Stockholm, 10 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

M NUR, ITU RI MERUPAKAN NEGARA BAGIAN RIS KETIKA 15 NEGARA BAGIAN RIS DISERAP MASUK KE TUBUH RI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PERLU DIKETAHUI M NUR ABDURRAHMAN, ITU RI MERUPAKAN NEGARA BAGIAN RIS KETIKA 15 NEGARA BAGIAN RIS DISERAP MASUK KE TUBUH RI

"Koreksi. RIS tidak dilebur masuk RI, tetapi yang benar, RIS dan RI masing-masing melebur diri dahulu, baru dibentuk RI yang baru. Buktinya? RIS bertumpu pada Konstitusi RIS dan RI bertumpu pada UUD-45, sedangkan RI yang baru terbentuk dari hasil peleburan itu bertumpu di atas UUDS, nanti Soekarno yang mendekritkan menghapus UUDS diganti lagi dengan UUD-45. Proses peleburan ini atas usul Buya M.Natsir Ketua Umum Masyumi, sehingga beliaulah yang menjadi Perdana Menteri pertama hasil peleburan itu. Adapun embel-embel NK dalam kombinasi NKRI hanyalah untuk membedakan RI tanpa S, baik RI sebelum RIS
maupun RI sesudah RIS atau RI sesudah dekrit." (H. M. Nur Abdurrahman, nur-abdurrahman@telkom.net , Thu, 10 Feb 2005 22:46:20 +0700)

Baiklah saudara M. Nur Abdurrahman di Makasar, Indonesia.

Ketika Ahmad Sudirman menulis: "RIS dilebur kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI" (Ahmad Sudirman, 10 Februari, 2005) artinya adalah Negara-Negara Dan Daerah-Daerah Bagian RIS berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950 melakukan peleburan kedalam RI Negara Bagian RIS yang dimulai dari sejak 8 Maret 1950 sampai 14 Agustus 1950.

RIS yang terdiri dari 16 Negara dan Daerah Bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan dan Negara Sumatra Timur. Dimana RIS ini mempunyai konstitusi bahwa Presiden dan Menteri-menteri (dipimpin oleh Perdana Menteri) secara bersama-sama merupakan Pemerintah. Dimana Lembaga Perwakilan dikenal dengan dua kamar, yaitu Senat (merupakan wakil Negara/Daerah Bagian, dimana setiap negara punya dua orang wakilnya) dan DPR yang beranggotan 150 orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, berada dibawah kaki Soekarno. Dan RIS inilah yang diakui dan diserahi kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Ternyata itu Presiden RIS Soekarno setelah RIS diakui kedaulatannya oleh Belanda, mencoba dengan keakhlian sulap yang penuh kelicikan dan kelihaian akal bulusnya melambungkan taktik pencairan dan peleburan 16 Negara-Negara Dan Daerah-Daerah Bagian RIS yaitu Negara Indonesia Timur, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur, kedalam tubuh dan rongga RI Negara Bagian RIS dengan memakai alat pelebur Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950.

Proses pencairan dan peleburan model Soekarno ini hingga pada tanggal 5 April 1950 RI telah berhasil melahap 13 Negara dan Daerah Bagian RIS dan yang tinggal hanya dua negara bagian RIS yaitu, NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur).

Dan untuk dua Negara Bagian RIS inipun Soekarno telah memasang jeratnya yaitu dengan cara melambungkan taktik pemberian umpan kepada pihak NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur) agar supaya memberikan mandat kepada RIS untuk beruding dengan pihak RI yang notabene dibelakangnya Soekarno juga. Jadi Soekarno bertatapan muka dengan Soekarno. Tentu saja karena yang berunding adalah Soekarno dengan Soekarno maka hasilnyapun apa yang diinginkan Soekarno, yaitu pada tanggal 19 Mei 1950 telah dicapai kesepakatan antara RIS dan RI untuk membuat dan menandatangani Piagam Persetujuan peleburan NST (Negara Sumatera Timur) dan NIT (Negara Indonesia Timur) kedalam tubuh RI.

Dan pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Dan tentu saja, Soekarno dalam usaha untuk menelan dan mencaplok Negeri Acheh pada waktu yang sama, 14 Agustus 1950, Soekarno melambungkan PP RIS No.21/1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan disusul dengan PERPPU No.5/1950 Tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950, ketika 15 Negara dan Daerah Bagian RIS telah disulap Soekarno kedalam tubuh dan perut RI ditambah dengan Negeri Acheh dan juga Republik Maluku Selatan (tentang Maluku Selatan telah dijelaskan dimimbar bebas ini dan bisa juga dibaca di http://www.dataphone.se/~ahmad/040322a.htm ),maka menjelmalah RI yang sudah gemuk itu menjadi NKRI dengan memakai landasan hukum made in Soekarno yang bernama Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah itulah saudara M. Nur Abdurrahman yang Ahmad Sudirman maksudkan dengan RIS dilebur kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI. Lalu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu NKRI yang ber-UUDS dijelmakan kembali menjadi RI dengan mengambil kembali UUD-1945. Karena ketika RI menjadi Negara Bagian RIS itu RI tidak berdaulat, melaikan hanya merupakan Negara Bagian RIS dengan memakai UUD-RIS.

Kemudian saudara M. Nur Abdurrahman menanyakan: "RI telah mencaplok Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950, mengapa baru 3 tahun kemudian Allahu yarham Teungku Muhammad Daud Beureueh yaitu pada tanggal 20 September 1953 baru memaklumatkan Negeri Aceh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila RI, maksud saya mengapa begitu lama?"

Sebenarnya menurut hukum yang dibuat Soekarno bukan RI Negara Bagian RIS yang mencaplok Acheh, melainkan RIS yang mencaplok Negeri Acheh kemudian dimasukkan kedalam perut RI Negara Bagian RIS memakai mulut Provinsi Sumatera Utara. Karena pada tanggal 14 Agustus 1950 itu RIS masih wujud, dan dasar hukum yang dibuat Soekarno-pun bernama PP RIS No.21/1950.

Sekarang, mengapa Teungku Muhammad Daud Beureueh baru tanggal 20 September 1953 memaklumatkan Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Pancasila atau NKRI ?

Sebenarnya waktu 3 tahun tidak lama kalau melihat keadaan dan situasi komunikasi, keamanan, politik, sosial pada waktu itu. Dimana hubungan antara daerah masih sulit.

Bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh yang telah tertipu dan dicolong oleh pihak Soekarno tidak mudah mengambil suatu sikap tegas menentang Soekarno, apalagi yang duduk dalam Kabinet pertama NKRI adalah M Natsir yang dibentuk pada tanggal 7 September 1950. Tetapi tentu saja, setelah Soekarno menelan Acheh dan dimasukkan kedalam Provinsi Sumatera Utara, yaitu bekas Negara Sumatera Timur dalam RIS, dan NKRI berada dibawah Kabinet Natsir yang ditopang dengan kekuatan TNI-nya. Dimana Soekarno dengan gencar menghancurkan kekuatan NII Imam SM Kartosoewirjo yang diproklamasikan pada tanggal 12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

Kemudian di daerah Kalimantan Selatan dibawah pejuang Islam Ibnu Hajar yang dipanggil Haderi bin Umar dan dipanggil juga Angli pada bulan Oktober 1950 dibentuk Kesatuan Rakyat Yang Tertindas menentang NKRI dan berjuang bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan SM Kartosuwirjo.

Ketika Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian digantikan oleh Kabinet
Soekiman pada bulan April 1951 sampai 23 Februari 1952. Ketika masa Kabinet Soekiman ini, muncul Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang pada bulan Desember 1951, dan Kya Moh. Mahfudz Abdurachman yang dikenal sebagai "Romo Pusat" dengan Angkatan Umat Islam-nya (AUI) di Daerah Kebumen berjuang. Juga Amir Fatah yang menjadi Komandan Pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia yang bergerak di Brebes, Tegal, dan Pekalongan bersama-sama dengan NII Imam SM Kartosoewirjo. Tidak lama setelah itu pada bulan Januari 1952 pejuang Islam Abdul Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani mendeklarkan bahwa Daerah Sulawesi Selatan bebas dari NKRI dan juga berjuang bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan SM Kartosuwirjo.

Setelah Kabinet Soekiman Jatuh pada tanggal 23 Februari 1952, digantikan oleh Kabinet
Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan bekerja sampai sampai tanggal 3 Juni 1953. Kemudian digantikan oleh Kabinet Ali-Wongso yang bekerja dari tanggal 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955.

Nah disaat Kabinet Ali-Wongso tampil kepermukaan setelah SM Kartosoewirjo bangkit di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kya Moh. Mahfudz Abdurachman, Amir Fatah dan Batalyon 426 di Jawa Tengah, Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani di Sulawesi Selatan, kemudian disaat itulah Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan berdirinya Negara Islam Indonesia di Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Pancasila atau NKRI pada tanggal 20 September 1953 dan berjuang bersama NII Imam SM Kartosoewirjo di Jawa barat.

Selanjutnya yang ditanyakan saudara M. Nur Abdurrahman: "Apakah menurut akhi Sudirman penamaan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tepatkah penamaan itu menurut akhi Sudirman?"

Sebenarnya dari sejak awal Imam SM kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Adapun Angkatan Perang NII dinamakan Tentara Islam Indonesia. Kemudian karena adanya perluasan wilayah yang dikarenakan adanya kerjasama dalam perjuangan dengan NII Jawa Barat, satuan-satuan Tentara Islam Indonesia tingkat Divisi ditambah. Tingkat Divisi yang sempat dibangun misalnya TII Divisi V-Tjik di Tiro dibawah pimpinan Panglima TII Divisi V-Tjik di Tiro Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Divisi VI Palembang dibawah pimpinan Panglima TII Divisi VI Nungtjik 'Aqib.

Jadi sebenarnya penamaan yang sesuai dengan yang telah diproklamasikan Imam SM kartosoewirjo adalah NII dengan Angkatan Perang NII yang dinamakan TII. Adapun penamaan Darul Islam diambil dari nama Negara Islam. Kalau mau konsekuen namanya menjadi Darul Islam Indonesia.

Selanjutnya Saudara M. Nur Abdurrahman menyinggung "Selama pergolakan politik sekitar perubahan-perubahan UU Dasar itu, kalau Aceh bertumpu pada aturan dasar sendiri, bisa Akhi Sudirman jelaskan aturan dasar itu yang dipakai di Aceh secara resmi dalam rentang waktu mulai dari Maklumat (Proklamasi) 17 Agustus 1945 sampai sekarang?"

Daerah Acheh merupakan Daerah yang berdiri sendiri sebagaimana Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Riau. Yang mana Daerah-Daerah itu merupakan Negara/Daerah Bagian RIS. Hanya Daerah Acheh tidak masik menjadi Negara/Daerah Bagian RIS

Nah ketika Belanda masih menduduki Negeri Acheh sampai tahun 1942, itu Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Belanda. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, dan Jepang menduduki dan menjajah Negeri Acheh, Residen Acheh ditunjuk oleh Penjajah Jepang, yang dijabat oleh S. Tino. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu pada 14 Agustus 1945, maka Jepang menyerahkan kekuasaan dan tugas wewenangnya kepada Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten di Singapura yang menguasai wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Karena Jepang telah menduduki dan menjajah Acheh, maka ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu, maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura adalah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten. Jadi secara hukum, yang akan mengatur Daerah Acheh adalah Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten.

Ketika T.Nyak Areif jadi Residen Acheh, menggantikan S.Tino, maka pihak Penguasa Panglima South East Asia Command (SEAC) Lord Louis Mountbatten secara de-jure diatas kertas yang punya hak untuk menentukan di Acheh. Tetapi karena Daerah Acheh secara de-facto dan kenyataan tidak pernah diduduki dan dijajah kembali oleh pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) yang diboncengi oleh tentara Belanda dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, maka Daerah Acheh adalah Daerah yang bebas dengan segala aturannya yang memang sudah ada sejak tahun 1874, tinggal melanjutkan saja. Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh jadi Gubernur militer Acheh tidak ada sangkut pautnya dengan Negara RI-Soekarno. Karena memang Daerah Acheh adalah daerah yang telah bebas dari pendudukan dan penjajahan Jepang dan tidak pernah diduduki dan dijajah kembali oleh pasukan sekutu, Belanda dan NICA.

Terakhir, saudara M. Nur Abdurrahman menyatakan: "Bukan untuk membela Soekarno, akan tetapi mengapakah Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer yang dikeluarkan oleh Kolonel A.H.Nasution yang ditujukan kepada pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh, akhi Sudirman tidak menuliskan saja dijerat oleh A.H.Nasution yang orang Batak? Bukankah pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda, lalu Presiden Soekarno ditawan Belanda, sehingga Instruksi No. I/MBKD/1948 yang menjerat itu tentu bukan tipu licik Soekarno yang orang Jawa itu lagi, bukan?."

Itu ketika Ahmad Sudirman membongkar Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer yang dikeluarkan oleh Kolonel A.H.Nasution, memang bukan alat penipuan Soekarno, karena memang instruksi tersebut tidak betul kalau dihubungkan dengan pengangkatan Gubernur militer Acheh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Jadi, karena memang instruksi tersebut tidak benar dan tidak cocok, maka Ahmad Sudirman tidak memasukkan instruksi tersebut sebagai alat tipu Soekarno terhadap rakyat dan Negeri Acheh. Dan tidak juga menyatakan alat tipu Abdul Haris Nasution orang dari suku Mandailing. Hanya instruksi itu dipakai oleh para penerus Soekarno saja untuk memaksakan sejarah Acheh biar masuk kedalam wilayah RI Soekarno.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

From: "H. M. Nur Abdurrahman" nur-abdurrahman@telkom.net
To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Cc: rpidie@yahoo.com
Subject: Re: M NUR ITU, TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH PEJUANG BESAR ISLAM ACHEH TETAPI MUDAH DIJERAT TIPU LICIK SOEKARNO
Date: Thu, 10 Feb 2005 22:46:20 +0700

"Ahmad Sudirman":
Hanya disini perlu dijelaskan itu nama NKRI muncul bukan sejak 17 Agustus 1945, melainkan pada tanggal 15 Agustus 1950, ketika RIS dilebur kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI.
-----------------------------

HMNA:
Koreksi dan Pertanyaan::
1. Koreksi
RIS tidak dilebur masuk RI, tetapi yang benar, RIS dan RI masing-masing melebur diri dahulu, baru dibentuk RI yang baru. Buktinya? RIS bertumpu pada Konstitusi RIS dan RI bertumpu pada UUD-45, sedangkan RI yang baru terbentuk dari hasil peleburan itu bertumpu di atas UUDS, nanti Soekarno yang mendekritkan menghapus UUDS diganti lagi dengan UUD-45. Proses peleburan ini atas usul Buya M.Natsir Ketua Umum Masyumi, sehingga beliaulah yang menjadi Perdana Menteri pertama hasil peleburan itu. Adapun embel-embel NK dalam kombinasi NKRI hanyalah untuk membedakan RI tanpa S, baik RI sebelum RIS
maupun RI sesudah RIS atau RI sesudah dekrit.

2. Pertanyaan:
2.1 RI telah mencaplok Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950, mengapa baru 3 tahun kemudian Allahu yarham Teungku Muhammad Daud Beureueh yaitu pada tanggal 20 September 1953 baru memaklumatkan Negeri Aceh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila RI, maksud saya mengapa begitu lama?

2.2 Apakah menurut akhi Sudirman penamaan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tepatkah penamaan itu menurut akhi Sudirman?

2.3 Selama pergolakan politik sekitar perubahan-perubahan UU Dasar itu, kalau Aceh bertumpu pada aturan dasar sendiri, bisa Akhi Sudirman jelaskan aturan dasar itu yang dipakai di Aceh secara resmi dalam rentang waktu mulai dari Maklumat (Proklamasi) 17 Agustus 1945 sampai sekarang?

2.4 Bukan untuk membela Soekarno, akan tetapi mengapakah Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer yang dikeluarkan oleh Kolonel A.H.Nasution yang ditujukan kepada pengangkatan Gubernur Militer Teungku Daud Beureueh, akhi Sudirman tidak menuliskan saja dijerat oleh A.H.Nasution yang orang Batak? Bukankah pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda, lalu Presiden Soekarno ditawan Belanda, sehingga Instruksi No. I/MBKD/1948 yang menjerat itu tentu bukan tipu licik Soekarno yang orang Jawa itu lagi, bukan?.

Wassalam

H. M. Nur Abdurrahman

nur-abdurrahman@telkom.net
Makasar, Indonesia
----------