Stockholm, 29 Desember 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SEHARUSNYA YUDHOYONO YANG CABUT PP NO.2/2004 BUKAN KALLA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KALAU JUSUF KALLA YANG MENCABUT PP NO.2/2004 SAMA SAJA DENGAN PENCABUTAN GOMBAL DARURAT SIPIL DI ACHEH ATAU PENGIBULAN KEPADA RAKYAT ACHEH

"Darurat sipil sudah tidak ada lagi, Gubernur sudah tidak ada lagi, sekarang pemerintahan dipegang pusat. Dokter, engineer, operator, teknisi, dan social worker, itu saja yang boleh masuk. Urusan politik No!, usuran sosial, Oke!" (Wakil Presiden, Jusuf Kalla, konferensi pers, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2004).

Jusuf Kalla memang sedang bermimpi, ketika melihat Negeri Acheh yang dijajah RI sudah hancur lebur dihantam gempa tektonik dan tsunami, langsung berteriak dengan semangat Sulawesinya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Acheh yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2004 sudah dicabut.

Jusuf Kalla tidak sadar yang punya hak mencabut PP No.2/2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang sedang kedodoran.

Sedangkan itu Susilo Bambang Yudhoyono mana berani mencabut PP No.2/2004 sebelum dikasih lampu hijau oleh Ryamizard Ryacudu dan Endriartono Sutarto plus Widodo AS.

Memang itu Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dipegang langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo AS.

Jadi, memang itu Negeri Acheh dikontrol dan dijajah oleh pusat langsung, bukan oleh Gubernur Acheh.

Karena itu Jusuf Kalla memang kalau berbicara asal cuap saja. Mana bisa lagi rakyat Acheh ditipu dengan cuapan gombal mengenai pencabutan Darurat Sipil yang dipropagandakan oleh Jusuf Kalla hari ini, Rabu, 29 Desember 2004 di Jakarta.

Sebenarnya itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah kebingungan dan kalangkabut dengan datangnya azab Allah SWT ini. Tetapi, itu Susilo Bambang Yudhoyono memang keras kepala, masih saja mau menjajah Negeri Acheh dan merasa mampu menyelesaikan Acheh sendirian, tanpa bantuan dunia internasional.

Dipikir Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bencana alam di Acheh ini bisa ditangani sendiri dengan biaya dan persiapan kesehatan yang terbatas, sehingga menepuk dada tidak mau mendeklarkan kepada dunia internasional untuk bersama-sama menanggung beban bencana alam yang dahsyat di zaman modern ini.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memang merasa diri mampu, padahal kemampaun mereka adalah keropos. Coba kalau itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla langsung menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sudah tidak sanggup lagi menangani korban dan kehancuran akibat bencana alam ini dihadapan dunia internasional dan dipersilahkan dunia internasional untuk masuk ke Acheh dengan bebas tanpa memandang siapa orang atau negaranya untuk bersama-sama menyelamatkan dan membangun kembali Negeri Acheh.

Tetapi, kenyataannya itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla keras kepala dan tidak mau mengakui kelemahan mereka. Dan mereka menganggap itu korban hanyalah rakyat Acheh, yang nantinya bisa diganti oleh rakyat transmigrasi dari tanah Jawa untuk menggantikan rakyat Acheh yang sudah mencapai lebih dari 27000 jiwa koban mati itu.

Paling yang bisa dideklarkan oleh Jusuf Kalla adalah Darurat Sipil di Acheh sudah dicabut, karena Gubernur Acheh sudah ditahan dan sedang diadili. Itu sama saja dengan deklarasi gombal untuk menipu rakyat Acheh.

Itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memang bukan hanya menipu rakyat Acheh melainkan juga sudah tidak menghargai kepada puluhan ribu jenazah rakyat muslim Acheh. Dimana puluhan ribu jenazah rakyat muslim Acheh ini dianggap sebagai sampah saja, dan dikuburkan seperti binatang saja, ditumpuk seperti menguburkan bangkai kambing yang kena penyakit mulut, dengan alasan sudah busuk dan bisa menimbulkan penyakit.

Karena menurut Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, itu korban yang puluhan ribu rakyat muslim Acheh bisa digantikan oleh orang-orang transmigrasi dari luar Acheh. Kalau nanti rakyat transmigrasi sudah lebih banyak dari rakyat Acheh baru diadakan plebisit.

Nah itulah taktik dan strategi pendudukan dan penjajahan yang dilakukan oleh pihak RI dibawah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla kepada rakyat dan bumi negeri Acheh.

Kalau memang itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mau menyelamatkan rakyat dan Negeri Acheh dengan tulus hati, jujur, adil dan bijaksana, maka itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan mencabut Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004 segera mungkin, dan dipersilahkan dunia internasional dengan bantuannya bebas datang ke Acheh, tanpa melalui Jakarta atau Medan tetapi langsung ke Banda Acheh untuk bersama-sama menyelamatkan rakyat dan Negeri Acheh.

Tetapi, hal demikian tidak mungkin terjadi dan timbul dalam pikiran dan benak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, karena memang itu RI akan terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

Mereka pihak RI yang dimotori oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tetap akan mempertahankan Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004 untuk dipakai alat menduduki dan menjajah Negeri Acheh. Dunia internasional tidak dibenarkan untuk bebas membantu Negeri Acheh.

Paling yang diberikan izin masuk ke Acheh adalah tim SAR (Search and Rescue), regu Palang Merah dari Malaysia, Australia, Taiwan, Jepang dan Singapur setelah diseleksi ketat oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dipegang langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo AS.

Karena kalau itu Negeri Acheh dibuka lebar-lebar, maka pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan ketakutan Negeri Acheh akan lepas ketangan rakyat Acheh dengan bantuan dunia internasional.

Itulah akal bulus dan penipuan licik yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan propaganda gombalnya yang berisikan cuapan kosong Darurat Sipil di Acheh sudah tidak ada.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

http://www.kompas.com/utama/news/0412/29/125909.htm

Wapres: Tak Ada Lagi Status Darurat Sipil di Aceh
Laporan: Erlangga Djumena

Jakarta, KCM
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, status darurat sipil sudah tidak ada lagi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), menyusul lumpuhnya pemerintahan daerah tersebut setelah didera bencana gempa bumi dan tsunami Minggu (26/12) lalu. Selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat.

"Darurat sipil sudah tidak ada lagi, gubernur sudah tidak ada lagi, sekarang pemerintahan dipegang pusat," tegas Wapres saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/12).

Namun, kendati status darurat sipil telah tidak ada lagi di Aceh, Jusuf menekankan, pihak yang bisa masuk ke wilayah Aceh adalah hanya mereka yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan dan program rehabilitasi pascabencana. "Dokter, engineer, operator, teknisi, dan social worker, itu saja yang boleh masuk. Urusan politik No!, usuran sosial, Oke!" tegas Wapres. (Glo)
----------