Stockholm, 2 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ARDIANSYAH ITU KALAU NEGERI ACHEH BERDIRI HARUS JELAS PIJAKAN DASAR HUKUMNYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MASIH PERLU ADA PELURUSAN DARI HASIL PEMIKIRAN SAUDARA MUHAMMAD ARDIANSYAH DALAM HAL PENYELESAIAN DAMAI DI NEGERI ACHEH

"Saya mencoba menyimpulkan isi dari pembahasan di forum mimbar bebas ini (memang belum seluruhnya, karena terlalu banyak dan butuh waktu untuk membacanya, mohon maaf dengan pandangan sempit kami seperti dibawah ini). Memang secara Yuridis dan historis, Acheh adalah bukan bagian dari NKRI dan dikarenakan kesalahan kebijakan politik dan pemahaman Pendiri RI maka terjadilah pembenaran terhadap kebijakan yg diambil hingga sekarang ini dengan memasukan wilayah Acheh kedalam RIS, NKRI , hal ini sama dengan kebijakan mantan Presiden Soeharto yg mencaplok Timor timor. Dengan dalih keutuhan wilayah, Sumpah pemuda, Proklamasi dan anggapan bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah warisan untuk menjadikan Negara NKRI." (Muhammad Ardiansyah, Muhammad.Ardiansyah@hm.com ,Wed, 2 Feb 2005 09:51:41 +0700)

Baiklah saudara Muhammad Ardiansyah di Jakarta, Indonesia.

Setelah Ahmad Sudirman membaca hasil kesimpulan yang dilambungkan oleh saudara Muhammad Ardiansyah mengenai Negeri Acheh hubungannya dengan Negara RI, ternyata kesimpulan yang diambil oleh saudara Ardiansyah sudah mengarah kepada jalur yang benar, hanya ada beberapa simpangan-simpangan jalan kecil yang masih perlu diluruskan dan dibenahi serta disesuaikan dengan aturan dan dasar hukum yang akan diberlakukan.

Nah, simpangan-simpangan jalan kecil yang masih perlu diluruskan dan dibenahi ini adalah dasar hukum apakah yang harus dijadikan tempat berpijak bagi pemerintah baru ASNLF di Negeri Acheh itu kalau memang terjadi kesepakatan perdamaian yang aman dan damai ?.

Saudara Ardiansyah menydorokan 3 kartu pemecahan yaitu

"a. Tidak diperlukan lagi jajak pendapat apakah Warga Acheh ingin melepaskan diri dari NKRI atau tidak dengan menggunakan logika dan kenyataan yang ada sekarang ini Bahwa rakyat Acheh menginginkan Kemerdekaannya.

b. Bahwa Jajak Pendapat hanya akan memperlihatkan kekalahan argumentasi atas Acheh dan juga memperlihatkan pembenaran kebijakan terdahulu terhadap negeri Acheh.

c. Untuk menutupi kerugian dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan baru dengan ASNLF maka seluruh kegiatan ekonomi dan pertambangan akan dikelola oleh RI dengan pembagian seperti yang tercantum dalam UU No 18 th 2001, hanya saja pada pokok tentang pengurangan diganti dengan pelepasan secara bertahap pengaruh RI terhadap Acheh."

Nah sekarang, dari tiga poin yang dikemukakan oleh saudara Ardiansyah diatas, justru poin nomor c yang sangat menentukan dan menjadikan dasar pijakan adanya perundingan damai RI-ASNLF.

Hanya saudara Ardiansyah tidak memperjelas poin nomor c tersebut, yaitu apakah pihak pemerintahan baru ASNLF dan seluruh rakyat Acheh menerima dasar hukum UU No.18/2001 yang telah direvisi atau dirobah sebagai dasar hukum tempat berpijak pihak pemerintahan baru ASNLF di Negeri Acheh, atau membuat dasar hukum baru yang mengatur status pemerintahan baru ASNLF dan RI serta hubungannya antara pemerintahan baru ASNLF dan RI.

Kalau ternyata pihak pemerintahan baru ASNLF memakai dasar hukum UU No.18/2001 yang sudah direvisi yang mengatur sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara Ardiansyah dalam poin c diatas, maka sudah jelas, itu pemerintahan baru ASNLF tetap berada dibawah payung kekuasaan de-jure dan de-facto RI. Artinya pemerintahan baru ASNLF adalah merupakan pemerintahan ononom dari pemerintahan pusat RI di Jakarta.

Tetapi, kalau memang ada dasar hukum baru tempat pijakan pemerintahan baru ASNLF, maka dasar hukum baru tersebut harus dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pemerintahan baru ASNLF dengan seluruh rakyat Acheh. Artinya disini adalah seluruh rakyat Acheh yang terlebih dahulu menentukan sikap dan suaranya untuk menetapkan apakah Negeri Acheh berdiri sendiri dengan dasar hukum barunya ataukah tetap memakai dasar hukum yang sudah ada yaitu UU No.18/2001 tetapi sudah direvisi itu.

Jadi saudara Ardiansyah, yang menjadi dasar utama dalam pembentukan pemerintahan baru di Acheh ini adalah apakah dasar hukum yang dijadikan sebagai tempat berpijak untuk berdirinya Negeri Acheh itu adalah dasar hukum yang sudah ada, yaitu UU No.18/2001 tetapi sudah direvisi, atau membuat dasar hukum baru yang melibatkan seluruh rakyat Acheh dan ASNLF yang sebelumnya telah dilakukan penentuan pendapat seluruh rakyat Acheh ?.

Nah, masalah inilah dahulu yang perlu dibicarakan dan didiskusikan dalam usaha mencari pemecahan konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini.

Jadi, kalau Ahmad Sudirman memperhatikan bahwa apa yang disimpulkan oleh saudara Ardiansyah tersebut adalah pemerintahan baru ASNLF yang tetap mengacu kepada dasar hukum UU No.18/2001 tetapi sudah direvisi ditambah dengan isi perjanjian lainnya yang menyangkut warganegara, pasukan TNI, TNA, tahanan politik dan tahanan perang, dan masalah harta milik RI yang ada di Acheh.

Kalau itu yang dimaksud oleh saudara Ardiansyah dengan perdamaian di Acheh, maka perdamaian itu adalah sebagaimana perdamaian yang diinginkan dan dimimpikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Widodo Adi Sutjipto, Endriartono Sutarto, Ryamizard Ryacudu, Da'i Bahtiar, Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 2 Feb 2005 09:51:41 +0700
From: Muhammad.Ardiansyah@hm.com
To: ahmad@dataphone.se
Subject:

Assalamu'alaikum.

Saya mencoba menyimpulkan isi dari pembahasan di forum mimbar bebas ini (memang belum seluruhnya, karena terlalu banyak dan butuh waktu untuk membacanya, mohon maaf dengan pandangan sempit kami seperti dibawah ini),

1. Memang secara Yuridis dan historis, Acheh adalah bukan bagian dari NKRI dan dikarenakan kesalahan kebijakan politik dan pemahaman Pendiri RI maka terjadilah pembenaran terhadap kebijakan yg diambil hingga sekarang ini dengan memasukan wilayah Acheh kedalam RIS, NKRI , hal ini sama dengan kebijakan mantan Presiden Soeharto yg mencaplok Timor timor. Dengan dalih keutuhan wilayah, Sumpah pemuda, Proklamasi dan anggapan bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah warisan untuk menjadikan
Negara NKRI.

2. Rakyat Acheh seharusnya di beri hak kemerdekaannya karena sesuai dengan pembukan UUD 1945 "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa" maka rakyat Acheh sekali lagi berhak untuk itu.

3. Pemberian Amnesti hanya dapat dilakukan "Terhadap Warga negara Indonesia", maka Tawaran Amnesti adalah Kue Apem Busuk yang ditawarkan, dan jelas ASNLF tidak mungkin menerimanya karena TNA tidak mengakui dan bukan warga Negara Indonsia.

4. ASNLF bukanlah Pemberontak, karena dalam Bahasa Indonesia, kata-kata Pemberontak adalah suatu kaum yang pada mulanya mengikuti dan menerima suatu aturan tertentu kemudian ditengah jalan menyimpang dengan kekerasan terhadap aturan tsb.

Saya berpendapat bahwa pertikaian akan berakhir dengan suatu ikatan perjanjian sbb:

a. Tidak diperlukan lagi jajak pendapat apakah Warga Acheh ingin melepaskan diri dari NKRI atau tidak dengan menggunakan logika dan kenyataan yang ada sekarang ini Bahwa rakyat Acheh menginginkan Kemerdekaannya.

b. Bahwa Jajak Pendapat hanya akan memperlihatkan kekalahan argumentasi atas Acheh dan juga memperlihatkan pembenaran kebijakan terdahulu terhadap negeri Acheh.

c. Untuk menutupi kerugian dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan baru dengan ASNLF maka seluruh kegiatan ekonomi dan pertambangan akan dikelola oleh RI dengan pembagian seperti yang tercantum dalam UU No 18 th 2001, hanya saja pada pokok tentang pengurangan diganti dengan pelepasan secara bertahap pengaruh RI terhadap Acheh.

d. Untuk Warga Negara RI yang mempunyai Ikatan kekerabatan dengan Bangsa Acheh diberi kebebasan untuk mengunjungi saudara nya dan tidak diperlakukan sebagai Warga Negara Asing.

e. Pasukan TNI tidak akan ditarik dari Acheh sampai situasi Pemeritahan di Acheh stabil dan kondusif.

f. Pasukan Asing tidak akan dilibatkan karena apabila dengan semangat persaudaraan hal ini bisa terlaksana, maka harkat dan martabat Bangsa Indonesia akan semakin tinggi dengan sebutan sebagai bangsa yang berjiwa besar dan menjunjung tinggi perdamaian.

g. Seluruh kepemilikan warga negara RI di Acheh (Tanah, rumah , ternak badan usaha dll) akan dilindungi oleh pemerintahan Baru ASNLF

h. Seluruh tawanan perang dan tahanan Politik dibebaskan dengan memberikan kebebasan untuk memilih warga Negara.

i. TNA akan bekerjasama dengan TNI untuk menjaga seluruh kepentingan RI di Acheh hingga situasi kondusif.

Mohon maaf bagi yang tersinggung karena kami menganngap forum dimimbar bebas ini adalah sebagai wacana.

Kami Cinta Tanah air tapi kami lebih cinta melihat Perdamaian di Bumi pertiwi, dengan kesadaran bahwa sampai kapanpun TNA & ASNLF tidak akan pernah berhenti untuk berjuang demi kemerdekaannya, sama seperti Perjuangan tak kenal lelah bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu Penjajahan Belanda.

Ingat, ASNLF tidak sama dengan PRRI, ataupun Permesta !

Wassalam,

Muhammad Ardiansyah

Muhammad.Ardiansyah@hm.com
Jakarta, Indonesia
----------