Stockholm, 28 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PERLU DIHADIRKAN PASUKAN PBB UNTUK MEMONITOR GENCATAN SENJATA ACHEH PASCA TSUNAMI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS LANGKAH TERBAIK UNTUK MENGAWASI GENCATAN SENJATA DI ACHEH PERLU DIHADIRKAN PASUKAN PBB

Langkah pertama dan utama yang mendasari perundingan RI-GAM Helsinki ini adalah langkah yang berpijak kepada adanya rasa keprihatinan terhadap rakyat Acheh akibat gempa dan tsunami 26 Desember 2004 dan adanya keinginan untuk menciptakan keamanan yang kondusif guna memberikan kebebasan dan perlindungan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi korban gempa dan tsunami.

Inilah dasar utama kemanusiaan dan keamanan yang menjadi pijakan bagi kelangsungan perundingan Helsinki ini.

Kalau memang sudah adanya kesamaan pandangan dan tempat berpijak ini, maka akan mudah untuk membangun tahapan-tahapan batu bangunan selanjutnya untuk memberikan rasa bebas dan aman bagi rakyat Acheh dan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional dalam usahanya untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi korban gempa dan tsunami.

Nah tahapan batu bangunan pertama yang bisa dibangun diatas pondasi rasa keprihatinan dan rasa keamanan yang kondusif ini adalah menciptakan suasana bebas militer. Artinya, dalam praktek tekniknya adalah dari kedua belah pihak, TNI dan TNA bersedia untuk menahan dari saling menyerang satu sama lain, dan tetap berada digaris sekitar markasnya masing-masing, serta lebih mencurahkan dan menfokuskan kepada usaha kemanusiaan.

Tentu saja, karena teknik penahanan diri untuk tidak saling menyerang satu sama lainnya ini, dalam tahapan awal yang tanpa adanya tim pengawas gencatan senjata yang diakui oleh kedua belah pihak, maka penekanannya lebih banyak didasarkan kepada rasa tanggung jawab dan kesadaran bersama dari pimpinan pusat TNI, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, serta pasukannya dilapangan. Begitu juga dari pihak TNA untuk tetap berada digaris pertahanannya dan tidak melakukan tindakan offensiv.

Tetapi untuk tahap teknik selanjutnya guna menjaga kelangsungan gencatan sejata ini agar tetap berlangsung dan ditaati oleh kedua belah pihak, maka perlu dimintakan kepada pihak PBB untuk mendatangkan pasukan pengawas gencatan senjata dari negara-negara anggota PBB dibawah bendera PBB guna melakukan pengawasan dan memonitor jalannya gencatan senjata pasca gempa dan tsunami ini.

Pasukan PBB ini dibutuhkan karena jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi di Acheh ini memerlukan waktu yang sangat panjang, 5 sampai 7 tahun.

Selama masa waktu pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi ini, dimana rakyat Acheh sangat memerlukan perlindungan dan keamanan, maka pasukan PBB berperan untuk menjadi penyekat dan benteng penahan kalau timbul tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang sangat merugikan bagi rakyat Acheh baik yang datang dari pihak TNI maupun yang datang dari pihak TNA.

Jadi selama masa pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi yang akan berlangsung lebih dari 5 tahun di Acheh inilah yang diperlukan suasana dan atmosphir yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh rakyat Acheh.

Inilah langkah awal dalam rangka membangun tahapan-tahapan batu bangunan untuk memberikan rasa bebas dan aman bagi rakyat Acheh dan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional dalam usahanya untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi korban gempa dan tsunami di Acheh.

Adapun masalah UU No.18/2001 dan kerangka NKRI, itu dibicarakan setelah berhasil melakukan pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi di Negeri Acheh.

Dan tentu saja masalah UU No.18/2001 dan kerangka NKRI itu penyelesaiannya diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh melalui jalur penentuan nasib sendiri dalam bentuk plebisit yang diawasi oleh pihak wakil-wakil pemerintah luar dan oleh pengawas plebisit yang ditunjuk oleh Sekjen PBB.

Sekali lagi, yang penting dalam langkah awal dan pertama ini adalah, bagaimana untuk menciptakan suasana aman yang kondusif di Negeri Acheh agar supaya usaha untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Acheh bisa berhasil dengan lancar, aman, dan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Acheh, oleh pihak pemberi bantuan, dan oleh pihak pemerintah luar negeri yang telah memberikan bantuan yang cukup banyak kepada Acheh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Pertemuan Helsinki Membahas Pemulihan Aceh

28/1/2005 19:56 - Delegasi Gerakan Aceh Merdeka tak mengajukan syarat politik apa pun dalam forum informal tersebut. Pertemuan murni dilakukan atas dasar keprihatinan terhadap penderitaan warga Aceh yang dilanda Tsunami.

Liputan6.com, Helsinki: Dengan difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI), delegasi pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka bertemu langsung di sebuah tempat di Kota Helsinki, Finlandia, Jumat (28/1) pagi waktu setempat. Pembicaraan awal lebih difokuskan pada persamaan pandangan tentang kondisi Nanggroe Aceh Darussalam serta pemulihan Serambi Mekah pasca-Tsunami.

Delegasi pemerintah Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Widodo A.S. beranggotakan tujuh pejabat. Di antaranya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Sementara GAM diwakili lima orang, yakni Malik Mahmud, Abdullah Zaini, Bactiar Abdullah, Nurdin Abdurrahman dari Australia, dan seorang lagi yang mengaku perwakilan GAM dari Amerika Serikat [baca: Pertemuan Pemerintah-GAM Akan Disaksikan CMI].

Di sela-sela pertemuan, delegasi GAM mengatakan, pihaknya tidak mengajukan syarat politik apa pun dalam forum ini. Sebab, pertemuan murni dilakukan atas dasar keprihatinan kedua belah pihak terhadap penderitaan warga Aceh yang dilanda Tsunami. Salah satunya mengenai bantuan kemanusiaan bagi korban Tsunami. Mereka berharap supaya bantuan bisa sampai kepada warga yang sangat memerlukan. Untuk itu, pihak GAM sepakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Ini terkait masih banyaknya gangguan keamanan di beberapa wilayah NAD yang menghambat pendistribusian bantuan kemanusiaan. Namun pembicaraan belum sampai pada teknis gencatan senjata.(DEN/Rosianna Silalahi dan Imam Santosa)

http://www.liputan6.com/fullnews/94621.html
----------