Stockholm, 1 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

AM FATWA & THEO L SAMBUAGA MASIH TETAP MENGEKOR YUDHOYONO DENGAN UU NO.18/2001-NYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

WALAUPUN AM FATWA & THEO L SAMBUAGA MENERIAKKAN PERUNDINGAN DAMAI RI-GAM TETAPI TANGAN MEREKA TETAP MENGGENGGAM PENTUNGAN GOMBAL UU NO.18/2001

"Pertemuan di luar negeri hanya akan memperbesar masalah dan menginternasionalisasi persoalan, sehingga mengundang pihak lain untuk masuk ke dalam persoalan. Apalagi di GAM sendiri banyak faksi. Ini terlihat dari masih terjadinya kontak senjata saat perundingan di Finlandia. Sejak semula kita memang ragu karena ini adalah masalah dalam negeri. Jadi jangan melalui mediasi. Tapi kerangkanya harus jelas dalam konteks NKRI, tidak ada aspirasi untuk merdeka. Indonesia kan sudah memberi tawaran amnesti, mestinya GAM juga bergeser supaya perundingan bisa terus maju." (Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 31 Januari 2005)

"Dialog itu bukan tanpa hasil, tapi suatu pertemuan yang perlu ditindaklanjuti. Jangan karena pembicaraan alot, lantas dialog tidak dilanjutkan. Bagi pihak yang tidak setuju dan tidak mengerti dengan tujuan proses dialog damai tersebut, mereka itu bagaikan haus daerah dan kurang memahami kemana konsentrasi kita sekarang ini. Yang sangat penting dalam waktu dekat ini, perlunya segera gencatan senjata. Operasi militer harus diturunkan atau dipersempit, dan sebaliknya zona damai harus diperluas. Dalam dialog itu sebaiknya harus mengikutsertakan tokoh sipil, ulama dan pemimpin adat di Aceh. Apalagi secara psikologis dan latar belakang sejarah, watak masyarakat Aceh sulit untuk ditumpas lalu padam perlawanan untuk selamanya. Kita harus ingat Aceh merupakan daerah terakhir yang mengalami penjajahan Belanda. Dalam proses dialog tersebut tidak boleh keluar dari prinsip dasar NKRI dan Otonomi Khusus bagi Aceh. Konsesi lainnya yaitu pemberian amnesti bagi anggota GAM yang menyerahkan diri merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana pengalaman sejarah terhadap penyelesaian PRRI/Permesta." (Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi I DPR AM Fatwa, Senin 31 Januari 2005).

Memang kelihatan makin lama itu Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga dari Golkar otaknya makin picik dan sempit saja ketika melihat konflik Acheh ini. Dipikir itu Sambuaga konflik Acheh bisa ditutupi dengan tikar hitam gombal UU No.18/2001 yang dihamparkan di dalam wilayah Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI jelmaan NKRI melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sudah jelas itu masalah Acheh telah menjadi masalah internasional, tetapi oleh pihak Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga masih tetap saja diklaim sebagai masalah dalam negeri, masalahnya Mbahnya Susilo Bambang Yudhoyono Cs termasuk Mbahnya Theo L Sambuaga.

Sudahlah itu Theo L Sambuaga melambungkan pemikiran tentang konflik Acheh masalah dalam negeri, ditambah pula dengan tetap tangan kanannya memegang pentungan gombal UU No.18/2001 yang isinya sangat menyesatkan umat Islam khususnya di Acheh dan umumnya di RI, dan penuh penipuan dan akal bulus terhadap rakyat Acheh.

Tentang isi UU No.18/2001, Ahmad Sudirman telah membongkar dan mengubrak-abrik isinya di mimbar bebas ini, yang memang berisikan racun menyesatkan bagi umat Islam di Acheh dan di RI yang penuh dengan penipuan terhadap rakyat Acheh.

Bagaimana bisa rakyat muslim Acheh percaya terhadap isi UU No.18/2001 yang gombal itu. Apalagi kalau itu isi UU No.18/2001 adalah sebagiannya buatan orang-orangnya Golkar seperti saudara Theo L Sambuaga. Apa yang kalian Theo L Sambuaga ketahui tentang penerapan syariat Islam, kalian hanyalah membuat akal bulus dan menipu rakyat muslim Acheh saja, agar tetap berada dalam ikatan tali sistem thaghut pancasila yang gombal hasil kutak-katik Soekarno dengan dibantu oleh Pantia Sembilannya. Dan bagaimana kalian Theo L Sambuaga Cs menipu rakyat Acheh dengan memakai kedok "Penerimaan dalam rangka otonomi khusus". Otak kalian memang otak penerus Soekarno yang penipu licik dan yang pandai mempergunakan akal bulus untuk mencapai tujuan politik dan ekspansinya.

Begitu juga dengan itu Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi I DPR AM Fatwa yang bersemangat meneriakkan perundingan RI-GAM, tetapi dalam otak saudara AM Fatwa penuh dengan racun-racun Soekarno yang diformulasikan dalam bentuk UU No.18/2001.

Saudara AM Fatwa, saudara tidak perlu meneriakkan perdamaian RI-GAM kalau dalam otak saudara masih melekat sistem thaghut pancasila yang dijabarkan dalam isi UU No.18/2001. Itu rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila tidak akan tertipu dengan sodoran otonomi khusus yang dibungkus dengan UU No.18/2001 yang gombal dan menyesatkan umat islam Acheh itu.

Kalau kalian mau melakukan gencatan sejata, caranya kesampingkan dahulu itu pentungan gombal UU No.18/2001 dan konsepsi gombal NKRI final yang usang itu.

Nah, apabila gencatan senjata disepakati, dan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami selesai dan berhasil, yang memerlukan waktu lebih dari 5 tahun itu, barulah dibicarakan masalah apakah itu NKRI sudah final atau belum, dan apakah itu UU No.18/2001 memang bisa diterima oleh seluruh rakyat Acheh atau tidak. Nah, untuk pemecahannya diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh untuk menentukan sikap melalui cara plebisit dengan disaksikan oleh wakil-wakil dari pemerintah internasional dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jadi, kalian saudara AM Fatwa jangan ikut-ikutan itu Susilo Bambang Yudhoyono, Widodo Adi Sutjipto dan Hamid Awaluddin, yang dengan penuh ketakutan terus menggenggam pentungan gombal UU No.18/2001 dan konsepsi usang NKRI final. Sehingga kemanapun mereka pergi itu UU No.18/2001 dan konsepsi usang NKRI final melekat didahi mereka, sehingga mata mereka jadi kabur dan telinga mereka jadi budek ketika melihat dan mendengar konflik Acheh dan akar utama penyebab timbulnya konflik Acheh.

Coba saudara AM Fatwa asal Sulawesi ini gali sampai kedalam itu konflik Acheh ini dengan tujuan untuk mendalami, mempelajari, meneliti tentang penyebab utama timbulnya konflik Acheh, bukan hanya menjiplak hasil coretan sejarah gombal Acheh made in Soekarno saja, sehingga kalian terperosok kedalam kesesatan, kemunafikan dan penipuan terhadap rakyat muslim Acheh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Fatwa: Yang Tidak Setuju Dialog RI-GAM Bagaikan Haus Darah
Reporter: Shinta Shinaga

detikcom - Jakarta, Bagi pihak yang tidak setuju dan tidak mengerti dengan tujuan proses dialog damai RI-GAM dianggap bagaikan haus daerah. Untuk itu dialog RI-GAM harus diteruskan.

"Dialog itu bukan tanpa hasil, tapi suatu pertemuan yang perlu ditindaklanjuti. Jangan karena pembicaraan alot, lantas dialog tidak dilanjutkan," kata AM Fatwa.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR ini melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada detikcom, Senin (31/1/2005).

"Bagi pihak yang tidak setuju dan tidak mengerti dengan tujuan proses dialog damai tersebut, mereka itu bagaikan haus daerah dan kurang memahami kemana konsentrasi kita sekarang ini," tukasnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai ketua DPP PAN ini, sudah seharusnya semua pihak mengutamakan damai daripada perang. Operasi-operasi militer harus bersifat defensif, tidak memperluas aksi militer. Pemerintah harus tetap membuka pintu dialog dengan GAM.

"Yang sangat penting dalam waktu dekat ini, perlunya segera gencatan senjata. Operasi militer harus diturunkan atau dipersempit, dan sebaliknya zona damai harus diperluas," kata Fatwa.

Momentum solidaritas dan keprihatinan terhadap bencana alam di Aceh dari semua pihak termasuk GAM, lanjut dia, harus dimanfaatkan. Dialog tersebut merupakan langkah awal dan suatu kemajuan yang patut dihargai. Sehingga pemerintah harus memanfaatkan momentum tersebut dengan menyiapkan agenda yang akan dibawa dalam pertemuan berikutnya.

"Dalam dialog itu sebaiknya harus mengikutsertakan tokoh sipil, ulama dan pemimpin adat di Aceh. Apalagi secara psikologis dan latar belakang sejarah, watak masyarakat Aceh sulit untuk ditumpas lalu padam perlawanan untuk selamanya. Kita harus ingat Aceh merupakan daerah terakhir yang mengalami penjajahan Belanda," sebut Fatwa.

Dia mengingat agar dalam proses dialog tersebut tidak boleh keluar dari prinsip dasar NKRI dan Otonomi Khusus bagi Aceh. Konsesi lainnya yaitu pemberian amnesti bagi anggota GAM yang menyerahkan diri merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana pengalaman sejarah terhadap penyelesaian PRRI/Permesta.

"Mungkin saja bagi pasukan GAM yang meletakkan senjata dengan proses seleksi bisa juga direkrut menjadi TNI dengan penempatan dipecah-pecah ke seluruh Kodam," ucap Fatwa. (sss)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/01/time/05135/idnews/282609/idkanal/10
----------

DPR Minta Perundingan Lanjutan RI-GAM Digelar di Aceh
Reporter: Anton Aliabbas

detikcom - Jakarta, Komisi I DPR RI meminta perundingan lanjutan antara pemerintah RI dengan GAM digelar di Aceh. Hal ini untuk menghindari internasionalisasi konflik Aceh.

"Pertemuan di luar negeri hanya akan memperbesar masalah dan menginternasionalisasi persoalan, sehingga mengundang pihak lain untuk masuk ke dalam persoalan," ujar Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, (31/1/2005).

Komisi I juga meminta agar dalam perundingan lanjutan tersebut melibatkan ulama dan tokoh GAM di Aceh. "Apalagi di GAM sendiri banyak faksi. Ini terlihat dari masih terjadinya kontak senjata saat perundingan di Finlandia," katanya.

Mengenai tidak ada hasil dalam perundingan di Helsinki, Finlandia, dia mengaku sejak awal sudah memprediksikan hal itu.

"Sejak semula kita memang ragu karena ini adalah masalah dalam negeri. Jadi jangan melalui mediasi," katanya.

Meski demikian, Komisi I tetap mendorong adanya upaya dialog dalam rangka penyelesaian masalah Aceh secara damai. "Tapi kerangkanya harus jelas dalam konteks NKRI, tidak ada aspirasi untuk merdeka. Indonesia kan sudah memberi tawaran amnesti, mestinya GAM juga bergeser supaya perundingan bisa terus maju," katanya. (umi)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/01/tgl/31/time/171014/idnews/282381/idkanal/10
----------