Stockholm, 3 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUBA ITU PERJUANGAN ASNLF DIAKUI DUNIA INTERNASIONAL TERMASUK OLEH RI, DAN ITU SOAL PAPUA BUKAN PEPERA TETAPI PEPESOE
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MUBA ZR PAKAI OTAK, ITU PERJUANGAN ASNLF DIAKUI DUNIA INTERNASIONAL TERMASUK OLEH RI, DAN ITU YANG MENYANGKUT IRIAN BARAT ATAU PAPUA BARAT BUKAN PEPERA TETAPI PEPESOE

"Fakta bahwa Aceh adalah bagian NKRI itu tak terbantahkan. Tidak ada satupun negara yang mengakui Aceh merdeka, bahkan mendukung pemisahanpun tidak. Sejarah mengatakan bahwa yang terakhir jadi masalah justru adalah Irian Barat. Tetapi berakhir dengan kemenangan NKRI ketika KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai perwakilan PBB menjadi penengah dan menyaksikan pepera (penentuan pendapat rakyat). Akhirnya KMB (Komisi Meja Bundar) berhasil mengenyahkan Belanda dari Irian Barat dan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI." (Muba ZR, mbzr00@yahoo.com ,Thu, 3 Feb 2005 12:23:52 -0800 (PST))

Baiklah saudara Muba ZR di Perancis.

Makin kelihatan saja itu yang menamakan dirinya Muba ZR ini memang tidak mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan terang berdasarkan fakta, bukti, hukum dan sejarah yang menyatakan itu Negeri Acheh adalah bagian wilayah negara Mbahnya Soekarno atau Negaranya RI Asaat atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI hasil penelanan Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS atau Negara RI jelmaan RIS atau RI yang menjelma jadi NKRI atau Negara RI yang menjelma kembali dari NKRI dengan sulapan Dekrit Presiden 5 Juli1959.

Itu rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila sedang berjuang untuk membebaskan Negerinya dari cengkraman penjajah RI yang biang keladinya itu Soekarno, mbahnya itu Muba.

Itu yang dinamakan rakyat Acheh yang telah sadar, artinya rakyat Acheh yang memang telah mengetahui, memahami, menyadari, mempelajari, mendalami bahwa negerinya memang ditelan dan dicaplok Soekarno dengan RIS-nya.

Bukan seperti Muba yang gombal otaknya, yang terus saja mengekor Susilo Bambang Yudhoyono, sambil bercuap tidak menentu di mimbar bebas ini dan tidak punya pengetahuan yang mendasar mengenai negerinya sendiri. Yang diketahuinya hanyalah senjarah gombal jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI buatan Soekarno penipu licik dan penelan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI dan RIS.

Memang, itu perjuangan rakyat Acheh dibawah ASNLF telah diakui dan dikenal oleh dunia internasional. Hanya orang yang telinganya budek dan matanya buta saja yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat adanya pengakuan terhadap perjuangan rakyat Acheh dibawah ASNLF dan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang sedang memperjuangkan Negeri Acheh dari pendudukan dan penjajahan RI dibawah Susilo Bambang Yudhoyono dan TNI-nya yang didukung oleh Muba yang sekarang sedang menyuruk di Perancis.

Bahkan itu pihak Susilo Bambang Yudhoyono, Widodo Adi Sutjipto, Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil, Juwono Sudarsono mereka itu telah mengakui adanya ASNLF dan perjuangannya, dan mereka mengakui secara langsung status otoritas ASNLF, sehingga mereka mau bertatap muka berunding di meja perundingan Helsinki 28-29 Januari 2005. Bahkan secara langsung mereka mengakui setarap itu ASNLF dengan Pemerintah RI dibawah Susilo Bambang Yudhoyono.

Jadi, kalian Muba, pakai itu otak kalian, bukan hanya dipakai untuk menjilat sejarah gombal Acheh buatan Soekarno saja.

Kemudian, itu masalah Irian Barat atau Papua Barat, kalian Muba memang salah kaprah, karena memang hanya memungut cerita sampah sejarah gombal buatan Soekarno tentang Papua Barat ini, sehingga otak kalian jadi ngaco.

Itu yang kalian Muba katakan Pepera, sebenarnya bukan penentuan pendapat rakyat melainkan Pepesoe yaitu penentuan pendapat Soekarno. Mengapa ? Disini akan dikupas alasannya.

Itu dalam Konferensi Meja Bundar yang dihadiri oleh 4 utusan yaitu,

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Nah, dalam masalah Irian Barat atau Papua Barat ini yang menjadi bumerang bagi Soekarno dan para penerusnya sampai detik sekarang ini. Mengapa ?

Karena itu rakyat Papua Barat yang negerinya telah disantap dan dicaplok Soekarno cs dengan melalui jalan kekerasan senjata dengan dentuman-dentuman senjata yang dilepaskan oleh pihak TNI yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat atas perintah Presiden Soekarno untuk memenuhi ambisi dan kebijaksanaan politik dan keamanan agresinya menjelmakan mimpinya guna menyatukan seluruh Negara/Daerah yang masih belum bisa dimasukkan kedalam tubuh Negara RI jelmaan dari NKRI yang dibangun dari puing-puing Negara/Daerah bagian RIS pada 15 Agustus 1950 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan dasar dan argumentasi inilah yang menurut Ahmad Sudirman mengapa itu rakyat Papua Barat sampai detik ini terus bangkit menuntut keadilan dengan menuntut penentuan nasib mereka sendiri untuk bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan Negara RI atau Negara pancasila ini.

Taktik dan strategi Soekarno dalam merebut dan menduduki Papua jauh berbeda dengan cara mencaplok Negeri Acheh. Pencaplokan Negeri Papua mengerahkan dengan puluhan ribu serdadu TNI baik itu Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara dibawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto.

Setelah melahap 15 Negara/Daerah bagian RIS, dan Negeri Acheh dan Republik Maluku Selatan, itu Soekarno Cs menyiapkan satu delegasi RI atau negara RI-Jawa-Yogya yang menjelma menjadi NKRI untuk mengikuti Sidang Umum PBB pada tanggal 27 September 1950 guna mendaftarkan Negara RI menjadi anggota PBB, yang dipimpin oleh Ketua delegasi Mr. Moh.Roem, didampingi oleh Wakil Ketua L.N. Palar, dengan disertai para anggota delegasi Dr. Darmasetiawan, Mr. Soedjono, Mr.Tambunan, Mr.Soemanang, dan Prawoto.

Dengan gelar Indonesia is a peace-loving State yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi DK PBB No. 86 tahun 1950 pada 26 September 1950 yang memberikan rekomendasi kepada SU PBB untuk diterima menjadi anggota PBB ke-60.

Ternyata setelah Negara RI resmi menjadi anggota PBB yang ke-60, gelar a peace-loving State yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB luntur dan menghilang dari tubuh Negara RI, dikarenakan ambisi dan politik agresi Soekarno untuk mencaplok Daerah-daerah yang masih berada di luar tubuh NKRI atau Negara RI.

Dimana salah satu Negeri yang akan dicaplok Soekarno cs ini adalah Negeri Papua barat atau yang dinamakan Irian Barat.

Soekarno memang tidak mau Negeri Irian Barat atau Papua Barat jatuh ketangan bangsa Irian atau Papua, tetapi harus masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI.

Dalam usaha mencaplok Negeri Papua Barat ini Soekarno menyusun strategi dengan cara memasukkan program perebutan dan pendudukan Irian Barat atau Papua Barat disetiap Kabinet yang dibentuknya, yang dimulai dalam Kabinet Natsir 7 September 1950, kemudian diteruskan dalam Kabinet Soekiman bulan April 1951, lalu dilanjutkan dalam Kabinet Wilopo 3 April 1952, kemudian dalam Kabinet Ali-Wongso 1 Agustus 1953, setelah itu diteruskan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955, dan juga dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956.

Dimasa Kabinet Ali Sastroamidjojo atau sering disebut Kabinet Ali II, Soekarno membatalkan secara sepihak perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 3 Mei 1956, dimana pembatalan perjanjian KMB secara sepihak ini dilakukan dengan Undang undang No.13 Tahun 1956.

Nah untuk mencaplok Irian Barat atau Papua Barat ini, mulai Soekarno menjalankan taktik dan strategi pencaplok Irian Barat atau Papua Barat. Sebagaimana yang telah diprogramkan dalam Kabinet Ali II ini, langkah pertama yang dijalankan Soekarno adalah membentuk provinsi Irian Barat diatas kertas dengan wilayah daerah Irian Barat dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara dengan Ibu Kotanya dipilih Soa Siu, pada tanggal 17 Agustus 1956. Kemudian, untuk menjadi Gubernurnya diangkat Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, pada tanggal 23 September 1956.

Disini kelihatan, bagaimana Soekarno membangun Papua Barat diatas kertas lengkap daerah dan aparat pemerintahnya, padahal secara de-facto Negeri Papua Barat menurut perjanjian KMB masih berada dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda, tetapi Soekarno dengan cara pembatalan sepihak langsung saja mengklaim bahwa Negeri Papua Barat atau Irian barat ini telah menjadi wilayah kekuasaan Negara RI.

Langkah Soekarno selanjutnya adalah ketika Kabinet Ali II dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957, langsung Soekarno satu setengah jam setelah menerima pengembalian mandat dari Kabinet Ali II menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, dan pada tanggal 17 Desember 1957 keadaan darurat perang ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang.

Nah, dalam keadaan bahaya tingkat keadaan perang untuk seluruh wilayah yang dikuasai Negara RI inilah Soekarno membangkitkan gerakan pencaplokan Irian Barat atau Papua Barat yang diadakan pada tanggal 18 November 1957 di Jakarta.

Dalam gerakan pembebasan Irian Barat ini dilakukan mogok total buruh di seluruh perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penerbangan KLM dilarang mendarat dan terbang idatas wilayah Negara RI-Jawa-Yogya. Pengambilalihan modal-modal perusahaan dan milik Belanda di Indonesia, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara) bulan Desember 1957. Pengambilalihan bank Escompto milik Belanda di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1957. Pengambilalihan Perusahaan Philips dan KLM di Jakarta pada bulan Desember 1957. Pengambilalihan percetakan De Unie di Jakarta pada bulan Desember 1957. Agar supaya bisa dianggap legal pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan Belanda, maka Soekarno membuat dasar hukumnya yang dinamakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958.

Itulah kerja perampasan modal milik perusahaan dan bank-bank Belanda yang dipelopori oleh Soekarno Cs yang diberi nama pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan Belanda dengan menggunakan senjata PP nomor 23 Tahun 1958 menjadi milik Negara RI-Jawa-Yogya.

Soekarno tidak hanya sampai disitu saja, melainkan pada tanggal 10 Februari 1958 membentuk Front Nasional Pencaplokan Irian barat yang lebih populer dinamakan Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

Seterusnya, karena dalam sidang Konstituante hasil pemilu pertama tidak berhasil menelorkan UUD, maka setelah diadakan pemungutan suara tiga babak, tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959, kembali ke UUD 1945 atau memilih UUD berdasar Islam, ternyata hasil pemungutan yang babak ketiga hasilnya yang setuju kembali ke UUD 1945 sebanyak 264 anggota sedangkan 204 anggota menghendaki UUD berdasar Islam.

Ternyata jalan keluar yang diambil oleh Soekarno dari kegagalan pemungutan suara dalam sidang Konstituante adalah dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang keadaan bahaya tingkat keadaan perang 17 Desember 1957 dan pentungan Kabinet darurat Ekstraparlementer yang keropos, dengan disetujui oleh seluruh anggota TNI dan pembenaran dari Mahkamah Agung, Soekarno di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959.

Tentu saja, dengan telah kembali ke UUD 1945, Soekarno dengan gencar membubarkan Kabinet Djuanda yang dibentuk sebelum dekrit 5 Juli 1959, diganti oleh dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri dan Djuanda ditunjuk sebagai menteri Pertama. Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Kerja ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan triprogramnya, 1. Sandang pangan. 2. Keamanan dan 3. Pencaplokan Irian Barat.

Karena Front Nasional Pencaplokan Irian barat yang lebih populer dinamakan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1958 dianggap kurang memadai, maka Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 pada tanggal 31 Dsember 1959 untuk digunakan membentuk Front Nasional.

Dimana tujuan dari Front Nasional ini adalah, 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional dan 3. Mencaplok Irian Barat kedalam Negara RI.

Setahun kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno menjalan taktik dan strategi pencaplokan Irian barat atau Papua Barat dengan propaganda yang disampaikan dihadapan rapat umum di Yogyakarta yang berisikan 3 sasaran, 1. Mencaplok Irian Barat yang dianggap sebagai boneka Papua buatan Belanda. 2. Bendera Negara RI harus dikibarkan diwilayah Irian Barat atau Papua Barat yang dianggap sebagai daerah wilayah kekuasaan Negara RI. 3. Menyiapkan mobilisasi umum mempertahankan Negara RI yang akan mencaplok Irian Barat. Dalam usaha pencaplokan Irian Barat ini, Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962.

Sedangkan digelanggang diplomasi di PBB yang dipimpin oleh Pd. Sek Jen PBB U.Thant pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani persetujuan New York, dari pihak Belanda diwakili oleh Dr J Van Roywen dan CW Schmurmann dan dari pihak Negara RI diwakili oleh Dr Subandrio.

Dimana Persetujuan New York ini berisikan:

1.Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.

2.Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.

3.Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi berstatus dibawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.

4.Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang ditempatkan dibawah pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.

5.Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

6.Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB.

7.Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tangal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintahan Sementara PBB.

Sebagai bagian dari persetujuan New York tersebut dicantumkan bahwa Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat tersebut.

Untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat dibentuk suatu pasukan PBB yang disebut United Nations Security Forces (UNSF) dibawah pimpinan Brig Jen Said Uddin Khan dari Pakistan. (30 tahun Indonesia merdeka, 1950-1964, Sekretariat NRI, 1986).

Nah disinilah bisa dilihat bagaimana Soekarno Cs mencaplok Irian Barat yang sebenarnya milik dan hak rakyat Irian barat. Tentu saja sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 pihak Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA) menyerahkan pemerintahan Irian barat kepada pihak Pemerintah Negara RI dibawah agresor Soekarno.

Hanya masih ada satu lagi isi persetujuan New York yang belum dijalankan yaitu, "Penentuan Pendapat Rakyat" (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda akan menerima keputusan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat tersebut.

Hanya sekali lagi dengan kelicikan dan keluwesan dalam menjalan taktik dan strategi tipu dan akal bulus untuk mencaplok Irian Barat ini, Soekarno dari mulai tanggal 24 Maret 1969 sampai tanggal 14 Juli 1969 telah mengadakan apa yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau act of free choice.

Tetapi apa yang dinamakan act of free choice dalam kenyataannya hanyalah merupakan penentuan pendapat sebagian kecil rakyat Irian Barat saja. Coba saja perhatikan dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, yang merupakan tahap pertama, dilakukan konsultasi dengan Dewan-dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tatacara penyelenggaraan Pepera. Seterusnya dilaksanakan tahap kedua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

Selanjutnya dimulai Pepera pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke yang dilaksanakan di kabupaten demi kabupaten dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Nah ternyata yang memilih masuk ke Negara RI atau berdiri sendiri adalah bukan seluruh rakyat sebegaimana yang disebut dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat, melainkan justru para anggota Dewan Musyawarah Pepera itu sendiri yang banyaknya 1026 anggota.

Tentu saja anggota Dewan Musyawarah Pepera itu dengan mudah dimanipulasi oleh Soekarno Cs untuk memihak dan masuk kedalah wilayah gua Negara RI. Sehingga para anggota Dewan Musyawarah Pepera itu setuju saja masuk dan menjadi bagian dari wilayah gua Negara RI.

Inilah yang merupakan akal bulus dan kepincangan dalam menjalankan Pepera di Irian Barat ini, yang sebenarnya bukan namanya Pepera, melainkan diganti dengan nama Pepesoe, yang artinya Penentuan Pendapat Soekarno.

Walaupun pelaksanaan Pepera atau pepesoe ini dihadiri oleh para Duta Besar, diantaranya Duta Besar Australia dan Duta Besar Belanda di Jayapura dan disaksikan oleh utusan Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz, tetapi karena caranya yang tidak mencerminkan suara seluruh rakyat Irian Barat, maka tetap saja hasilnya adalah gombal dan penuh penipuan yang licik model Soekarno yang mengatasnamakan pendapat seluruh rakyat.

Dengan hasil tipu muslihat Soekarno yang bernama Pepera atau Pepesoe ini, Duta Besar Ortis Sanz melapor ke Sidang Umum ke-24 PBB dan tentu saja, hasilnya sudah bisa ditebak bahwa itu yang namanya Pepera ala Soekarno disetujui oleh sidang Umum ke-24 PBB.

Tentu saja, bagi sebagian besar rakyat Irian Barat hasil Pepera itu tidak memuaskan, dan buktinya tuntutan untuk menentukan nasib sendiri terus makin bergemuruh di seluruh wilayah Irian Barat atau Papua Barat sampai detik ini.

Inilah akibat tipu daya dan penipuan dari pihak Soekarno yang berambisi untuk mencaplok semua Negara dan Daerah yang ada diwilayah Nusantara agar masuk kedalam Negara RI.

Dan inilah yang Ahmad Sudirman namakan bom waktu NKRI yang telah menjelma kembali menjadi RI pada 5 Juli 1959, yang cepat atau lambat akan meledak dengan dahsyatnya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 3 Feb 2005 12:23:52 -0800 (PST)
From: muba zir mbzr00@yahoo.com
Subject: Re: BAMBANG HUTOMO PERTAHANKAN ACHEH HANYA DENGAN ALASAN GOMBAL YURIDIS & HISTORIS MADE IN SOEKARNO
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Fakta bahwa Aceh adalah bagian NKRI itu tak terbantahkan. Tidak ada satupun negara yang mengakui Aceh merdeka, bahkan mendukung pemisahanpun tidak.

Sejarah mengatakan bahwa yang terakhir jadi masalah justru adalah Irian Barat. Tetapi berakhir dengan kemenangan NKRI ketika KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai perwakilan PBB menjadi penengah dan menyaksikan pepera (penentuan pendapat rakyat). Akhirnya KMB (Komisi Meja Bundar) berhasil mengenyahkan Belanda dari Irian Barat dan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Muba ZR

mbzr00@yahoo.com
Perancis
----------