Stockholm, 8 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM YANG BERLANDASKAN SYARIAT TIDAK MENGACU PADA NORMA DEMOKRASI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MASIH JUGA SEDIKIT MENYOROT MODEL HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

"Pak Sudirman Terima kasih banyak atas komentarnya, banyak yang baru saya dapatkan dari komentar bapak, tapi yang mau saya tanyakan, kalau berlandaskan Musyawarah dan Aqidah Islamiyah untuk relasi kedua kekuasaan tersebut, maka seperti bentuk dan sistem Negara yang akan memformulasikan konsep hubungan seperti itu. Kalau menggunakan semangat musyawarahnya, maka disitu ada nilai syuro dan demokrasi, nah karena berlandaskan aqidah Islamiyah, maka semangat demokrasinya seperti apa yang pernah ditawarkan oleh Natsir? bukan begitu. Artinya sistem pemerintahan Islam tetap mengacu kepada norma demokrasi yang berlandaskan kepada Syariat. Kalau demikian halnya, maka sistem pemerintahan Islam agak mendekati dengan sistem Republik, sebab tidak mungkin Monarki yang mengabaikan prinsip2 persamaan dan egalitarianisme. Bagaimana pendapat bapak ? Apa sesungguhnya perbedaan signifikan antara konsep Syuro dan Demokrasi." (Irvan Mawardi, ipank_mawardi@yahoo.com , Fri, 5 Nov 2004 23:25:53 -0800 (PST))

Baiklah saudara Irvan Mawardi, di Jakarta, Indonesia.

Menyinggung pertanyaan saudara Irvan Mawardi: "Apa sesungguhnya perbedaan signifikan antara konsep Syuro dan Demokrasi ?"

Perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut yunani adalah musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya.

Jadi konsep syura menurut Islam adalah sistem pemerintahan dimana Allah SWT yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat.

Karena itu konsep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut yunani adalah sangat jauh berbeda. Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat.

Dalam syura, itu aturan, hukum, undang-undang harus terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw, sedangkan dalam demokrasi, itu aturan, hukum, undang-undang terus dibangun, dibentuk, ditetapkan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh pemikiran rakyat baik secara langsung seperti referendum atau melalui wakil-wakilnya.

Dalam syura berlaku pengangkatan aturan, hukum, undang-undang yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw, adapun dalam demokrasi berlaku penetapan, pemutusan aturan, hukum, undang-undang melalui keputusan bersama para anggota wakil-wakil rakyat atau melalui referndum.

Dalam syura tidak berlaku cara pemungutan suara terbanyak untuk menentukan, menetapkan aturan, hukum, undang-undang, sedangkan dalam demokrasi untuk menentukan, menetapkan aturan, hukum, undang-undang berlaku cara pemungutan suara terbanyak.

Dimana konsep syura tersebut diatas didasarkan kepada dasar dalil naqli sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tulisan sebelum ini yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).." (An Nisaa', 4: 59). "...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."(Asy-Syuura, 42: 38). "...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..." (Ali Imran, 3: 159)

Jadi kesimpulannya adalah dalam konsep syura apapun masalah yang akan dibicarakan dalam majelis syuro perlu terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan apabila tidak ada nas-nya (dasar Al Qur'an dan hadist) yang kuat, maka para anggota majlis syuro melakukan ijtihad untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadits-hadits yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian diqiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.

Sedangkan dalam konsep demokrasi apapun masalah yang akan dibicarakan dalam lembaga legislatif langsung didasarkan kepada apa yang dipikirkan dan dipertimbangkan oleh para anggota lembaga legislatif sebagai wakil rakyat atau langsung didasarkan kepada apa yang dihasilkan melalui cara referendum.

Karena itu kosep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut yunani adalah sangat jauh berbeda.

Oleh sebab adanya perbedaan yang sangat jauh antara konsep syuro menurut Islam dan konsep demokrasi menurut yunani, maka sistem pemerintahan Islam tidak bisa didekatkan kepada sistem republik. Mengapa ?

Karena, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw, dan inilah yang dinamakan sistem khilafah, dimana Allah SWT yang berdaulat dan dipimpin oleh seorang khalifah, sedangkan sistem republik adalah merupakan bentuk sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat, dan dikepalai oleh seorang presiden.

Selanjutnya saudara Irvan Mawardi menyatakan: "Kalau menggunakan semangat musyawarahnya, maka disitu ada nilai syuro dan demokrasi, nah karena berlandasakan aqidah Islamiyah, maka semangat demokrasinya seperti apa yang pernah ditawarkan oleh Natsir? bukan begitu. Artinya sistem pemerintahan Islam tetap mengacu kepada norma demokrasi yang berlandaskan kepada Syariat."

Dari apa yang dikemukakan oleh saudara Irvan menggambarkan bahwa nilai syuro dan nilai demokrasi ada kesamaan, hanya kalau dalam syuro ditambah dengan aqidah Islam, sehingga melahirkan pemikiran sistem pemerintahan Islam yang mengacu kepada norma demokrasi yang berlandaskan kepada Syariat.

Jelas kesimpulan saudara Irvan Mawardi diatas adalah sangat keliru. Mengapa ?

Karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kosep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut yunani adalah sangat jauh berbeda. Tidak mungkin dan tidak akan sama nilai syuro menurut Islam dengan nilai demokrasi menurut yunani.

Selanjutnya memang dalam perjalanan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kekhilafahan Islamiyah ini telah terjadi perobahan bentuk sistem pemerintahan kekhilafahan ini. Seperti bentuk khilafah parlementer berobah menjadi monarki parlementer, seterusnya berobah menjadi monarki konstitusionil. Dimana dimasa Khulafaur Rasyidin dikembangkan bentuk khilafah parlementer sedangkan pada masa Umayah dikembangkan monarki parlementer, adapun pada masa Abbasiyah dikembangkan monarki konstitusionil.

Misalnya perbedaan yang terlihat pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Umayah dan Abbasiyah adalah dimana majelis syuro yang merupakan ulil amri yang salah satunya mempunyai hak dan kekuasaan mengangkat dan melantik khalifah dihilangkan ketika bentuk negara berobah dari bentuk khilafah parlementer pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi monarki parlementer pada masa Umayah, dan monarki konstitusionil pada masa Abbasiyah.

Hanya dari seluruh jalur proses pertumbuhan dan perkembangan kekhilafahan Islamiyah ini, pada masa jalur proses kekhilafahan Khulafaur Rasyidin inilah yang terbaik yang merupakan contoh negara yang berbentuk khilafah dengan sistem syuro menurut konsepsi yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Terakhir saudara Irvan Mawardi menyinggung: "menurut Muhammad Asad, kalau ada konflik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif diperlukan adanya badan arbitrasi untuk menjadi wasit, kalau di Indonesia semacam Mahkamah konstitusi yang juga bertugas melakukan judicial review terhadap Undang- undang. Adakah semua ini diatur dalam sejarah ketatanegaraan Islam ?"

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dalam tulisan sebelum ini, bahwa karena antara majelis syuro dan lembaga kekhalifahan atau khalifah tidak dipisahkan dalam hal fungsi hukum, anggaran, ekonomi, keamanan, pertahanan, sosial, dimana semuanya harus dikonsultasikan dengan khalifah dalam semangat musyawarah, maka tidak perlu adanya badan semacam Mahkamah konstitusi yang salah satu tugasnya melakukan judicial review terhadap Undang-undang.

Hal ini disebabkan karena dalam konsep syuro menurut Islam adalah semua hal harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua masalah harus diacukan kepada dasar dan sumber hukum Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Selama semua masalah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, maka selama itu tidak perlu adanya badan arbitrasi untuk menjadi wasit, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Asad.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 5 Nov 2004 23:25:53 -0800 (PST)
From: ipank mawardi ipank_mawardi@yahoo.com
Subject: Re: MUSYAWARAH & AQIDAH ISLAM LANDASAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Assalamu.alaikum wr. wb.

Pak Sudirman Terima kasih banyak atas komentarnya, banyak yang baru saya dapatkan dari komentar bapak, tapi yang mau saya tanyakan, kalau berlandaskan Musyawarah dan Aqidah Islamiyah untuk relasi kedua kekuasaan tersebut, maka seperti bentuk dan sistem Negara yang akan memformulasikan konsep hubungan seperti itu. Kalau menggunakan semangat musyawarahnya, maka disitu ada nilai syuro dan demokrasi, nah karena berlandaskan aqidah Islamiyah, maka semangat demokrasinya seperti apa yang pernah ditawarkan oleh Natsir? bukan begitu. Artinya sistem pemerintahan Islam tetap mengacu kepada norma demokrasi yang berlandaskan kepada Syariat.

Kalau demikian halnya, maka sistem pemerintahan Islam agak mendekati dengan sistem Republik, sebab tidak mungkin Monarki yang mengabaikan prinsip2 persamaan dan egalitarianisme.

Bagaimana pendapat bapak ? Apa sesungguhnya perbedaan signifikan antara konsep Syuro dan Demokrasi.

Terakhir, menurut Muhammad Asad, kalau ada konflik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif diperlukan adanya badan arbitrasi untuk menjadi wasit, kalau di Indonesia semacam Mahkamah konstitusi yang juga bertugas melakukan judicial review terhadap Undang- undang. Adakah semua ini diatur dalam sejarah ketatanegaraan Islam ?

Wassalam

Irvan Mawardi

ipank_mawardi@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------