Stockholm, 29 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

LEBIH DARI 3700 PASUKAN ASING BISA DIGANTIKAN PASUKAN PBB UNTUK MEMONITOR GENCATAN SENJATA DI ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SECARA TEKNIS 3700 PASUKAN ASING YANG SEKARANG BERADA DI ACHEH BISA DIGANTIKAN PASUKAN PBB UNTUK MEMONITOR GENCATAN SENJATA DI ACHEH

Kalau memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Staf Koordinator Operasi Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sumatera, Joel Boutroue, bahwa peran pasukan asing yang sekarang berada di Acheh dari sebelas negara asing masih akan dibutuhkan di Acheh sampai beberapa minggu ke depan untuk menyalurkan bantuan bagi para pengungsi korban gempa dan tsunami yang berada di daerah-daerah yang masih sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. (Staf Koordinator Operasi Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sumatera Joel Boutroue, Banda Acheh, Senin, 24 Januari 2005)

Kemudian kalau memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam rapat kerja dengan komisi I DPR RI yang menyatakan bahwa pasukan asing yang berada di Acheh berjumlah 3.711 personel dari 11 negara. (Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2005).

Seterusnya kalau dibandingkan dengan apa yang dinyatakan dalam Siaran pers Lembaga Informasi Nasional di Jakarta, Sabtu, 22 Januari 2005 bahwa, berdasarkan laporan dari Posko TNI, jumlah personil yang ditempatkan di Acheh sampai sekarang mencapai 45.061 personel, yang berasal dari 39.987 personel kekuatan Koopslihkam TNI dan 5.074 personel tambahan. Dimana personel tambahan ini berasal dari 2.684 personel TNI AD, 1.600 personel TNI AL, 748 personel TNI AU dan 42 personel dari Mabes TNI.

Sekarang, kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh pihak Staf Koordinator Operasi Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sumatera, Joel Boutroue, dan fakta, bukti tentang adanya pasukan asing di Acheh, serta pasukan TNI yang hampir mencapai 50.000 personel, kemudian dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar dan motivasi perundingan Helsinki yang sedang berlangsung sekarang ini, yaitu karena adanya rasa keprihatinan terhadap rakyat Acheh akibat gempa dan tsunami 26 Desember 2004 dan adanya keinginan untuk menciptakan keamanan yang kondusif guna memberikan kebebasan dan perlindungan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi korban gempa dan tsunami, maka yang perlu ditampilkan kepermukaan sekarang ini adalah masalah kemanusiaan dan keamanan untuk dijadikan sebagai pijakan bagi kelangsungan penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi korban gempa dan tsunami di Acheh.

Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan Ahmad Sudirman dalam tulisan sebelum ini bahwa, dalam upaya perundingan Helsinki ini guna menempatkan tahapan batu bangunan pertama yang bisa dibangun diatas pondasi rasa keprihatinan dan rasa keamanan yang kondusif yaitu menciptakan suasana aman dan bebas bagi seluruh rakyat Acheh dari kekerasan senjata dan militer dalam bentuk praktek teknisnya adalah dari pihak TNI dan TNA bersedia untuk tidak saling menyerang satu sama lain, dan tetap berada digaris markasnya masing-masing, dengan dimonitor dan diawasi oleh pasukan pengawas PBB yang disepakati oleh kedua belah pihak guna menjamin dan menjaga kelangsungan gencatan sejata ini agar tetap berlangsung dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Jadi dengan hadirnya pasukan keamanan PBB, sebagaimana juga sekarang telah hadir pasukan asing dari sebelas negara asing yang jumlahnya lebih dari 3700 personel itu, adalah mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan gencatan senjata antara RI-GAM.

Dengan adanya kehadiran pasukan pengawas PBB untuk memonitor gencatan senjata RI-GAM ini akan memberikan jaminan keamanan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Acheh dalam usaha memulihkan, merehabilitasi, dan merekonstruksi Acheh yang akan memerlukan waktu lebih dari 5 tahun.

Tanpa adanya tim yang memonitor yang memiliki kekuasaan penuh dan bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak, TNI dan TNA, maka sudah bisa dipastikan itu gencatan RI-GAM tidak akan berlangsung lama.

Karena itu apabila pihak RI dan GAM bersedia untuk melakukan gencatan senjata dalam usaha membangun kembali Acheh pasca gempa dan tsunami yang memerlukan jangka waktu yang panjang ini, maka cara terbaik dan bijaksana adalah memberikan restu dan izin kepada pihak pasukan pengawas gencatan senjata yang berada dibawah bendera PBB.

Inilah taktik dan strategi perdamaian yang aman dan damai di Negeri Acheh.

Seandainya pihak RI dibawah Susilo Bambang Yudhoyono Cs memahami dan mengerti apa itu perdamaian yang aman dan damai di Negeri Acheh, maka ia tidak akan sulit untuk menangkap dan mengerti apa yang dilambungkan oleh Ahmad Sudirman ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Pertemuan Helsinki Membahas Pemulihan Aceh

28/1/2005 19:56 - Delegasi Gerakan Aceh Merdeka tak mengajukan syarat politik apa pun dalam forum informal tersebut. Pertemuan murni dilakukan atas dasar keprihatinan terhadap penderitaan warga Aceh yang dilanda Tsunami.

Liputan6.com, Helsinki: Dengan difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI), delegasi pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka bertemu langsung di sebuah tempat di Kota Helsinki, Finlandia, Jumat (28/1) pagi waktu setempat. Pembicaraan awal lebih difokuskan pada persamaan pandangan tentang kondisi Nanggroe Aceh Darussalam serta pemulihan Serambi Mekah pasca-Tsunami.

Delegasi pemerintah Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Widodo A.S. beranggotakan tujuh pejabat. Di antaranya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Sementara GAM diwakili lima orang, yakni Malik Mahmud, Abdullah Zaini, Bactiar Abdullah, Nurdin Abdurrahman dari Australia, dan seorang lagi yang mengaku perwakilan GAM dari Amerika Serikat [baca: Pertemuan Pemerintah-GAM Akan Disaksikan CMI].

Di sela-sela pertemuan, delegasi GAM mengatakan, pihaknya tidak mengajukan syarat politik apa pun dalam forum ini. Sebab, pertemuan murni dilakukan atas dasar keprihatinan kedua belah pihak terhadap penderitaan warga Aceh yang dilanda Tsunami. Salah satunya mengenai bantuan kemanusiaan bagi korban Tsunami. Mereka berharap supaya bantuan bisa sampai kepada warga yang sangat memerlukan. Untuk itu, pihak GAM sepakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Ini terkait masih banyaknya gangguan keamanan di beberapa wilayah NAD yang menghambat pendistribusian bantuan kemanusiaan. Namun pembicaraan belum sampai pada teknis gencatan senjata.(DEN/Rosianna Silalahi dan Imam Santosa)

http://www.liputan6.com/fullnews/94621.html
----------