Stockholm, 7 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

TANGAN KANAN YUDHOYONO MENADAH HIBAH ACHEH, TANGAN KIRI SEMBUNYIKAN PENTUNGAN PP 2/2004
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG KELIHATAN ITU TANGAN KANAN YUDHOYONO MENADAH HIBAH ACHEH SETELAH MELEMPARKAN PANCING MORATORIUM SEDANGKAN TANGAN KIRI SEMBUNYIKAN PENTUNGAN GOMBAL PP 2/2004 & KEPPRES NO.43/2003

Memang kelihatan itu Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jusuf Kalla bersemangat sambil tangan kanannya menadah hibah Acheh sambil menyiapkan pancingan moratorium atau pengurangan utang luar negeri yang diarahkan kepada 19 negara anggota Paris Club. Dimana total utang Indonesia kepada negara-negara anggota Paris Club mencapai 41,4 miliar dolar AS (385.641.000.000.000,00 rupiah). Adapun seluruh jumlah utang luar negeri Indonesia yang terhitung sampai bulan Desember 2003 adalah sebesar 81,665 miliar dollar AS (760.709.475.000.000,00 rupiah), dimana didalamnya termasuk utang biletaral yang berjumlah 29,883 miliar dolar AS (278.360.145.000.000,00 rupiah) dan khusus utang biletaral kepada Jepang saja mencapai jumlah 21,646 miliar dollar AS (210.632.490.000.000,00 rupiah).

Walaupun PM Jepang Junichiro Koizumi masih belum menanggapi soal moratorium sebagaimana yang diusulkan oleh Kanselir Jerman Gerhard Schroeder kepada para anggota Paris Club, 29 Desember 2004, tetapi Junichiro Koizumi yang Pemerintahnya telah memberikan utang kepada Indonesia sejumlah 21,665 miliar dollar AS (201.809.475.000.000,00 rupiah) itu begitu sampai di Istana Merdeka dalam rangka mengikuti Konferensi Khusus Para Pemimpin ASEAN Pasca gempa Bumi dan Tsunami, langsung saja memberitahukan uang hibah ketelinga Yudhoyono yang besarnya mencapai 130 miliar yen (11.524.630.000.000,00 rupiah).

Kalau melihat dana dalam APBN 2005 yang telah mengalokasikan dana untuk pembayaran utang luar negeri yang berjumlah Rp 71,98 triliun rupiah adalah sudah cukup untuk membiayai pembangunan kembali infrastruktur dan merehabilitasi daerah bencana di Acheh dan Sumatera Utara, yang diperkirakan mencapai 14 - 18 triliun ruliah.

Adanya usaha dari pihak negara-negara anggota Paris Club untuk memberikan keringanan utang kepada Indonesia ditambah adanya hibah dari beberapa negara dalam usaha membantu penanggulangan, pemulihan, dan rehabilitasi akibat bencana gempa tektonik dan tsunami, jelas, sebenarnya bagi pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah cukup.

Dimana tempat menampung hibah Acheh dan tempat memancing moratorium yang dipersiapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah Konferensi Khusus Para Pemimpin ASEAN Pasca gempa Bumi dan Tsunami (Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of Earthquakes and Tsunamis) di Jakarta Convention Center, hari ini, Kamis, 6 Januari 2004, yang dihadiri oleh PM Jepang Junichiro Koizumi, PM Cina Wen Jiabao, PM Australia John Howard, PM Selandia Baru Helen Clark, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, Menteri Luar Negeri Amerika Serika Colin Powell, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Korea Goh Kun, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Laos Boungnang Vorachith, PM Myanmar Soe Win, PM Vietnam Phan Van Khai, Presiden Maladewa Maumoon Abdul Gayoom, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Lakshman Kadirgamar, Menteri Luar Negeri Kanada Peirre Pettigrew, Thailand, India, Sekjen PBB Kofi Annan, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Presiden Komisi EU Jose Manuel Barroso, Presiden Dewan EU Yan Claude Juncker, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Unicef. Juga dihadiri oleh peninjau diantaranya Menteri Luar Negeri Denmark, Belanda, Inggris, Swedia dan Timor Leste.

Bagi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam usaha mendapatkan hibah Acheh dan moratorium ini, sebisa mungkin jangan sampai terkuak bau busuk pentungan gombal PP No.2/2004 dan Keppres No.43/2003. Karena dunia internasional telah mengetahui bahwa di Acheh masih tetap berlaku Darurat Sipil yang didasarkan kepada dasar hukum gombal PP No.2/2004 dan pelarangan orang asing, jurnalis, dan anggota swadaya msyarakat asing berkeliaran di Acheh tanpa sebelumnya diseleksi ketat berdasarkan dasar hukum busuk Keppres No.43/2003.

Persoalannya sekarang itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla serta Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto berusaha menutupi bau busuk yang keluar dari kedua dasar hukum tersebut, dengan wangi-wangian yang telah diberi jampi yang berbunyi: "Saya ingin agar kita semua sadar bahwa mungkin ini peringatan dari Tuhan. Mengapa tidak bersama membangun Aceh" (Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Jakarta, Rabu, 5 Januari 2005).

Sebenarnya itu Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto memang buta. Mengapa ? Karena yang justru diperingatkan dan diazab oleh Allah SWT yang paling duluan adalah pasukan TNI/Polri-nya yang telah disuruh menduduki, menjajah dan membunuh rakyat muslim Acheh oleh Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

Jadi itu Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Panglima TNI Endriartono Sutarto telah menampilkan korban gempa tektonik dan gelombang tsunami kedunia internasional untuk mendapatkan hibah dan moratorium dengan mencoba menutupi bau busuk dasar hukum gombal PP No.2/2004 dan Kepperes No.43/2003.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------