Stockholm, 26 November 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO SODORKAN KARTU GOMBAL UU NO.18/2001 UNTUK PENYELESAIAN ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS KELIHATAN ITU SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MEMANG TIDAK PUNYA AGENDA YANG JELAS SELAIN MENYODORKAN KARTU LAMA GOMBAL UU NO.18/2001 UNTUK PENYELESAIAN ACHEH

"Saya yakin UU Otsus salah satu jalan mulia penyelesaikan konflik Aceh, apabila diimplementasi dan dijalankan dengan sebenar-benarnya. Kalau kita kembali ke UU Otsus, berarti saudara kita dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan bersatu dengan kita ikut membangun masa depan Aceh yang kita harapkan. Untuk itu, saya selaku kepala pemerintahan, saya akan berbicara dengan DPR untuk memikirkan bergabungnya kembali saudara GAM dengan kebijakan amnesti. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup sejahtera, adil dan damai dimasa mendatang. Saya mengajak untuk bersama-sama menempuh solusi itu. Kita telah mengoreksi kesalahan masa lalu, yakni pemerintahan yang sentralistik. Jalan tengah yang mulia, yang menjanjikan masa depan yang baik bagi Aceh adalah UU Otsus. Saya meletakkan dan memberikan tempat dan peran khusus dari para ulama. Kalau semua kita bersama dan mengajak GAM untuk menempuh jalan UU Otsus. Saya hanya membawa semangat dan harapan itu agar momentum sejarah yang baik ini menempuh jalan Otsus, dan Aceh dapat kita selesaikan secara bermartabat, adil dan damai. Terhambat dan terganggunya pembangunan, berarti kesejahteraan saudara kami di Aceh juga tidak dapat ditingkatkan dari masa kemasa dengan baik, dan kita semua akan menjadi yang merugi. Jika kita mau melakukan itu maka dengan ridha Allah akan terbuka jalan untuk betul-betul dapat menghentikan konflik yang tidak kita inginkan ini." (Susilo Bambang Yudhoyono, Banda Aceh, Jumat, 26 November 2004)

Memang makin terbukti itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki agenda yang jelas dalam usaha untuk menyelesaikan konflik Acheh. Mengapa ?

Karena coba perhatikan, hari ini Jumat, 26 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Acheh dalam rangka kunjungan kerja dan sekaligus untuk menampakkan dirinya setelah terpilih menjadi Presiden RI ke-6 dihadapan rakyat Acheh.

Tetapi sayang, yang dibawa oleh Susilo Bambang Yudhoyono ke Negeri Acheh bukan membawa bekal cara penyelesaian yang aman dan damai bagi kemelut konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini, melainkan hanya menyodorkan kartu lama gombal yang bernama Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disyahkan oleh presiden RI Megawati dan telah diundangkan dilembaran negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara RI Muhammad M. Basyuni di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001.

Itu UU No.18/2001 yang isinya gombal bukan menyelesikan akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh, melainkan hanya sekedar memperkuat pendudukan dan penjajahan di Negeri Acheh.

Jadi, itu Susilo Bambang Yudhoyono, kelihatan dengan jelas, bukan ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai, melainkan ingin terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh, dengan cara menyodorkan kartu lama gombal UU No.18/2001.

Itu isi dari UU No.18/2001 telah berpuluh kali Ahmad Sudirman kupas di mimbar bebas ini. Dimana hasilnya bukan bisa menyelesaikan konflik Acheh, melainkan hanyalah sebagai alat untuk terus menjerat Negeri Acheh dalam sangkar Negara RI-Jawa-Yogya.

Coba kita perhatikan kembali apa yang sebenarnya isi dari UU No.18/2001 yang gombal ini. Itu isi UU No.18/2001 setelah Ahmad Sudirman baca, periksa, teliti dan analisa tersaringlah pasir-pasir hitam yang terkandung dalamnya.

Dimana diantara pasir-pasir hitam UU RI No.18/2001 yang tersaring itu adalah:

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (BabVII, Pasal 10, Ayat 1). Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.(BabVII, Pasal 10, Ayat 2).

Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. (Bab VIII, Pasal 12, Ayat 1).

Untuk memenuhi kebutuhan hukum rakyat Aceh dibuat Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. (Bab XII, Pasal 25, Ayat 1). Dimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (Bab XII, Pasal 25, Ayat 1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Bab XII, Pasal 25, Ayat 2). Adapun kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (Bab XII, Pasal 25, Ayat 2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. (Bab XII, Pasal 25, Ayat 3).

Untuk memberikankan injeksi yang berupa sumber penerimaan diatur menurut sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi: a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. dana perimbangan; c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; d. pinjaman Daerah; dan e. lain-lain penerimaan yang sah. (Bab IV, Pasal 4, Ayat 1).

Khusus untuk penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus ini ditambah dengan penerimaan yang berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini. (Bab IV, Pasal 4, Ayat 4).

Sedangkan dana perimbangan diperoleh dari sumber daya alam yang berupa pertambangan minyak bumi sebesar 15% dan pertambangan gas alam sebesar 30% (Bab IV, Pasal 4, Ayat 3, Butir a).

Jadi secara keseluruhan jumlah penerimaan dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan dari pertambangan gas alam sebesar 70%.

Tetapi setelah delapan tahun, penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus menjadi sebesar 35% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% untuk pertambangan gas alam.(Bab IV, Pasal 4, Ayat 5).

Jadi sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara keseluruhan setelah tahun kesembilan dari pertambangan minyak bumi sebesar 50% dan dari pertambangan gas alam sebesar 50%.

Nah dari apa yang terkandung dalam isi UU No.18/2001 tersebut bisa dicatat yaitu:

Pertama, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak ada guna dan manfaatnya.

Kedua, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan tidak juga memberikan banyak manfaat.

Ketiga, Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun adalah juga tidak benar menurut Islam. Hukum-hukum Islam tidak dibenarnarkan dicampuradukkan dengan hukum yang bersumberkan kepada pancasila.

Keempat, penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus ternyata hanyalah sebagai umpan untuk mengelabui dan membohongi rakyat Aceh.

Nah, ternyata dari apa yang disodorkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam UU No.18/2001 tidak lebih dan tidak kurang hanyalah penipuan dan akal bulus yang licik persis seperti Soekarno.

Sekarang, mana bisa lagi rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila bisa ditipu dengan UU No.18/2001 yang gombal ini.

Yang jelas bagi rakyat Acheh harus dilakukan Plebisit untuk menentukan status Negeri Acheh yang disaksikan oleh wakil internasional dibawah penunjukkan dan pengawasan PBB. Dimana seluruh rakyat Acheh diberikan pilihan dua opsi, YA bebas dari RI dan TIDAK bebas dari RI.

Inilah jalan terbaik bagi penyelesaian di Negeri Acheh. Mengapa ? Karena memang itu Negeri Acheh bukan milik RI atau bagian dari wilayah RI, melainkan ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno melalui mulut Sumatera Utara memakai dasar hukum gombal buatan sepihak PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950 tanpa mendapat keikhlasan, tanpa keridhaan, tanpa izin, tanpa kesepakatan dari seluruh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh.

Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin itu Negeri Acheh yang dirampok, diduduki dan dijajah oleh Soekarno mau terus dianggap sebagai milik mbahnya Soekarno dan mbahnya Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga itu Susilo Bambang Yudhoyono sibuk menyodorkan kembali kartu lapuk gombal UU No.18/2001 untuk dipakai alat pengikat Negeri Acheh dalam sangkar Negara RI-Jawa-Yogya.

Terakhir, kalau memang itu Susilo Bambang Yudhoyono tetap bertahan hanya sekitar UU No.18/2001 untuk dijadikan dasar dan umpan penyelesaian Acheh yang aman damai, maka sampai kiamat itu di Negeri Acheh tidak akan timbul aman dan damai.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Presiden: Otonomi Khusus Jalan Mulia Penyelesaian Aceh
Banda Aceh, Jumat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, solusi terbaik penyelesaian konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah dengan melaksanakan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang telah disepakati oleh rakyat dan bangsa Indonesia menjadi undang-undang dan ketetapan MPR.

"Saya yakin UU Otsus salah satu jalan mulia penyelesaikan konflik Aceh, apabila diimplementasi dan dijalankan dengan sebenar-benarnya," katanya saat berdialog dengan ulama, tokoh masyarakat, pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banda Aceh, Jumat (26/11).

Presiden yang didampingi Gubernur NAD Abdullah Puteh itu menyatakan, UU Otsus itu solusi yang lazim ditempuh negara-negara di dunia ini ketika terjadi perselisihan diantara keluarga besar bangsanya. "Kalau kita kembali ke UU Otsus, berarti saudara kita dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan bersatu dengan kita ikut membangun masa depan Aceh yang kita harapkan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya di Banda aceh itu, Presiden Susilo didampingi Ibu Negara Ny Kristiani Herawati, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Mendagri M. Ma'ruf, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Sosial Bachtiar Chamysah, Panglima TNI Jenderal Hendriartono Sutarto dan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar.

Disebutkan, apabila anggota GAM ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan ruang dan juga menapaki hari depannya bersama saudaranya yang lain di Aceh. "Untuk itu, saya selaku kepala pemerintahan, saya akan berbicara dengan DPR untuk memikirkan bergabungnya kembali saudara GAM dengan kebijakan amnesti," tuturnya.

Setelah itu melangkah ke depan secara bersama membangun Aceh secara bersama dengan agenda, sasaran, dan kerangka yang konkrit, sesuai dengan tatanan UU Otsus, baik secara sosial, kemanusiaan, keagamaan dan ekonomi. "Dengan demikian, masyarakat dapat hidup sejahtera, adil dan damai dimasa mendatang," katanya.

Kalau itu terjadi, ujarnya, maka tidak perlu lagi pemerintah terus menerus berpikir apakah perlu memperpanjang status darurat sipil. Dia mengtakan, dengan selesainya konflik, maka tidak ada relavansi untuk melanjutkan darurat dan setelah itu semua dikosentrasi dan diarahkan untuk membangun kembali di NAD.

"Saya mengajak untuk bersama-sama menempuh solusi itu. Kita telah mengoreksi kesalahan masa lalu, yakni pemerintahan yang sentralistik. Jalan tengah yang mulia, yang menjanjikan masa depan yang baik bagi Aceh adalah UU Otsus," katanya.

Peran ulama

Pada bagian lain, Kepala Negara juga menyatakan, dalam penyelesaian konflik Aceh tidak lepas dari peran ulama. "Saya meletakkan dan memberikan tempat dan peran khusus dari para ulama. Kalau semua kita bersama dan mengajak GAM untuk menempuh jalan UU Otsus. Saya hanya membawa semangat dan harapan itu agar momentum sejarah yang baik ini menempuh jalan Otsus, dan Aceh dapat kita selesaikan secara bermartabat, adil dan damai," katanya.

Presiden juga mengajak seluruh komponen masyarakat di NAD secara bersama-sama menyelesaikan konflik bersenjata berkepanjangan di daerah Serambi Mekkah itu. "Saya mengajak semua pihak bersilaturrahim dan berdialog dengan harapan dapat melanjutkan pengabdian kepada bangsa, nusa dan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan di NAD dengan sebaik-baiknya di masa depan," katanya.

Selaku Presiden, ujarnya, dirinya datang membawa tekad, komitmen dan semangat baru untuk bersama-sama dengan saudara di Aceh melangkah bersama mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Kalau konflik terus berlanjut, kata Kepala Negara, maka akan banyak jatuh korban yang sesungguhnya tidak dikehendaki. Kalau konflik berlanjut dan Aceh tetap belum aman, pembangunan di Aceh akan terhambat. "Terhambat dan terganggunya pembangunan, berarti kesejahteraan saudara kami di Aceh juga tidak dapat ditingkatkan dari masa kemasa dengan baik, dan kita semua akan menjadi yang merugi," tambah Presiden Susilo.

Presiden Yudhoyono menyatakan, konflik yang sudah lama berlangsung ini Insya Allah dapat dihentikan, jika seluruh komponen masyarakat benar-benar bersatu dalam persepsi, keyakinan. "Jika kita mau melakukan itu maka dengan ridha Allah akan terbuka jalan untuk betul-betul dapat menghentikan konflik yang tidak kita inginkan ini," demikian Presiden Suslilo Bambang Yudhoyono. (Ant/Nik)
http://www.kompas.com/utama/news/0411/26/145624.htm
----------