dan itu sudah dimulai sejak kolonial belanda memerangi Acheh. Serta eksisnya keinginan dan kebutuhan rakyat Acheh yang hendak menentukan nasib sendiri. Akan persoalan ini mesti dicermati, dijadikan basis kesepakatan dan dirundingkan terus menerus oleh pemerintah RI dan GAM sampai melahirkan titik temu yang damai, adil dan demokratis. Akan persoalan tersebut jangan lagi ditanggapi dan diselesaikan lewat solusi militer dan saling perang. Karena, di samping bersifat politik akan persoalan itu juga berkaitan dengan nilai-nilai HAM, keadilan, kebebasan dan perdamaian universal.

Demikianlah surat terbuka ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk perdamaian, kemanusiaan, keadilan dan kebebasan di Acheh khususnya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mau mendorong dan membantu proses perdamaian dan kemanusiaan di Acheh. Serta kepada yang mau memperhatikan tulisan dan surat saya ini.

Wassalam

Lembaga pemasyarakatan (LP) Malang - Jawa Timur,
04 oktober 2004
DTO

MUHAMMAD NAZAR

sirareferendum@hotmail.com
Ketua Dewan Presidium SIRA
(Sentral Informasi Referendum Acheh)
----------