Stockholm, 3 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MENHAN JUWONO SUDARSONO COBA PAKAI TAKTIK PANCING IKAN DALAM PERUNDINGAN RI-ASNLF
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO MENCOBA MEMAKAI TAKTIK PANCING IKAN DALAM PERUNDINGAN RI-ASNLF YANG AKAN DATANG

"Untuk penjajakan awal. Jangan terlalu khawatir ada upaya untuk internasionalisasikan Aceh, karena ini adalah kontak informal. Dibutuhkan satu atau dua kali lagi pertemuan sebelum melangkah dalam perundingan resmi. Tapi kalau mereka tetap bertahan pada kemerdekaan, apa boleh buat" (Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Rabu, 2 Februari 2005)

Memperhatikan apa yang dikemukakan tentang perundingan RI-ASNLF oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kelahiran Ciamis, Jawa barat ini, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Bapedal dalam Kabinet Pembangunan VII Jenderal Soeharto, mantan Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie, mantan Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional Abdurrahman Wahid, menunjukkan bahwa Juwono Sudarsono berusaha untuk bermain sebagaimana lazimnya tukang pancing ikan besar dilaut.

Terbukti, dari pemikiran Juwono Sudarsono untuk terus melanjutkan perundingan antara RI-ASNLF, walaupun ditekankan dengan perundingan informal atau tidak resmi, tetapi diikuti oleh tim juru runding yang diantaranya tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Jelas itu menggambarkan persoalan untuk penyelesaian konflik Acheh dengan cara aman dan damai, tidak semudah dan segampang seperti membalikkan telapak tangan.

Tentu saja, adanya taktik pancing ikan yang dilambungkan oleh Juwono Sudarsono dan telah dipertegas oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam usaha melakukan perundingan RI-ASNLF harus dibarengi dengan adanya pemikiran yang mengarah kepada timbulnya sikap kebersamaan. Artinya, dari pihak RI perlu mengikis dan memperlicin jalannya perundingan dengan cara menjadikan agenda otonomi sebagai agenda akhir. Begitu juga dari ASNLF lebih menekankan kepada masalah kemanusiaan dan keamanan rakyat Acheh tanpa mengorbankan visi dan misi usaha penentuan nasib sendiri bagi rakyat Acheh dan Negeri Acheh di masa depan.

Jadi, langkah yang paling fleksibel dari kedua belah pihak, RI dan ASNLF dalam perundingan yang akan datang ini adalah mencoba mengangkat kepermukaan usaha pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi rakyat dan negeri Acheh yang memerlukan waktu panjang, tanpa dibebani dengan beban tuntutan otonomi, melainkan urusan otonomi diserahkan kemudian hari kepada rakyat Acheh, bukan diserahkan dan dibebankan dalam perundingan RI-ASNLF.

Nah, kalau dari pihak RI sudah mampu dan berani mengikis sedikit demi sedikit kebijaksanaan politik Mpu Tantular dengan bhineka tunggal ika-nya yang dihubungkan dengan konflik Acheh ini, maka proses menuju kepada jalur arah perdamaian di Acheh akan tercipta dimasa depan.

Memang, sangat sukar dan susah untuk membuka benteng-benteng pertahanan Negeri Acheh yang telah dipasang sejak Soekarno sampai detik sekarang ini. Tetapi demi untuk perdamaian di Negeri Acheh, maka itu pembukaan sedikit-demi sedikit benteng-benteng pertahanan Negeri Acheh yang kaku itu, nantinya bisa membawa kepada perdamaian di Negeri Acheh.

Patokannya adalah seluruh rakyat Acheh. Rakyat Acheh-lah yang bisa memberikan keputusan dan sikapnya untuk masa depan diri mereka sendiri dan masa depan Negeri-nya di Acheh.

Nah, kalau pihak RI sudah menyadari dasar yang sangat prinsipil dan mendasar ini untuk dipakai dan diterapkan dalam perundingan penyelesaian damai di Acheh antara RI-ASNLF, maka kendala dan rintangan yang ada didepan jalan akan mudah dihindari dan mudah dilalui.

Jadi, langkah yang paling prinsipil dalam perundingan berikutnya antara RI-ASNLF yang tanpa mediator ini, adalah membuka jalur-jalur yang tadinya tertutup rapat, agar supaya terbuka, dalam bentuk pengurangan beban tuntutan otonomi, yang tadinya disimpan dibagian paling awal, kemudian dipindahkan kebagian akhir, dan ujur akhirnya masalah otonomi ini diserahkan kepada rakyat Acheh, bukan diserahkan dan dibebankan sepenuhnya dalam perundingan RI-ASNLF.

Nah sekarang, kalau dari kedua belah pihak telah menyadari betapa pentingnya perdamaian, maka itu masalah gencatan senjata tidak sukar untuk diwujudkan. Dimana gencatan senjata adalah salah satu batu tapak menuju kepada perdamaian yang aman dan damai.

Karena itu untuk selanjutnya dalam perundingan ini, istilah terminasi konflik yang telah dijadikan konsep oleh pihak RI penjabarannya bukan dalam bentuk penekanan kepada pihak ASNLF dan TNA untuk menyerahkan secara total dengan semua persenjataannya, melainkan penjabarannya adalah dalam bentuk terciptanya keamanan yang diaplikasikan dalam bentuk perjanjian gencatan senjata yang akan menjamin kelangsungan dan kelancaran pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi rakyat dan Negeri Acheh yang memerlukan waktu yang panjang itu.

Nah, jaminan untuk terciptanya keamanan di Acheh dalam jangka waktu yang lama inilah yang sangat penting dan sangat mendasar untuk terciptanya perdamaian di Acheh yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak, RI dan ASNLF.

Dimana akhirnya, rakyat Acheh sendirilah yang akan merasakan bahwa di Acheh benar-benar terasa aman, yang mana ini akan sangat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi ASNLF dan bagi RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Menhan: Pertemuan RI-GAM Baru Sebatas Informal
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Namun, Menhan menegaskan tidak ada upaya dari pemerintah untuk menginternasionalisasikan masalah Aceh, sebab petemuan dengan GAM barulah sebatas pertemuan informal bukan perundingan resmi.

"Jadi untuk penjajakan awal. Jangan terlalu khawatir ada upaya untuk internasionalisasikan Aceh, karena ini adalah kontak informal," katanya usai memberikan kuliah umum dengan tajuk "Membaca Indonesia" dalam rangka HUT Sugeng Sarjadi Syndicated, Rabu (2/2).

Menurut Juwono, diperkirakan dibutuhkan satu atau dua kali lagi pertemuan sebelum melangkah dalam perundingan resmi. Diharapkan pertemuan nanti bisa menuju penyelesaian akhir konflik Aceh.

Menhan menjelaskan, target minimal dalam pertemuan lanjutan nanti ada isyarat dari GAM untuk menerima otonomi khusus sebagai pijakan perundingan resmi. "Tapi kalau mereka tetap bertahan pada kemerdekaan, apa boleh buat," ujar Juwono tanpa merinci lebih lanjut.

Saat ini, lanjut Juwono, perlu bagi Indonesia untuk menampilkan bahwa Indonesia masih mau menempuh jalan damai dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal. Jadi tidak ada salahnya untuk melanjutkan pertemuan informal kembali yang kemungkinan juga akan dilaksanakan di Helsinki, Finlandia.

Menhan menegaskan, perundingan dengan GAM masih dalam konteks perundingan dalam negeri, bukan perundingan antar-negara. "Kebetulan saja ada tawaran yang dilontarkan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang berperan sebagai fasilitator dalam pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM," katanya.

http://www.kompas.com/utama/news/0502/02/143013.htm
----------