Stockholm, 9 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO & WIDODO TETAP AKAN TERUS MENJAJAH ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ITU KELIHATAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN WIDODO AS AKAN TERUS MENDUDUKI DAN MENJAJAH NEGERI ACHEH

"Hingga saat ini pihak GAM masih memiliki kekuatan lebih dari 2400 personel dengan kekuatan lebih dari 800 pucuk senjata. Kita sudah melakukan evaluasi dengan melihat realitas di lapangan selama lima bulan terakhir pelaksanaan darurat sipil. Minggu ini kita akan melaporkan kepada Presiden karena status darurat sipil akan berakhir pada 18 November 2004" (Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS, Jakarta, 9 November 2004)

Bagaimana itu Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS akan menyelesaikan konflik Acheh, sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tidak memiliki program yang jelas dan terang untuk penyelesaian konflik Acheh, kecuali hanya menyatakan dalam visi dan misinya bahwa penyelesaian Acheh dengan cara aman dan damai.

Itu kan sama saja dengan penyelesaian konflik Acheh dalam mimpi disiang hari bolong.

Mana itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS akan menyelesaikan konflik Acheh padahal mereka terus saja menutupi dan tidak mau mengakui secara jujur dan benar bahwa itu sebenarnya Negeri Acheh memang diduduki dan dijajah Soekarno yang diteruskan oleh Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Jadi sebenarnya, itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS tidak akan mau menyelesaikan konflik Acheh, karena memang tujuan dari para penerus Soekarno ini adalah untuk terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

Sebenarnya kalau memang benar itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan cara yang aman dan damai adalah sangat mudah, yaitu cabut itu Keppres No.43/2004 dan Keppres No.43/2003. Berikan kebebasan kepada seluruh rakyat Acheh untuk mengemukakan keinginan dan pendapatnya. Bebaskan para tahanan politik rakyat Acheh yang ditahan di LP-LP Jawa dan di LP-LP Acheh. Serahkan kepada seluruh rakyat Acheh, apakah rakyat Acheh itu masih tetap ingin hidup bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan membangun Negara RI atau memang sudah bosan dan tidak tahan lagi hidup bersama Susilo Bambang Yudhoyono bersama RI-nya dan ingin membangun dirinya sendiri diatas kaki sendiri bersama seluruh rakyat Acheh.

Karena itu rakyat Acheh sekarang sudah tidak bisa lagi dibodohi oleh para penerus Soekarno ini. Sudah jelas itu Negeri Acheh memang dirampok, ditelan, diduduki dan dijajah oleh Soekarno, masih juga dianggap sebagai milik mbahnya Soekarno dan milik mbahnya Susilo Bambang Yudhoyono dan juga milik mbahnya Widodo AS ataupun milik mbahnya Amien Rais.

Jadi, kalau itu Widodo AS dan Susilo Bambang Yudhoyono terus saja berkelit dengan mengajukan berbagai macam alasan seperti menampilkan tiga alternatif yang pertama berisikan perpanjangan status darurat sipil, kedua, pelaksanaan darurat sipil hanya di beberapa daerah yang belum kondusif dan ketiga, perubahan status dari darurat sipil menjadi tertib sipil.

Ditambah lagi dengan alasan gombal yang diajukan oleh Widodo AS dengan menyatakan bahwa hingga saat ini pihak GAM masih memiliki kekuatan lebih dari 2400 personel dengan kekuatan lebih dari 800 pucuk senjata. Bagaimana tidak dikatakan alasan gombal Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS ?.

Coba saja pikirkan dengan baik, itu GAM yang katanya masih memiliki kekuatan 2400 personil dengan 800 pucuk senjata akan dilawan dengan kekuatan pasukan TNI organik dan non-organik sebanyak lebih dari 35000 pasukan. Dan dengan sebab itu perlu itu terus dipertahankan Darurat Sipil. Apalagi ditambah dengan alasan dan persyaratan lainnya yang gombal yang berisikan bahwa para pemimpin GAM harus menyerahkan diri. Kemudian para pengikut GAM harus kembali ke RI. Seterusnya, senjata yang dimiliki oleh GAM harus diserahkan.

Itu kan jelas semuanya merupakan alasan gombal yang tujuannya hanya untuk mengelak dari penyelesaian konflik Acheh yang aman dan damai. Karena memang tujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS adalah untuk terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh dengan berbagai cara dan jalan.

Jadi sebenarnya itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS adalah memang tidak mau mengakui dan tidak mau menerima bahwa apa yang telah dilakukan oleh Soekarno dengan RIS-nya terhadap Negeri Acheh melalui cara penelanan, pencaplokan, perampokan, pendudukan dan penjajahan adalah suatau tindakan pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional yang harus dikutuk oleh seluruh masyarakat dunia Internasional.

Dengan tidak maunya Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS mengakui kejahatan Soekarno terhadap Negeri Acheh, maka selama itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Widodo AS akan terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

Dan tentu saja, rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila akan terus berjuang sampai itu Negeri Acheh kembali ketangan seluruh rakyat Acheh yang berhak memilikinya bukan ketangan mbahnya Susilo Bambang Yudhoyono dan mbahnya Widodo AS dari Jawa sana.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Ada Beberapa Alternatif tentang Status NAD
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM

Menko Polhukam Widodo AS mengakui operasi pemulihan keamanan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sepenuhnya menyelesaikan masalah separatisme di wilayah itu. Karena itu, pekan ini dirinya akan menyampaikan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai evaluasi pelaksanaan darurat sipil di wilayah tersebut yang akan berakhir pada tanggal 18 November.

"Hingga saat ini pihak GAM masih memiliki kekuatan lebih dari 2400 personel dengan kekuatan lebih dari 800 pucuk senjata," katanya di Jakarta, Selasa (9/11) Hasil evaluasi Polkam selama operasi terpadu saat darurat sipil di NAD memang menunjukkan hasil positif. Tetapi di wilayah-wilayah tertentu masih ada kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menko Widodo mengaku akan mengajukan beberapa alternatif berkaitan dengan status di NAD. Alternatif tersebut berupa perpanjangan status darurat sipil, pelaksanaan darurat sipil hanya di beberapa daerah yang belum kondusif dan perubahan status dari darurat sipil menjadi tertib sipil, namun tetap menjalankan operasi pemulihan keamanan.

Ia menambahkan secara umum kriteria keberhasilan penyelesaian masalah GAM adalah para pemimpin kelompok tersebut harus menyerahkan diri. Kemudian para pengikutnya kembali ke pangkuan RI dan senjata yang ada di tangan GAM harus diserahkan.

"Kita sudah melakukan evaluasi dengan melihat realitas di lapangan selama lima bulan terakhir pelaksanaan darurat sipil. Minggu ini kita akan melaporkan kepada Presiden karena status darurat sipil akan berakhir pada 18 (November)," kata Widodo.
(Cay)
http://www.kompas.com/utama/news/0411/09/170453.htm
----------

Evaluasi Pelaksanaan Darurat Sipil di Aceh Dibahas Minggu Ini
Laporan : Dulhadi
Jakarta, KCM

Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS menyatakan, dalam minggu ini dirinya akan memberikan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hasil evaluasi pelaksanaan darurat sipil di Aceh yang akan berakhir pada tanggal 18 November 2004.

Widodo mengungkapkan bahwa ada sejumlah rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden untuk kemudian diambil sebagai keputusan menyangkut kelanjutan status darurat sipil tersebut. "Ada sejumlah alternatif dan banyak rumusan, diantaranya perpanjangan darurat sipil, darurat sipil di beberapa daerah, serta pencabutan darurat sipil menjadi tertib sipil tetapi tetap mengakomodasikan operasi pemulihan keamanan," ujar Widodo saat ditemui dalam sebuah seminar "Membahas Mengenai Komisi Pengawasan Kejaksaan" di Hotel Aryaduta, Selasa (9/11).

Menurut Widodo, seluruh rekomendasi tersebut harus disesuaikan dengan realitas di lapangan. "Kita harus melihat realitas di lapangan. Jadi pelaksanaan lima bulan terakhir dari darurat sipil ini ada lima operasi terpadu, yaitu operasi kemanusiaan, pemantapan, pemerintahan, ekonomi dan pemulihan keamanan. Ini ada hasil yang pada umumnya memberikan gambaran prospek yang positif meskipun perlu ada peningkatan," katanya.

Pada bagian lain, menurut Menko Polhukam, berdasarkan realitas di lapangan operasi pemulihan keamanan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah separatisme di Aceh. Sebab, sampai saat ini masih ada kekuatan gerakan separatisme sebanyak 2.400 lebih dengan kekuatan senjata sebanyak 800 pucuk. "Ini suatu fenomena yang harus dilihat," katanya.

Karena itu, pilihan untuk memperpanjang darurat sipil di wilayah-wilayah tertentu di Aceh juga perlu dipertimbangkan dengan melihat sejumlah kriteria penyelesaian. Widodo menyebutkan ada tiga ukuran untuk menyatakan bahwa telah ada penyelesaian separatisme di Aceh, yaitu pertama para pemimpin dari gerakan separatis harus menyerahkan diri. Kedua, para pengikut harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ketiga, senjata yang dimiliki oleh gerakan separatis harus diserahkan. "Kalau ini semua dapat diwujudkan, saya kira masalah separatisme itu selesai," ungkap Widodo.

Menko Polhukam menambahkan, operasi terpadu yang saat ini berlangsung merupakan konsep dari pengamanan masalah dari yang saat ini terjadi di Aceh. (Ima)
http://www.kompas.com/utama/news/0411/09/155254.htm
----------