Stockholm, 13 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KOMISI I DPR & WIRAJUDA VS YUDHOYONO & KALLA TENTANG PERUNDINGAN RI-ASNLF DI HELSINKI & KONINGSTEDT
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KOMISI I DPR & NOER HASSAN WIRAJUDA KONFLIK ACHEH DIPECAHKAN DISANGKAR RI, SEDANGKAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO & JUSUF KALLA MENEROBOS JALUR DUNIA INTERNASIONAL

"Saat ini keputusan perundingan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk kedua belah pihak. Pihak GAM di Swedia banyak faksinya. Perundingan itu tidak benar. Hasan Wirajuda menjelaskan kepada Komisi I DPR RI bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam rapat internal kepresidenan. Usulan perundingan itu berasal dari Wakil Presiden Yusuf Kalla. Saya tidak tahu apa maksud di belakang itu. Ini permasalahan serius." (Anggota Komisi I DPR RI Soeripto, Fraksi PKS, Aula Timur ITB, Bandung, Sabtu, 12 Februari 2005).

"Saya tidak setuju dialog digelar di luar negeri. Ini kan masalah dalam negeri. Lebih-lebih mediatornya orang asing, masalah ini bisa melebar ke masalah internasional. Itu jelas saya tidak setuju. GAM harus setuju untuk kembali ke NKRI, baru otonomi khusus diberikan. Jadi harus ada kesepakatan yang jelas dengan GAM terlebih dahulu. Saya nggak yakin GAM mau menerima otonomi khusus sebab mereka sering berkoar-koar soal referendum." (Anggota Komisi I DPR RI Abdillah Toha, Fraksi PAN, Jakarta, Sabtu, 12 Februari 2005).

Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan Crisis Management Initiative (CMI)-nya yang memfasilitasi perundingan atau pertemuan atau dialog atau pembicaraan antara RI dengan ASNLF yang telah dilakukan pada babak pertama 27-29 Januari 2005 di Helsinki, dan akan dilanjutkan pada perundingan babak ke 2 pada hari Senin, 21 Februari 2005 di Koningstedt, diluar kota Helsinki, Finlandia.

Usaha dari pihak Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dalam rangka pemecahan dan penyelesaian damai konflik Acheh patut disambut dengan baik. Dan tentu saja, adanya usaha yang keras dari pihak ASNLF dan RI untuk mengikis rintangan-rintangan yang ada didepan jalan menuju kepada penyelesaian damai guna menuju kepada kesepakatan damai demi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi rakyat dan negeri Acheh pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004 yang lalu, adalah suatu usaha yang berharga bagi perdamaian di Acheh.

Tentu saja, yang sangat disayangkan adalah adanya pihak-pihak yang ingin terus menjadikan konflik Acheh sebagai bahan olahan dalam sangkar RI, sebagaimana yang dilambungkan oleh Komisi I DPR yang menangani masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi yang diketuai oleh Theo L Sambuaga dari Golkar, dengan para Wakil-Wakil Ketua, Sidharto Danusubroto dari PDIP, Effendy Choirie dari KB dan Hajrianto Y. Thohari dari Golkar yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) M Ma'ruf.

Orang-orang DPR dari Komisi I inilah yang merupakan lawan dari pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang lebih terbuka dan lebih memahami situasi dan keadaan politik yang terjadi dalam tubuh ASNLF. Dimana pada hakekatnya itu konflik Acheh tidak bisa diselesaikan hanya dengan orang-orang yang ditunjuk oleh pihak Pemerintah dan DPR Komisi I saja yang ada di Acheh atau Jakarta untuk diajak berunding menyelesaikan konflik Acheh, tanpa melibatkan pemimpin tertinggi ASNLF yang ada di Swedia. Karena tidak ada orang di Acheh yang bisa bertanggung-jawab penuh dengan mengatasnamakan pimpinan tertinggi ASNLF dalam pengasingan di Swedia. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil yang telah melakukan perundingan intensif dengan pihak TNA yang ada di Acheh sebelum perundingan Helsinki babak ke 1. Yang mana dalam kenyataan politik dan hukumnya hasil perundingan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai suatu hasil final tanpa disetujui dan diakui oleh pihak pimpinan tertinggi ASNLF dalam pengasingan di Swedia.

Kemudian kalau ada dari pihak Anggota Komisi I DPR RI Soeripto dari Fraksi PKS menyatakan bahwa "Pihak GAM di Swedia banyak faksinya". Jelas itu alasan yang dicari-cari dan tanpa alasan dasar hukum yang jelas dan benar. Mengapa ? Karena ASNLF hanya ada satu diseluruh dunia, yaitu yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Kalau itu pihak Anggota Komisi I DPR RI Soeripto menyatakan dan menduga-duga bahwa ada beberapa faksi ASNLF di Swedia, itu tandanya Soeripto memang tidak memiliki dasar fakta dan bukti serta dasar hukum yang jelas tentang ASNLF dalam pengasingan di Swedia. Paling itu fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang ASNLF yang ada disaku celana Soeripto adalah hasil kumpulan fakta dan bukti ASNLF yang ditemukan dari pinggir jalan yang salah kaprah.

Lalu kalau itu Soeripto menyatakan bahwa Indonesia sudah menetapkan pimpinan GAM di Swedia sebagai teroris. Jelas, dasar alasan Soeripto memang lemah. Karena pernyataan politik pihak Presiden dan Wakil Presiden RI itu bisa berobah setiap saat. Ditambah sampai detik ini tidak ada satupun negara asing yang mendeklarkan bahwa ASNLF adalah organisasi perjuangan teroris rakyat Acheh, tidak juga PBB dan DK PBB.

Karena itu wajar saja kalau itu Anggota Komisi I DPR RI Soeripto dari Fraksi PKS mengambil kesimpulan yang salah tentang ASNLF ini. Sehingga ketika mendengar bahwa RI berunding dengan ASNLF langsung saja mengambil kesimpulan yang ngaco dan hanya mengikut kepada cerita sejarah gombal Acheh yang dikarang oleh pihak Soekarno cs.

Sebenarnya itu Anggota Komisi I DPR RI Soeripto dari Fraksi PKS kalau memang memiliki fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum yang jelas dan benar tentang Acheh bahwa sejak dari awal adalah bagian Negara RI, coba tampilkan di mimbar bebas ini atau langsung saja tujukan kepada ahmad@dataphone.se , karena pihak DPR melalui humas@dpr.go.id selalu mendapat kiriman tulisan Ahmad Sudirman.

Begitu juga itu Anggota Komisi I DPR RI Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional tidak jauh berbeda dengan Soeripto yang memang mengikuti ekornya mbah Soekarno dalam hal Negeri Acheh hubungannya dengan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI. Seperti yang dilambungkan Abdillah Toha: "Saya tidak setuju dialog digelar di luar negeri. Ini kan masalah dalam negeri. Lebih-lebih mediatornya orang asing, masalah ini bisa melebar ke masalah internasional. Itu jelas saya tidak setuju. GAM harus setuju untuk kembali ke NKRI, baru otonomi khusus diberikan. Jadi harus ada kesepakatan yang jelas dengan GAM terlebih dahulu. Saya nggak yakin GAM mau menerima otonomi khusus sebab mereka sering berkoar-koar soal referendum."

Dari apa yang dilambungkan Abdillah Toha ini menggambarkan bahwa itu Abdillah Toha hanya ingin merendam konflik Acheh dalam sangkar RI Soekarno saja. Ia tidak mengetahui bahwa itu masalah Acheh adalah sudah menjadi masalah internasional. Dan tentu saja yang berhak untuk memutuskan apakah Acheh akan menerima otonomi atau tidak itu bukan pihak ASNLF dalam pengasingan di Swedia, melainkan seluruh rakyat Acheh melalui cara plebisit yang disaksikan oleh PBB, sebagaimana plebisit yang dilaksanakan di Timor Timur.

Karena melalui plebisit oleh seluruh rakyat Acheh inilah merupakan jalan yang paling adil dan bijaksana untuk menyelesaikan konflik Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini.

Terakhir bahwa dengan adanya pandangan dan pikiran dari pihak Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, yang menghendaki penyelesaian konflik Acheh melalui cara dialog dengan orang yang ada di Acheh tanpa melibatkan ASNLF dalam pengasingan di Swedia, maka jelas itu penyelesaian konflik Acheh tidak akan bisa diselesaikan. Dan disamping itu pihak Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda sudah bertentangan dan bertolak belakang dengan pihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam hal cara kebijaksanaan politik untuk memecahan konflik Acheh ini. Sehingga wajar itu Noer Hassan Wirajuda tidak dilibatkan dalam masalah dialog atau pertemuan atau perudningan atau pembicaraan RI-ASNLF di Finlandia ini.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Rencana Dialog RI-GAM II di Helsinki Dinilai Tidak Tepat
Kontributor: Ahmad Yunus

detikcom - Bandung, Rencana dialog Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, pada 21 Februari mendatang dinilai tidak tepat oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Soeripto. Sebab, Indonesia sudah menetapkan pimpinan GAM di Swedia sebagai teroris.

Soeripto juga menilai pelaksanaan dialog RI-GAM jilid II ini memunculkan kecurigaan, khususnya berkaitan tidak dilibatkannya Menteri Luar Neger Hasan Wirajuda. "Saat ini keputusan perundingan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk kedua belah pihak," katanya.

Mantan petinggi intelijen ini juga mengingatkan bahwa tokoh Gam di Swedia banyak faksinya. Dan GAM yang berada di Swedia terlalu banyak dicampuri dan ditekan oleh negara-negara Internasional.

"Pihak GAM di Swedia banyak faksinya. Perundingan itu tidak benar," ujar Soeripto saat diskusi soal refleksi dan kebijakan SBY-JK di Aula Timur ITB, Bandung, Sabtu (12/2/2005).

Ditambahkan Soeripto, Hasan Wirajuda menjelaskan kepada Komisi I DPR RI bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam rapat internal kepresidenan. Soeripto juga mendengar usulan perundingan itu berasal dari Wakil Presiden Yusuf Kalla.

"Saya tidak tahu apa maksud di belakang itu. Ini permasalahan serius, " ujar Soeripto kepada detikcom. Saat diminta keterangan, menurut Soeripto Hasan, Wirajuda tidak menjelaskan secara panjang lebar.

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/12/time/222019/idnews/289332/idkanal/10
----------

Anggota DPR Ingatkan Dialog dengan GAM Digelar di RI
Reporter: Hestiana Dharmastuti

detikcom - Jakarta, Dialog RI dengan GAM jilid II akan berlangsung di Helsinki, Finlandia pada 21 Februari 2005. Hal ini mengundang protes Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Abdillah Toha yang mengingatkan agar dialog digelar di dalam negeri.

"Saya tidak setuju dialog digelar di luar negeri. Ini kan masalah dalam negeri. Lebih-lebih mediatornya orang asing, masalah ini bisa melebar ke masalah intenasional. Itu jelas saya tidak setuju," ungkap Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Abdillah Toha kepada detikcom per telepon di Jakarta, Sabtu (12/2/2005).

Menurut dia, pemerintah harus membawa agenda yang jelas dalam kerangka NKRI. "GAM harus setuju untuk kembali ke NKRI, baru otonomi khusus diberikan. Jadi harus ada kesepakatan yang jelas dengan GAM terlebih dahulu," ujarnya.

Namun demikian, Abdillah menilai dialog dengan GAM akan mengalami jalan buntu. "Saya nggak yakin GAM mau menerima otonomi khusus sebab mereka sering berkoar-koar soal referendum," imbuhnya.

Pemerintah RI dan GAM akan melanjutkan perundingan di Helsinki, Finlandia pada 21 Februari mendatang. Pertemuan itu akan mencari solusi bagi otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sebelumnya, perundingan RI dengan GAM jilid I pada 27 hingga 29 Januari 2005 sempat mengundang pro dan kontra sejumlah kalangan termasuk dari kalangan DPR/MPR yang meminta perundingan di lakukan di dalam negeri. (aan)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/12/time/165411/idnews/289244/idkanal/10
----------