Stockholm, 10 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO INGIN SELESAIKAN KONFLIK ACHEH SECARA DOMESTIK MELALUI CARA YANG GOMBAL
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PERSOALANNYA MASALAH HUKUM MR PRESIDENT YUDHOYONO, ANDA MAU DAMAI TETAPI TIDAK TAHU JALAN KELUARNYA

"Pemerintah Indonesia mengimbau para tokoh GAM di luar negeri agar tidak mencari masalah dan memperkeruh suasana di tengah operasi kemanusiaan di Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar imbauannya tersebut disampaikan oleh Dubes Swedia dan Singapura kepada para tokoh GAM yang bermukim di kedua negara tersebut." (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikutip Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 10 Januari 2004).

Kelihatan itu Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyelesaikan konflik Acheh melalui cara pemenggalan kepala ASNLF. Artinya pihak Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai Pemimpin Tertinggi ASNLF dan Stafnya tidak akan diikutsertakan dalam proses perundingan model Susilo Bambang Yudhoyono.

Tetapi tentu saja, taktik dan strategi model Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemecahan konflik model demikian, tidak akan berhasil. Mengapa ?

Karena sampai kapanpun dalam tubuh rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan dibawah ASNLF hanya ada satu komando, yaitu dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya dalam pemerintahan Pengasingan Acheh di Swedia.

Apapun langkah yang akan dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk memutuskan hubungan antara Swedia dan Acheh jelas suatu usaha yang sia-sia dan tidak akan berhasil.

Kalau Susilo Bambang Yudhoyono berusaha untuk membungkam suara-suara dari Petinggi ASNLF di Swedia jelas itu secara politik tidak mungkin bisa dibendung, kecuali dengan melalui jalur hukum. Tetapi masalahnya, langkah hukum yang bagaimana untuk bisa menjerat para Petinggi ASNLF dan Stafnya di Swedia agar bisa terjerat hukum ?

Fakta dan bukti mengenai usaha pembungkaman para Petinggi ASNLF di Swedia melalui jalur hukum ternyata mengalami kehancuran, sebagaimana yang telah dilancarkan oleh pihak RI melalui Ketua Penuntut Jaksa Umum di Stockholm, Tomas Lindstrand melalui Tim Hakim dari Pengadilan Huddinge pada tanggal 18 Juni 2004, yang ternyata dibebaskan oleh Tim Hakim Pengadilan Huddinge, dengan alasan semua tuduhan Pemerintah Indonesia tidak memiliki alasan dasar yang kuat, sehingga dinyatakan bahwa para Petinggi GAM (Dr. Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud) bebas dan tidak dianggap bersalah melakukan tindakan terorisme, makar, pembakaran dan penculikan, sebagaimana dituduhkan oleh pihak Megawati, Ryamizard Ryacudu, Endriartono Sutarto dan Hari Sabarno. Sehingga dengan rasa berat Ketua Penuntut Jaksa Umum Tomas Lindstrand menarik kembali semua tuduhan yang telah diajukan kehadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge. Sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dibebaskan dari semua tuduhan karena faktor usia dan kesehatan.

Nah dari pengalaman yang telah dialami oleh pihak Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian RI dalam usaha untuk memenggal kepala Petinggi ASNLF dari badannya di Acheh pada tahun lalu itu, jelas apabila tanpa ditunjang dengan dasar fakta dan bukti yang kuat yang dilihat dari sudut hukum, maka usaha untuk memukul pihak ASNLF tidak akan berhasil.

Berdasarkan fakta dan bukti inilah mengapa Duta Besar Swedia Lennart Linner menyatakan bahwa pemerintah Swedia secara politik dapat memahami posisi Indonesia. Tetapi pemerintah Swedia memandang masalah ASNLF merupakan masalah hukum dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Memang benar dan tepat apa yang disampaikan oleh pihak Duta Besar Swedia diatas. Karena tidak mungkin pemerintah Swedia akan menindak para Petinggi ASNLF yang ada di Swedia apabila mereka tidak melanggar hukum yang berlaku di Swedia.

Kemudian masalah pihak ASNLF yang ada di luar negeri yang dituduh oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono mencari masalah dan memperkeruh suasana di tengah operasi kemanusiaan di Aceh. Jelas itu hak bagi setiap orang Acheh yang ada di luar negeri tanpa memandang kewargaannya telah dijamin oleh Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia.

Jadi sebenarnya pihak Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin menyelesaikan konflik Acheh hanya melalui jalur domestik saja, jelas itu sampai kapanpun tidak akan mungkin tercapai. ASNLF hanya ada satu. Perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila hanya ada satu.

Nah kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyono ingin memecah belah ASNLF untuk mendapat keuntungan, maka jelas itu usaha yang sia-sia saja.

Persoalannya kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyelesaikan konflik Acheh, harus dikembalikan kepada akar utama masalahnya. Masalah konflik Acheh bukan masalah ketidak adilan, masalah konflik Acheh bukan masalah otonomi khusus, masalah Acheh bukan masalah seperti yang diformulasikan dalam UU No.18/2001, masalah Acheh bukan masalah pelanggaran hak hak asasi manusia, tetapi masalah Acheh adalah masalah penentuan nasib sendiri, masalah penjajahan, masalah masa depan seluruh rakyat Acheh.

Kalau akar utama ini mau dibicarakan dan mau dimengerti oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono, maka konflik Acheh akan mudah diselesaikan.

Jika pihak Susilo Bambang Yudhoyono tidak membutakan diri, dan mau memahami, dan mau melihat bahwa sebenarnya itu Negeri Acheh adalah bukan milik RI dan bukan bagian dari RI, maka jelas itu konflik Acheh akan mudah diselesaikan.

Tetapi, kalau akar utama penyebab timbulnya konflik ini terus saja ditutupi, dianggap enteng, serta dianggap angin lalu saja, maka apapun usaha yang akan dilakukan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mencapai penyelesaian yang adil dan damai.

Coba saja, kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyono mau menerima apa yang menjadi akar utama penyebab konflik Acheh ini, maka jelas dengan mudah akan menarik seluruh pasukan anorganik yang ada di Acheh. Akan mencabut dasar hukum Keppres No.43/2003, mencabut PP No.2/2004. Memberikan kebebasan politik kepada rakyat Acheh tanpa mendapat hambatan politis. Membebaskan para tahanan politik ASNLF, baik yang ada di Jawa ataupun yang masih ada di Banda Acheh.

Dan tentu saja, seandainya memang benar rakyat Acheh itu setia kepada Susilo Bambang Yudhoyono, setelah semua dibebaskan, maka jelas, rakyat Acheh tidak akan kemana pergi, pasti kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, apabila memang rakyat Acheh itu sudah bosan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, maka sudah dipastikan mereka akan minta berpisah dari Susilo Bambang Yudhoyono.

Masalahnya sekarang, apakah memang benar itu Susilo Bambang Yudhoyono yakin bahwa rakyat Acheh cinta dan setia kepada Susilo Bambang Yudhoyono ?.

Nah disinilah pihak Susilo Bambang Yudhoyono masih ketakutan, bahwa sebenarnya Susilo Bambang Yudhoyono masih belum mengetahui dengan pasti apakah sebagian besar rakyat Acheh itu senang atau memang sudah muak kepadanya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

SBY Minta Tokoh GAM di Luar Negeri Tak Cari Masalah
Reporter: Luhur Hertanto

detikcom - Jakarta, Pemerintah Indonesia mengimbau para tokoh GAM di luar negeri agar tidak mencari masalah dan memperkeruh suasana di tengah operasi kemanusiaan di Aceh.

Akan jauh lebih baik jika dalam momen ini GAM bersedia meletakkan senjata dan ikut bersama-sama merekonstruksi dan merehabilitasi daerah-daerah di Aceh yang terkena bencana.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar imbauannya tersebut disampaikan oleh Dubes Swedia dan Singapura kepada para tokoh GAM yang bermukim di kedua negara tersebut," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengutip pernyataan Presiden SBY usai menemani SBY menerima Dubes Singapura dan Dubes Swedia Lennart Linner di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, (10/1/2005).

Selain Dubes Singapura dan Swedia, SBY juga memanggil Dubes Jepang, Inggris, AS dan Libya yang pemerintahannya selama ini berperan aktif mengupayakan penyelesaian konflik Aceh secara damai melalui mekanisme The Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dan wadah Henry Dunant Centre (HDC).

Lebih jauh, Yusril juga mengatakan, di balik upaya penanganan pasca bencana Aceh, pemerintah juga tengah mencari penyelesaian damai konflik Aceh dengan GAM. Dalam rangka itulah hari ini presiden memanggil enam dubes negara-negara tersebut.

Dengan para dubes tersebut, SBY juga meminta masukan dan pandangannya tentang langkah-langkah politik terhadap Aceh.

"Pemerintah Indonesia sampai saat ini sebenarnya ingin menyelesaikan masalah Aceh secara langsung dengan GAM, tapi kan hambatannya para tokoh ini ada di Swedia. Jadi kami minta agar dubesnya menyampaikan pesan ini," kata Yusril.

Menurut Yusril, atas permintaan tersebut Dubes Swedia menyatakan pemerintahnya secara politik dapat memahami posisi Indonesia. Tetapi sekali lagi pemerintah swedia memandang masalah GAM merupakan masalah hukum dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. (umi)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/01/tgl/10/time/162045/idnews/270359/idkanal/10

Bicarakan GAM, Presiden Undang Enam Dubes
Laporan : Erlangga Djumena
Jakarta, KCM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang enam duta besar (dubes) yakni Swedia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Libya untuk membicarakan penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Untuk diberikan masukan dan juga sekaligus minta tanggapan mereka bahwa kita sebenarnya ingin segera menyelesaikan persoalan GAM. Ini adalah persoalan domestik kita dengan GAM," ujar Menteri Sekretaris Negera Yusril Ihza Mahendra usai pertemuan tersebut di Kantor Kepresidenan, Senin (10/1).

Menurut Yusril, dalam pertemuan tersebut, Presiden Susilo menyampaikan poin-poin penting dari permasalahan GAM. Pasalnya, pembahasan detail mengenai hal itu akan dilakukan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin sore.

Dikatakan Yusril, pihak Indonesia juga meminta pandangan para dubes itu sekaligus juga meminta kepada mereka agar GAM yang berada di luar negeri yakni di Swedia dan Singapura, tidak ikut campur dengan permasalahan domestik Indonesia. "Karena, kita ingin langsung menyelesaikan dengan para tokoh GAM lainnya. Sebenarnya, sudah menunjukkan itikad baik untuk mencari penyelesaian masalah ini," kata Yusril.
Kendati demikian, proses tersebut terhambat karena GAM di Indonesia bergantung pada GAM yang ada di Swedia. "Hambatannya, penyelesaian selalu saja sedikit-sedikit, kami harus bicarakan dengan GAM Stockholm. Ini yang kita tidak bisa terima. Karena itu, kita minta para dubes ini untuk meyakinkan semua pihak supaya GAM yang di Stockholm yang juga dalam proses hukum di Swedia tidak ikut-ikut," kata Yusril.

Mengenai diundangnya tiga dubes yakni Inggris, AS, dan Jepang, menurut Yusril karena ketiga negara itu terlibat dalam proses perdamaian Indonesia dengan GAM baik lewat kesepakatan penghentian permusuhan (CoHA), Henry Dunant Center maupun perundingan damai di Jepang.

Sedangkan, melalui Saiful Islam Khadafi, Libya pernah menawarkan bantuan proses penyelesaian konflik Aceh. Putera pemimpin Libya, Muamar Khadafi itu pernah berkunjung ke Indonesia November 2004.

Sementara, di Singapura, salah satu pimpinan GAM adalah warga negara tersebut. Menurut Menteri Yusril, pemimpin dimaksud adalah Panglima GAM Muzakir Manaf.(Prim)

http://www.kompas.com/utama/news/0501/10/151835.htm
----------