Stockholm, 27 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KOMISI I DPR, WIRAJUDA, RYACUDU MEMANG TETAP BUTA MELIHAT AKAR UTAMA KONFLIK ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MAKIN JELAS PARA ANGGOTA KOMISI I DPR, NOER HASSAN WIRAJUDA & RYAMIZARD RYACUDU MASIH BUTA DAN BUDEK TENTANG MASALAH AKAR UTAMA PENYEBAB TIMBULNYA KONFLIK ACHEH

Ketua Komisi I DPR yang menangani masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi yang diketuai oleh Theo L Sambuaga dari Golkar, dengan para Wakil Ketua, Sidharto Danusubroto dari PDIP, Effendy Choirie dari KB dan Hajrianto Y. Thohari dari Golkar memang mereka itu masih buta dan budek tentang akar utama timbulnya konflik Acheh.

Coba saja perhatikan apa yang dilambungkan oleh Theo L Sambuaga dari Golkar ini tentang penyelesaian konflik Acheh: "Tokoh-tokoh masyarakat seperti MUI, Komnas HAM, tokoh masyarakat Aceh di tingkat nasional dan tokoh LSM duduk bersama dengan pimpinan GAM dan pejabat pemerintah untuk mediasi membicarakan perdamaian. Tidak perlu ada perantara dari luar" (Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga, gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2005). Juga perhatikan apa yang dikatakan oleh anggota Komisi I DPR dari PDIP, Suparlan bahwa "perundingan itu mesti ditiadakan karena esensi persoalan dengan GAM bukan pada perundingannya, tapi bagaimana kemiskinan di Aceh dihilangkan. Caranya, pemerintah harus tegas memberantas praktik korupsi." (Anggota Komisi I DPR, Suparlan, gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2005)

Mengapa itu Theo L Sambuaga dari Golkar dan Suparlan dari PDIP dan semua anggota Komisi I DPR yang menangani masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi masih saja tetap buta dan budek tentang masalah akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh ?

Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah membaca sejarah gombal buatan Soekarno dan para penerusnya tentang Negeri Acheh yang menutupi kelakuan jahat Soekarno yang telah menduduki dan menjajah Negeri Acheh melalui RIS, NKRI, dan RI dengan mempergunakan dasar hukum gombal sepihak PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950 melalui mulut Sumatera Utara.

Kemudian lagi mereka itu memang buta dan budek tentang sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dihubungkan dengan Negeri Acheh.

Mereka itulah merupakan robot-robot yang bertubuh dan berkepala manusia, tetapi otaknya kosong seperti otak udang. Telinganya tersumbat oleh racun-racun yang ditiupkan oleh Soekarno dan para penerusnya sehingga telinga mereka budek dan mata mereka buta ketika melihat konflik Acheh dan akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh.

Coba saja perhatikan itu yang dilambungkan oleh Suparlan yang menyatakan bahwa "konflik Acheh adalah bagaimana kemiskinan di Aceh dihilangkan. Caranya, pemerintah harus tegas memberantas praktik korupsi."

Itulah yang menjadi alasan gombal yang terus melekat dalam kepala anggota Komisi I DPR Suparlan dari PDIP tentang akar utama konflik Acheh.

Kan jelas kelihatan, bagaimana dangkal dan bodohnya itu anggota Komisi I DPR dari PDIP anak buahnya Megawati penerus Soekarno penipu licik dan penjajah di Negeri Acheh.

Bagaimana bisa orang model Suparlan memecahkan konflik Acheh dengan cara aman dan damai, kalau otaknya saja otak udang dan telinganya budek tersumbat racun tentang Negeri Acheh yang disemprotkan oleh Soekarno dan para penerusnya.

Coba Ahmad Sudirman menunggu itu fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang Negeri Acheh adalah memang bagian RI, kalau memang itu Suparlan dari Komisi I DPR mempunyainya, dan silahkan tampilkan dimimbar bebas ini, atau langsung kirimkan kepada Ahmad Sudirman, biar kita bahas dan gali, apakah memang benar itu konflik Acheh akar utamanya adalah masalah kemiskinan dan bagaimana memberantas korupsi.

Begitu juga kalau diperhatikan apa yang dinyatakan oleh Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga dari Golkar, anak buahnya Jusuf Kalla, dimana disebutkan bahwa perundingan dengan GAM tidak perlu ada perantara dari luar.

Nah, disinipun itu Theo L Sambuaga kelihatan buta dan budek. Mengapa ?

Karena, sudah jelas itu perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila, yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan ASNLF-nya telah diakui oleh masyarakat Internasional termasuk oleh para pemerintahan negara-negara lain.

Jadi betapa bodohnya itu Theo L Sambuaga kalau menyimpulkan bahwa konflik Acheh adalah urusan internal RI dan kalau berunding dengan pihak ASNLF atau GAM tidak perlu perantara dari luar.

Jelas, kalau orang-orang dalam Komisi I DPR otaknya seperti otak Theo L Sambuaga, maka sudah pasti itu konflik Acheh tidak akan dapat diselesaikan dengan cara aman dan damai. Apalagi itu Theo L Sambuaga menambahkan bahwa melipatgandakan pasukan non-organik TNI ke Acheh dibenarkan kalau memakai topeng operasi kemanusiaan.

Itulah, dasar gombal dan budek Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, bagaimana bisa dibuktikan secara fakta dan hukum itu pelaksanaan dari pasukan non-organik TNI yang dikirimkan ke Acheh melakukan operasi kemanusiaan, sedangkan dasar hukum yang dipakai di Acheh adalah dasar hukum gombal PP No.2/2004 dan Keppres No.43/2003.

Jangan mimpi itu Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, mau sok melambungkan nilai-nilai kemanusiaan. Sejak kapan saudara Theo L Sambuaga memiliki visi dan misi yang mengarah kepada kemanusiaan di Negeri Acheh ?. Kalian hanyalah menipu dan hanya membeo kepada apa yang telah dilakukan oleh Soekarno yang telah menelan, menduduki dan menjajah Negeri Acheh.

Kemudian itu Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda yang kelihatan memiliki visi dan misi berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono tentang penyelesaian damai di Acheh.

Itu Noer Hassan Wirajuda adalah orang birokrasi yang budek dan kaku dalam berdiplomasi. Walaupun telah beberapa tahun menjadi Menteri Luar Negeri dibawah Kabinet Gotong Royong Megawati, tetapi masih budek dalam hal masalah konflik Acheh. Mengapa ?

Karena, coba saja perhatikan itu alasan Noer Hassan Wirajuda ketika melihat perundingan GAM-RI di Helsinki, Finlandia dengan menyatakan bahwa "karena GAM tidak diakui otoritas internasionalnya, sehingga bukan bagian dari diplomasi."

Nah itulah memang kelihatan dengan jelas bahwa Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda adalah orang birokrat yang budek dan kaku tentang diplomasi dan bagaimana menyelesaikan konflik Acheh.

Itulah budeknya Noer Hassan Wirajuda. Itu ASNLF telah diakui otoritasnya ketika mereka melakukan perundingan di Geneva dan di Tokyo Jepang, dari mulai pihak Pemerintah Amerika, Jepang, dan Negara-Negara Uni Eropah. Kalau memang GAM atau ASNLF tidak diakui otoritasnya oleh dunia internasional, mana mau itu pihak wakil Pemerintah-Pemerintah Negara asing ikut melibatkan diri mereka kedalam perundingan GAM-RI di Geneva dan di Tokyo, Jepang. Dan termasuk sekarang di Helsinki, Finlandia.

Memang itu Noer Hassan Wirajuda sama dengan Theo L Sambuaga dan Suparlan dari Komisi I DPR yang otak mereka adalah otak udang, ketika melihat dan memahami masalah akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh. Mereka buta dan budek melihat akar utama penyebab timbulnya kemelut dan konflik Acheh, karena memang otak mereka telah penuh dijejali dengan racun-racun sejarah gombal Acheh buatan Soekarno dan para penerusnya. Mana itu Noer Hassan Wirajuda, Theo L Sambuaga dan Suparlan pernah mempelajari sejarah yang benar tentang Negeri Acheh dihubungkan dengan Negara RI, kecuali hanya menelan dan mencaplok sejarah gombal made in Soekarno melalui guru-guru sejarah mereka di SD, SMP, SMA dan Universitas.

Seterusnya, kalau itu Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu memang sudah jelas, ia adalah pandainya hanya mempergunakan senjatanya saja. Mana itu otak Ryamizard Ryacudu dipergunakan untuk menyelesaikan konflik Acheh, paling itu tinju dan senapan khalasnikov-nya saja yang dipakai atau senapan buatan Pindad biar tidak diprotes oleh masyarakat internasional mempergunakan senjata buatan AS, Inggris dan Negara-negara lainnya, kecuali Negara Rusia dibawah Putin yang telah melakukan bisnis senjata dengan Megawati dengan kedok untuk dipakai menumpas teroris.

Sebenarnya itu perundingan yang akan dilaksanakan besok, Jumat, 28 Januari 2005 di Helsinki, Finlandia ini, yang diikuti oleh tim RI dibawah Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil orang kelahiran Peureulak Acheh. Kemudian dari pihak ASNLF, Perdana Menteri Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah, dengan perantara mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang sangat dikenal pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di Balkan, adalah untuk merundingkan yang memfokuskan kepada pembicaraan masalah gencatan senjata yang dinyatakan, diakui dan ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh pihak ketiga dalam usaha memberikan kebebasan dan melindungi para relawan militer dan sipil asing dan nasional untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi korban gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Tentang waktu yang diberikan kepada para relawan militer dan sipil asing ditentukan berdasarkan telah pulihnya kembali korban tsunami dan telah baiknya kembali infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk membantu kelancaran para relawan militer dan sipil asing dalam usaha pemulihan dan rehabilitasi korban tsunami, perlu dicabut Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004. Kemudian pihak TNI dan TNA menahan diri dari saling menyerang satu sama lain selama proses pemulihan dan rehabilitasi korban gempa dan tsunami dan pemulihan infrastruktur masih berjalan.

Jadi itulah dasar dan langkah pertama yang perlu dibicarakan dalam perundingan Helsinki ini.

Adapun masalah amnesti yang disodorkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebenarnya itu hanya merupakan suguhan kueh saja. Kalau suka kueh made in Susilo Bambang Yudhoyono, bisa kueh itu dimakan, tetapi kalau memang tidak suka kueh itu, ya, tidak perlu dimakan kueh itu.

Jadi soal amnesti hanyalah bunga-bunga perundingan saja, kalau memang itu masalah gencatan senjata dengan adanya persetujuan dari pihak RI sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka sudah pasti itu dengan dicabutnya Keppers No.43/2003 dan PP No.2/2004 sudah cukup untuk dipakai sebagai landasan pemberian ampunan atau amnesti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para tahanan politik ASNLF yang ditahan di LP-LP di Jawa dan di Acheh.

Kemudian langkah selanjutnya, kalau memang pihak RI masih tetap memegang isi perjanjian gencatan senjata itu, baru melangkah kepada perundingan lainnya, yang akan membicarakan masalah UU No.18/2001 dan kerangka NKRI yang penyelesaiannya diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh untuk memutuskannya melalui plebisit yang disaksikan oleh lembaga pemerintah internasional dan Persyerikatan Bangsa-Bangsa.

Tetapi, itu perundingan bisa terlaksana apabila perundingan Helsinki sekarang ini bisa diwujudkan dan bisa diterapkan secara jujur dan adil di Negeri Acheh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Perundingan RI-GAM Mengada-ada
Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

BAHAS GAM - Menlu Hassan Wirajuda memberikan penjelasan atas pertanyaan para anggota Komisi I DPR saat rapat kerja di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Dalam raker ini antara lain dibahas masalah perundingan RI dengan GAM yang berlangsung di Finlandia dan hubungan RI dengan negara sahabat berkaitan polemik bantuan di Aceh.

JAKARTA - Perundingan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, ibu kota Finlandia, akhir pekan ini, dinilai mengada-ada dan menunjukkan pemerintah tidak punya konsep untuk menyelesaikan secara tuntas masalah Aceh. Padahal penyelesaian masalah Aceh sederhana saja, yaitu menghilangkan jurang kemiskinan, yang memisahkan rakyat dan pejabat.

Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPR dari PDI-P, Suparlan, kepada Pembaruan di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Menlu Hassan Wirajuda di Gedung DPR Senayan, Kamis (27/1).

Menurut Suparlan, perundingan itu mesti ditiadakan karena esensi persoalan dengan GAM bukan pada perundingannya, tapi bagaimana kemiskinan di Aceh dihilangkan. Caranya, kata dia, pemerintah harus tegas memberantas praktik korupsi. Aceh.

Perundingan itu juga tidak diperlukan karena kekuatan GAM saat ini hanya sekitar 2.000 orang dan itu tidak seimbang dengan kekuatan militer. Secara terpisah Direktur Program Imparsial Otto Syamsuddin dan Koordinator Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Djamin, Rabu (26/1), meminta pemerintah untuk membatasi fokus perundingan dengan GAM hanya pada proses pemulihan dan rekonstruksi Aceh, serta tidak meluas ke persoalan politik.

Cita-cita
Dikemukakan, jika langsung membahas masalah tersebut, maka perundingan itu akan gagal dan masing-masing pihak akan mempertahankan cita-cita politiknya.

Menurut Otto, jika perundingan diarahkan pada rekonstruksi Aceh maka hasilnya sangat positif. Otto mengingatkan perundingan kali ini harus hati-hati agar tidak ditarik kembali ke masalah politik. Lagi pula, perundingan ini sangat penting sebagai satu tahap memasuki penyelesaian politik. Ia juga menegaskan, semua permasalahan di Aceh berkaitan dengan
pihak-pihak bersenjata. ''Jika mereka (pihak bersenjata) tak ada di Aceh, atau berhenti
bekerja di Aceh maka situasi akan aman. Oleh karena itu gencatan senjata dibutuhkan,'' katanya.

Rafendi menambahkan, perundingan kali ini tidak hanya melibatkan kantung-kantung utama GAM, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Sebagaimana diberitakan, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Finlandia untuk berunding dengan pemimpin GAM.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan Menko bidang Hukum, Politik dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofjan Djalil. Sedang Menlu Hassan Wirajuda tidak
diikutsertakan dan tetap berada di Jakarta karena GAM tidak diakui otoritas internasionalnya, sehingga bukan bagian dari diplomasi.

Evaakuasi
Hingga Kamis (27/1) evakuasi jenazah korban tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masih berlangsung. Dilaporkan, masih banyak korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sementara kalangan relawan dihadapkan pada kendala terbatasnya peralatan.

Hal itu disampaikan Eka Susilo, anggota Tim Relawan PMI, di Banda Aceh, Rabu (26/1) sore. Hingga Rabu korban tewas yang sudah dievakuasi dan dikebumikan sebanyak 99.031 orang, sedangkan warga yang dilaporkan hilang 127.749 orang.

Demikian laporan yang dikeluarkan Posko Utama Bencana Alam di Pendopo Gubernur
NAD, Rabu) sore.

Lebih lanjut Eka mengatakan, terbatasnya peralatan berat menghambat upaya evakuasi. Menurutnya, jenazah yang belum dievakuasi masih banyak, terutama yang tertimbun reruntuhan dan sampah. Meskipun begitu, pihaknya bersama relawan lain terus melaksanakan tugasnya.

Mengenai masih banyaknya jenazah yang belum dievakuasi juga disampaikan Anwar (34), warga Kreung Raya, Aceh Besar. Dia mengatakan, di daerahnya masih banyak jenazah di bawah reruntuhan puing-puing.

Di kawasan Lhoknga, Lambada, Lampuuk, serta Lhong juga diperkirakan masih banyak jenazah yang belum diangkat. Meskipun pasukan TNI dan militer asing telah membuka jalan, tetapi belum banyak relawan yang masuk kesana. Posko Utama di Pendopo Gubernur juga melaporkan warga yang mengungsi tercatat 417.124 jiwa. Mereka berada di 66 lokasi di 18 kabupaten/kota di Aceh.

Bantuan yang telah disalurkan sejak terjadi bencana hingga Rabu sore, beras sebanyak 2.170 ton, mi instan 48.061 kotak, ikan asin 44.703 ton, minyak goreng 6.409 kotak, gula 2.536 ton, susu 95.690 kotak, air minum 6.318 kotak, selimut 21.932 lembar, dan biskuit 22.681 kotak.
(L-8/H-12/A-21/147Y-3)

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/01/27/index.html
----------

DPR: Gencatan Senjata RI-GAM Tak Perlu Perantara Asing
Reporter: Fedhly Averouss Bey

detikcom - Jakarta, DPR menyambut baik inisiatif dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan gencatan senjata dengan pemerintah Indonesia. Gencatan senjata tidak perlu melibatkan perantara dari luar negeri.

"Itu sudah cukup bagus inisiatif dari GAM untuk melakukan genjatan senjata. Memang seharusnya kejadian ini menjadi momentum untuk betul-betul melakukan rekonsiliasi antara GAM dengan Indonesia. GAM meletakkan senjata, TNI menyetop operasi militer. Tidak ada serang menyerang, semua fokus bersama-sama membangun Aceh," kata Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2005).

Menurut dia, gencatan senjata maupun perjanjian damai antara GAM dan TNI tidak perlu perantara dari luar negeri."Tokoh-tokoh masyarakat seperti MUI, Komnas HAM, tokoh masyarakat Aceh di tingkat nasional dan tokoh LSM duduk bersama dengan pimpinan GAM dan pejabat pemerintah untuk mediasi membicarakan perdamaian. Tidak perlu ada perantara dari luar," papar Theo.

Dalam kesempatan itu, Theo setuju pengerahan prajurit TNI secara besar-besaran di Aceh."Asalkan fokusnya untuk operasi kemanusiaan bukan operasi militer, saya setuju prajurit TNI dilipatgandakan dan didukung alokasi dana dari pemerintah dimana beberapa waktu lalu, kita sudah menyetujui peningkatan dana TNI untuk bantuan di Aceh sebesar Rp 225 miliar," demikian Theo L Sambuaga.

Perdana Menteri (PM) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud menyatakan anak buahnya siap duduk bersama merundingkan gencatan senjata dengan Pemerintah Indonesia. Gencatan senjata dimaksudkan meringankan beban rakyat Aceh.

Selain itu, menurut Malik, perundingan gencatan senjata bertujuan untuk menghapuskan kekhawatiran relawan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh. (aan)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/01/tgl/13/time/154138/idnews/272613/idkanal/10
----------