Stockholm, 29 Januari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KALAU PERUNDINGAN HELSINKI GAGAL ITU DISEBABKAN YUDHOYONO & KALLA TETAP MENYODORKAN KARTU UU NO.18/2001
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PENYELESAIAN KONFLIK ACHEH SECARA MENYELURUH DAN TIDAK PARTIAL YANG MENGACU PADA UU NO.18/2001 YANG DISODORKAN PIHAK RI ADALAH SUMBER GAGALNYA PERUNDINGAN HELSINKI 28-29 JANUARI 2005

Kelihatannya seperti yang telah dikemukakan oleh Ahmad Sudirman sebelum ini bahwa kalau pihak tim juru runding RI hanya memiliki kartu UU No.18/2001 dan kartu kerangka NKRI, maka hanya baru dalam babak pertama ronde perundingan Helsinki sudah akan terjungkir.

Dan memang benar, karena ternyata, pihak juru runding RI yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin terus menerus mempertahankan kartu gombalnya UU No.18/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Itu UU No.18/2001 bukan hak dan tanggung jawab penuh ASNLF untuk menerimanya atas nama seluruh rakyat Acheh, melainkan tanggung jawab penuh seluruh rakyat Acheh untuk memutuskan dan membicarakannya kembali isi yang terkandung dalam UU No.18/2001, apakah itu UU No.18/2001 bisa diterima atau tidak, melalui cara penentuan pendapat dalam bentuk plebisit.

Karena itu kalau pihak RI hanya bertolak dari sudut UU No.18/2001 dengan penjabaran teknisnya dalam bentuk, pertama, para pimpinan Tentara Negara Acheh harus turun gunung. Kedua, para pimpinan ASNLF atau GAM juga harus turun gunung dan menyerah kepada RI. Dan ketiga, senjata harus diserahkan.

Jelas, itu bentuk penjabaran tenis dari kartu UU No.18/2001 tidak akan bisa menyelesaikan konflik Acheh yang telah berlangsung sejak setengah abad yang lalu.

Karena masalah knflik Acheh bukanlah masalah otonomi khusus, melainkan masalah pendudukan dan penjajahan yang dilakukan RI terhadap Negeri Acheh.

Disinilah letak kesalahan pandangan yang dipakai oleh pihak RI. Dimana pihak RI masih menganggap itu kebijaksanaan politik dan ekspansi yang dilakukan Soekarno terhadap Negeri Acheh adalah suatu kebijaksanaan politik yang bisa diterima oleh pihak para penerus Soekarno sampai detik sekarang ini, walaupun itu kebijaksanaan politik dan ekspansi yang telah melanggar dasar hukum internasional dan juga sekaligus melanggar dasar hukum nasional RI sebagaimana tertuang dalam Preambule UUD 1945 yaitu "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

Jadi karena memang pihak RI masih tetap membutakan diri dan masih tetap menganggap itu Negeri Acheh merupakan bagian wilayah RI, walaupun menurut fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum itu Negeri Acheh ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah RIS, diteruskan oleh NKRI dan oleh RI sampai detik sekarang ini, sehingga ketika pihak RI ingin menyelesaikan konflik Acheh tetap saja mereka memegang pegangan gombal dasar hukum buatan sepihak UU No.18/2001.

Tentu saja, dari pihak rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila tidak bisa menerima apa yang disodorkan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla melalui tim juru rundingnya yang dikirim ke Helsinki, Finlandia ini.

Dimana dari pihak tim juru runding ASNLF atau GAM yang dipimpin oleh Perdana Menteri Teungku Malik Mahmud dan Menterei Luar Negeri Dr Zaini Abdullah telah menyodorkan pemecahan konflik Acheh dalam tingkat awal adalah dengan cara melakukan gencatan senjata untuk memberikan keleluasaan dan keamanan kepada pihak relawan militer & sipil asing dan nasional yang sekarang sedang berada di Acheh agar supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan baik. Adapun itu masalah pembicaraan dan penerimaan UU No.18/2001 diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh untuk memberikan suara dan sikapnya melalui cara plebisit, apakah itu UU No.18/2001 diterima atau ditolak.

Nah, karena ternyata pihak RI tetap saja, ngotot dengan dasar kartu UU No.18/2001 yang mereka namakan dengan penyelesaian melalui otonomi khusus secara aman dan menyeluruh yang dijabarkan kedalam bentuk teknis penyerahan diri pimpinan dan anggota ASNLF atau GAM dan TNA serta menyerahkan seluruh senjata kepada pihak RI.

Jelas, itu sama saja dengan pihak ASNLF atau GAM dan TNA menyerah kepada pihak RI tanpa syarat, dengan alasan gempa dan tsunami di Acheh serta untuk membangun kembali Acheh.

Itulah taktik dan strategi gombal yang dilambungkan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang didukung oleh Endriartono Sutarto, Ryamizard Ryacudu, Widodo Adi Sutjipto, Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil dan Komisi I DPR dibawah ketuanya Theo L Sambuaga dari Golkar.

Dan tentu saja, karena memang taktik dan strategi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla masih tetap memegang dasar hukum gombal UU No.18/2001 yang sebagian isinya telah menyesatkan umat Islam Acheh, untuk terus disodorkan dalam perundingan Helsinki ini, maka sudah dipastikan itu perundingan Helsinki 28-29 Januari 2005 akan gagal.

Lihat dan dengar saja Konferensi Pers yang akan dipimpin oleh Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari hari ini Sabtu, 29 Januari 2005, jam 19.00 waktu Finlandia atau jam 24.00 WIB di Kantor Departemen Komunikasi dan Budaya Kementrian Luar Negeri Finlandia, Jalan Kanavakatu 3 C, Helsinki, dan akan disiarkan langsung melalui internet di http://formin.finland.fi

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------