Stockholm, 3 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

BAMBANG HUTOMO PERTAHANKAN ACHEH HANYA DENGAN ALASAN GOMBAL YURIDIS & HISTORIS MADE IN SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MANA ITU KUAT KALAU ALASAN YANG DIPAKAI BAMBANG HUTOMO UNTUK MEMPERTAHANKAN ACHEH ADALAH ALASAN GOMBAL YANG PENUH TIPU MUSLIHAT HASIL KOCEKAN SOEKARNO CS

"P. Mathius, Mr. Sudirman ini memang kepala batu dan coba mempengaruhi opini public setidaknya peserta mimbar bebas ini untuk membenarkan argumennya. Padahal secara yuridis dan defacto, Aceh termasuk bagian tak terpisahkan dari NKRI, kalau tidak termasuk maka ya, apakah kita sedang membodohi manusia , pimpinan negara-negara seluruh dunia maupun badan PBB ?. Saya kira mereka tidak sebodoh itu yg bisa mencerna pola pikir mr. Sudirman seperti kemauannya. Coba aja lihat sekarang ini, semua bantuan korban tsunami, tidak hanya negara tetangga, tapi Australia, Inggris, Amerika, dll termasuk PBB, dikoordinasikan oleh pejabat NKRI, dan seijin NKRI, mana ada ASNLF, Hasan di Tiro kasih ijin untuk mereka ataukah mereka minta ijin Hasan Tiro?" (Bambang Hutomo W, bambang_hw@rekayasa.co.id , Thu, 3 Feb 2005 13:49:25 +0700)

Baiklah saudara Bambang Hutomo W di Jakarta, Indonesia.

Persoalannya itu saudara Matius Dharminta memang buta dan telinganya tersumbat racun sampah gombal sejarah Soekarno, sehingga mana ia bisa melihat dan mendengar fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang benar dan jelas tentang jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dihubungkan dengan Negeri Acheh.

Paling yang bisa dijadikan alasan oleh Matius Dharminta untuk membantah tulisan-tulisan Ahmad Sudirman hanya dengan cara melambungkan kata-kata gombal yang isinya: "terpengaruh oleh cuplikan-cuplikan sejarah usang nan lapuk, dan cara berpikirnya relatif dangkal, akibatnya jiwanya terombang ambing oleh kebimbangan." (Matius Dharminta, 3 Februari 2005)

Coba perhatikan, kalau Matius ini adalah sarjana jurusan jurnalistik, itu bisa jadi lulusnya ujian untuk mendapat gelar sarjana jurnalistiknya, memang hasil katrolan.

Mana pernah itu wartawan Jawa Pos Matius Dharminta dari sejak muncul pertamakalinya di mimbar bebas ini pada tanggal 29 Mei 2003 yang memakai alamat email editor@jawapos.co.id melambungkan dasar pikiran yang merupakan alasan dan argumentasinya yang disandarkan kepada fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang membenarkan Negeri Acheh adalah bagian RI, kecuali hanya cukup dengan membantah "itu cuplikan sejarah usang, itu sejarah kuno.

Jadi, saudara Bambang Hutomo W, kalau saudara juga hanya pandai melambungkan dalam rangka membantah tulisan Ahmad Sudirman dengan hanya menyatakan: "Padahal secara yuridis dan defacto, Aceh termasuk bagian tak terpisahkan dari NKRI". Itu artinya saudara sama saja dengan itu wartawan Jawa Pos Matius Dharminta yang cengar-cengir itu.

Coba saja perhatikan dan telaah dengan teliti, itu saudara Bambang Hutomo hanya sanggup menuliskan kata-kata "yuridis dan defacto", titik. Tidak ada diuraikan dan dijelaskan secara gamblang, mana itu yang dijadikan dasar yuridis-nya dan mana itu yang dijadikan dasar hukum-nya yang menyatakan Negeri Acheh bagian wilayah RI dari sejak berdirinya RI. Dan mana itu secara de-facto Negeri Acheh merupakan wlayah de-facto RI yang diproklamasikan Soekarno 17 Agustus 1945.

Jelas, tidak ada itu keterangan dan penjelasan yang bisa dilambungkan oleh saudara Bambang Hutomo W ini untuk mempertahankan argumentasinya guna mempertahankan Negeri Acheh.

Hanya tentu saja memang bisa dimengerti mengapa itu saudara Bambang Hutomo W dan Matius Dharminta tidak mampu memberikan penjelasan dan menampilkan argumentasinya untuk mempertahankan Negeri Acheh dalam pelukan sangkar RI. Hal itu disebabkan karena memang kedua orang itu, ilmu sejarah dan ilmu hukumnya tentang Negeri Acheh yang dihubungkan dengan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan negara RI hanya hasil jilatan dan santapan dari tempat pembuangan sampah-sampah gombal sejarah Acheh yang dibuat oleh Soekarno dan para penerusnya.

Makanya, itu saudara Bambang Hutomo W dan saudara Matius Dharminta kelabakan ketika dipertanyakan mengenai dasar yuridis dan dasar historis tentang Negeri Acheh yang diklaim dan diakui menjadi bagian wilayah RI. Paling yang bisa dilambungkan oleh kedua orang tersebut adalah berupa untaian kata-kata: "sejarah yang usang, sejarah kuno, secara yuridis dan defacto Aceh termasuk bagian tak terpisahkan dari NKRI". Itu saja. Cukup hanya dengan satu kalimat saja. Memang orang berdua ini, tidak lebih dan tidak kurang adalah kacungnya dan ekornya Susilo Bambang Yudhoyono yang pandainya hanya membuntuti Soekarno dan para penerusnya saja.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 3 Feb 2005 13:49:25 +0700
From: "Bambang_HW" bambang_hw@rekayasa.co.id
To: "'matius dharminta'" <mr_dharminta@yahoo.com>, "'Ahmad Sudirman'" <ahmad@dataphone.se>, "'Serambi Indonesia'" <serambi_indonesia@yahoo.com>, "'balipost'" <balipost@indo.net.id>, "'waspada'" <newsletter@waspada.co.id>, "'PR'" redaksi@pikiran-rakyat.com
Cc: Muhammad.Ardiansyah@hm.com
Subject: RE: ARDIANSYAH ITU KALAU NEGERI ACHEH BERDIRI HARUS JELAS PIJAKAN DASAR HUKUMNYA

P. Mathius, Mr. Sudirman ini memang kepala batu dan coba mempengaruhi opini public setidaknya peserta mimbar bebas ini untuk membenarkan argumennya.

Padahal secara yuridis dan defacto, Aceh termasuk bagian tak terpisahkan dari NKRI, kalau tidak termasuk maka ya, apakah kita sedang membodohi manusia , pimpinan negara-negara seluruh dunia maupun badan PBB ?.

Saya kira mereka tidak sebodoh itu yg bisa mencerna pola pikir mr. Sudirman seperti kemauannya.

Coba aja lihat sekarang ini, semua bantuan korban tsunami, tidak hanya negara tetangga, tapi Australia, Inggris, Amerika, dll termasuk PBB, dikoordinasikan oleh pejabat NKRI, dan seijin NKRI, mana ada ASNLF, Hasan di Tiro kasih ijin untuk mereka ataukah mereka minta ijin Hasan Tiro?

Inilah actualnya, bahwa ASNLF dan Hasan di Tiro itu benar-2 pengacau , organisasi separatis dan orang asing yg kangen tempat lahirnya aja. Dan yg penting lagi "Dunia mengakui satu Bangsa, satu negara dan satu bahasa negara serta satu pemerintahan yaitu Indonesia".

TK.

Bambang Hutomo W

bambang_hw@rekayasa.co.id
Jakarta, Indonesia
----------