Stockholm, 3 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MODEL HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SEDIKIT MENYOROT MODEL HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

"Saya Irvan Mawardi, saya sering membaca tulisan bapak di mailis, sekarang ini saya sedang menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul ; KONSEP HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM. Terkait hal tersebut, saya minta komentar pak Sudirman tentang Kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Eksekutif dalam sejarah ketatanegaraan Islam, bagaimana model hubungan kedua lembaga tersebut" (Irvan Mawardi, ipank_mawardi@yahoo.com , Tue, 2 Nov 2004 00:32:11 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Irvan Mawardi, di Jakarta, Indonesia.

Yang perlu diperhatikan ketika berbicara masalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam hubungannya dengan ketatanegaraan Islam, yang dimulai dibangun oleh Rasulullah saw di Yatsrib dan dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib (11 H-40 H, 632 M-661 M)), dan diteruskan oleh Khalifah-Khalifah pada masa Umayah, Abbasiyah, Fathimiyah, dan Ustmaniyah yaitu apa yang mendasari ketatanegaraan Islam. Yang mendasari ketatanegaraan Islam adalah akidah Islam, artinya segala sesuatu persoalan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada dasar dan sumber hukum Al Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Khilafah Islamiyah tidak dikenal nama lembaga legislatif pembuat undang undang dengan melalui pengambilan suara mayoritas seperti yang ada dalam sistem trias politika. Karena dalam Khilafah Islamiyah adalah Allah yang berdaulat. Artinya segala sesuatu harus didasarkan kepada dasar hukum Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah). Jadi, Khalifah sebagai kepala tertinggi dalam Khilafah Islamiyah hanyalah mengangkat dan menerapkan serta melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Bukan pembuat hukum.

Adapun lembaga legislatif yang berbentuk majlis syuro yang merupakan ulil amri yang anggotanya dipilih oleh rakyat bukan sebagai lembaga tertinggi pembuat undang undang atau hukum, seperti yang terdapat dalam sistem trias politika, melainkan suatu badan musyawarah tempat membicarakan segala urusan baik yang disampaikan oleh rakyat maupun yang timbul dari para anggota majlis syuro yang nantinya dikonsultasikan dengan Khalifah. Dan juga tempat untuk memilih dan mengangkat Khalifah.

Apabila urusan-urusan yang disampaikan oleh rakyat atau yang timbul dari para anggota majlis syuro tidak ada nas-nya (dasar Al Qur'an dan hadist) yang kuat, maka para mujtahid dan para akhli dalam bidang masing-masing dari anggota majlis syuro melakukan ijtihad untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadits-hadits yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian diqiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.

Dan apabila dalam melakukan ijtihad ini timbul beberapa pendapat yang berbeda, dimana masing-masingnya memiliki ayat-ayat dan hadist-hadist yang umum yang kuat, maka jalan keluarnya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An Nisaa', 4: 59).

Artinya, berdasarkan surat An Nisaa', 4: 59 diatas menggambarkan salah satu peranan Pimpinan Daulah Islamiyah atau Khalifah di Khilafah Islamiyah sebagai kepala pimpinan (yang harus ditaati) diatas ulil amri dan semua rakyat yaitu menentukan dan mengambil suatu keputusan dari beberapa pendapat yang berbeda dari para anggota majlis syuro untuk diputuskan berdasarkan keyakinannya dengan ditunjang oleh dasar nas yang kuat.

Jadi apabila sampai ke jalan buntu dalam mencapai keputusan, maka penyelesaiannya bukan melalui pemungutan suara, tetapi diserahkan kepada Khalifah untuk memutuskan pendapat mana yang akan dipakai dan ditetapkan yang nantinya akan diterapkan di Khilafah Islam untuk ditaati oleh seluruh rakyat termasuk Khalifah dan seluruh penguasa di Khilafah Islam.

Sekarang timbul pertanyaan, karena kedaulatan rakyat telah diganti oleh kedaulatan Allah dimana lembaga legislatif telah hilang sehingga rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk dilembaga tersebut tidak lagi mempunyai hak suara untuk memilih dan menetapkan suatu hukum, melainkan didasarkan kepada Al Qur'an dan Hadits dan apabila timbul perbedaan pendapat dari para anggota penyelesaiannya diserahkan kepada Khalifah, maka apakah Khalifah itu akan menjadi seorang diktator ?.

Jelas jawabannya adalah Khalifah tidak akan menjadi seorang diktator. Mengapa ? Karena Khalifah bukan pembuat undang undang atau hukum melainkan hanya sebagai pengangkat dan pelaksana hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah (Al Qur'an) dan Rasul-nya (sunnah). Apabila perbuatan Khalifah telah menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah), maka dengan segera harus diturunkan dari kedudukannya sebagai Khalifah.

Menurut riwayat Darimi dan Baihaqi dari Maimun bin Mahram, bahwa Khalifah Abu Bakar kalau menghadapi suatu perkara, yang pertama dilakukannya adalah mencari dasar hukumnya didalam Al-Qur'an, setelah itu didalam Hadits. Kemudian Khalifah Abu Bakar mengumpulkan anggota majlis syura untuk menanyakan hukum Al-Qur'an dan Hadits atas perkara demikian. Jikalau sudah ada hukum dari keduanya, maka diputuskanlah putusan itu menurut hukum itu. Tetapi jika tidak seorangpun mengetahui hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dalam perkara itu, maka putusan menurut suara musyawarah dari mereka. (Z.A. Ahmad, Membentuk Negara Islam, Widjaya Djakarta, 1956, hal. 114)

Selanjutnya yang harus diperhatikan ketika berbicara masalah hak dan fungsi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam ketatanegaraan Islam adalah harus dibedakan antara membuat dan menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang dengan penerapan, pelaksanaan, administrasi hukum, aturan-aturan, undang-undang.

Contoh klasik musyawarah dalam penerapan, pelaksanaan, administrasi hukum yang pernah dilakukan Rasulullah saw yaitu, dimana Rasulullah saw pada tahun ke tiga hijrah, ketika kaum kafir Mekkah akan menyerang Madinah, membuat musyawarah dengan para sahabatnya untuk mengambil keputusan dalam menghadapi serangan kaum kafir Mekkah itu. Dimana dalam musyawarah itu sebagian berpendapat bahwa sebaiknya mempertahankan Yatsrib dan berperang dari dalam dan pendapat ini lebih disenangi Rasulullah, sedangkan sebagian besar atau mayoritas berpendapat untuk pergi keluar dan berperang di medan terbuka. Karena dengan adanya desakan dan keinginan mayoritas dari para sahabatnya, maka Rasulullah saw memutuskan untuk mengikuti keinginan mereka yang mayoritas itu (Ibnu Sa'd, Ath-Thabaqat al-Kubra, Beirut, 1960).

Nah kita lihat dan kaji, hasil keputusan mayoritas yang diambil dalam musyawarah Rasulullah saw dengan para sahabatnya ketika menentukan strategi dan taktik menghadapi musuh kaum kafir Qurays Mekkah dalam perang Uhud pada tahun ke tiga hijrah itu semuanya adalah menyangkut masalah penerapan, pelaksanaan, administrasi hukum dari hukum jihad yang telah diperintahkan Allah yaitu "Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas" (Al Baqarah, 2: 190).

Dari hasil musyawarah tersebut menggambarkan pengambilan suara terbanyak atau mayoritas yang menyangkut masalah taktik dan strategi perang (yaitu penerapan atau pelaksanaan dari hukum jihad yang diperintahkan dalam surat Al Baqarah, 2:190). Jadi musyawarah tersebut bukan untuk pembuatan dan pemutusan hukum jihad kufur itu sendiri. Walaupun pendapat mayoritas dari musyawarah tersebut bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw.

Kemudian bagaimana hasilnya?. Ternyata hasilnya, konsepsi taktik dan strategi perang Uhud ini tidak memuaskan, sehingga mengakibatkan kekalahan dari pihak kaum Muslimin. Ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan taktik dan strategi dari sebagian besar para sahabat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw sendiri.

Coba kita bayangkan, seandainya keputusan mayoritas ini adalah untuk membuat dan menetapkan peraturan, hukum dan undang undang dalam Daulah Islamiyah yang mengikat seluruh rakyat Daulah Islamiyah, jelas akibatnya akan menghancurkan Daulah Islamiyah.

Adapun menyangkut fungsi majlis syuro dalam hal pengangkatan Khalifah atau kepala pimpinan tertinggi lembaga eksekutif telah dicontohkan semasa Khulafaur Rasyidin. Misalnya ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang dilakukan di pendopo kaum anshar Bani Sa'idah, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubbadah kepala suku Khazradj. Walaupun Abu Bakar sendiri pada mulanya menolak, bahkan beliau mengajukan dua calon khalifah yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Djarrah. Namun Umar dan Abu Ubaidah menolaknya, dengan mengatakan "tidak mungkin jadi, selama tuan (Abu Bakar) masih berada di tengah-tengah kami". Kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, lalu Umar bin Khattab maju kedepan langsung memberikan bai'atnya atas pengangkatan Abu Bakar. Besok harinya dipanggillah seluruh rakyat ke Masjid Nabi untuk melakukan bai'at atas pemilihan dan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Yang tidak hadir dalam bai'at itu ada empat tokoh utama, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Mutthalib, Fatimah putri Nabi dan Sa'ad bin Ubbadah.

Begitu juga ketika pemilihan khalifah kedua, Umar bin Khatthab. Dimana sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal, dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan beberapa anggota ulil amri, diantaranya Abdur Rahman bin Auf tentang Kepala Negara yang akan menggantikannya. Dalam sidang ulil amri ini Abu Bakar mengajukan calon khalifah yaitu Umar bin Khatthab, kemudian sidang ulil amri menyetujui akan pencalonan Umar bin Khatthab untuk menjadi khalifah. Pada waktu itu juga Abu Bakar menandatangi suatu surat bai'at atas penganggkatan khalifah kedua ini.

Juga ketika dilakukan pemilihan khalifah ke tiga, Usman bin Affan. Dimana dicalonkan enam calon khalifah yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zuber bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdur Rahman bin Auf. Keenam calon khalifah ini diajukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Dari enam calon ini dua yang tinggal, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya siap untuk menggantikan khalifah Ummar bin Khatthab. Namun dalam sidang ulil amri yang dipimpin oleh Abdur Rahman bin Auf, dipilih Usman bin Affan sebagai khalifah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib yang tidak terpilih, dia menerima dengan perasaan dan jiwa yang besar dan melakukan bai'at atas pengangkatan Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga.

Adapun ketika dilakukan pemilihan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Dimana dalam pemilihan khalifah ini diajukan tiga calon yaitu, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Pemilihan khalifah ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri, karena Khalifah Usman bin Affan tidak sempat mengajukan pencalonannya, dikarenakan telah dibunuhnya oleh para pemberontak. Disinipun Ali bin Abi Thalib tidak menerima pencalonannya, namun setelah kedua calon lainnya yang mengundurkan diri dan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.

Hanya setelah masa Khilafah Islamiyah dibawah Khulafaur Rasyidin berakhir, dan kekuasaan Khilafah Islamiyah dipindahkan dari Yatsrib ke Damaskus di Syria, maka cara pengangkatan Khalifah-Khalifah pada masa Umayah, Abbassiyah, Fathimiyah dan Usmaniyah tidak melalui majlis syuro, melainkan langsung menurut keturunan. Misalnya, khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan dari Umayah mengangkat putranya Jazid sebagai Khalifah. Begitu seterusnya.

Jadi disini kelihatan bahwa dalam hal bentuk Khilafah Islamiyah yang berdasarkan pengangkatan pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah-nya melalui jalur majlis syuro pada masa Khulafaur Rasyidin berobah menjadi bentuk Khilafah Islamiyah yang pengangkatan pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah-nya melalui cara keturunan yang dimulai sejak masa Khilafah Islamiyah dibawah Umayah, Abbasiyah, Fathimiyah, dan Utsmaniyah.

Walaupun majlis syuro masih wujud dalam Khilafah Islamiyah pada masa Umayah, Abbasiyah, Fathimiyah dan Utsmaniyah, tetapi fungsi majlis syuro sebagai tempat untuk memilih dan mengangkat pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah sudah tidak ada lagi.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 2 Nov 2004 00:32:11 -0800 (PST)
From: ipank mawardi ipank_mawardi@yahoo.com
Subject: Komentar tentang Ahl Al Halli wa Aqdi
To: ahmad@dataphone.se

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya Irvan Mawardi, saya sering membaca tulisan bapak di mailis, sekarang ini saya sedang menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul ; KONSEP HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM.

Terkait hal tersebut, saya minta komentar pak Sudirman tentang Kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Eksekutif dalam sejarah ketatanegaraan Islam, bagaimana model hubungan kedua lembaga tersebut

Irvan Mawardi

ipank_mawardi@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------