Stockholm, 7 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

FAUZAN ITU ORANG-ORANG YUDHOYONO BODOH KALAU BISA DIJAJAH OLEH ORANG-ORANG CINA RI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

FAUZAN ITU ORANG-ORANG CINA PANDAI MEMBELI PEJABAT-PEJABAT ANAK BUAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JUSUF KALLA BAIK YANG ADA DI EKSEKUTIF ATAU YANG DI LEGISLATIF

"Pak Sudirman. Setuju dengan persoalan konstitusi. Tapi itu tidak meyakinkan di lapangan. Pertama, presiden & kabinet juga hanya bicara konstitusi terkait lembaga kepresidenan dan soal syariat Islam. Lainnya tidak. Termasuk DPR. Kedua, badan legislatif dan eksekutif mana yg tidak dikuasai Cina? Kalau pak Dirman bisa tunjukkan! Ketiga, soalnya bukan konstitusi tapi mental orang Melayu yang mental minta dijajah mental kuli tida punya pride. Lihat cara Mahathir Melayu 60%. Kita di Indonesia tidak perduli kalo Cina beli setiap jengkal tanah dan dorong Melayu ke hutan. Pak Dirman apakah anda tidak sakit hati melihat harga diri bangsa ini dijual kepada Cina? Keempat, benar bahwa pejabat Muslim kerjasama dengan Cina. Bagaimana ada perubahan?" (Fauzan, fzn_1@yahoo.com ,Sun, 6 Feb 2005 14:53:17 -0800 (PST))

Baiklah saudara Fauzan di Istanbul, Turki.

Saudara Fauzan, dalam tanggapan saudara menekankan "Cina jajah Indonesia" dengan alasan fenomena-fenomena yang saudara sebutkan dalam tanggapan saudara sebelum ini, seperti dalam bentuk pendirian menara Jakarta, pendirian gereja-gereja, pusat pembangunan peribatan bagi orang-orang Cina, dan pusat penjualan dan perumahan untuk pihak Cina. "Segelintir Cina menjajah seluruh Indonesia dan menjajah 200 juta muslim Indonesia. Para muslim ribut soal kristenisasi yang sebenarnya tidak ada dan tidak sadar akan penjajahan nyata dinegeri sendiri oleh Cina. Ini puncak kekalahan muslim kata Mahathir Mohammad mantan perdana menteri Malaysia." (Fauzan, fzn_1@yahoo.com , Sun, 06 Feb 2005 08:16:48 +0900)

Kemudian Ahmad Sudirman memberikan tanggapan bahwa akar utama timbulnya fenomena sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara Fauzan dalam tulisan saudara Mujahindo tersebut adalah karena adanya kelemahan dalam konstitusi atau UUD 1945 yang telah diamandemen yang memberikan peluang bagi kelangsungan dan tumbuh sumburnya fenomen sebagaimana yang dituliskan oleh saudara Mujahindo itu. Dimana kelemahan yang tertuang dalam konstitusi atau UUD 1945 itu adalah sebagaimana yang berbunyi dalam UUD 1945 yang diamandemen BAB XI AGAMA Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ternyata saudara Fauzan setuju dengan alasan masalah UUD 1945 yang diamandemen BAB XI AGAMA Pasal 29 (2), tetapi ada tambahan saudara yaitu "tidak meyakinkan di lapangan"

Dasar hukum adalah dasar pijakan untuk menjalankan kebijaksanaan roda politik dan pemerintahan negara. Masalahnya, adalah kalau memang hukum itu dalam pelaksanaannya tidak meyakinkan dilapangan, itu bukan disebabkan oleh hukum itu sendiri, melainkan oleh adanya pelaksanaan hukum yang tidak meyakinkan. Artinya, pelaksana hukum itu justru melanggar hukum yang dibuatnya.

Sekarang, menyangkut masalah orang Cina menjajah Indonesia, atau kalau saudara Fauzan menyatakan: "Segelintir Cina menjajah seluruh Indonesia dan menjajah 200 juta muslim Indonesia."

Membaca apa yang saudara Fauzan lambungkan ini, Ahmad Sudirman justru bertanya-tanya, apa mungkin itu segelintir orang Cina menjajah seluruh Indonesia dan menjajah 200 juta muslim Indonesia. Padahal kalau ditempat Ahmad Sudirman di Swedia itu orang-orang Cina kerjanya kebanyakan hanya dalam bisnis restoran dan tidak menguasai Swedia apalagi menjajah Swedia.

Nah, dimana letak perbedaannya ?.

Letak perbedaannya adalah dalam menerapkan dan menjalankan kebijaksaan politik, hukum, ekonomi, sosial dalam pemerintahan dan negara. Dengan adanya politik dan ekonomi yang mendasarkan kepada perkembangan pasar, disini harus dibarengi dengan kebijaksanaan politik yang tidak mengarah kepada hak monopol dan menguasai pasar. Artinya, adanya pembatasan dalam penguasaan ekonomi dibawah satu orang atau kelompok.

Memang dalam bisnis dan perdagangan ini kalau tidak ada pembatasan aturannya akan dipakai segala cara dari mulai penyuapan atau penyogokan, korupsi, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan dan program usahanya. Tetapi, tentu saja, dengan adanya aturan dan hukum tentang penyuapan, penyogokan, korupsi akan menjadikan batu penghalang atau benteng penghambat bagi lajunya perilaku yang mengarah kepada suburnya penyuapan atau penyogokan dan korupsi dalam dunia bisnis dan perdagangan.

Hanya tentu saja, sayangnya dinegara-negara yang masih lemah dalam tarap penegakkan dan pelaksanaan hukum ini akan mengakibatkan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Fauzan diatas yaitu masalah hukum tidak meyakinkan dilapangan. Sehingga tetap saja masalah penyuapan atau penyogokan dan korupsi terus merajalela dalam dunia bisnis dan perdagangan.

Kemudian mengenai masalah orang Cina menguasa lembaga eksekutif dan legislatif. Ahmad Sudirman berpikir, kalau memang itu orang Cina adalah warganegara Indonesia ia punya hak untuk terlibat dalam semua aktifitas kehidupan baik di masyarakat, pemerintahan dan negara. Persoalannya adalah bukan orang Cina yang menguasai lembaga legislatif dan eksekutif, persoalannya adalah orang orang yang duduk dilembaga eksekutif dan legislatif mudah disogok dan disuap dengan uangnya orang-orang pengusaha Cina yang ingin mendapatkan proyek bisnis.

Coba saja tanya itu Jusuf Kalla, apakah ia melakukan bisnis dengan orang-orang penguasa Cina atau tidak ? Jelas ia kebanyakan berbisnis dengan penguasa Cina. Baik Cina warganegara Indonesia atau Cina berkewarganegaan Singapura atau Malaysia.

Jadi, sebenarnya yang dilarang bukan berbisnis dengan orang Cina. Tetapi yang dilarang adalah jangan menerima uang suapan atau sogokan yang disodorkan oleh pengusaha Cina untuk dapat kelicinan kucuran proyek atau pinjaman uang dari bank. Karena itu pengusaha Cina tidak ada dalam kamus dagang mereka yang dinamakan bisnis halal atau haram, yang ada uang dan keuntungan.

Tetapi kalau di Swedia mana ada orang Cina berani melakukan bisnis dengan menyuap atau menyogok pejabat pemerintah departemen perdagangan untuk dapat kucuran proyek. Karena kalau mereka ketahuan memberikan suap atau penyogokan, belum apa-apa mereka sudah digerebek dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan bisa dijatuhi hukuman bertahun-tahun.

Kemudian kalau saudara Fauzan mencontohkan Dr Mahathir Muhammad tentang kebijaksanaan politik untuk peningkatan orang pribumi atau orang Melayu yang ketinggalan jauh dari orang Cina dan orang India di Malaysia. Memang bisa dilakukan dengan menerapkan dasar hukum perlindungan bagi orang Melayu dalam segala bidang. Tetapi tentu saja tidak bisa berlaku selama-lamanya, karena akan mengakibatkan revolusi sosial, apalagi dengan dibarengi dengan kebijaksanaan politik tangan besi.

Seterusnya, memang kalau dilihat sepintas ada benarnya apa yang dikatakan oleh saudara Fauzan ini: "mental orang Melayu yang mental minta dijajah mental kuli tida punya pride".

Tetapi kalau digali lebih kedalam itu istilah mental minta dijajah, mental kuli, tidak punya pride dari orang Melayu, terlalu dibesar-besarkan. Kalau mental orang melayu hanya mental minta dijajah, itu tidak akan mungkin Teungku Abdurrahman berhasil memerdekakan Kerajaan Federasi Malaysia dari Kerajaan Inggris.

Selanjutnya lagi, itu orang-orang Melayu muslim ini bagaimanapun gombalnya akan tetap melihat dan mempertanyakan perbuatannya dengan larangan-larangan dalam agamanya. Lain dengan orang-orang Cina ini, mereka memang kalau ditanyakan, tidak ada itu istilah ini haram, itu halal, semuanya dilabrak dan disantap saja. Karena memang tidak ada dalam kamus bisnis dan usaha mereka ini, ada istilah halal, dan istilah haram. Nah disinilah perbedaannya juga.

Seterusnya, Ahmad Sudirman jelas tidak sakit hati kalau memang dalam berbisnis dan berusaha antara sesama manusia, apakah itu dengan orang Cina, India, Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Dayak kalau dilakukan menurut aturan dagang yang berlaku dan disepakati. Artinya tidak ada main suap dan sogok, jelas itu bisa diterima. Kemudian, kalau ada orang Cina yang beli tanah untuk dibangun rumah diatasnya, ya itu hak dia, kalau ia sanggup. Hanya tentu saja, kalau tanah dan rumah yang telah dibangun diatasnya, nantinya dibisniskan untuk dijadikan barang jaminan kepada bank untuk dapat pinjaman, dimana pinjamannya berpuluh kali-lipat besarnya dari harga taksiran tanah dan rumah jaminan yang diajukan, maka itu suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Dan disini perlu dipertanyakan orang-orang bank tersebut. Apakah memang itu konco-konconya, atau memang staf eksekutif bank tersebut telah disogok atau disuap uang pelicin oleh orang Cina tersebut.

Terakhir, saudara Fauzan menyatakan: "benar bahwa pejabat Muslim kerjasama dengan Cina"

Dalam hal ini Ahmad Sudirman tidak melarang umat Islam dan pejabat muslim kerjasama dengan Cina. Tetapi, yang dilarang kalau itu pejabat muslim bisa disogok dan disuap oleh orang Cina biar dapat diberikan kemudahan dan kelicinan dalam bisnis orang Cina tersebut.

Ahmad Sudirman punya kawan banyak orang Cina baik itu bisnismen atau pegawai biasa atau toke restoran. Tetapi, kalau mereka melakukan bisnis dengan Ahmad Sudirman, jelas kalau mereka jujur tidak main tipu, menjaga kwalitas, tidak berbohong, tidak ada salahnya bekerjasama. Hanya saja kalau mereka sekali main tipu, mana pernah lagi Ahmad Sudirman berbisnis dengan orang Cina bisnismen yang menipu itu.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sun, 6 Feb 2005 14:53:17 -0800 (PST)
From: fauzan 1 fzn_1@yahoo.com
Subject: CINA JAJAH INDONESIA
To: ahmad@dataphone.se

Pak Sudirman,

Setuju dengan persoalan konstitusi. Tapi itu tidak meyakinkan di lapangan.
Pertama, presiden & kabinet juga hanya bicara konstitusi terkait lembaga kepresidenan dan soal syariat Islam. Lainnya tidak. Termasuk DPR.

Kedua, badan legislatif dan eksekutif mana yg tidak dikuasai Cina? Kalau pak Dirman bisa tunjukkan!

Ketiga, soalnya BUKAN KONSTITUSI TAPI MENTAL ORANG MELAYU YANG MENTAL MINTA DIJAJAH MENTAL KULI. TIDAK PUNYA PRIDE. Lihat cara Mahathir Melayu 60%. Kita di Indonesia tidak perduli kalo Cina beli setiap jengkal
tanah dan dorong Melayu ke hutan. Pak Dirman apakah anda tidak sakit hati melihat harga diri bangsa ini dijual kepada Cina?

Keempat, benar bahwa pejabat Muslim kerjasama dengan Cina. Bagaimana ada perubahan?

Wassalam

Fauzan

fzn_1@yahoo.com
Istanbul, Turki
----------