Stockholm, 30 Desember 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO USUL ANNAN ADAKAN KONFERENSI INTERNASIONAL TAPI PP NO.2/2004 & KEPPRES NO.43/2003 TETAP DIPEGANG
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO USUL PADA KOFI ANNAN ADAKAN KONFERENSI INTERNASIONAL UNTUK BANTU KORBAN TSUNAMI TETAPI PP NO.2/2004 & KEPPRES NO.43/2003 TETAP DIPEGANG ERAT

"Saya sudah mengusulkan kepada Sekjen PBB kemarin melalui percakapan per telepon saya dari Medan, bagus kalau dunia dengan disponsori PBB itu melaksanakan konferensi internasional untuk membantu negara-negara yang mengalami bencana gempa dan tsunami yang berat ini. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga seluruh negara yang erkena bencana, Sri Lanka, India, Malaysia, Thailand, dan yang lainnya" (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konferensi pers, Istana Kepresidenan, Kamis, 30 Desember 2004).

Sampai detik ini 81.000 korban meninggal akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 yang menghancurkan wilayah pantai di Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Burma, Somalia, Acheh, Maldives, dimana sebagian besar korban meninggal tersebut adalah di Acheh dan di Nias Sumatera Utara yang menelan korban meninggal 45.268 jiwa.

Walaupun Negeri Acheh yang dilanda gempa tektonik dan hantaman gelombang tsunami paling parah dibandingkan dengan daerah-daerah pantai di Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Burma, Somalia, Maldives, tetapi ternyata Susilo Bambang Yudhoyono tetap memegang erat-erat Keppres No.43/2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Acheh dan PP No.2/2004 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Acheh.

Akibat Susilo Bambang Yudhoyono tetap memegang erat-erat Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004, maka usaha penyelamatan dan pemulihan kembali Negeri Acheh mengalami hambatan besar. Atau dengan kata lain dengan tidak dibukanya lebar-lebar Negeri Acheh dari usaha masyarakat dan dunia internasional, maka sudah jelas dan pasti usaha penyelamatan dan pemulihan kembali Negeri Acheh mengalami hambatan besar.

Hal ini memang disengaja oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono bersama TNI/Polri-nya, agar supaya masyarakat dan dunia internasional tidak bisa ikut melibatkan diri kepada usaha penyelesaian konflik Acheh secara aman dan damai. Semua usaha untuk penyelamatan dan pemulihan kembali Negeri Acheh diatur melalui pusat dengan seleksi ketat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo AS.

Kemudian yang bisa dilakukan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono bersama TNI/Polri-nya adalah mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk melaksanakan konferensi internasional guna membantu negara-negara yang mengalami bencana gempa dan tsunami ini. Sedangkan untuk pelaksanaan bantuan ke Negeri Acheh tidak bisa dilakukan langsung oleh masyarakat dan dunia internasional langsung ke Acheh, tetapi harus melalui permohonan izin kepada pihak Kementrian Luar Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo AS dengan melalui seleksi ketat, dimana yang berbau-bau politik akan dikikis habis, dan yang diloloskan hanya yang berbau-bau sosial saja.

Walaupun pihak Susilo Bambang Yudhoyono tetap keras kepala dengan tetap memegang erat-erat pentungan Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004-nya, tetapi demi kemanusiaan, pihak dunia internasional terutama yang tergabung dalam Paris Club yang anggotanya adalah Austria, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Federasi Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, akan bersidang pada tanggal 20 Januari 2005 dengan salah satu agendanya membicarakan masalah pembebasan sebagian utang Indonesia sebagaimana diusulkan oleh Kanselir Jerman Gerald Schroeder sebagai usaha membantu meringankan beban penanggulangan dan pemulihan kembali akibat bencana alam gempa tektonik dan gelombang tsunami di Acheh dan di Nias Sumatera Utara.

Sedangkan dari pihak IMF telah siap untuk memberikan kepada pihak RI keringanan guna menunda pembayaran cicilan utang yang jatuh pada bulan Februari 2005 sebesar 250 juta dollar AS atau 2,333,750,000,000.000 rupiah atau 2,333.750 miliar rupiah.

Ternyata dengan adanya usaha peringanan beban hutang RI kepada Paris Club dan IMF serta Bank Dunia, telah dijadikan senjata penjerat oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mengikat Negeri Acheh tetap berada dalam kurungan sangkar penjajahan RI.

Dan tentu saja, bagi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adanya keringanan dari anggota-anggota Paris Club ini, menjadikan gempa tektonik dan gelombang tsunami yang telah menelan korban meninggal rakyat muslim Acheh dan Pulau Nias sampai detik sekarang ini 45.268 jiwa, sebagai bahan dan alat untuk mengikat erat-erat Negeri Acheh, agar tidak lepas ketangan rakyat Acheh.

Adapun soal puluhan ribu korban meninggal rakyat muslim Acheh tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan, karena bagi pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, jumlah rakyat muslim Acheh yang meninggal itu dengan secepat kilat bisa diisi kembali dan diganti oleh rakyat transmigran yang didatangkan dari Jawa, misalnya para akhli seperti dokter, insinyur, teknisi, pegawai sosial, operator.

Karena itu bagi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla soal meninggalnya puluhan ribu rakyat muslim Acheh akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami bukan masalah yang besar, sehingga itu para korban meninggal rakyat muslim Acheh mayat-mayatnya ketika dikubur ditumpuk bertumpang tindih tanpa kain kapan seperti binatang yang tidak ada harganya, memakai alat buldoser, dengan alasan mayat-mayat sudah membusuk dan menimbulkan penyakit.

Jadi kalau diteliti lebih mendalam tragedi gempa tektonik dan gelombang tsunami ini ternyata oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah dijadikan sebagai alat komoditas politik propaganda kosong kepada dunia internasional bahwa pihak RI dengan para TNI/Polri-nya yang ada di Acheh dan sebagian yang baru didatangkan dari luar Acheh telah menunjukkan rasa solidaritasnya kepada para korban rakyat muslim Acheh. Padahal dibalik itu pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla beserta TNI/Polri-nya secara langsung menyapu bersih rakyat muslim Acheh dan menggantikannya dengan pengganti rakyat baru yang didatangkan dari luar Acheh, terutama orang-orang dari Jawa untuk mengisi kekosongan tenaga kerja yang diakibatkan oleh meninggalnya rakyat muslim Acheh.

Adapun soal dana, pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan memakai dana darurat dalam APBN 2005 sebesar 2 triliun rupiah dan sisa anggaran APBN tahun 2004, ditambah dana-dana yang dicanangkan oleh pihak Badan Koordinasi Bantuan Darurat PBB yang diperkirakan mencapai 40 juta dolar AS atau 373,400,000,000.000 rupiah, juga dana yang tadinya akan dipakai untuk mencicil hutang yang jatuh pada bulan Februari 2005 kepada IMF sebesar 250 Juta dolar AS atau 2,333,750,000,000.000 rupiah yang ditunda pembayarannya. Begitu juga dana cicilan hutang yang telah dianggarkan untuk dibayarkan kepada Paris Club tahun depan yang sebagiannya akan dibebaskan oleh para anggota Paris Club sebagaimana yang diusulkan oleh Kanselir Jerman Gerald Schroeder.

Nah dengan modal dana-dana itulah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersama TNI/Polri-nya akan terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh. Dan justru dengan adanya gempa tektonik dan gelombang tsunami ini telah menjadikan angin baru bagi pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk terus makin mengikat dan menjerat Negeri Acheh berada dalam genggaman kuku penjajah RI.

Tentu saja bagi orang-orang di RI yang buta tidak akan mungkin bisa melihat apa yang sedang dicanangkan dan ditargetkan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersama TNI/Polri-nya di Negeri Acheh ini.

Tetapi tentu saja bagi Ahmad Sudirman apa yang sedang direncanakan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersama TNI/Polri-nya di Negeri Acheh pasca gempa tektonik dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 ini telah tergambar dengan jelas dan gamblang.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

http://www.kompas.com/utama/news/0412/30/154459.htm

Presiden Minta PBB Gelar Konferensi Internasional untuk Tsunami
Laporan : Glori K. Wadrianto
Jakarta, KCM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melontarkan usulan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sekjen PBB Kofi Annan agar PBB mensponsori pelaksanaan sebuah konferensi internasional untuk membantu negara-negara yang terkena bencana tsunami.

"Yang jelas, saya sudah mengusulkan kepada Sekjen PBB kemarin melalui percakapan per telepon saya dari Medan, bagus kalau dunia dengan disponsori PBB itu melaksanakan konferensi internasional untuk membantu negara-negara yang mengalami bencana gempa dan tsunami yang berat ini. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga seluruh negara yang terkena bencana, Sri Lanka, India, Malaysia, Thailand, dan yang lainnya," papar Presiden saat menggelar konferensi pers usai sidang kabinet paripurna yang khusus membahas mengenai tanggap darurat penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara, di Istana Kepresidenan, Kamis (30/12).

Konferensi pers ini pun langsung dipimpin Presiden dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla dan sebagian besar menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Alwi Shihab, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar.

Diterangkan Presiden, atas usul tersebut, Kofi Annan langsung menyetujui dan memberikan respons positif atas usul tersebut. Respons ini sama dengan respons yang diberikan Presiden AS George W Bush saat berbicara dengan Presiden Susilo melalui telepon. "Sekjen PBB setuju, bahkan Presiden AS pun yang berbicara dengan saya melalui telepon dan saya mintai dukungannya untuk hal tersebut memberikan respons yang positif," kata Presiden lagi.

Sejauh ini, Presiden Susilo mengaku telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah kepala negara, antara lain PM Malaysia, PM Singapura, Presiden Pakistan, Raja Jordania, PM Australia, dan PM Belanda.

Dalam kesempatan ini pula Presiden yang mengaku telah mendengar adanya rencana konstribusi internasional untuk membantu Indonesia merasa bersyukur dengan gerakan solidaritas yang telah dilakukan lebih dulu oleh bangsa Indonesia sendiri. Ia berharap agar bantuan tersebut dapat disalurkan dengan benar berdasarkan akuntabilitas dan transparansi. (Ima)

http://www.kompas.com/utama/news/0412/30/083154.htm

PBB Alokasikan Dana 40 Juta Dolar untuk Indonesia
New York, Kamis

PBB hari Rabu (29/12) (Kamis, 30/12, WIB) menyatakan akan mengalokasikan dana 40 juta dolar bagi Indonesia untuk mengatasi akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh.

Badan Koordinasi Bantuan Darurat PBB akan menggalang dana bagi Indonesia itu dari dunia internasional, seluruhnya dimintakan 130 juta dolar. Selain Indonesia, 70 juta dolar akan dialokasikan untuk Sri Lanka dan 20 juta dolar lainnya untuk Maladewa.

"Kami hari ini meluncurkan tim-tim di negara-negara itu setelah seruan untuk dana yang dibutuhkan segera sebesar 130 juta dolar," kata Jan Egeland, koordinator bantuan darurat PBB di markabesar PBB di New York.

Egeland menambahkan kemungkinan dana yang diperlukan akan lebih besar daripada yang telah diumumkan PBB tersebut. Jumlah yang lebih besar dari itu kemungkinan akan diumumkan pada 6 Januari mendatang. Sekjen PBB Kofi Annan, katanya, telah kembali ke markasbesar PBB dan menghentikan masa liburannya.

Untuk membahas rehabilitasi jangka panjang, negara-negara donor akan mengadakan konferensi sebelum pengumuman penggalangan dana global pada 6 Januari tersebut. Sebelumnya, kata Egeland, PBB telah berhasil menggalang dana 220 juta dolar dari sekitar 50-60 negara di dunia berupa uang tunai, selain bantuan dalam bentuk barang-barang dan penyediaan pesawat-pesawat angkut berbagai negara. (Ant/Afp/Mbk)
----------