Stockholm, 12 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PERUNDINGAN HELSINKI RI-ASNLF BABAK KE DUA 21-02-2005 COBA MENIRU ORANG MANCING IKAN DI LAUT
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN PIHAK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO CS MEROBAH TAKTIK DAN STRATEGI UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK ACHEH DENGAN MENIRU ORANG MANCING IKAN BESAR DI LAUT

"The Government of Indonesia and the representatives of the Free Aceh Movement (GAM) have today confirmed their participation in the second round of talks facilitated by President Martti Ahtisaari and the Crisis Management Initiative (CMI). The talks will continue on 21 February 2005 in Koningstedt, outside Helsinki. The first meeting, held on 27-29 January, re-established the dialogue between the parties, which had broken down in May 2003. The second meeting will aim to explore whether it would be possible to find a comprehensive solution within the framework of special autonomy for Aceh." (Crisis Management Initiative (CMI), Press release: Aceh talks to continue, 11 February 2005)

Usaha dari mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang telah memfasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) untuk mencari penyelesaian konflik Acheh antara RI dengan ASNLF terus berjalan. Perundingan babak pertama di Helsinki yang dimulai pada tanggal 27 Januari 2005 dan berakhir 29 Januari 2005 adalah merupakan penjajagan untuk mengenal satu sama lain dalam forum langsung tanpa melalui mediator bukan seperti perundingan-perundingan sebelumnya di Geneva dan di Tokyo Jepang yang masih melalui mediator. Tentu saja pada penjajagan awal perundingan Helsinki itu masing-masing masih mengukur dan saling menjajagi kekuatan posisi masing-masing, sehingga dalam pembicaraan atau pertemuan atau perundingan yang langsung dan memakan waktu dua hari itu hanya menemukan berbagai pikiran dan konsepsi yang satu sama lainnya belum bisa bertemu. Dimana pihak RI masih tetap dengan senjata UU No.18/2001 sebagai dasar konsepsi terminasi konflik dalam bentuk penyerahan mutlak tanpa syarat dari pihak ASNLF, TNA dan senjata-nya kepada pihak Susilo Bambang Yudhoyono yang diembel-embeli dengan amnesti. Sedangkan pihak ASNLF lebih menekankan kepada dasar kemanusiaan dan keamanan rakyat Acheh pasca gempa dan tsunami dimana perlu adanya gencatan senjata sebagai usaha untuk memberikan kemudahan dan kelancaran serta keamanan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional agar usaha mereka untuk memulihkan, rehabilitasi dan rekonstruksi rakyat dan negeri Acheh berjalan sebagaimana diharapkan.

Nah, kelihatannya pihak Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyadari bahwa konsepsi yang disodorkan dalam bentuk UU No.18/2001 yang menjadi dasar konsepsi terminasi konflik itu tidaklah mungkin bisa dijejali kepada mulut ASNLF dalam perundingan. Karena memang pihak ASNLF adalah bukan pihak yang mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak UU No.18/2001 yang nantinya akan diterapkan di Acheh, melainkan seluruh rakyat Acheh yang mempunyai hak dan harus dimintakan sikap mereka guna menentukan nasib mereka dimasa depan.

Karena itulah dalam perundingan babak kedua ini yang akan dilangsungkan di Koningstedt diluar kota Helsinki itu akan menjajagi lebih kedalam apakah memang perundingan damai RI-ASNLF ini bisa berlangsung dengan lancar kalau terus menyodorkan konsepsi dan dasar pemikiran UU No.18/2001 kehadapan pihak tim ASNLF saja, atau itu UU No.18/2001 tidak dibicarakan dalam perundingan melainkan keputusannya diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh seletelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi rakyat dan Negeri Acheh selesai yang akan memakan waku lebih dari 5 tahun itu.

Disinilah Ahmad Sudirman melihat bahwa dengan adanya sikap dari pihak RI yang mencontoh tukang pancing ikan di laut, menunjukkan bahwa pihak RI mempunyai tekad dan usaha untuk menyelesaikan konflik Acheh tanpa terfokus kepada satu posisi saja, yaitu posisi terminasi konflik atau cara penyelesaian menyeluruh yang dijabarkan dalam bentuk penyerahan total ASNLF, TNA dan seluruh persenjataannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono, dengan imbalan amnesti. Melainkan adanya usaha untuk mengerti dan memahami bahwa ASNLF datang ke perundingan Helsinki dan Koningstedt itu adalah dalam usaha kemanusiaan dan memberikan keamanan bagi para relawan militer dan sipil asing dan nasional agar bisa bekerja bebas di Acheh tanpa merasa terganggu dan terancam keselamatannya yang dijabarkan dalam bentuk gencatan senjata. Sedangkan masalah UU No18/2001 sebagai kerangka dasar otonomi diserahkan keputusannya kepada seluruh rakyat Acheh setelah rehabilitasi dan rekosntruksi rakyat dan Negeri Acheh selesai.

Memang sangat logis dan masuk akal, kalau pihak RI memahami dan mengerti bahwa kalau di Acheh telah kembali pulih dengan adanya gencatan senjata panjang itu, sebagaimana yang diharapkan, dimana situasi keamanan telah stabil, tidak ada lagi Darurat Sipil, tidak ada lagi pembatasan bagi orang asing, jurnalis luar negeri di Acheh, rakyat tercukupi dengan kebutuhan dan pekerjaannya, maka itu semua bisa merupakan nilai positif bagi pihak Susilo Bambang Yudhoyono atau siapapun dikemudian hari yang akan memegang Lembaga Eksekutif RI ini. Dan akhirnya seluruh rakyat Acheh yang akan menentukan apakah mereka itu puas dengan kehidupan mereka bersama Susilo Bambang Yudhoyono atau tidak ?. Dan apakah seluruh rakyat Acheh puas dengan status Negeri Acheh tetap berada dalam dekapan Susilo Bambang Yudhoyono atau tidak ?. Jadi, kemampuan dalam memandang dan menggali apa yang bisa didapat dan dihasilkan yang didasarkan kepada apa yang telah direncakan dan dijalankan sekarang, merupakan batu titian yang baik dalam usaha mencapai penyelesaian konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Press Release

Press release 11 February: Aceh talks to continue (11.2.2005)
The Government of Indonesia and the representatives of the Free Aceh Movement (GAM) have today confirmed their participation in the second round of talks facilitated by President Martti Ahtisaari and the Crisis Management Initiative (CMI). The talks will continue on 21 February 2005 in Koningstedt, outside Helsinki.

The first meeting, held on 27-29 January, re-established the dialogue between the parties, which had broken down in May 2003. The second meeting will aim to explore whether it would be possible to find a comprehensive solution within the framework of special autonomy for Aceh.

Further inquiries can be directed to CMI Helsinki (cmi.helsinki@cmi.fi, +358 9 6987024) or to Ms Meeri-Maria Jaarva +358 50 5634584.

http://www.cmi.fi/?content=press&id=46
----------