Stockholm, 7 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MUBA TERUS TERSUNGKUR KARENA MEMAKAI ALASAN GOMBAL UNTUK PERTAHANKAN ACHEH DALAM DEKAPAN YUDHOYONO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MUBA ZR MELAMBUNGKAN ALASAN GOMBAL TANPA DITUNJANG FAKTA, BUKTI, SEJARAH DAN DASAR HUKUM YANG KUAT SELAIN CERITA GOMBAL UNTUK PERTAHANKAN ACHEH TETAP DALAM DEKAPAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

"Aku pikir, ini adalah upaya terakhirku untuk mengajak kamu menggunakan otak, kalo kamu masih waras dan belum menjadi penghayal seperti Tiro banci itu (kupikir Tiro banci itu sudah dalam taraf neurosis, apalagi kebebasannya terancam karena menjadi obyek penyelidikan pemerintahnya ya, maksudku pemerintah Swedia). Kalo kamu tidak sadar juga, terserah kamu deh. Jangan pernah salahkan aku bahwa aku tidak pernah berusaha menyadarkanmu. Aku telah melaksanakan tugasku sebagai seorang muslim, watawa shoubil haqqi, karena aku percaya kamu adalah seorang muslim walau kulihat masih jauh dari kaffah. Sorry, aku masih banyak kerjaan yang lebih bermanfaat. Tapi aku masih akan membaca tanggapanmu jika kamu berminat." (Muba ZR, mbzr00@yahoo.com ,Sun, 6 Feb 2005 10:57:50 -0800 (PST))

Baiklah Muba di Paris, Perancis.

Membaca apa yang dilambungkan Muba dari Paris, Perancis, setelah ia membaca tulisan Ahmad Sudirman yang berjudul "Tidak ada lagi yang bisa dipegang Yudhoyono selain dasar hukum gombal UU No.18/2001 untuk penyelesaian Acheh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/050206.htm ), ternyata isinya tidak banyak memberikan bukti baru yang mendasarkan kepada fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang bisa membuktikan bahwa itu Negeri Acheh miliknya mbahnya Soekarno dengan Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yoga atau Negara RI Asaat, atau Negara RI hasil leburan RIS atau Negara RI yang menjelma jadi NKRI atau Negara RI yang menjelma kembali menjadi RI dengan memakai alat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Tentu, saja kalau Ahmad Sudirman melihat dan membaca apa yang dikemukakan oleh Muba ini tidak ada bedanya dengan apa yang dikemukakan oleh wartawan gombal Jawa Pos Matius Dharminta yang memang tidak memiliki daya nalar dan miskinnya kemampuan untuk memberikan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang bisa membenarkan bahwa itu Negeri Acheh merupakan wilayah de-facto dan de-jure menurut jalur proses pertumbuhan dan perkembangan negerinya mbah Soekarno RI 17 Agustus 1945-nya.

Kenyataannya itu Muba gombal Jawa yang menyuruk di Paris, Perancis ini hanya mampu menuliskan: "Aku pikir, ini adalah upaya terakhirku untuk mengajak kamu menggunakan otak, kalo kamu masih waras dan belum menjadi penghayal seperti Tiro banci itu (kupikir Tiro banci itu sudah dalam taraf neurosis, apalagi kebebasannya terancam karena menjadi obyek penyelidikan pemerintahnya ya, maksudku pemerintah Swedia). Kalo kamu tidak sadar juga, terserah kamu deh. Jangan pernah salahkan aku bahwa aku tidak pernah berusaha menyadarkanmu. Aku telah melaksanakan tugasku sebagai seorang muslim, watawa shoubil haqqi, karena aku percaya kamu adalah seorang muslim walau kulihat masih jauh dari kaffah."

Nah, coba saja perhatikan, dari apa yang dilambungkan Muba diatas menggambarkan bahwa ia memang sempit pengetahuan baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan khusus tentang Negara RI hubungannya dengan Negeri dan rakyat Acheh. Buktinya, itu kegagalan pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Da'i Bahtiar dan Kejaksaan RI ketika mereka berusaha untuk menjerat Teungku Hasan Muhammad di Tiro tahun lalu, dimana Teungku Hasan Muhammad di Tiro dibebaskan dan dihentikan penyidikannya.

Dimana itu terjadi pada hari Jumat, 16 Juli 2004, pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand telah menghentikan penyidikannya terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum internasional oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Dengan dihentikannya penyidikan terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro, maka secara hukum Teungku Hasan di Tiro telah dibebaskan dari semua tuduhan yang dituduhkan oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand menyatakan bahwa alasan pembebasan tuduhan terhadap Teungku Hasan Muhammad di Tiro itu adalah karena masalah kesehatan.

Sekarang, terbukti bahwa semua tuduhan yang telah dilontarkan oleh pihak Pemerintah Indonesia dengan disertai fakta dan bukti terhadap para Pemimpin GAM di Swedia ternyata semua fakta dan bukti itu setelah diteliti oleh pihak tim Hakim dari Pengadilan di Huddinge, Swedia ternyata dinyatakan tidak bisa diterima dikarenakan fakta dan bukti itu tidak lengkap dan tidak kuat.

Dan tentu saja, justru alasan karena fakta dan bukti itu tidak lengkap dan tidak kuat inilah yang menyebabkan pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand menyatakan penarikan tuduhan dan sekaligus membebaskan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dari semua tuduhan yang diajukan oleh pihak Susilo bambang Yudhoyono melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand.

Hal itu diperkuat juga ketika Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda mendapat pukulan berat dari pihak ASNLF di Swedia, terutama dari pihak Menteri Luar Negeri Teungku Zaini Abdullah dan Perdana Menteri Negara Acheh dalam Pengasingan Teungku Malik Mahmud.

Pukulan telak itu terjadi, setelah Noer Hassan Wirajuda berusaha bertahun-tahun selama menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong dibawah Megawati berusaha keras untuk bisa melumpuhkan ASNLF. Dimana puncak usahanya Noer Hassan Wirajuda ini adalah ketika meminta pihak Pemerintah Swedia untuk bekerja sama meringkus Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya guna melumpuhkan kekuatan ASNLF.

Usaha Noer Hassan Wirajuda cs ini hampir berhasil dengan ditahannya Teungku Malik Mahmud dan Teungku Zaini Abdullah pada tanggal 15 Juni 2004 dengan tuduhan melanggar hukum internasional dalam bentuk memimpin Pemerintah Acheh Merdeka di pengasingan di Swedia untuk tujuan memisahkan Acheh dari Republik Indonesia. Memerintahkan pasukan gerilya yang mereka pimpin di Acheh untuk membakar 6 sekolah. Memerintahkan untuk menyandera 243 orang.

Tetapi pada tanggal 18 Juni 2004 Tim Hakim di Pengadilan Huddinge, Swedia memutuskan bukti tidak cukup untuk memperpanjang penahanan mereka, dan mereka segera harus dibebaskan.

"Pengadilan menunjukkan keberanian dengan membebaskan Zaini Abdullah. Tidak ada bukti-bukti untuk dijadikan alat penetapan keputusan penahanan" kata Advokat Peter Althin pembela Teungku Zaini Abdullah.

"Bukti yang dituduhkan kepada Malik Mahmud sangat tipis. Kami tidak mau pengadilan politik di Swedia. Pengadilan di Swedia tidak dibenarkan diatur oleh masukan dari pemerintah asing" kata Advokat Leif Silbersky pembela Teungku Malik Mahmud.

Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand menyatakan bahwa walaupun mereka telah dibebaskan, tetapi sangkaan terhadap mereka masih tetap ada.

Nah, apa yang dinyatakan oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand diatas itulah yang dipegang oleh Noer Hassan Wirajuda.

Tetapi pengharapan Noer Hassan Wirajuda kepada Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand bisa meringkus Teungku Malik Mahmud dan Teungku Zaini Abdullah adalah sangat jauh dari kenyataan. Mengapa ?

Karena mana ada bukti-bukti baru lainnya yang lebih kuat dari bukti-bukti yang sudah ada yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian RI kepada pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand untuk bisa dipakai meyakinkan tim Hakim di Pengadilan Huddinge. Malahan bukti-bukti baru itu ternyata belum dikirimkan pihak Kepolisian RI sampai detik sekarang ini.

Bukti-bukti lama yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian RI itu semuanya sudah tidak bisa dipakai karena tidak cukup dan tidak kuat. Sedangkan bukti-bukti baru tidak ada. Adapun bukti-bukti baru yang diambil oleh pihak Kepolisian Stockholm ketika menyita barang-barang bukti dari rumah Teungku Zaini Abdullah, Teungku Malik Mahmud, dan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, bersamaan waktunya ketika pihak Kepolisian Stockholm menahan mereka pada tanggal 15 Juni 2004, itu semua bukti sangat merugikan pihak Pemerintah RI.

Karena, jelas bukti-bukti dari barang sitaan itu tidak akan dipakai oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand. Malahan barang-barang bukti yang disita pihak Kepolisian itu telah dikembalikan lagi kepada pemiliknya, Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Teungku Malik Mahmud, dan Teungku Zaini Abdullah.

Selama itu bukti-bukti baru yang kuat dari pihak Pemerintah RI tidak ada, maka selama itu tidak mungkin pihak Kepala Jaksa Penuntut Umum Tomas Lindstrand bisa membuka proses baru lagi berdasarkan pada bukti baru yang kuat agar bisa menangkap dan menahan lagi Pimpinan ASNLF yang telah dibebaskan itu untuk diproses lebih lanjut dan diajukan kepada pihak Tim Hakim Pengadilan Huddinge, Swedia guna diadili.

Bahkan sekarang itu ASNLF justru makin kuat, dimana dengan adanya usaha dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengirimkan tiga menterinya, Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil untuk melakukan perundingan di Helsinki 28-29 Januari 2005 yang lalu, telah membuktikan bahwa pihak ASNLF makin kuat. Dan tentu saja, pihak Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa melakukan perundingan langsung dengan pihak yang ada di Acheh tanpa adanya persetujuan dari pihak pimpinan tertinggi ASNLF di pengasingan di Swedia.

Jadi Muba, kalian memang salah kaprah dan kalian memang makin buta dan budek dalam melihat konflik Acheh dan bagaimana pemecahannya itu.

Kemudian, kalian Muba tidak bosan-bosannya menyebut otonomi. Itu otonomi gombal yang tertuang dalam UU No.18/2001 adalah tidak bisa dijadikan sebagai alat dan bahan untuk penyelesaian konflik Acheh.

Muba, apakah kalian telah membaca itu isi UU No.18/2001 ? Kalian Muba yang mengaku muslim apakah mengerti itu isi dari UU No.18/2001 dihubungkan dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dalam membangun dan menegakkan Daulah Islam petama di Yatsrib ? Kalau kalian Muba masih juga budek dan buta, tentang isi dari UU No.18/2001, maka jangan banyak bercuap di mimbar bebas ini tentang otonomi gombal dan UU No.18/2001 gombal dan keropos itu. Jangan hanya pandai membeo pada ekor Susilo Bambang Yudhoyono saja, mentang-mentang sama dari Jawa sono.

Kalian Muba, memang yang sedang bermimpi disiang hari bolong, untuk bisa melumpuhkan ASNLF yang sedang memperjuangkan pembebasan Negeri Acheh dari belenggu penjajah RI. Itu Da'i Bahtiar dengan Mabes Polri-nya memang keropos dalam hal fakta dan bukti yang bisa disuguhkan kepada pihak tim Kejaksaan Swedia untuk dipakai alat menjerat Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Kejaksaan dan Mabes Polri RI kalian itu memang keropos dan gombal, terutama dalam hal pengumpulan fakta dan bukti, apalagi sekarang ditunjang dengan BIN dibawah pimpinan mantan Kepala BIA (Badan Intelejensi ABRI) Syamsir Siregar yang waktu itu berpangkat Mayor Jenderal dan memegang jabatan Kepala BIA dari tahun 1995 - 1996, sampai terjadi peristiwa 27 Juli 1996 ketika Kantor DPP PDI di Jalan Dipenogoro 58 diserbu yang menimbulkan 4 orang korban tewas dan sekitar 300 orang luka parah. Dimana Kepala BIA Mayjen Syamsir Siregar setelah peristiwa 27 Juli 1996 dicopot jabatannya sebagai KABIA oleh Pangab Jendral Faisal Tanjung tahun 1996. Dengan alasan menurut pengakuan Mayjen Syamsir Siregar sendiri adalah karena ia dituduh telah memback up Partai Rakyat Demokrat (PRD) dalam membuat aksi penyerbuan kantor DPP PDI 27 Juli 1996.

Selanjutnya Muba, itu TNI dengan Raider-nya dibawah komando Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu di Acheh mana mereka itu sanggup melumpuhkan pasukan TNA dan ASNLF. Mereka itu TNI di Acheh sudah berpuluh tahun dari sejak Soekarno sampai detik sekarang ini. Adakah itu TNI berhasil melumpuhkan perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila ? Jelas tidak, Muba gombal Jawa satu ini. Apa yang salah dari pihak TNI kalian itu Muba Jawa ? Sehingga kalian dengan TNI/Raider-nya itu kelihatan seperti banci atau bencong yang lumpuh.

Kemudian, kalian Muba Jawa, menanyakan: "apa urusannya orang Swedia ngutak-ngatik wilayah orang?" .

Jelas, Muba Jawa, itu rakyat Acheh baik yang ada di Acheh ataupun yang diluar negeri, mereka itu sedang berjuang untuk penentuan nasib mereka sendiri dan untuk pembebasan negeri Acheh dari genggaman penjajah RI. Kalian Muba Jawa, mana mengerti dan memahami bagaimana perasaan dan gejolak orang yang negerinya dijajah RI. Karena memang kalian Muba adalah sama-sama penjajah dan ikut serta dibawah ketiak Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan yang kalian bisa lakukan dan nyatakan adalah alasan gombal dan keropos seperti: "Tiro banci itu persis Bokassa, yang mengangkat diri jadi kaisar di negara yang super miskin afrika. Bokassa tidak mau mengerti kemiskinan rakyatnya, begitu juga Tiro banci itu tidak mau tahu bahwa kelakuannya yang kebanci-bancian itu telah membuat rakyat Aceh tidak dapat merasakan keamanan. Tidak cukup itu saja, Tiro banci dan kawan-kawan itu kemudian meng-claim juga: perjuangan ini adalah kelanjutan perjuangan yang dilakukan Tengku Daud Beureuh. Ya ampun daya khayal Tiro banci ini ternyata hebat juga!"

Kan kelihatan jelas ngaco apa yang dikemukakan oleh orang budek Jawa satu ini. Mengapa ? Karena tidak ada itu dalam deklarasi ulang kemerdekaan Acheh yang dinyatakan pada 4 Desember 1976, sebagai deklarasi kelanjutan perjuangan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Mengapa ?

Karena Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan NII yang telah menjelma menjadi RIA telah menyerah kepada pihak Soekarno pada bulan Desember 1962. Sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, sebagaimana yang telah berpuluh kali Ahmad Sudirman menjelaskan di mimbar bebas ini. Dimana itu deklarasi ulangan Negara Aceh Sumatera pada 4 Desember 1976 ini adalah sebagai penerus dan pelanjut Negara Aceh Sumatera yang pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang meninggal dalam perang Alue Bhot, Tangse tanggal 3 Desember 1911. Dimana Teungku Tjheh Maat ini adalah cucu dari Teungku Tjhik di Tiro atau paman dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Sejak gugurnya Panglima Perang Teungku Tjheh Maat ditembak serdadu Belanda pada tanggal 3 Desember 1911, maka berakhirlah secara de-jure dan de-facto kekuasaan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang memimpin Negara Aceh Sumatera dan jatuh secara de-facto dan de-jure ke tangan Belanda.

Nah, sebagai pelanjut dari Negara Aceh Sumatera yang telah hilang secara de-facto dan de-jure pada tanggal 3 Desember 1911 dari tangan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat, maka Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 meneruskan dan menghidupkan kembali Negara Aceh Sumatera melalui deklarasi ulangan Negara Aceh Sumatera yang bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI yang telah menduduki dan menjajah Negeri Aceh dari sejak tanggal 14 Agustus 1950 melalui tangan Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950.

Jadi deklarasi pada tanggal 4 Desember 1976 adalah merupakan deklarasi ulangan dari Negara Aceh yang secara de-facto diduduki oleh Belanda dan diteruskan oleh pihak RI yang menjelma menjadi NKRI.

Nah sekarang, kalau itu Muba gombal Jawa satu ini masih tetap saja ngotot dengan alasan picik dan dangkalnya tentang perjuangan ASNLF yang dihubungkan dengan penerusan perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan RIA-nya yang telah menyerah kepada pihak Soekarno pada bulan Desember 1962, maka itu menandakan bahwa Muba Jawa satu ini, memang gombal pengetahuannya tentang Acheh hubungannya dengan Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI jelmaan NKRI.

Karena memang pengetahuan umum dan khusus terutama mengenai Acheh dihubungan dengan proses jalur pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang dimiliki dalam otaknya Muba Jawa ini lemah dan kosong, maka mudah saja timbul dari hasil olahan sampah otak udangnya itu keluar jalur pemikiran yang berbunyi: "Betapapun bejatnya Suharto, tapi ada satu hal yang perlu diberi acungan jempol dan angkat topi: tetap tegas terhadap GPK Aceh dan tetap menjunjung tinggi NKRI. Alhamdulillah, semua presiden sejak Soekarno sampai sekarang, termasuk para petinggin tentara dan polisinya, commit terhadap NKRI itu."

Nah, kan kelihatan, bagaimana itu Muba Jawa satu ini menganggap itu Jenderal Soeharto pembunuh rakyat Acheh dan penjajah di Acheh telah dipujinya dengan alasan itu Jenderal raja korup nomor satu di dunia ini telah membunuh rakyat Acheh dan menduduki serta menjajah Negeri Acheh. Bukan hanya itu Soeharto raja korup nomor satu didunia, tetapi juga itu Soekarno, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan sekarang itu Susilo Bambang Yudhoyono, juga dipujinya, dengan alasan mereka itu penguasa eksekutif RI yang telah berhasil membunuh rakyat Acheh dengan TNI/Polri-nya dan tetap menduduki dan menjajah Negeri Acheh.Dasar memang gombal Muba Jawa satu ini.

Muba Jawa, jelas, itu masalah akar utama penyebab timbulnya konfli Acheh adalah tidak sama dengan akar utama penyebab timbulnya konflik Palestina dan Chehnya.

Kalian Muba gombal, untuk melihat kaus-kasus konflik yang terjadi dalam setiap negeri harus dilihat secara terpisah dan dengan cara khusus disesuaikan dengan masing-masing negeri. Dilihat dari sudut fakta dan bukti, dilihat dari sudut sejarah dan hukum. Setiap taktik dan strategi yang dipakai dan dijalankan oleh masing-masing rakyat dan pejuang untuk pembebasan negeri adalah berbeda satu dengan lainnya. Jadi, jelas itu masalah Palestina dan Chehnya jauh berbeda dengan masalah konflik Acheh kalau dilihat dari sudut fakta dan bukti, juga dilihat dari sudut sejarah dan dasar hukumnya, serta taktik dan strategi perjuangan pembebasananya. Kalian Muba tidak bisa hanya dengan membuat generasi dari fenomena yang nampak saja. Kemudian kalian Muba menyimpulkan kesimpulan yang gombal.

Seterusnya, itu kalian Muba Jawa menampilkan alasan gombal dengan menyatakan: "Sebagian besar rakyat Aceh tetap setia kepada NKRI. Bukti politiknya gampang, tingkat partisipasi rakyat Aceh dalam setiap pemilu, termasuk rangkaian kemaren cukup tinggi. Ini hal yang harus membuat kalian, warga Swedia pemimpi, buka mata, demikian antusiasnya rakyat Aceh terhadap pemilu."

Muba, itu permainan pemilihan umum anggota legislatif 5 April 2004 di Negeri Aceh ini adalah Pemilu tipuan dan akal bulus saja, karena jelas itu Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003 akan menjadi penghambat dan penghalang apa yang tercantum dalam pertimbangan UU RI No.4 Tahun 2000 yang menyebutkan: 1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan. Begitu juga apa yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. (UU No.4 Tahun 200, Bab II. PASAL DEMI PASAL , Pasal I , 1. Pasal 8, Ayat (2)).

Mengapa sangat bertentangan Pemilihan Umum 5 April 2004 dengan UU RI No.4 Tahun 2000 di Negeri Aceh ?

Karena apa yang dinamakan dengan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Aceh, disebabkan masih diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kemudian mengapa "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa diterapkan dan dilaksanakan di Negeri Aceh yang berada dibawah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

Karena kalau dilihat lebih dalam apa yang terkandung dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan prinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Mengapa dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno ?

Karena didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.

Jadi memang itu Pemilihan Umum 5 April 2004 di negeri Aceh adalah merupakan akal bulus dari pihak RI, yakni akal bulus dari Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati waktu itu, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya waktu itu, Ketua DPR Akbar Tandjung waktu itu, Ketua MPR Amien Rais waktu itu, yang ditunjang oleh pihak TNI/POLRI, seperti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

Seterusnya, itu Muba Jawa menyatakan: "Tidak ada satupun negara yang mendukung GPK Aceh. Jualan kalian tidak laku."

Muba buka mata kalian, itu kalau tidak ada negara yang mendukung perjuangan ASNLF, maka tidak akan terselenggara perundingan, RI-ASNLF, baik di Geneva, Swis, Tokyo, Jepang, dan Helsinki, Finlandia. Kalian Muba Jawa, memang buta. Itu merupakan fakta, bukti, sejarah yang benar, bahwa pihak ASNLF didukung oleh negara-negara asing. Dan tentu saja, bukan hanya didukung oleh negara-negara asing, melainkan juga diakui secara langsung oleh pihak RI. Mengapa ? Karena dengan timbulnya perundingan-perundingan tersebut, itu menandakan adanya pengakuan dari pihak RI atas eksisnya atau wujudnya ASNLF sebagai wadah perjuangan rakyat Acheh yang sah dan bisa diterima sebagai lawan berunding.

Selanjutnya, itu Muba Jawa menyatakan: "Tentara macam apa yang kamu punya? Berapa jumlahnya? Nggak signifikan itu kualitas dan kuantitasnya. "Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat", kata Iwan Fals. Tega-teganya kalian menjadikan mereka sasaran empuk peluru para serdadu profesional RI. Jangan salahkan para serdadu TNI itu, mereka profesional. "Serdadu seperti peluru, tekan picu melangkah tak ragu", kata Iwan Fals juga. Itulah serdadu TNI."

Muba Jawa, itu soal kwalitas TNA tidak perlu dijelaskan, yang penting buktinya telah nyata, yaitu pihak Jenderal TNI Endriartono Sutarto Dan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu tidak mampu menjatuhkan dan meluluhkan TNA. Itulah fakta dna bukti kuat, kwalitas TNA. Adapun soal kwantitas, tidak perlu dilambungkan, yang jelas itu lebih dari 50.000 pasukan no-organik TNI/Polri yang ditempatkan di Acheh sampai detik ini tidak mampu melumpuhkan dan menghancurkan TNA.

Kemudian lagi itu Muba melambungkan: "Di mana kalian ketika tsunami melanda Aceh? Di diskotik? Atau mancing di perariran Swedia? Sungguh kalian tak beradab, tak berahlak, dan menjijikan. Dasar banci.!"

Muba Jawa, bagi rakyat Acheh yang ada di luar Acheh telah berusaha untuk ikut membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan seluruh rakyat Acheh yang ada di luar Acheh merasa ikut berduka dengan adanya musibah gempa dan tsunami ini. Kalian Muba Jawa, kalau kalian memang tidak memiliki fakta, bukti yang kuat, tidak perlu melambungkan pikiran yang hanya merupakan terkaan-terkaan saja. Karena nantinya akan menjadi senjata makan tuan, dan tidak akan memberikan sesuatu kekuatanpun untuk melumpuhkan ASNLF dan TNA. Kalian jangan ikut-ikutan itu Jenderal dari Palembang Ryamizard Ryacudu yang pandainya hanya ceplas-ceplos saja kalau bicara, persis seperti burung.

Seterusnya, itu Ahmad Sudirman telah berpuluh kali menjelaskan dasar fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum bagaimana itu kronologis jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI dihubungkan dengan Negeri Acheh di mimbar bebas ini. Jadi, tidak perlu lagi Ahmad Sudirman jelaskan kembali, karena dalam tulisan "Sudah 54 tahun Acheh diduduki & dijajah RI " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040817a.htm ) telah diungkap secara detil dan jelas. Yang tinggal sekarang, coba kalian Muba Jawa tampilkan kronologis tentang jalur proses pertumbuhan dan pekembangan RI dari sejak diproklamasikan sampai detik sekarang ini dihubungkan dengan Negeri Acheh. Kemudian kita bandingkan dan bahas bersama untuk melahirkan kesimpulan yang benar dan jelas mengenai akar utama timbulnya konflik Acheh ini. Ahmad Sudirman menunggu jawaban kalian Muba Jawa.

Terakhir, itu Muba Jawa menyampaikan: "RI dengan mudah menjadi anggota PBB. Tidak pernah ditanya di sana soal Aceh. Itu menunjukkan bahwa RI sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran politik kewilayahan. Tentu kalian juga pernah mencoba itu ke PBB? Pasti ditolak kan?"

Muba Jawa, itu mengenai proses jalur pertumbuhan dan perkembangan Negara RI atau Negara RI Asaat, atau Negara RI bagian RIS atau Negara RI-Jawa Yogya, atau Negara RI hasil leburan RIS, atau Negara RI yang menjelma jadi NKRI, sebagaimana yang telah berpuluh kali Ahmad Sudirman jelaskan di mimbar bebas ini, mana diketahui oleh dunia Internasional, selain dari setelah diakui dan diserahkan kedaulatan dari pihak Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, sebagaimana menurut KMB.

Nah, tentang proses selanjutnya yang terjadi dalam tubuh RIS, mana diketahui dan dibukakan oleh Soekarno kepada dunia internasional. Karena Soekarno ingin melalapnya sendiri itu Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS, tanpa diketahui oleh dunia internasional. Oleh sebab itu, setelah Soekarno berhasil melalap Negeri Acheh dan Republik Maluku Selatan yang berada diluar de-facto dan de-jure RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 dan RIS dilebur kedalam Negara RI Assat, dan selanjutnya menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, setelah itu melapor kepada DK PBB untuk masuk menjadi anggota PBB, dan pada tanggal 26 September 1950 dikeluarkan resolusi DK PBB No.86 tahun 1950. Tentu saja itu pihak DK PBB tidak mempertanyakan Acheh, karena memang Acheh telah dilalapnya secara sembunyi-sembunyi oleh Soekarno masuk kedalam usus Negara RI Assat pada tanggal 14 Agustus 1950, tanpa diketahui oleh pihak dunia internasional dan PBB. Jadi itu Soekarno melalap Negeri Acheh seperti kucing makan tikus secara diam-diam, sambil matanya melirik ke kanan dan kekiri, takut ketahuan oleh pihak internasional. Nah, itulah kelakuan Soekarno penipu licik ini.

Jadi Muba Jawa, kalau kalian memang tidak mengetahui jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI hubungannya dengan Negeri Acheh, maka kalian sampai kepala botakpun tidak akan mengetahui itu Negeri Acheh ditelan, dicaplok, dan dijajah oleh Soekarno dengan RIS-nya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sun, 6 Feb 2005 10:57:50 -0800 (PST)
From: muba zir mbzr00@yahoo.com
Subject: Re: TIDAK ADA LAGI YANG BISA DIPEGANG YUDHOYONO SELAIN DASAR HUKUM GOMBAL UU NO.18/2001 UNTUK PENYELESAIAN ACHEH
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, narastati@yahoo.com, hasan_saleh1945@yahoo.com, bambang_hw@rekayasa.co.id, editor@jawapos.co.id
Cc: mitro@kpei.co.id

Ah, Mad... Mad... Ini lagi suaramu. Nggak sadar juga sih?

Oke Mad. Otonomi adalah sebuah penghargaan kepada rakyat daerah, termasuk Aceh, sama sekali bukan penawaran yang diperuntukkan bagi GPK. Geer amat sih? Sudah kukatakan, tidak ada itu yang namanya "perundingan" antara RI, sebuah negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke, dengan GPK, sebuah Gerombolan Pengacau Keamanan yang terdiri dari belasan orang saja dan tidak berada di wilayah Aceh. Itu sama sekali bukan "perundingan", tapi RI mencoba bersabar, barangkali GPK Stockholm itu bisa menghentikan semua kegiatannya yang membuat keamanan rakyat Aceh terganggu. Itu saja kok. Kalo ternyata niat baik RI ini tidak mendapat tanggapan yang seharusnya, yaitu GPK Stockholm menghentikan semua kegiatannya yang membuat keamanan rakyat Aceh terganggu tanpa syarat, itu sama sekali tidak masalah bagi RI. RI bisa terus menugaskan TNI dan Polri-nya yang perkasa untuk mematikan semua kegiatan GPK yang ada di Aceh, dan secara bersamaan RI melanjutkan diplomasi dengan Swedia agar Swedia mengadili warga negaranya yang dengan meminjam tangan segelintir rakyat Aceh yang polos, baik, dan bersahaja itu, telah membuat keamanan sebagian besar rakyat Aceh terganggu. Iya, maksudku warga Swedia itu adalah Tiro banci dan "petinggi" lainnya seperti Sultan Hamid (eh, siapa tuh nama "menlu kabinet Tiro" banci itu? atau "perdana menteri"? Nggak dikenal sih, habis kalian cuma maen tulis aja.. tooneel di atas kertas, ha ha )

Jadi perhatikan di sini, apa urusannya orang Swedia ngutak-ngatik wilayah orang? Aku juga nggak tahu, seharusnya Tiro banci itu stateless setelah passport-nya dicabut RI. Jika sampai dihukum dengan dicabutnya passport, dipastikan orang itu telah membuat kesalahan tak terampunkan. Oh, ya... apa karena Tiro banci itu dendam karena passport-nya dicabut kemudian dia menulis di kertas usang "Dengan ini saya umumkan bahwa saya adalah wali negara Aceh" dan dibacakan dihadapan satu dua orang, di antaranya di depan calon pedagang kacang rebus, ha ha iya, maksudku kamu, Mad. Ha ha. Tiro banci itu persis Bokassa, yang mengangkat diri jadi kaisar di negara yang super miskin afrika. Bokassa tidak mau mengerti kemiskinan rakyatnya, begitu juga Tiro banci itu tidak mau tahu bahwa kelakuannya yang kebanci-bancian itu telah membuat rakyat Aceh tidak dapat merasakan keamanan. Tidak cukup itu saja, Tiro banci dan kawan-kawan itu kemudian meng-claim juga: perjuangan ini adalah kelanjutan perjuangan yang dilakukan Tengku Daud Beureuh. Ya ampun daya khayal Tiro banci ini ternyata hebat juga! Masalah dengan Daud Beureuh udah selesai tuntas tas tas tas belasan tahun lalu, ini ada lagi yang bermimpi. Ah, aku jadi benci sama dirjen imigrasi yang mencabut passport Tiro banci ini. Aku kan orangnya penuh belas kasihan, jadi tidak tega melihat Tiro banci yang akhirnya gila dan jadi penghayal karena passport-nya dicabut. Andaikan aku saat itu sudah punya posisi seperti sekarang, tentu dengan mudah aku telepon dirjen itu untuk mempertimbangkan pencabutan passport Tiro banci, cukup tangkap saja itu Tiro dan masukkan ke pesantren.

Petualangan Tiro banci dan belasan teman2nya di Swedia, termasuk calon pedagang kacang rebus potensial itu (maksudku potensial jadi pedagang kacang rebus karena dia memiliki ribuan lembar kertas usang yang sudah tak layak baca lagi), tidak akan mendapat hasil sampai kapanpun. Mimpi mereka untuk membuat Aceh merdeka adalah mustahil aqli badihi (kamu ngerti ini?), artinya sama saja dengan mengharapkan seorang anak gadis melahirkan ibunya! Betapapun bejatnya Suharto, tapi ada satu hal yang perlu diberi acungan jempol dan angkat topi: tetap tegas terhadap GPK Aceh dan tetap menjunjung tinggi NKRI. Alhamdulillah, semua presiden sejak Soekarno sampai sekarang, termasuk para petinggin tentara dan polisinya, commit terhadap NKRI itu.

Masalah Aceh jelas lain dengan Palestina, misalnya, atau Chehnya. Palestina dan Chehnya jelas-jelas:
1.didukung oleh seluruh rakyatnya,
2.didukung juga oleh cukup banyak negara,
3.mempunyai tentara dan pejuang yang profesional dan cukup kuat, dan yang penting adalah 4.para pemimpinnya ada di tengah-tengah rakyatnya.

Tak satupun dari 4 hal itu terjadi di Aceh.
1.Sebagian besar rakyat Aceh tetap setia kepada NKRI. Bukti politiknya gampang, tingkat partisipasi rakyat Aceh dalam setiap pemilu, termasuk rangkaian kemaren cukup tinggi. Ini hal yang harus membuat kalian, warga Swedia pemimpi, buka mata, demikian antusiasnya rakyat Aceh terhadap pemilu.

2.Tidak ada satupun negara yang mendukung GPK Aceh. Jualan kalian tidak laku. Tentu saja kalian telah membagi-bagikan brosur atau stensilan yang berisi (a) sejarah Aceh versi kalian, (b) "undang-undang dasar negeri aceh" (hua ha ha... mendingan kalian bikin undangan makan-makan aja deh... ini lebih konstruktif), atau mungkin juga (c) "kabinet" GPK. Malaysia bahkan pernah ngotot mau mengadili kasus pembunuhan Don Quishot itu (sorry, aku nggak pernah inget nama itu) karena gemes dan benci negerinya dikotori GPK. Bener kan jualan kalian ngga laku? Udah deh, nyerah aja... Jadi pedagang kacang rebus kan lumayan. Carter juga, pedagang kacang tanah itu, kan jadi juga Presiden USA. Asal kamu terpilih secara konstitusional, aku pasti mendukung. I will! This is my promise.

3."Tentara" macam apa yang kamu punya? Berapa jumlahnya? Nggak signifikan itu kualitas dan kuantitasnya. "Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat", kata Iwan Fals. Tega-teganya kalian menjadikan mereka sasaran empuk peluru para serdadu profesional RI. Jangan salahkan para serdadu TNI itu, mereka profesional. "Serdadu seperti peluru, tekan picu melangkah tak ragu", kata Iwan Fals juga. Itulah serdadu TNI.

4.Di mana kalian ketika tsunami melanda Aceh? Di diskotik? Atau mancing di perariran Swedia? Sungguh kalian tak beradab, tak berahlak, dan menjijikan. Dasar banci.! Aku sudah katakan, kalu kalian menginjakkan kaki kalian di Aceh, kalian akan mati dikuliti rakyat Aceh yang kebenciannya sudah ultimate terhadap kalian, karena sudah sekitar 30 tahun membuat mereka menderita dan asing dengan yang namanya keamanan, hak dasar yang diakui lembaga hak azasi manusia. Bahkan dengan tidak merasa bersalah dan takut menyinggung perasaan rakyat Aceh yang muslim, dengan seenak syahwatnya saja Tiro banci itu pake sempat memperistri seorang Yahudi. Sungguh kaum muslim di Aceh akan merasa makin terluka hatinya dengan kelakuan orang yang di berbagai mimbar internasional mengatakan "berjuang untuk Aceh". Luka hati ini mirip dengan lukanya rakyat Amerika ketika Jacky Kennedy menikah dengan Onassis.

Mad, kamu selalu bilang: RI melakukan aneksasi terhadap Aceh. Aneksasi yang mana? Aku bilangin ya, aneksasi itu tidak pernah bisa berhasil karena di dunia ini banyak negara yang tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku beri contoh ya kegagalan dari percobaan aneksasi ini: Argentina atas Falkland, Irak atas Kuwait, Rusia atas banyak sekali negara yang akhirnya meng-claim sebagai Uni Sovyet. Apa nasibnya? Semua gagal! Amerikapun sekarang kelimpungan atas invasinya ke Irak. Cuma karena Amerika kuat jadi tidak ada negara yang berani menyerang balik. Tapi sikap Jerman dan Perancis sudah jelas terhadap kelakuan Amerika itu: menentang. Tentu hampir semua negara berkembang menentang juga. Jadi, kalo kamu katakan RI menganeksasi Aceh, itu tentu sudah ada reaksi dari internasional, nyatanya sama sekali tidak ada kan? Jadi apa persoalannya? Tidak ada. Tidak ada aneksasi. Argentina dan Irak sama-sama mempunyai alasan yang menurut keduanya benar: sejarah masa lalu. Tapi dunia internasional tidak menyukai sejarah usang, Mad, dunia internasional hanya menyukai stabilitas di semua kawasan. Agama dan humanisme mengajarkan itu (are you believe in God?). Jadi, ini saranku buatmu, bersegeralah menjadi pedagang kacang rebus dengan modal kertas-kertas yang kamu sebut sejarah dan jelas-jelas tak laku di dunia internasional.

Hal sebaliknya terjadi. RI dengan mudah menjadi anggota PBB. Tidak pernah ditanya di sana soal Aceh. Itu menunjukkan bahwa RI sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran politik kewilayahan. Tentu kalian juga pernah mencoba itu ke PBB? Pasti ditolak kan? Persis seperti pengangguran yang ditolak: "Maaf, tidak ada lowongan". Tapi lihat Palestina, mereka eksis di PBB walau statusnya baru sebagai peninjau. Kalian sebagai apa di PBB? Ah, aku lupa, tentu saja GPK menunjuk kamu sebagai wakil resmi di PBB, sebagai pedagang kacang rebus, ha ha.

Muba ZR

mbzr00@yahoo.com
Paris, Perancis

NB:
Aku pikir, ini adalah upaya terakhirku untuk mengajak kamu menggunakan otak, kalo kamu masih waras dan belum menjadi penghayal seperti Tiro banci itu (kupikir Tiro banci itu sudah dalam taraf neurosis, apalagi kebebasannya terancam karena menjadi obyek penyelidikan pemerintahnya... ya, maksudku pemerintah Swedia). Kalo kamu tidak sadar juga, terserah kamu deh. Jangan pernah salahkan aku bahwa aku tidak pernah berusaha menyadarkanmu. Aku telah melaksanakan tugasku sebagai seorang muslim, watawa shoubil haqqi, karena aku percaya kamu adalah seorang muslim walau kulihat masih jauh dari kaffah. Sorry, aku masih banyak kerjaan yang lebih bermanfaat. Tapi aku masih akan membaca tanggapanmu jika kamu berminat.
----------