Stockholm, 4 Desember 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

28 TAHUN ACHEH MERDEKA 4 DESEMBER 1976 - 4 DESEMBER 2004
Tengku Hasan M. di Tiro
Wali Negara Acheh.

 

PARA PEMIMPIN INDONESIA TIDAK SANGGUP MENYELESAIKAN BERBAGAI PERSOALAN YANG DICIPTAKANNYA SENDIRI DI ACHEH

Kepada seluruh bangsa Acheh yang dikasihi

Assalamu'alaikum,

Dengan ini saya minta pada semua anggota Tentara Negara Acheh beserta seluruh bangsa Acheh dimana saja saudara berada supaya waspada dan mengambil langkah yang tegas menentang manuver jahat politik, militer dan perang urat-saraf pemerintah kolonial Indonesia dalam usahanya untuk melemahkan semangat perjuangan suci kemerdekaan bangsa Acheh yang telah dapat kita pertahankan dengan gagah berani selama 28 tahun hari ini.

Kita jangan sekali-kali terpengaruh dan gentar diatas pernyataan pemerintah kolonial RI baru-baru ini, bahwa mereka telah mengambil keputusan memperpanjang tempo 'Darurat Sipil' di Acheh. Pengalaman membuktikan bahwa ada atau tidak adanya darurat militer ataupun darurat sipil, perilaku pemerintah RI tidak ada perbedaannya. Bangsa Acheh terus dianiaya dan dibunuh secara kejam setiap hari. Mereka memakai istilah darurat militer, darurat sipil dan sebagainya hanya sebagai topeng hukum untuk membenarkan mereka menjalankan tindak kekerasan secara meluas di Acheh. Malah, perbuatan biadab ini, sempat dilakukannya dalam periode berlakunya kesepakatan CoHA yang telah ditandatangani bersama di Geneva, tanggal 9 Desember 2002 - 19 Mai 2003, secara langsung menjadi penyebab gagalnya kesepakatan CoHA dimana Acheh terus bersimbah darah sehingga hari ini.

Sekarang ini pemerintah RI dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sedang giat menyogok uang, memberi kedudukan penting dan sebagainya kepada segelintir golongan masyarakat Acheh dengan tujuan supaya mereka ini dapat ikut serta untuk menyelesaikan konflik Acheh dalam rangka seperti apa yang disebutnya baru-baru ini: "Saya datang membawa tekad, komitmen dan semangat baru". Sesungguhnya, kita tidak heran mendengar istilah-istilah baru yang sering dicipta dan dilaung-laungkan oleh para petinggi RI yang kononnya dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

Sejalan dengan itu, kini mereka berusaha memperalat beberapa golongan orang Acheh untuk memecah-belah perpaduan bangsa kita. Jikalau kita kurang berhati-hati tentu akan mengakibatkan pecahnya perang saudara sesama bangsa Acheh. Maka dengan ini saya mengingatkan dengan keras kepada golongan ini supaya menghindarkan diri daripada diperbodohi dan diperalat oleh pemerintah RI, jangan pada suatu hari nanti, anda akan dikenal sebagai pengkhianat bangsa.

Para pemimpin Indonesia tidak sanggup menyelesaikan berbagai persoalan yang telah diciptanya sendiri di Acheh menurut sesuka hatinya sebab, persoalan konflik Acheh-Indonesia ini bukan terletak pada soal OTONOMI ataupun PEMBANGUNAN sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh pemimpin RI. Tegasnya, persoalan konflik Acheh-Indonesia adalah terletak pada soal PENJAJAHAN dan KEMERDEKAAN, dan akibat-akibat buruk yang timbul oleh karenanya. Bangsa Acheh telah dirugikan akibat tindakan yang tidak bertanggungjawab pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Acheh kepada Indonesia secara illegal di tahun 1949 tanpa plebiscite ataupun referendum.

Kemudian sejak tahun 1976, Acheh telah dijadikan padang pembantaian manusia (KILLING FIELD) oleh Indonesia; sehingga hari ini menurut sumber NGO, paling kurang 20 000 orang Acheh telah dibunuh secara kejam. Ribuan yang lain disandera, dipenjara dan disiksa tanpa alasan hukum yang sah. Semua perilaku ini tergolong dalam perbuatan jenayah terhadap kemanusiaan (CRIME AGAINST HUMANITY).

Indonesia sebagai anggota PBB terang-terangan telah melanggar beberapa piagam dan peraturan PBB itu sendiri. Dari itu, masanya telah tiba untuk masyarakat international, negara-negara Uni Eropah dan khususnya pihak PBB segera turun tangan (INTERVENTION) untuk menyelesaikan konflik Acheh-Indonesia, supaya keamanan dan kedamaian yang sejati dapat dirasakan oleh bangsa Acheh khususnya serta keamanan di rantau Asia Tenggara turut terjamin.

Selagi Indonesia terus melanjutkan agresi militernya terhadap bangsa Acheh seperti yang sedang dilakukan sekarang ini, maka kita tidak mempunyai jalan lain kecuali terus mengadakan perlawanan untuk mempertahankan hak dan martabat bangsa Acheh sehingga tercapai kemerdekaan walaupun kita harus memberi korban yang lebih besar lagi.

Wassalam.

Merdeka!

Wali Negara Acheh
Tengku Hasan M. di Tiro

Stockholm, 4 Desember 2004
----------

To all beloved Achehnese,

God's blessing be upon you!

I hereby call upon all members of the Armed Forces of the State of Acheh and also all Achehnese throughout the world to be vigilant and steadfast in our struggle against the political fraud, military offensive and psychological warfare of the Indonesian colonialist regime in their attempt to weaken our spirit in the just struggle of the Achehnese people who have resisted successfully and gallantly for the last 28 years.

We should never be deterred, let alone influenced by the propaganda of the colonialist regime of Indonesia, that they have decided to extend civil emergency in Acheh. From past experience, with or without the imposition of martial law or civil emergency, their heinous acts would still continue in Acheh. Achehnese are unabatedly and barbarically harassed, tortured and killed everyday. The martial law, civil emergency and what have you, are being enforced merely as facade to justify their rampant extra-judicial actions throughout Acheh. These heinous acts were even executed during the implementation of the last peace process (CoHA) jointly singed in Geneva on 9 December 2002 - 19 May 2003, which in effect caused the collapsed of the Agreement leading to the continuous bloody military aggression in Acheh until today.

Currently, the Indonesian regime under Susilo Bambang Yudhoyono is actively bribing money, offering high-status position to some Achehnese under the pretext that they may participate in resolving the Acheh conflict, within the framework as what he said recently, " I have come here with a new determination, responsiblity and spirit." We are not surprised to the fondness of Indonesian leaders using such empty slogans pretending that they are able to solve the problems that they are facing.

In addition to that, the colonial regime of Indonesia is making use of some groups of Achehnese to undermine our unity. If we are not cautious enough, this could lead to a civil war among ourselves. I therefore remind this group of people not to be fooled and be used by the enemy that could effectively turn you as a traitor.

The Indonesian regime can never solve the Acheh conflict according to their own agenda, because, the Acheh-Indonesia conflict is not a question of Autonomy or Development as they have been propagating all along. The underlined problem is the question of COLONIZATION and INDEPENDENCE, and the multiple problems that crop-up as the result of Indonesia's response. The Achehnese have suffered tremendously because of the illegal transfer of sovereignty of Acheh by the Dutch Government to Indonesia in 1949 without any form of plebiscite and referendum.

Since 1976, effectively, Acheh has become a Killing Field for Indonesia until this day, where, according to some NGOs reports, have claimed the lives of more than 20 000 Achehnese, while thousands more were arbitrarily arrested, tortured and jailed. All these heinous actions are tantamount to committing Crime Against Humanity.

As a member of the UN, Indonesia is apparently violating the various UN resolutions and conventions. It is high-time that the international community, member-states of the European Union and especially the United Nations, to immediately intervene to help resolve this long-drawn-conflict, so that the Achehnese could live in peace and security as well as to keep the stability of Southeast Asia.

As long as the Indonesian colonialist is imposing war upon us, as what they are doing now, we Achehnese, have no choice but to keep on the resistance in defence of our live and dignity as an independent nation, even though this would require more sacrifice than ever from everyone of us.

Peace be upon you!
Freedom for Acheh!

Together in life, together in death,
One shroud, one coffin,

The Head of State
State of Acheh

Tengku Hasan M. di Tiro

Stockholm, Sweden
December 4, 2004
----------