Stockholm, 6 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUSYAWARAH & AQIDAH ISLAM LANDASAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MASIH MENYOROT MODEL HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

"Terima kasih atas sumbangan pikirannya, tapi ada beberapa hal yang belum jelas dalam rumusan hubungan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Islam. Kalau Konsep Trias Politika menekankan kepada Separation Power, maka bagaiamna dengan Islam? begitu juga dalam hal konsep Check and Balances di antara kedua lembaga tersebut, dalam Islam bagaimana mekanismenya? termasuk mekanisme Impeachment yang dilakukan oleh legislatif kepada eksekutif. Dengan kata lain semangat apa yang melandasi relasi dua kekuasaan ini dalam Islam? dan seperti apa rumusan taktisnya?" (Irvan Mawardi, ipank_mawardi@yahoo.com , 5 november 2004 05:51:22)

Baiklah saudara Irvan Mawardi, di Jakarta, Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan sebelum ini bahwa ketika Daulah Islamiyah dibangun oleh Rasulullah saw di Yatsrib dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan Khilafah Islamiyah-nya, dimana yang menjadi dasar ketatanegaraannya adalah aqidah Islam. Dimana segala sesuatu persoalan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum Al Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Daulah Islamiyah dan Khilafah Islamiyah inilah pertamakali dikembangkan lembaga musyawarah atau majelis syuro yang didasarkan kepada apa yang difirmankan Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).." (An Nisaa', 4: 59). "...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."(Asy-Syuura, 42: 38). "...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..." (Ali Imran, 3: 159)

Berdasarkan dalil naqli inilah yang menjadi fondasi berdirinya lembaga musyawarah atau majelis syuro dalam Daulah Islamiyah yang dibangun Rasulullah saw dan Khilafah Islamiyah yang dikembangkan oleh Khulafar Rasyidin.

Perbedaan yang sangat mendasar antara majelis syuro menurut konsep Al-Qur'an yang dikembangkan dalam Khilafah Islamiyah dengan lembaga legislatif menurut konsep trias politika adalah majelis syuro merupakan lembaga musyawarah yang tidak terpisah dengan lembaga kekhalifahan. Sedangkan lembaga legislatif menurut konsep trias politika adalah lembaga yang terpisah dari lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah.

Tidak terpisahnya kekuasaan majelis syuro dengan lembaga kekhalifahan karena dalam konsepsi ketatanegaraan Islam tidak ada yang dinamakan lembaga pembuat hukum dan undang-undang sebagaimana yang berlaku dalam konsep trias politika.

Fungsi majelis syuro mengangkat aturan, hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw, begitu juga lembaga kekhalifahan mempunyai hak dan tugas mengangkat, menerapkan, menjalankan, dan melaksanakan aturan, hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Seperti yang telah diterangkan dalam tulisan sebelum ini yaitu majelis syuro merupakan dewan musyawarah yang mempunyai fungsi untuk membicarakan segala urusan baik yang disampaikan oleh rakyat maupun yang timbul dari para anggota majlis syuro dalam hal keuangan, keamanan, hukum, yang nantinya dikonsultasikan dengan Khalifah.

Dimana dalam membicarakan segala urusan ini harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Apabila ternyata tidak ada nas-nya (dasar Al Qur'an dan hadist) yang kuat, maka para mujtahid dan para akhli dalam bidang masing-masing dari anggota majlis syuro melakukan ijtihad untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadits-hadits yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian diqiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.

Dan apabila dalam melakukan ijtihad ini timbul beberapa pendapat yang berbeda, dimana masing-masingnya memiliki ayat-ayat dan hadits-hadits yang umum yang kuat, maka jalan keluarnya adalah bukan melalui pemungutan suara, tetapi diserahkan kepada Khalifah untuk memutuskan pendapat mana yang akan dipakai dan ditetapkan yang nantinya akan diterapkan di Khilafah Islam untuk ditaati oleh seluruh rakyat termasuk Khalifah dan seluruh penguasa di Khilafah Islam.

Jadi dalam masalah pemutusan pendapat mengenai aturan, hukum, undang-undang antara majelis syuro dan lembaga kekhalifahan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Adapun dalam masalah fungsi majelis syuro memilih dan mengangkat khalifah itu merupakan hak dan kekuasaan majelis syuro sebagai wakil rakyat untuk memilih dan mengangkat khalifah. Tetapi majelis syuro tidak punya hak dan kekuasaan untuk menurunkan atau menjatuhkan khalifah atau melakukan Impeachment selama khalifah tidak terbukti menyeleweng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Jadi, khalifah bisa jatuh, bukan karena dijatuhkan oleh majelis syuro, melainkan khalifah bisa jatuh kapan saja apabila terbukti menyeleweng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Selama khalifah tetap berada digaris yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, maka selama itu khalifah terus memimpin dan menjadi imam khilafah Islamiyah.

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak pernah terjadi Khalifah diturunkan atau dijatuhkan. Karena memang tidak terbukti bahwa para kahlifah melakukan tindakan yang menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan bukan karena Khalifah telah menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, melainkan karena timbulnya ketidak puasan dari warga Khilafah Islamiyah atas kebijaksanaan politik Khalifah Utsman bin Affan atas pengangkatan para Gubernur yang ada tali hubungan kekeluargaan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Dan timbulnya orang-orang kaya baru yang memiliki harta dan tanah yang luas di daerah yang dikuasai Khilafah Islamiyah, dimana Khalifah Utsman bin Affan tidak mampu mengatur dan mengontrol orang-orang kaya baru ini, sehingga membangkitkan rasa tidak puas dan rasa ketidak adilan dikalangan warga Khilafah Islamiyah.

Jadi dalam ketatanegaraan Islam, konsep Check and Balances antara majelis syuro dan lembaga kekhalifahan adalah dengan melihat apakah khalifah masih tetap berada di garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah atau sudah keluar. Dan majelis syuro tidak mempunyai hak Impeachment, karena jatuhnya khalifah bukan karena adanya tuntutan dan tuduhan dari majelis syuro, melainkan kalau terbukti secara hukum khalifah telah menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Karena itu dalam ketatanegaraan Islam semangat musyawarah antara majelis syuro dan lembaga kekhalifahan merupakan dorongan dan tenaga bagi lajunya roda pemerintahan Khilafah Islamiyah yang didasarkan kepada aqidah Islam.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

From: ipank mawardi <ipank_mawardi@yahoo.com>
Date: 5 november 2004 05:51:22
To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject: penjelasan lanjut hubungan legislatif dan eksekutif

Assalamu"alaikum Wr.Wb.

Terima kasih atas sumbangan pikirannya, tapi ada beberapa hal yang belum jelas dalam rumusan hubungan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Islam. Kalau Konsep Trias Politika menekankan kepada Separation Power, maka bagaiamna dengan Islam? begitu juga dalam hal konsep Check and Balances di antara kedua lembaga tersebut, dalam Islam bagaimana mekanismenya? termasuk mekanisme Impeachment yang dilakukan oleh legislatif kepada eksekutif. Dengan kata lain semangat apa yang melandasi relasi dua kekuasaan ini dalam Islam? dan seperti apa rumusan taktisnya? terima kasih sebelumnya.

Wassalam

Irvan Mawardi

ipank_mawardi@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------