Stockholm, 10 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

M NUR, ITU TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH PEJUANG BESAR ISLAM ACHEH TETAPI MUDAH DIJERAT TIPU LICIK SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

M NUR ABDURRAHMAN, ITU TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH ADALAH PEJUANG BESAR ISLAM ACHEH TETAPI MUDAH DIJERAT TIPU LICIK MUSYAWARAH KERUKUNAN RAKYAT ACHEH YANG DIPASANG SOEKARNO

"Bagaimana pandangan akhi Ahmad Sudirman tentang Abu Beureueh yang pernah menjadi Gubernur Militer Aceh, yaitu Provinsi Aceh bagian dari NKRI pada zaman Revolusi?" (H. M. Nur Abdurrahman, nur-abdurrahman@telkom.net , Thu, 10 Feb 2005 07:21:40 +0700)

Baiklah saudara M. Nur Abdurrahman di Makasar, Indonesia.

Sebenarnya Ahmad Sudirman telah berpuluh kali mengupas dan menampilkan perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh di mimbar bebas ini dalam hubungannya dengan pembelaan dan penegakkan Islam, dan negara sebagai alat pelindung rakyat muslim yang ada di wilayah Acheh dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila dibawah kekuasaan Soekarno.

Soekarno dalam hal menjalankan taktik dan strategi kebijaksanaan politik ekspansi RI-nya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk terhadap Teungku Muhammad Daud Beureueh. Sebaliknya Teungku Muhammad Daud Beureueh terlalu percaya kepada apa yang dihembuskan dan dilambungkan Soekarno. Pandangan Islam yang pernah dilambungkan Soekarno jauh berbeda dengan pandangan Islam yang dilambungkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Islam menurut Soekarno cukup hanya dimasukkan kedalam untaian kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pancasila hasil kutak-katiknya sendiri dan dibantu oleh Panitia Sembilan-nya. Sedangkan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Islam adalah untuk pegangan seluruh kehidupan umat Islam, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara.

Dari adanya dua perbedaan pandangan inilah maka antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Soekarno adalah seperti langit dengan bumi. Pandangan Soekarno terhadap Islam hanya sampai keatas bukit, sedangkan pandangan Teungku Muhammad Daud Beureueh terhadap Islam sampai menembus kealam yang tidak terjangkau oleh pikiran Soekarno.

Kemudian saudara M. Nur Abdurrahman menyatakan: "Abu Beureueh yang pernah menjadi Gubernur Militer Aceh, yaitu Provinsi Aceh bagian dari NKRI pada zaman Revolusi".

Kelihatan disini saudara M. Nur Abdurrahman mau menggiring kepada masalah Gubernur Militer Acheh, yaitu Provinsi Acheh bagian dari NKRI.

Nah, mengenai masalah jabatan Gubernur Militer Acheh ini pernah sebelum ini Ahmad Sudirman mengupas panjang lebar di mimbar bebas ini. Tetapi, tidak apalah untuk kali ini Ahmad Sudirman akan kupas kembali bagaimana itu sebenarnya jabatan Gubernur Militer Acheh ini yang katanya disandang oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang juga merupakan wilayah provinsi Acheh bagian NKRI.

Hanya disini perlu dijelaskan itu nama NKRI muncul bukan sejak 17 Agustus 1945, melainkan pada tanggal 15 Agustus 1950, ketika RIS dilebur kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI.

Sekarang itu istilah Gubernur Militer Acheh dihubung-hubungkan dengan Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer.

Apa itu Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer ?

Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer adalah instruksi yang dikeluarkan oleh Kolonel A.H. Nasution ketika di Jawa, Panglima Tentara dan Territorium Jawa, pada tanggal 22 Desember 1948 mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa.

Dalam pada itu di bidang militer, dengan bermodalkan pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer pertama dan perjuangan bersenjata sebelumnya, telah disiapkan konsep baru di bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam Pemerintah Siasat No.1 Tahun 1948 yang pokok isinya adalah:

1. Tidak melakukan pertahanan yang linier.
2. Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi-hangus total.
3. Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan.
4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.192-193)

Selanjutnya, kalau itu instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer dengan pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh, maka jelas itu adalah suatu usaha menyisipkan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim Negeri Acheh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI. Atau bisa juga dikatakan suatu pemalsuan dan penipuan sejarah untuk mengklaim Negeri Acheh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI.

Mengapa suatu penyisipan, pemalsuan, penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Acheh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI ?

Karena kalau yang namanya instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 itu diterapkan untuk seluruh Indonesia, jelas itu adalah benar-benar melanggar apa yang sudah ditandatangani dalam perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januarai 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tangal 19 januari 1948. Tetapi akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Renville ini Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.152-163). Dimana sebagian isinya menyatakan bahwa setelah diadakan serangkaian pendekatan, perundingan akhirnya menerima saran-saran KTN, yang pokoknya adalah:

1. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak disepanjang "Garis van Mook".

2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian perletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones)

Dimana secara singkat hasil Perjanjian Renville terdiri atas: 10 pasal persetujuan gencatan senjata. 12 pasal prinsip politik. Dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan KTN.

Untuk melaksanakan hasil Perjanjian Renville ini, Tentara RI harus mengosongkan daerah gerilya dan pindah ke garis belakang " Garis van Mook", yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Akibatnya Tentara RI harus pindah ke Jawa Tengah dan berpusat di Yogyakarta. Dari seluruh daerah pasukan RI harus pindah menuju ke Yogyakarta. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.165)

Jadi sudah jelas kelihatan berdasarkan fakta, bukti, sejarah, dan dasar hukum ini bahwa yang namanya RI setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari 1948, daerah wilayah kekuasaannya secara de-jura dan de-facto adalah hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Acheh tidak termasuk dalam daerah wilayah kekuasaan de-jure dan de-facto RI.

Jadi, terbuktilah dengan jelas bahwa mengenai keluarnya instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer. Diantara Pemerintahan Militer adalah diangkatnya Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh adalah sebenarnya suatu sisipan sejarah yang dipaksakan untuk mengklaim Negeri Acheh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI. Tentu saja bisa dikatakan suatu pemalsuan dan penipuan sejarah untuk mengklaim negeri Acheh masuk kedalam wilayah kekuasaan Negara RI.

Memang 3 hari sebelum Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer dikeluarkan, pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI kembali di gempur oleh pasukan Dr.Beel wakil Gubernur Hindia Belanda yang baru pengganti Van Mook yang berhasil masuk ke wilayah Yogyakarta. Dimana pasukan TNI dari pihak Negara RI bersama Kolonel A.H. Nasution tidak mampu bertahan dari serangan pasukan Beel, sehingga Yogyakarta jatuh dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Nah dari sejak Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan Yogyakarta tidak bisa diselamatkan TNI dari serangan pasukan Beel, maka Negara RI secara de facto dan de-jure sudah tidak ada lagi.

Hanya yang timbul dan berdiri adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Itulah mengenai Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer yang dikeluarkan oleh Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 19 Desember 1948, ternyata kalau ditujukan pada pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh, maka tujuan itu telah melanggar apa yang sudah ditandatangani dalam perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948.

Disamping itu karena Soekarno sudah ditahan Belanda, maka tidak mungkin itu Kolonel A.H. Nasution yang mengangkat Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh dengan pangkat Mayor Jenderal. Tetapi kalau Jenderal Soedirman yang mengeluarkan Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer, mungkin masih bisa masuk akal. Tetapi ini bukan Jenderal Soedirman yang mengeluarkan itu Instruksi No. I/MBKD/1948, melainkan Kolonel A.H. Nasution.

Nah disinilah kelemahan dari alasan dan argumentasi tentang Instruksi No. I/MBKD/1948 sebagai dasar hukum pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Acheh.

Jadi, sebenarnya kalau terus ditelusuri mengenai pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi Gubernur Militer di Acheh setelah ditandatanganinya Perjanjian Renvile 17 januari 1948 adalah tidak dibenarkan dan tidak sah.

Selanjutnya kalau ada yang menyatakan bahwa itu pengangkatan Gubernur Teungku Muhammad Daud Beureueh dijalankan setelah Perjanjian Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta, oleh pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll, yang berisikan secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138), maka bisa diterima secara hukum, karena ada dasar hukumnya, yaitu hasil Perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947 ini.

Tetapi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI selanjutnya, ketika pada tanggal pada 17 Januari 1948 Perjanjian Renville ditandatangani, maka secara hukum atau de-jure dan secara de-facto atau fakta bahwa Negeri Acheh adalah tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-jure dan de-facto Negara RI.

Dan ini memang diketahui benar dan pasti oleh Soekarno bahwa memang benar wilayah Negeri Acheh tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-jure dan de-facto Negara RI. Mengapa ?

Karena terbukti, ketika satu hari sebelum RIS dilebur menjadi RI dan menjelma menjadi NKRI, Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI dan menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa persetujuan, kerelaan dan keikhlasan seluruh rakyat Acheh dan pemimpin rakyat Acheh.

Nah terakhir, karena memang itu Soekarno dengan RIS, RI dan NKRI-nya telah menelan dan mencaplok Negeri Acheh pada tanggal 14 Agustus 1950, maka Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 memaklumatkan Negeri Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila atau negara RI atau NKRI.

Hanya sayang itu Teungku Muhammad Daud Beureueh sembilan tahun kemudian setelah NII Acheh berdiri masih percaya juga pada tipu muslihat dan akal bulus Soekarno dengan umpan racun Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin atas perintah Soekarno pada bulan Desember tahun 1962.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

From: "H. M. Nur Abdurrahman" nur-abdurrahman@telkom.net
To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Cc: rpidie@yahoo.com
Subject: Re: RIZALI PIDIE: MASJID DAN SUAP: PERSFEKTIF LAIN MASJID RAYA BAITURRAHMAN - BANDA ACHEH
Date: Thu, 10 Feb 2005 07:21:40 +0700

"Ahmad Sudirman":
Tahun 1957, masjid diperluas dan ditambah dua kubah oleh pemerintah Soekarno. Tujuannya: meredam perlawanan Darul Islam yang dipimpin oleh Abu Beureueh.
--------------------------------

HMNA:
Bagaimana pandangan akhi "Ahmad Sudirman" tentang Abu Beureueh yang pernah menjadi Gubernur Militer Aceh, yaitu Provinsi Aceh bagian dari NKRI pada zaman Revolusi?

Wassalam

H. M. Nur Abdurrahman

nur-abdurrahman@telkom.net
Makasar, Indonesia
----------