Stockholm, 28 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

WIRAJUDA & MA'RUF TERUS TERJERAT SEJARAH ACHEH YANG SESAT MADE IN SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KARENA NOER HASSAN WIRAJUDA & M. MA'RUF MASIH TETAP TERJERAT SEJARAH SESAT ACHEH MADE IN SOEKARNO, MAKA MEREKA BERDUA TIDAK BISA MELIHAT AKAR UTAMA PENYEBAB KONFLIK ACHEH

"GAM bukan entitas asing, jadi masalah GAM bukan urusan diplomasi. Ini bukan kompetensi Deplu untuk menjawabnya." (Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2005)

"Bagaimanapun ini masalah nasional yang bisa dibahas" (Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M Ma'ruf, di Badan Perencanaan Nasional, Jumat, 28 Januari 2005)

Kalau melihat dan memperhatikan dari tingkah laku Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dalam hal penyelesaian konflik Acheh, maka sudah dapat ditampilkan sosok tubuh dan pemikiran Noer Hassan Wirajuda tentang akar utama konflik Acheh yaitu Noer Hassan Wirajuda tetap masih terjerat racun-racun mematikan sejarah Acheh yang gombal buatan Soekarno yang telah menelan dan memasukkan Negeri Acheh kedalam usus-buntu Sumatera Utara mempergunakan jeratan tangan lumpuh RIS melalui cara menjaring dengan mempergunakan cara-cara gombal yang penuh penipuan.

Dimana itu Soekarno memulai dengan melakukan taktik kosong penuh tipu muslihat dalam bentuk peleburan 15 Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS kedalam tubuh kurus Negara Bagian RI yang wilayah kekuasaannya secara de-facto dan de-jure mengacu pada hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948, yaitu hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Dengan mempergunakan bahan penghancur racun gombal dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950. Kemudian itu Soekarno, melalui otak-otak para anggota Parlemen dan Senat RIS yang telah tertipu Soekarno mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tangggal 14 Agustus 1950.

Dan disusul pada waktu yang sama, 14 Agustus 1950, Soekarno dengan RIS-nya menetapkan dasar hukum gombal sepihak Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi yang membagi Negara bagian RI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Lalu itu Soekarno mengklaim dan mengaku secara seenak udelnya sendiri dengan menyatakan bahwa Negeri Acheh yang secara de-facto dan de-jure diluar RIS menjadi wilayah bagian Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya melalui deklarasi dasar hukum gombal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah langkah-langkah jahat yang penuh tipu muslihat dan akal bulus yang ditampilkan Soekarno inilah yang masih melekat di kepala Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda orang Sunda satu ini.

Celakanya itu otak Noer Hassan Wirajuda yang telah terkena racun sejarah Acheh gombal made in Soekarno ini menjalar ke otak Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M Ma'ruf, sehingga tanpa dipikir panjang, itu M. Ma'ruf melambungkan pikiran gombalnya yang berisikan cairan racun Soekarno: "Bagaimanapun ini masalah nasional yang bisa dibahas". Atau dengan kata lain, itu Negeri Acheh adalah bagian Negara RI, walaupun asalnya dicaplok dan dijajah oleh Soekarno dengan RIS, NKRI, dan RI-Jawa-Yogya-nya.

Itulah Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M Ma'ruf yang masih terjerat oleh jeratan racun mematikan sejarah Acheh yang gombal buatan Soekarno dan para penerusnya. Sehingga mereka berdua ini ketika melihat konflik Acheh menjadi matanya buta dan telinganya budek, akhirnya mereka menjadi salah kaprah.

Karena itu orang dua ini, Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M Ma'ruf, ketika GAM dan RI sedang berunding di Helsinki hari ini Jum'at, 28 Januari 2005, langsung saja menyatakan bahwa itu Negeri Acheh adalah bagian RI dan menjadi masalah dalam negeri, dimana tidak perlu melakukan diplomasi.

Nah itulah akibat dari racun-racun yang telah disebarkan oleh Soerkarno dalam bentuk sejarah Acheh gombal-nya yang gencar ditiupkan oleh para penerus Soekarno di muka bumi Nusantara ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Mendagri Tolak Berkomentar Soal Perundingan RI-GAM
Jum'at, 28 Januari 2005 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri, M.Ma'ruf, menolak berkomentar soal perundingan antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia hanya menegaskan, masalah GAM merupakan masalah nasional.

Saat ditanyakan keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam perundingan, Ma'ruf yang ditemui usai rapat terbatas di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Jumat (28/1) mengatakan, dirinya belum bisa memberikan komentar sampai perundingan selesai. "Bagaimanapun ini masalah nasional yang bisa dibahas, nanti saja ya," ujarnya saat ditanya ketidak terlibatan Mendagri dalam perundingan.

Direncanakan, hari ini perundingan antara Indonesia dengan GAM berlangsung di Finlandia. Pertemuan yang difasilitasi Crisis Management Initiative dibawah pimpinan Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia.

Wakil pemerintah Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil, serta didampingi Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS.

Menyangkut pertemuan, Komisi I DPR mempertanyakan tentang lokasi pelaksanaan pertemuan yang di luar negeri. Padahal, masalah GAM merupakan persoalan dalam negeri.

Sunariah
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/01/28/brk,20050128-13,id.html
----------

DPR: Mengapa Menlu Tak Ikut Berunding dengan GAM?
Kamis, 27 Januari 2005 | 20:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Luar Negeri DPR mempertanyakan tak ikut sertanya Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda sebagai anggota delegasi perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki, Finlandia. Di sisi lain, anggota Komisi juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap langkah pemerintah untuk berunding lagi.

Wirajuda menjawab, GAM adalah masalah dalam negeri. "GAM bukan entitas asing, jadi masalah GAM bukan urusan diplomasi," ujarnya kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi I itu, Kamis (27/1).

Wirajuda membantah, dia tak diajak karena instansinya tak setuju dengan perundingan itu. "(Sekali lagi) ini bukan kompetensi Deplu untuk menjawabnya," ujarnya tanpa mau menyebutkan pihak yang mempunyai kompetensi itu.

Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga mengatakan, pertemuan dengan GAM di luar negeri dapat menurunkan posisi tawar Indonesia sebagai negara berdaulat. "Indonesia berhadapan dengan kelompok separatis dan faksionalis, mengirimkan perwakilannya setingkat menteri. Selain itu pertemuan tersebut di adakan di luar negeri. Ini akan menurunkan posisi tawar Indonesia, ucapnya.

Ade Nasution, Politikus Partai Bintang Reformasi mengkhawatirkan langkah pemerintah itu kian memberi angin segar gerakan separatis lain untuk mengikuti jejak GAM. "Saya sudah mendengar beberapa gerakan seperatis di daerah yang mengatakan akan meniru jejak GAM untuk memaksa pemerintah berdialog," katanya.

Evy Flamboyant
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/01/27/brk,20050127-68,id.html
----------