Stockholm, 22 Oktober 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SUMITRO EKORNYA YUDHOYONO ITU ASNLF/GAM BERHASIL PUKUL TAKTIK & STRATEGI KONYOL YUDHOYONO & WIRAJUDA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SUMITRO EKORNYA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ITU ASNLF ATAU GAM BERHASIL PUKUL MATI TAKTIK & STRATEGI KONYOL SUSILO BAMBANG YUDHOYONO & NOER HASSAN WIRAJUDA

Kelihatan memang Sumitro kacungnya Susilo Bambang Yudhoyono makin gencar dengan cara membabi buta menampilkan propaganda yang isinya bertujuan menghancurkan perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila melalui cara kudeta atau perebutan kekuasaan dalam, tubuh ASNLF atau GAM.

Memang itu Sumitro sampai kapanpun, sampai matinyapun akan terus berusaha untuk menghancurkan ASNLF atau GAM yang sedang berjuang untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila yang telah merampok, menelan, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh.

Celakanya, propaganda yang dilambungkan oleh Sumitro ekornya Susilo Bambang Yudhoyono ini isinya gombal yang justru menjadi bumerang bagi dirinya dan dipikir Sumitro akan menghancurkan tubuh ASNLF atau GAM dan Negara Acheh dalam pengasingan.

Perobahan struktur ASNLF atau GAM dan sekaligus merobah bangunan Negara Acheh dalam pengasingan yang dipropagandakan oleh Sumitro kacungnya Susilo Bambang Yudhoyono melalui tangan Habib Adam alias Teuku Don Zulfahri pada 7 Maret 1999, dengan alasan dangkal yang diformulasikan dalam bentuk untaian kata "akibat dari keabsenan dan kondisi kesehatan pendiri GAM, Tengku Hasan Muhammad di Tiro sejak sekian lama sehingga GAM pada kala itu bagaikan penumpang tertinggal pesawat dibandingkan dengan gerakan-gerakan sipil mahasiswa yang tumbuh akibat dari tumbangnya rezim Soeharto."

Nah, alasan yang tidak kuat dasar hukumnya. Suatu alasan yang hanya menyangkut kondisi fisik pimpinan Eksekutif atau Wali Negara Negara Acheh dalam pengasingan yang tidak perlu sampai harus mengadakan perobahan total dalam tubuh eksekutif ASNLF atau GAM dan Negara Acheh dalam pengasingan. Dan dengan alasan hukum yang lemah inilah justru penyebab dari timbulnya perebutan kekuasaan atau kudeta yang melahirkan "sistem baru kepemimpinan dan struktur organisasi yang selama ini tidak pernah ada dalam GAM" yang dibidani oleh formatur yang terdiri dari 5 orang anggota pada tanggal 22 Maret 1999. (Wawancara Teuku Don dengan Tabloid Kronika 22 Januari 2000). Celakanya dimana pembentukan sistem baru kepemimpinan dan struktur organisasi ini tidak ada izin dan tidak sepengetahuan pimpinan Eksekutif atau Wali Negara Negara Acheh Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

Nah Sumitro, dalam hal ini menutup mata, dan menganggap tindakan perebutan kekuasaan atau kudeta dalam tubuh Eksekutif ASNLF atau GAM dan Negara Acheh dalam pengasingan dianggap hal biasa yang legal, yang penting Teungku Hasan Muhammad di Tiro dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan tertinggi Eksekutif, dan hanya dijadikan simbol saja.

Tetapi sayang, Sumitro yang budek ini, tidak paham dan tidak mengerti masalah politik, sejarah, dan hukum. Akhirnya terbukti bahwa Eksekutif ASNLF atau GAM dan Negara Acheh dalam pengasingan tetap tidak berobah, dan tetap rodanya berjalan dengan penuh kemantapan menghadapi kaum penjajah RI dibawah Abdurahman Wahid, diteruskan oleh Megawati, dan sekarang dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan satu hal lagi yang digembar-gemborkan oleh Sumitro kacungnya Susilo Bambang Yudhoyono melalui isi propagandanya ini adalah "mendesak agar Teungku Hasan Muhammad di Tiro segera pulang ke Acheh". (Wawancara Teuku Don dengan Tabloid Kronika 22 Januari 2000).

Jelas itu taktik dan strategi yang melambungkan pemikiran agar segera Teungku Hasan Muhammad di Tiro kembali ke Acheh adalah merupakan taktik dan strategi gombal yang keropos. Mengapa?

Karena, kalau Teungku Hasan Muhammad di Tiro kembali ke Acheh setelah ditandatanganinya nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang Jeda Kemanusiaan oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah dari ASNLF (Acheh/Sumatra National Liberation Front) dengan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa, yang berlaku dari tanggal 2 Juni 2000, maka jelas Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai Wali Negara Acheh dalam pengasingan terperangkap dalam jaringan licik dan jahat Penguasa Penjajah Abdurrahman Wahid pada waktu itu.

Mengapa ?.

Mari kita kupas apa yang terjadi setelah nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang Jeda Kemanusiaan tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa.

Ketika nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang jeda kemanusiaan ditandatangani oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan NLFAS dan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa yang juga telah diperpanjang untuk ketiga kalinya pada tanggal 3 Januari 2001 yang berlaku sampai akhir Februari 2001 diharapkan ada satu titik cerah untuk menuju penghentian kekerasan tidak banyak memberikan hasil penurunan tindak kekerasan kemanusiaan.

Dimana usaha untuk penghentian kekerasan itu melalui cara pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk Acheh yang menjadi korban. Mengadakan jaminan keamanan untuk menunjang pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengurangi kekerasan. Dan berusaha memulihkan kepercayaan diri masyarakat guna mencapai penyelesaian damai.

Dalam realitanya itu memorandum of understanding tentang jeda kemanusiaan yang telah diperpanjang waktunya itu dan yang dikelola oleh Forum Kerja Sama (Joint Forum) yang merupakan organ tertinggi dan bertugas memformulasikan dan mengatur serta mengawasi kebijakan dasar, meninjau kemajuan penghentian tindak kekerasan kemanusiaan dan meneruskan dukungan penting bagi keberhasilan pelaksanaannya. Juga di bantu oleh Komite Bersama untuk Tindakan Kemanusiaan (Joint Committee on Humanitarian Action, JCHA) yang merupakan badan penyelenggara kebijakan Joint Forum dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dengan tugas memperkirakan kebutuhan, menyusun skala prioritas, mobilisasi sumber, dan perencanaan. Dan yang juga didampingi oleh Komite Bersama untuk Jaminan Keamanan (Joint Committee on Security Modalities, JCSM) yang bertugas menjamin pengurangan tensi dan penghentian kekerasan, menyiapkan aturan dasar dari sifat kegiatan yang berhubungan dengan masa perdamaian (Humanitarian Pause), dan menjamin tidak terjadinya aksi penyerangan bersenjata dari kedua pihak, serta memfasilitasi kehadiran dan pergerakan resmi serta non-ofensif dari kekuatan-kekuatan bersenjata, ternyata kesemuanya itu tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Acheh.

Yang justru timbul adalah bukan perdamaian dan ketenangan rakyat Acheh melainkan makin tertanamnya rasa ketakutan dan rasa kebencian terhadap TNI, Polri/Brimob yang telah melakukan tindakan kekerasan senjata terhadap masyarakat sipil Acheh. Tindakan kekerasan senjata yang dilakukan oknum-oknum TNI, Polri/Brimob itu adalah jelas telah memporak-porandakan apa yang telah disepakati dalam memorandum of understanding tentang jeda kemanusiaan.

Jelas tindakan yang dilakukan oleh pihak TNI, Polri/Brimob tidak terlepas dari sikap dan kebijaksanaan politik dan keamanan Abdurrahman Wahid dalam menghadapi konflik di Acheh ini.

Dan Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bagaimanapun tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi di Acheh.

Kebijaksanaan politik dan keamanan yang menonjolkan kekerasan senjata di Acheh merupakan salah satu kebijaksanaan politik-keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid pada waktu itu.

Karena yang nampak dan terasa di Acheh adalah bukan suatu usaha menghimpun kembali rakyat Acheh kedalam satu rumpun masyarakat yang damai, melainkan suatu usaha penekanan dengan cara kekerasan senjata untuk dipaksa agar tetap berada dalam satu ikatan tali persatuan dibawah lindungan pancasila yang lemah dan rapuh.

Kemudian Abdurrahman Wahid berusaha mendapatkan dana kemanusiaan Acheh dengan mempergunakan dana nonbudgeter yang ada di Bulog, seperti yang diungkapkan Abdurrahman Wahid kepada Komisi III DPR-RI di Binagraha pada 7 Juni 2000 bahwa dalam pembicaraan sewaktu Sapuan menghadap Presiden teringat informasi dari Suwondo tentang dana nonbudgeter Bulog dan menanyakan kepada Sapuan : "Ada tidak dana nonbudgeter Bulog" Sapuan menjawab : "Ya ada dan pengeluarannya harus dengan Keppres" Presiden menukas," Walah kalau dengan Keppres panjang lagi urusannya". (Laporan Pansus DPR RI tentang Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001).

Akhirnya dana kemanusiaan Acheh mengalir dari dana Yanatera Bulog yang ditandatangani oleh Suwondo dengan jabatan Aspri Presiden, seperti kesaksian Pengurus Yanatera Bulog kepada Pansus pada 17 Oktober 2000 bahwa dana Rp. 35 miliar yang dikeluarkan oleh Yanatera Bulog merupakan pinjaman Presiden untuk dana kemanusiaan di Aceh dan oleh sebab itu dalam pembukuan per-31 Juli 2000 dibukukan sebagai pinjaman Pemerintah RI untuk data bantuan kemanusiaan Aceh. Dana yang dikeluarkan berasal dari satu rekening dikeluarkan secara bertahap masing-masing pada 13 dan 20 Januari 2000. Pada 13 Januari 2000 dikeluarkan dua cek Bank Bukopin masing-masing No. 534425 sebesar Rp. 5 miliar dan No. 530601 sebesar Rp. 5 miliar, dan pada 20 Januari 2000 dikeluarkan dua cek Bank Bukopin masing-masing No. 530603 sebesar Rp. 10 miliar dan No. 530604 sebesar Rp. 15 miliar. Kwitansi yang disiapkan tidak ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, melainkan oleh Suwondo dengan jabatan Aspri Presiden. (Laporan Pansus DPR RI tentang Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001).

Selanjutnya Abdurrahman Wahid mendapatkan dana kemanusiaan Acheh bukan hanya dari dana Yanatera Bulog saja, tetapi juga dari zakat yang setiap tahun dikeluarkan Sultan Brunei Darussalam.

Dimana zakat yang dikeluarkan Sultan Brunei yang diserahkan melalui Ario Wowor, kepercayaan Sultan Brunei Darussalam itu sebesar US $ 2 juta (= Rp. 14 miliar). Seperti yang disampaikan Abdurrahman Wahid kepada komisi III DPR-RI di Bina Graha pada 7 Juni 2000 bahwa Ario Wowor berhasil membawa uang US $ 2 juta yang langsung dikirim ke Afdal Yasin, anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Acheh, dan kepada Fuadri, seorang pemimpin mahasiswa. Keduanya selalu terlibat dalam menangani masalah-masalah Acheh, namun rekeningnya atas nama Afdal Yasin. Jumlah uang yang diterima keduanya sekitar US $ 600 ribu. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk Acheh, tetapi juga untuk Kalimantan Barat, Ambon, dan Irian Jaya. (Laporan Pansus DPR RI tentang Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001).

Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman Wahid dalam Sidang Tahunan MPR 9 Agustus 2000: "Dana bantuan Sultan Brunei Darussalam tidak temasuk dalam kategori keuangan publik, itu adalah bantuan pribadi Sultan Brunei kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi mahasiswa di Aceh, Maluku, dan Irian Jaya yang saya ikut mengetahuinya dengan LSM-LSM itu melaporkannya pada saya...." (Laporan Pansus DPR RI tentang Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001).

Tetapi dalam prakteknya, Abdurrahman Wahid hanyalah mengucapkan ucapan kosong alias gombal: "Kita harus melakukan langkah-langkah lebih arif untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dan menyelamatkan dari segala ancaman". (KH Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia, Jawaban Presiden Republik Indonesia atas memorandum DPR RI tanggal 1 Februari 2001 tentang Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei, 28 Maret 2001).

Karena terbukti bahwa politik perdamaian dan keamanan di Acheh yang telah dikobarkan Abdurrahman Wahid melalui nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah dari ASNLF (Acheh/Sumatra National Liberation Front) dengan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa yang juga telah diperpanjang untuk ketiga kalinya lewat jalan Damai Melalui Dialog pada tanggal 10 Februari 2001 adalah hanya merupakan suatu politik keamanan dan perdamaian di Acheh yang hanya tertulis diatas kertas saja.

Sebab kenyataannya, dari sejak penandatanganan Nota Kesefahaman 12 Mei 2000 di Genewa yang berlaku dari tanggal 2 Juni 2000 tindakan kejahatan terhadap rakyat Acheh, pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan di Acheh, dan pembasmian jiwa-jiwa rakyat Acheh makin menjadi-jadi.

Dan langkah kebijaksaan politik keamanan dan perdamaian di Acheh yang ditempuh Abdurrahman Wahid ini merupakan suatu langkah yang sangat rendah dan hina, yaitu suatu langkah kekerasan senjata yang diputuskan Abdurrahman Wahid beserta Kabinetnya yang merupakan langkah lanjutan dari Inpres No 4/2001 12 April 2001 yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD dan diteruskan kepada Panglima TNI, Laksamana Widodo AS.

Dimana langkah politik keamanan dan perdamaian di Acheh ini dijabarkan dalam bentuk pengiriman ribuan serdadu Pasukan Rajawali yang merupakan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Kostrad, Paskhas, Kopassus, Angkatan Udara, Kodam, Marinir Angkatan Laut dan Puspom dibawah pimpinan Brigjen TNI Zamroni yang mulai diberangkatkan tadi pagi (Minggu, 22 April 2001) melalui Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara.

Jadi tindakan Abdurrahman Wahid dalam menanggulangi Acheh adalah pengulangan kembali politik DOM atau Jaring Merah yang dilakukan oleh Soeharto dari tahun 1989 sampai tahun 1998.

Dan pada tanggal 23 Juli 2001, pukul 01.10 wib Abdurrahman Wahid sebagai presiden negara pancasila telah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR yang ternyata tidak ditanggapi dan dituruti oleh para anggota DPR/MPR juga oleh Megawati.

Akhirnya Abdurrahman Wahid dijungkirkan dari kursi presiden negara pancasila dan dinaikkan Megawati sebagai pengganti Abdurrahman Wahid.

Kemudian konflik Acheh terus berlanjut.

Seperti pembantaian massal rakyat Acheh, sebanyak 31 tewas, 8 orang luka-luka berat, yang dilakukan oleh TNI di kawasan Afdeling IV PT Perkebunan Bumi Flora di Desa Alue Ie Mirah Kecamatan Julok Aceh Timur, Kamis, 9 Agustus 2001, adalah didasarkan kepada landasan hukum Inpres No 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan tanggal 11 April 2001 oleh Abdurrahman Wahid sebelum di gusur oleh MPR.

Dimana sebagian pertimbangan yang dipakai Abdurrahman Wahid untuk mengeluarkan Inpres No 4 Tahun 2001 itu berbunyi:

"Bahwa permasalahan fundamental yang berkembang di Acheh adalah terjadinya ketidakpuasan masyarakat dan adanya gerakan separatis bersenjata yang memerlukan penanganan secara bijak, cermat, menyeluruh, dan terpadu; bahwa upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah Acheh melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan gerakan separatis bersenjata di dalam negeri dan di luar negeri belum menunjukkan tanda-anda keberhasilan; bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Acheh telah mengakibatkan keresahan yang luas dalam masyarakat dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa gangguan keamanan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata semakin meningkat sampai pada tahap tertentu yang penanganannya memerlukan upaya-paya penanggulangan secara khusus" (Inpres No 4 tahun 2001).

Dimana dari 22 instruksi yang disampaikan Abdurrahman Wahid kepada 21 penerima dan pelaksana instruksi, dari mulai wakil presiden (waktu itu) Megawati sampai kepada Para Bupati/Walikota di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Acheh, ternyata setelah disaring menghasilkan 27 % batu-batu instruksi yang ada hubungannya dengan pertahanan, keamanan dan ketertiban.

Rakyat Acheh bukan hanya dipaksa untuk menerima Inspres No.4 tahun 2001 ini saja, melainkan dipaksa untuk menerima UU RI No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Acheh sebagai provinsi Nanggroe Acheh Darussalam yang diundangkan dalam dilembaran negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara RI Muhammad M. Basyuni di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001.

Seterusnya Megawati menggantikan Inspres No.4/2001 dengan Inspres No.7/2001. Dimana keduanya adalah sebagai dasar hukum untuk mengikat Acheh agar jangan terpisah dan memisahkan diri dari kerangka tubuh Negara Pancasila. Bedanya hanya sedikit saja, yaitu dalam Inpres nomor 7 tahun 2001 ini diberlakukannya Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam kedalam agenda politik, disamping memfasilitasi dialog dengan seluruh komponen masyarakat Acheh, dan mempercepat pemberdayaan instansi dan aparat pemerintahan sampai desa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan umum masyarakat.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden ke-6 RI) berjalan paling depan dalam barisan Kabinet Gotong-Royong-keranjang-sampah sambil acungkan pecut Inpres No.1/2002 yang isinya tidak jauh berbeda dengan induknya Inpres No.7/2001 dan kakeknya Inpres No.4/2001 yang lebih banyak menekankan pada pendekatan pertahanan dan keamanan walaupun diberi label langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Acheh yang pada awalnya, Inpres No.4/2001 itu diciptakan oleh Abdurrahman Wahid bersama-sama kabinetnya.

Memang terlihat dengan jelas bahwa pecut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Acheh sebagai turunan dari pecut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Acheh yang berakhir pada tanggal 11 Februari 2002 telah diserahkan dengan penuh oleh Megawati kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk dipakai alat penggebuk dan untuk mencambuk mereka yang dianggap dan dipertimbangkan sebagai "gerakan separatis bersenjata".

Juga Susilo Bambang Yudhoyono yang lulusan Akabri tahun 1973 ini diinstruksikan untuk membentuk Desk Penyelesaian masalah Acheh dari unsur masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, selanjutnya melaporkan langkah yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan kepada Megawati.

Disini walaupun Megawati melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan-nya, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan kedok istilah pendekatan komprehensif dalam penyelesaian masalah Acheh, artinya pendekatan secara luas dan lengkap, seperti yang diinstruksikan Megawati yaitu, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan serta komunikasi dan informasi dalam menyelesaikan kemelut Acheh yang sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi kenyataannya bukan pendekatan yang komprehensif, melainkan pendekatan militer, pertahanan dan keamanan. Artinya, pendekatan melalui kekerasan senjata untuk menumpas mereka yang dianggap sebagai "gerakan separatis bersenjata".

Seterusnya dalam medan perundingan, pihak ASNLF atau GAM telah berhasil meninju pihak RI.

Seperti yang tertuang dalam isi Perjanjian Penghentian Permusuhan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva. Dimana hasil perjanjian damai yang ditandatangani oleh Duta Besar Mr S. Wiryono dari pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Dr. Zaini Abdullah dari pihak Gerakan Acheh Merdeka yang disaksikan oleh Mr. Martin Griffiths dari Henry Dunant Centre For Humanitarian Dialogue (HDC) di Geneva pada tanggal 9 Desember 2002 yang lalu, ternyata benar-benar rezim Megawati yang didukung penuh oleh Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menggelupur karena terpukul tinju GAM. Mengapa?

Karena, apa yang dimimpikan oleh Megawati dengan geng-militernya untuk menggiring rakyat Acheh kedalam sangkar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acheh sebagai Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam ternyata hanya merupakan mimpi yang buruk saja, bukan merupakan suatu kenyataan yang begitu didambakan.

Dari isi mukaddimah perjanjian penghentian permusuhan antara RI dan GAM tersebut sudah jelas terlihat bahwa sebenarnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acheh sebagai Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam tidak diterima oleh GAM dan rakyat Acheh sebelum elemen-elemen Undang-Undang NAD ini ditelaah kembali melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang didambakan oleh seluruh rakyat Acheh.

Nah, isi dari mukaddimah perjanjian inilah yang menjadi senjata pemukul yang diluncurkan GAM terhadap muka rezim Megawati yang didukung oleh militer dibawah komando Sutarto, Yudhoyono dan Ryacudu sehingga rezim Megawati dan gengnya menggelupur.

Selanjutnya, mengenai Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama yang berlangsung 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo, Jepang, yang memang akhirnya seperti yang telah diduga akan gagal. Karena pihak RI bersikeras dengan mengajukan tiga point, yaitu pertama, menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acheh sebagai Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam. Kedua bergabung kedalam NKRI dan ketiga, peletakan senjata Tentara Negara Acheh.

Jelas itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dan Menko PolkamYudhoyono sudah mengetahui secara pasti bahwa GAM tidak akan mungkin menerima ketiga syarat yang diajukan oleh pihak RI dalam Joint Council Meeting (JCM) itu.

Karena itu, mereka bertiga sudah mempersiapkan jauh sebelumnya bahwa untuk tetap menjalankan bisnis Acheh agar TNI bisa terus hidup, GAM harus tetap dijadikan musuh utama dan perdamaian lewat perundingan sedapat mungkin harus digagalkan.

Coba saja, telaah dari apa yang tertuang dalam naskah Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva, sudah jelas bahwa dibalik isi mukadimah perjanjian itu tersirat bahwa GAM tidak menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acheh sebagai Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam sebelum elemen-elemen Undang-Undang NAD ini ditelaah kembali melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang didambakan oleh seluruh rakyat Acheh.

Hanya orang yang buta dan hatinya tertutup saja yang tidak memahami apa yang tersirat dalam pembukaan isi perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva dan masih tertipu oleh propaganda bahwa GAM telah menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acheh sebagai Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam.

Akibat Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama yang berlangsung 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo, Jepang digagalkan pihak RI, maka pada tanggal 22 Mei 2003, Menlu Swedia Anna Lindh menyampaikan jawaban tertulis di Parlemen Swedia terhadap pertanyaan tentang Acheh yang dilontarkan oleh salah seorang anggota Parlemen Swedia, Urban Ahlin. Dimana dalam sebagian jawaban Anna Lindh itu yang menurut saya secara langsung juga menjawab permintaan Menlu Noer Hassan Wirajuda yang meminta pemerintah Swedia untuk melarang Teungku Hasan Mohammad di Tiro memimpin gerakan rakyat Acheh.

Dimana dalam jawaban Anna Lindh itu ditulis: "Saya sangat menyayangkan sekali bahwa Pertemuan Dewan Bersama (17 - 18 Mei 2003 di Tokyo) gagal. Eropah Union (EU) telah menghimbau kepada dua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan dan secara bersama-sama bekerja untuk mengakhiri pertempuran...Beberapa pemimpin GAM berada di Swedia sejak tahun 1970-an dan menjalankan gerakan politiknya. Sebagian pemimpin GAM telah menjadi warganegara Swedia, diantaranya pendiri GAM Teungku Hasan di Tiro. Swedia tidak mendukung GAM sebagai organisasi dan GAM tidak menpunyai status ofisial di Swedia. Pemerintah Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu telah meminta kepada Swedia untuk mengambil langkah tindakan terhadap GAM di Swedia. Tetapi sampai saat ini lembaga hukum (dan kepolisian) tidak menemukan alasan (dan bukti untuk mengambil langkah tindakan terhadap GAM), yang mana hal ini telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan yang lalu. Apabila ada bukti atau ada tuduhan tindakan kriminil yang nyata tentu saja hal ini akan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga hukum (dan bagian kepolisian). Hal ini juga telah dijelaskan kepada GAM dan kepada pihak pemerintah Indonesia. Saya melihat perkembangan di Acheh sebagai suatu kegagalan, karena rakyat Indonesia pada tahun-tahun terakhir sedang melaksanakan reformasi dan telah mencapai keberhasil pada beberapa bidang. Operasi militer yang dijalankan sekarang adalah sangat mengecewakan. Tindakan kekerasa terhadap rakyat jangan sampai terjadi. Saya percaya pemerintah Indonesia menyadari bahwa operasi militer di Acheh diikuti dengan sangat hati-hati oleh lembaga internasional dan oleh massmedia dunia. Tidak bisa dihindari hasil dan akibat operasi militer ini akan mempengaruhi keadaan Indonesia dimasa depan". ( http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=51899 )

Nah dari jawaban Menlu Anna Lindh tersebut telah tergambar bahwa memang secara hukum GAM sebagai satu organisasi tidak mempunyai status ofisial di Swedia. Karena itu alasan yang dipakai oleh pihak pemerintah Indonesia agar pemerintah Swedia melarang Teungku Hasan di Tiro yang warganegara Swedia melakukan gerakan pemberontakan di negara Indonesia adalah sangat lemah dan tidak mempunyai arti. Dan juga sampai detik ini para pimpinan GAM di Swedia belum terbukti melakukan kejahatan kriminil di Swedia

Tetapi kalau para pimpinan GAM ini melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku di Swedia, maka jelas bukti itu bisa dijadikan dasar hukum untuk dipakai sebagai alasan pengusutan, penelitian dan pengajuan kemuka pengadilan serta penjatuhan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Swedia.

Karena itu sangatlah sulit bagi pihak pemerintah Indonesia dalam usaha menjalankan taktik dan strategi "decapitation attack" terhadap para pimpinan GAM di Swedia. Selama pihak Indonesia masih tidak mampu membuktikan kesalahan-kesalahan para pimpinan GAM secara hukum yang berlaku di negeri Swedia, maka selama itu jelas itu diplomasi-GAM yang dijalankan oleh Noer Hassan Wirajuda dan tiga geng militernya akan menemui kegagalan.

Pada tanggal 10 Juni 2003, tim khusus yang dipimpin oleh mantan Menlu Orba Ali Alatas didikan mantan Presiden RI jenderal diktator militer Soeharto dengan regunya yang terdiri dari klub Deplu, grup labah-labah Badan Intelijen Negara (BIN), dan akhli hukum internasional, telah berangkat menuju Swedia dengan membawa gembolan bukti-bukti pasir yang dianggap pembawa wabah terorisme yang berasal dari kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003 untuk dibukakan kepada Menlu Swedia Anna Lindh Cs dan Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom.

Tentu saja, tujuan dari tim Ali Alatas ke Swedia ini adalah untuk berusaha membuka kedok hukum pidana Swedia agar bisa melihat sosok tubuh Teungku Hasan di Tiro warga Swedia yang dituduh bertanggung jawab atas tindakan yang menyangkut peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003, dimana tindakan-tindakan itu digolongkan kedalam tindakan terorisme yang bisa dijerat oleh penapis serbuk teroris Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 yang berisikan racun mematikan BIN (Badan Intelijen Negara).

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi langsung, Tim Kejaksaan Swedia datang ke Jakarta, Medan dan Acheh dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti langsung menyangkut kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003, 2 kasus pembunuhan, salah satunya kasus pembunuhan rektor Universitas Syiah Kuala, Prof.Dr.Dayan Dawod, 6 kasus pembakaran sekolah dan 243 kasus penculikan.

Pada hari Rabu, 17 Maret 2004 Tim Kejaksaan Swedia yang didampingi dari Kedutaan Besar Swedia yang terdiri dari Tomas Linstrand, Agnetha Hilding, Gunar Akesten, Ulf Samuelson, Bjorn Erlandson, dan Sven Ake Blombergson tiba di Banda Aceh dan bertemu dengan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya. Dimana Mayjen TNI Endang menyatakan bahwa separatis GAM melakukan aksi teror, membakar fasilitas umum, penembakan, penyanderaan, pengeboman di tempat-tempat keramaian yang semuanya dikontrol Hasan Tiro. Hubungan antara Acheh dan Swedia dilakukan melalui handphone satelit. Untuk menormalkan Acheh Hasan Tiro harus ditangkap, karena dia teroris. (asy, www.detik.com/peristiwa/2004/03/17/20040317-164115.shtml )

Pada tanggal 15 Juni 2004 datang dari pihak Kepolisian Stockholm dengan membawa secarik surat penangkapan dan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Kejaksaan Stockholm Tomas Lindstrand ke rumah Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud juga ke tempat kediaman Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan tuduhan pelanggaran tindak pidana hukum internasional. Tetapi, Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak disentuh pihak Kepolsian Stockholm.

Dalam usaha pengumpulan informasi langkah pertama dari pihak Pimpinan ASNLF atau GAM di Stockholm ini, jelas memerlukan waktu, satu dua hari. Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud didampingi tim pembela yang tangguh, Leif Siberski dan Peter Althin.

Dan tentu saja pengumpulan fakta dan bukti yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan dan pihak kepolisian di Stockholm ini memerlukan jangka waktu yang panjang.

Tetapi pada tanggal 18 Juni 2004, Petinggi ASNLF atau GAM Dr.Zaini Abdullah, Teungku Malik Mahmud telah dibebaskan oleh pihak Kejaksaan di Stockholm, setelah beberapa jam diadakan pembicaran dihadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge, diluar kota Stockholm.

Ternyata setelah dibicarakan secara mendetil tentang tuduhan-tuduhan melakukan makar dan teroris yang diajukan oleh pihak Pemerintah Indonesia terhadap petinggi GAM, khususnya kepada Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud, ternyata hari ini semua tuduhan Pemerintah Indonesia tidak memiliki alasan dasar yang kuat, sehingga dinyatakan bahwa para Petinggi GAM bebas dan tidak dianggap bersalah melakukan tindakan terorisme, makar, pembakaran dan penculikan, sebagaimana dituduhkan oleh pihak Megawati, Ryacudu, Sutarto dan Hari Sabarno.

Dengan rasa berat Ketua Kejaksaan Stockholm, Tomas Lindstrand menarik kembali semua tuduhan yang telah diajukan kehadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge.

Setelah Dr. Zaini Abdullah yang pertama dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan terorisme, makar, pembakaran, dan penculikan oleh Tim Hakim, maka tuduhan selanjutnya terhadap Teungku Malik Mahmud ditarik kembali oleh Ketua Kejaksaan Tomas Lindstrand.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2004, pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand telah menghentikan penyidikannya terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum internasional oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Dengan dihentikannya penyidikan terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro, maka secara hukum Teungku Hasan di Tiro telah dibebaskan dari semua tuduhan yang dituduhkan oleh pihak Pemerintah Indonesia. Menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand menyatakan bahwa alasan pembebasan tuduhan terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro itu adalah karena masalah kesehatan.

Maka, terbukti bahwa semua tuduhan yang telah dilontarkan oleh pihak Pemerintah Indonesia dengan disertai fakta dan bukti terhadap para Pemimpin GAM di Swedia ternyata semua fakta dan bukti itu setelah diteliti oleh pihak tim Hakim dari Pengadilan di Huddinge, Swedia ternyata dinyatakan tidak bisa diterima dikarenakan fakta dan bukti itu tidak lengkap dan tidak kuat.

Dengan dibebaskannya Teungku Hasan Muhammad di Tiro dari segala tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Pemerintah Indonesia melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand, membuktikan secara hukum bahwa pihak Pemerintah Indonesia dibawah Megawati gagal untuk menghancurkan GAM.

Sebaliknya, dengan keberhasilan GAM dalam menghadapi tuduhan pihak Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa GAM telah mampu meninju pihak Pemerintah Indonesia dan TNI/POLRI-nya sampai babak belur.

Nah sekarang terbukti, setelah dikupas lebih mendalam dari langkah dan sepak terjang ASNLF atau GAM dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dari Swedia menghadapi pihak Penjajah RI, ternyata lebih jitu dan lebih kena, dibandingkan dengan ide gombal yang dipropagandakan oleh Sumitro melalui Habib Adam alias Teuku Don Zulfahri yang menyatakan pemikirannya "agar segera Teungku Hasan Muhammad di Tiro kembali ke Acheh"

Kalau Teungku Hasan Muhammad di Tiro kembali ke Acheh setelah ditandatanganinya nota kesefahaman (memorandum of understanding) tentang Jeda Kemanusiaan oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan Zaini Abdullah dari ASNLF (Acheh/Sumatra National Liberation Front) dengan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue pada tanggal 12 Mei 2000 di Genewa, jelas itu adalah taktik dan strategi gombal yang merupakan taktik menyerahkan diri kepada rezim Penjajah RI.

Terakhir, Sumitro, apa yang kalian propagandakan melalui pemikiran Habib Adam alias Teuku Don Zulfahri adalah jelas tidak kuat dan sangat lemah dipandang dari sudut perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila.

Dan inilah propaganda Sumitro yang gombal dan keropos, kacungnya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan propaganda yang lapuk dan lemah, tidak ada mutunya, yang perlu dilemparkan ke tong sampah.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------