Stockholm, 24 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO & WIDODO REZIM MILITER YANG TERUS TUTUPI PENJAJAHAN DI ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

ITU SUSILO BAMBANG YUDHOYONO & WIDODO AS TERUS MENUTUPI PENJAJAHAN DI ACHEH DENGAN CARA AKAL BULUS DAN TIPU LICIK

"Darsip masih diperlukan agar operasi terpadu yang bukan hanya operasi pemulihan keamanan tetapi juga operasi-operasi lainnya dapat berjalan. Dua hari yang akan datang saya akan ke Aceh untuk melihat perkembangan situasi terakhir dan mengkomunikasikan dengan saudara-saudara di Aceh serta menyampaikan niat baik pemerintah untuk mengakhiri konflik. Jangan dipersepsikan hanya sekadar perpanjangan darsip." (Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Selasa, 23 November 2004)

Memang kelihatan dengan jelas itu Susilo Bambang Yudhoyono secara mentah-mentah menipu seluruh rakyat Acheh. Mengapa ?

Karena begitu itu Keppres No.43/2004 diperpanjang 6 bulan lagi dengan Peraturan Presiden No.2/2004 yang berlaku dari sejak tanggal 19 November 2004 pukul 00.00, lalu seminggu kemudian itu Susilo Bambang Yudhoyono mau bertandang dengan petantang-petenteng di Banda Acheh dihadapan rakyat Acheh yang telah ditipunya dengan Peraturan Presiden No.2/2004 yang dikemasi dengan daun pisang busuk yang bernama cara penyelesaian aman dan damai.

Itulah rezim militer yang pandainya hanya main moncong senjata. Soal menipu dihadapan rakyat Acheh itu dianggap hal biasa. Persis seperti Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati.

Memang kalau dilihat lebih kedalam itu Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono terus berusaha menutupi fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang pendudukan dan penjajahan Negeri Acheh yang dilakukan oleh Soekarno melalui RIS-nya.

Dan memang kelihatan itu Susilo Bambang Yudhoyono yang dibantu oleh Widodo AS yang notabene adalah dari golongan militer terus berusaha dengan segala cara untuk menjerat dan mengurung Negeri Acheh dengan jeratan tali busuk pancasila dalam sangkar Negara RI jelmaan NKRI melalui penyulapan gombal Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Lihat saja, itu Susilo Bambang Yudhoyono, pertama melambungkan akal bulus tipu liciknya dengan umpan aman damai. Setelah itu dijeratkan tali perpanjangan 6 bulan Keppres No.43/2004 yang berganti nama menjadi Peraturan Presiden No.2/2004. Kemudian disusul dengan petantang-petenteng di Banda Acheh untuk menunjukkan atraksi sulap barunya dengan nama sulap umpan gombal amnesti. Setelah itu meluncurkan propaganda bahwa di Negeri Acheh tidak tertutup, tetapi Keppres No.43/2003 tidak akan dicabut.

Nah, itulah akal bulus rezim militer Susilo Bambang Yudhoyono yang diekori oleh Widodo AS sambil mengacungkan pentungan gombal penjabaran Peraturan Presiden No.2/2004 dan tetap mempertahankan Keppres No.43/2003 agar Negeri Acheh tetap bisa diduduki dan dijajah.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Kamis, Presiden Susilo ke Aceh
Laporan : Glori K. Wadrianto
Jakarta, KCM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan dalam dua hari mendatang atau pada Kamis (25/11), dirinya akan berkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) guna melihat perkembangan situasi terakhir di wilayah tersebut. Di Aceh, Presiden Susilo juga akan mengkomunikasikan soal niat baik kebijakan pemerintah dalam status darurat sipil (darsip).

Rencana ini diungkapkan langsung oleh Presiden Susilo sesaat setelah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (23/11) malam. Presiden berserta rombongan yang tiba sekitar pukul 20.00 WIB dari Cile usai mengikuti KTT ke-12 APEC di negara itu, langsung mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri sebelum memberikan keterangan pers di tempat sama.

Dijelaskan Presiden Susilo, berdasarkan pemantauannya selama di Cile, kebijakan pemerintah oleh sejumlah pengamat lebih disorot dari aspek perpanjangan status darurat sipilnya. Padahal, di samping status darurat sipil tersebut, pemerintah tengah berupaya untuk melangkah dalam mencari solusi mengakhiri konflik secara damai dan bermartabat.

"Dalam kaitan itu, darsip masih diperlukan agar operasi terpadu yang bukan hanya operasi pemulihan keamanan tetapi juga operasi-operasi lainnya dapat berjalan," katanya.

"Dua hari yang akan datang saya akan ke Aceh untuk melihat perkembangan situasi terakhir dan mengkomunikasikan dengan saudara-saudara di Aceh serta menyampaikan niat baik pemerintah untuk mengakhiri konflik. Jangan dipersepsikan hanya sekadar perpanjangan darsip," demikian Presiden Susilo. (Prim)
http://www.kompas.com/utama/news/0411/23/213330.htm

Rakor Polhukam Jabarkan PP Perpanjangan Darurat Sipil
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS mengatakan rapat koordinasi (rakor) polhukam yang berlangsung, Selasa (23/11) membahas penjabaran Peraturan Pemerintah 2/2004 tentang Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Rakor kali ini dihadiri semua menteri terkait kecuali para menteri yang mendampingi Presiden Susilo ke Cile. Rapat juga dihadiri tiga kepala staf TNI dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar.

"Kita menjabarkan PP tentang kelanjutan darurat sipil dalam konsep-konsep yang lebih jelas yakni penjabaran direktif tentang percepatan dan intensifikasi operasi terpadu," kata Widodo AS.

Menurut Widodo, selain memberi penajaman terhadap sasaran operasi-operasi terpadu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara berkala tiap satu bulan sekali.

Ditambahkan Widodo AS, tidak ada perubahan pola operasi terpadu dalam kelanjutan darurat sipil hingga enam bulan ke depan. Operasi terpadu, lanjutnya, akan dilakukan secara simultan. Khususnya, terhadap dua konsep pokok dalam penyelesaian masalah Aceh yakni mendorong kehidupan pemerintahan dan masyarakat Aceh sesuai UU Otonomi Khusus. Kedua, melanjutkan secara intensif pelaksanaan operasi terpadu.

Menjawab pertanyaan soal kelanjutan kasus korupsi Gubernur NAD Abdullah Puteh, Widodo tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya mengatakan,"Efektivitas manajemen pengendalian darurat sipil itu sendiri adalah salah satu aspek yang berkaitan dengan darurat sipil. Di samping itu ada hal-hal yang perlu disesuaikan," katanya.

Sesuai dengan PP Nomor 2/2004, khususnya Pasal 5 soal kewenangan pengendalian darurat sipil yang tidak bisa dilaksanakan oleh Gubernur Aceh karena statusnya sebagai tersangka, Widodo selaku Ketua Badan Pelaksana Harian telah menunjuk Kapolda Aceh sebagai penanggung jawab pelaksanaan darurat sipil di Aceh. (Prim)
http://www.kompas.com/utama/news/0411/23/185124.htm
----------