Stockholm, 15 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

AKHIRNYA KELIHATAN ARDIANSYAH PAKAI KEDOK SKRIPSI UNTUK DUKUNG YUDHOYONO & TNI GEBUK ASNLF
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TERNYATA AKHIRNYA KELIHATAN ARDIANSYAH PAKAI KEDOK PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MENDUKUNG SUSILO BAMBANG YUDHOYONO & TNI GUNA MENGGEBUK ASNLF

"Kesimpulan sementara dari kami: Pemerintah tidak perlu lagi mendengarkan suara ASNLF karena secara dejure dan defacto, anggota ASNLF adalah warga negara asing, dan perlu pendekatan terhadap masing masing negara tempat bersembunyinya anggota ASNLF agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah harus mencabut status darurat sipil sehingga suasana Acheh menjadi kondusif, dan memperlakukan penjahat GAM sebagaimana perampok dan penjahat lain nya. Perlu kembali dihidupkan system Hankamrata (Pertahanan dan keamanan Rakyat semesta) di Acheh dan di daerah rawan Gerakan separatis. Dengan kekuatan TNI adalah hal yang mudah untuk menghancurkan GAM hingga ke akar-akarnya, buru, sergap dan hancurkan sisa-sisa GAM yang menolak amnesti di Acheh, karena sepak terjangnya telah meresahkan masyarakat. Saudara Ahmad Sudirman dkk, apabila menolak amnesti, itu adalah tindakan paling merugikan diri anda dan keluarga, mungkin jatah hidup anda memang sebentar lagi, tapi tengoklah keluarga dan keturunan anda, apa jadinya nanti anda apabila wafat dikebumikan jauh dari kampung halaman, sedangkan kelak anak cucu saudara memilih bergabung dengan NKRI ?" (Muhammad Ardiansyah, Muhammad.Ardiansyah@hm.com , Tue, 15 Feb 2005 10:12:07 +0700)

Baiklah saudara Ardiansyah di Jakarta, Indonesia.

Makin lama membaca tanggapan saudara Ardiansyah ini makin kelihatan arah jalur jalan yang akan dituju dengan memakai penutup muka yang berlabelkan pembuatan skripsi untuk ujian akhir di perguruan tingginya.

Memang, ada beberapa poin yang merupakan dasar argumen yang dilambungkan Ardiansyah ini guna dijadikan sebagai penunjang tesis yang disodorkan. Tetapi melihat secara keseluruhan dari konsepsi dasar yang dilambungkan oleh Ardiansyah ini adalah merupakan usaha untuk tetap mempertahankan Acheh sebagai suatu milik mbahnya Soekarno dan yang harus terus dipertahankan oleh para penerusnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan TNI-nya.

Hal tersebut terlihat dari kumpulan argumen-argumen saudara Ardiansyah yang seolah-olah menampilkan dirinya sebagai wartawan, dengan kedok "tidak boleh menyebutkan sumber dari pada wartawan Australia tsb untuk menghindari hal -hal yg tidak diinginkan "

Dari sudut ini saja sudah kelihatan kedok yang dipakai oleh Ardiansyah ini. Mengapa ? Karena yang namanya argumentasi untuk pembuatan dasar karya ilmiah, maka sumber referensi fakta dan bukti adalah sangat fundamental dan sangat penting untuk menjadikan karya tersebut diterima sebagai karya ilmiah. Bukan karya politis yang sengaja menutupi sumber penyampai berita, fakta, bukti. Tidak pernah terjadi dalam pengujian karya ilmiah dalam dunia perguruan tinggi ada istilah "tidak boleh menyebutkan sumber dari pada (seseorang, seperti wartawan Australia tsb) untuk menghindari hal -hal yg tidak diinginkan".

Penutupan identitas dan fakta hanya terjadi dalam dunia kewartawanan dan dunia media massa. Karena itu Ahmad Sudirman melihat pada saudara Ardiansyah adalah sebagai orang yang berusaha untuk mendobrak argumentasi yang dilambungkan Ahmad Sudirman dengan argumentasi yang berkedok pembuatan skripsi guna dipakai sebagai alat penunjang mbah Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijaksanaan politik, keamanan, dan pertahanannya di Acheh sebagai penerus dari kebijaksanaan ekspansi politik, pertahanan dan keamanan di Acheh yang telah digariskan dan dijalankan Soekarno lebih dari setengah abad yang lalu.

Kemudian kalau kita teliti dari apa yang disimpulkan oleh Ardiansyah tersebut, maka terbukalah bahwa sebenarnya apa yang disimpulkan oleh Ardiansyah itu adalah suara yang didengungkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Cs. Misalnya: "Pemerintah tidak perlu lagi mendengarkan suara ASNLF karena secara dejure dan defacto, anggota ASNLF adalah warga negara asing, dan perlu pendekatan terhadap masing masing negara tempat bersembunyinya anggota ASNLF agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia."

Dimana suara ini pernah dilambungkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada enam Duta Besar Negara asing, yaitu Duta Besar Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Swedia, dan Libya pada hari Senin, 10 Januari 2005 di Kantor Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara , Jakarta.

Dengan alasan warganegara asing, maka menurut Ardiansyah, dan juga menurut Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa Pemerintah RI tidak perlu mendengarkan suara ASNLF. Nah disinilah pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ardiansyah terpeleset. Mengapa ?

Karena tidak berarti setelah para petinggi ASNLF diterima sebagai warganegara Swedia, kemudian otomatis secara etnis menjadi suku Swedia. Jelas ini tidak pernah terjadi. Dan karena itu dalam dasar hukum internasional Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain." (Pasal 2)

Nah, berdasarkan dasar hukum internasional HAM inilah itu para pejuang Acheh yang berada di Acheh dan diluar Acheh menyuarakan penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila.

Sehingga itu pihak Duta Besar Swedia Lennart Linner dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin pemerintah Swedia akan menindak para Petinggi ASNLF yang ada di Swedia apabila mereka tidak melanggar hukum yang berlaku di Swedia.

Jelas, dari apa yang dilambungkan pihak Duta Besar Swedia itu, menggambarkan bahwa masalah warganegara itu bukan masalah hukum yang bisa dijadikan alat menyumbat mulut-mulut rakyat pejuang Acheh untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri dan pembebasan Negeri Acheh dari pendudukan dan penjajahan RI. Kalau itu penyumbatan mulut rakyat Acheh yang sedang memperjuangkan pembebasan Negeri Acheh dari RI dilakukan pihak Pemerintah Swedia, maka jelas pihak Pemerintah Swedia telah melanggar dasar hukum internasional yang dibuat PBB dalam bentuk dasar hukum HAM. Dan hal itu tidak mungkin dlakukan baik secara politis ataupun secara hukum terhadap para pejuang Acheh yang ada di Swedia dan juga yang ada di negara-negara lainnya.

Selanjutnya, Ardiansyah menyimpulkan: "Pemerintah harus mencabut status darurat sipil sehingga suasana Acheh menjadi kondusif, dan memperlakukan penjahat GAM sebagaimana perampok dan penjahat lain nya. Perlu kembali dihidupkan system Hankamrata (Pertahanan dan keamanan Rakyat semesta) di Acheh dan di daerah rawan Gerakan separatis. Dengan kekuatan TNI adalah hal yang mudah untuk menghancurkan GAM hingga ke akar-akarnya, buru, sergap dan hancurkan sisa-sisa GAM yang menolak amnesti di Acheh, karena sepak terjangnya telah meresahkan masyarakat."

Nah, apa yang disimpulkan Ardiansyah adalah memang kopian dari apa yang selalu dilambungkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Kecuali pernyataan "harus mencabut status darurat sipil". Dimana pernyataan pencabutan PP No.2/2004 yang merupakan payung hukum Darurat Sipil di Acheh itu tidak pernah sekalipun dicetuskan oleh Endriartono Sutarto dan Ryamizard Ryacudu. Tetapi kalau habiskan GAM, sapu bersih GAM yang melawan RI, itu pernyataan seringkali disesumbarkan oleh Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu orang Palembang satu ini.

Seterusnya, itu Ardiansyah menyimpulkan lagi: "Saudara Ahmad Sudirman dkk, apabila menolak amnesti, itu adalah tindakan paling merugikan diri anda dan keluarga, mungkin jatah hidup anda memang sebentar lagi, tapi tengoklah keluarga dan keturunan anda, apa jadinya nanti anda apabila wafat dikebumikan jauh dari kampung halaman, sedangkan kelak anak cucu saudara memilih bergabung dengan NKRI"

Ardiansyah pengekor Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan rugi kalau tidak menerima amnesti adalah saudara sendiri. Pihak pejuang Acheh yang tegar dan penuh keteguhan hati itu, tidak menganggap bahwa menolak amnesti adalah suatu hal yang merugikan perjuangan penentuan nasib sendiri dan pembebasan Negeri Acheh dari penjajah RI.

Jadi, soal untung dan rugi dihubungkan dengan amnesti, itu hanyalah hasil perhitungan dari Ardiansyah saja, yang ingin terus mendekap Negeri Acheh agar tetap berada dalam sangkar RI. Dan itu soal hidup dan mati ketetentuannya ada di tangan Allah SWT. Soal dimana mati dan dikuburkan itu juga berada dibawah ketentuan Allah SWT. Hal yang menyangkut ketentuan Allah SWT, manusia tidak bisa menolak dan menawar-nawarnya. Adapun kalau ada anak cucu dari para pejuang Acheh yang memilih bergabung kepada pihak RI dikemudian hari, ya itu adalah hak bagi setiap manusia dengan segala argumentasi dan alasan-alasannya.

Kemudian itu yang dijadikan alasan Ardiansyah: "Sikap Lembut dari Pemerintah RI yang mendapat kecaman dari DPR, adalah semata sifat Manusiawi yang melekat pada diri SBY dan Yusuf kalla, sehingga adalah hal yang bathil apabila tawaran Ishlah dan Amnesti diabaikan demi masa depan keluarga dan anak-anak anggota ASNLF."

Ardiansyah, itu dalam politik, pertahanan dan keamanan di Acheh yang dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada istilah "semata sifat Manusiawi yang melekat pada diri SBY dan Yusuf kalla", yang ada adalah bagaimana caranya untuk tetap Acheh berada dalam dekapan RI. Kalau kalian Ardiansyah menyatakan adanya rasa kemanusiaan dari pihak Susilo Bambang udhoyono dan Jusuf Kalla, maka sudah jelas itu akan ada gencatan senjata antara RI-ASNLF, dan tidak perlu dengan diembel-embeli pakai pemberian amnesti segala macam.

Seterusnya, kalau itu yang disinggung Ardiansyah: "Normalisasi hubungan antara RI dengan Amerika dibidang pertahanan, menyiratkan dukungan Internasional akan Utuhnya NKRI"

Sebenarnya, kebijaksaan politik luar negeri George W Bush dalam hal Indonesia masih diliputi oleh usaha-usaha penutupan pelanggaran Hak Hak Asasi Manusia di Acheh dan Papua. Dan tentu saja, selama masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan pihak RI melalui TNI/Polri-nya baik di Acheh, Papua, Maluku Selatan dan di daerah-daerah lainnya, maka selama itu politik George W Bush terhadap RI masih banyak yang menentangnya, terutama dari para Senator AS.

Kemudian lagi, itu soal yang sudah jelas fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum Negeri Acheh dicaplok Soekarno dengan RIS-nya, tidak bisa dihilangkan dengan hanya seperti yang dikemukakan Ardiansyah: "memang, Mbah Soekarno telah mencaplok Negeri Acheh, tapi suka atau tidak suka harus diakui, kalau NKRI telah terbentuk dengan sukses memasukan Acheh kedalam NKRI."

Nah, apa yang dikatakan Ardiansyah adalah suatu pernyataan yang dangkal dan tidak punya kekuatan fakta, bukti, dasar hukum dan sejarah. Mengapa ? Karena kalau hanya mendasarkan argumentasinya kepada masalah "suka atau tidak suka" tetapi karena Soekarno dengan RIS-nya "telah dengan sukses memasukan Acheh kedalam NKRI", maka itu Acheh harus diakui sebagai wilayah RI.

Jelas, dasar argumentasi yang demikian adalah dasar argumentasi yang lemah, dan kalau dipakai sebagai dasar pembuatan skripsi tidak mungkin bisa diluluskan, kecuali oleh dosen para penerus Soekarno cs. Kalau memang itu Soekarno dengan RIS-nya sukses memasukkan Negeri Aceh kedalam RI, maka tidak akan timbul konflik Acheh berkepanjangan sampai detik sekarang ini.

Kemudian, Ardiansyah menyimpulkan lagi: "Kalau anda dkk tidak cepat mengambil keputusan, maka mimpi buruk tentang ditolaknya anda ketika hendak mengunjungi sanak saudara di Acheh oleh pihak imigrasi dimana saudara tinggal akan menjadi kenyataan."

Persoalan masalah imigrasi adalah persoalan formalitas saja. Artinya, kalau mau datang ke RI dari Swedia harus ada visum bagi warganegara Swedia. Nah, kalau tidak ada visum, tidak diizinkan masuk. Tetapi kalau ada visum, siapa yang akan berani menolak di imigrasi di wilayah RI ?.

Seterusnya lagi Ardiansyah menanyakan: "satu pertanyaan yang pribadi yang mungkin malu anda dkk untuk menjawab. Darimana anda mendapat dana hingga sekarang masih bisa bertahan di negara Swedia, yang segalanya serba mahal itu ?. Satu dugaan kami, anda melarikan kekayaan dari Negeri Acheh kenegara tersebut."

Untuk menjawab masalah ekonomi apa yang perlu dimalukan. Itu para pejuang Acheh di Swedia, mereka memperolah dan mendapat biaya hidup karena mereka mendapat pekerjaan yang layak. Dengan gajih yang disesuaikan dengan tingkat kehidupan ekonomi di Swedia yang memang mahal dibandingkan dengan tingkat kehidupan ekonomi di RI. Ahmad Sudirman bekerja puluhan tahun. Para pejuang ASNLF pun bekerja. Jadi, karena bekerja dan berjuang itulah rakyat Acheh yang ada di Swedia bisa hidup sampai detik sekarang ini. Dana perjuangan ASNLF digalang oleh pihak ASNLF dan rakyat Acheh. Mereka rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri menggalang dana perjuangan. Kalau ada kelainan dan penyimpangan ekonomi dalam tubuh ASNLF dapat dengan mudah diketahui oleh pihak Departemen Pajak Swedia. Jadi, tidak ada yang tersembunyi mengenai dana dan ekonomi para pejuang Acheh ini.

Lalu, kalau Ardiansyah melampirkan poto Cut Mizarda yang menurut Ardiansyah, itu "Cut Mizarda yang sehari-hari penghidupanya berdagang pakaian dipasar. Beliau adalah benar mempunyai hak berbicara sebagai rakyat Acheh. Suara beliau dkk lah yang bisa didengarkan, dan bukan suara ASNLF." Dan juga Ardiansyah memperkuat pernyataannya dengan : "Seperti yang Hasil Random sampling memang masih kami dapatkan didaerah yg relatif aman dari konflik, untuk itu kawan kami saat ini tengah mempersiapkan diri untuk lebih lanjut."

Memang setiap rakyat Acheh punya hak bersuara untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila. Masalahnya sekarang adalah itu pihak RI yang tidak memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Acheh untuk mengeluarkan hak bersuara guna menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila.

Ardiansyah, sebagaimana yang telah Ahmad Sudirman jelaskan sebelum ini, bahwa tanpa dicabut dulu Keppres No.43/2003 dan PP No.2/2004, maka itu yang namanya pengumpulan fakta dan bukti dari rakyat Acheh yang menyangkut masalah sikap, keinginan, kehendak untuk penentuan nasib sendiri dari seluruh rakyat Acheh tidak akan dapat diperoleh dengan hasil yang jujur, adil dan benar.

Dan itu kalau saudara tidak tahu wilayah-wilayah mana di Acheh yang masih tetap belum dikuasai TNI/Polri, maka kalian Ardiansyah tanyakan kepada pihak Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Dua Jenderal TNI itu yang mengetahui bahwa itu wilayah Acheh masih tetap tidak dkuasai sepenuhnya oleh pasukan non-organik TNI yang jumlahnya lebih dari 50.000 pasukan itu.

Kemudian, itu Ardiansyah menyatakan lagi: "Kalau anda memakai fakta sejarah, apakah anda tidak sadar, kalau sebelumnya asal-usul Bangsa Acheh itu dari mana ?. Bangsa Acheh bukanlah penduduk asli pulau Sumatra".

Memang kalau menelusuri jauh kebelakang mengenai perpindahan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini, maka orang-orang yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi adalah orang-orang yang berpindah dari Negeri Yunan, Cina Selatan kira-kira 3000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itulah yang dinamakan orang-orang Melayu Tua. Dimana mereka inilah yang menghuni pedalaman-pedalaman, seperti suku Dayak, suku Toraja, suku Mentawai. Kemudian datang periode kedua, kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itulah mereka dinamakan Melayu Muda. Dimana orang-orang Melayu Muda inilah yang sekarang menjadi orang Acheh, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain. Orang-orang Melayu Muda ini yang banyak dpengaruhi oleh kebudayan yang datang dari Arab dan India. Dan tentu saja banyak orang-orang Arab dan India yang datang ke Acheh. Sedangkan bangsa Papua yang berasal dari Papua-Melanesoide yang datang ke Nusanara membawa kebudayaan Mesolithicum.

Kemudian orang-orang Arab dan India itu banyak yang berdomisili di Acheh bercampur baur dengan orang-orang Acheh yang berasal dari nenek moyang Melayu Muda dulu, dan itulah yang menjadi rakyat Acheh.

Seterusnya, apa yang dikatakan Ardiansyah: "Anda harus bersabar, karena suatu saat nanti mungkin pemimpin Bangsa ini dari orang Acheh, buang jauh-jauh istilah dijajah oleh NKRI."

Ardiansyah, masalah pemilihan pemimpin di RI melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan melalui pemilu Lembaga Legislatif, itu semuanya tidak akan menghilangkan status Negeri Acheh yang diduduki dan dijajah RI. Bagaimana bisa dibuang jauh-jauh dari pikiran rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri istilah penjajahan RI dan istilah dijajah RI. Mengapa ?

Karena selama masalah akar utama timbulnya konflik Acheh tidak bisa diselesaikan, selama itu konflik Acheh akan terus berlangsung, dan selama itu istilah dijajah oleh RI terus akan melekat dalam pikiran setiap rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila.

Kemudian, itu istilah dijajah yang berasal dari kata kerja jajah adalah berarti menguasai dan memerintah suatu negeri atau daerah.

Nah, pengertian menguasai dan memerintah suatu negeri atau daerah inilah yang dikenakan kata dan istilah jajah. Negeri Acheh pada awalnya ditelan, dicaplok, dan dikuasai oleh Soekarno dengan RIS-nya, tanpa persetujuan, tanpa keikhlasan, tanpa kerelaan seluruh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh.

Setelah itu Negeri Acheh dikuasai RIS-Soekarno, kemudian diperintah oleh Pemerintah NKRI dibawah Perdana Menteri Mohammad Natsir sebagai Kabinet Pertama NKRI jelmaan RI hasil leburan RIS.

Walaupun dalam kebijaksanaan memerintah pihak penjajah NKRI itu, seperti yang diungkapkan Ardiansyah bahwa "anak-anak Acheh sama dengan anak Indonesia lain nya yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. UUD 1945, dan Hukum positif di Indonesia tidak memisahkan Bangsa Acheh dengan bangsa Indonesia. Dan dalam UU No.18/2001 terkandung makna yang mendalam tentang keinginan yang tulus dari pemerintah Indonesia untuk "meng Istimewakan Daerah Acheh" sehingga apa yang di cita citakan alm ayahnda Muhammad Daud Beureueh, dan kata-katanya menjelang ajal adalah "Untuk mengembalikan Alqur'an ke negeri Acheh".

Memang, kalau hanya dilihat dari sudut UUD 1945 yang sepihak itu, menunjukkan kebijaksanaan politik pihak RI. Tetapi, kalau ditelusuri lebih kedalam tentang Negeri Acheh, justru apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya, hanyalah merupakan isi yang berbentuk tulisan saja, yang berbeda dalam realita atau kenyataannya. Dan contohnya itu UU No.18/2001, itu adalah isinya penipuan dan pembohongan terhadap seluruh rakyat Acheh. Tidak ada itu yang namanya "keinginan yang tulus dari pemerintah Indonesia untuk meng Istimewakan Daerah Acheh", yang ada adalah menjerat dan mengikat rakyat dan Negeri Acheh biar tetap berada dalam dekapan sangkar RI dengan memakai umpan pembagian hasil minyak bumi dan gas yang dibatasi hanya dengan waktu 8 tahun saja. Ardiansyah, apakah kalian sudah membaca itu isi UU No.18/2001 ? Dan itu kalian Ardiansyah hanyalah menafsirkan dengan tafsiran yang sempit atas apa yang kalian namakan: "Untuk mengembalikan Alqur'an ke negeri Acheh" dengan menerapkan UU No.18/2001. Terlalu rendah, kalian menghubungkan UU No.18/2001 dengan apa yang telah dimaklumatkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan maklumat NII-nya 20 September 1953.

Jadi sekarang, karena memang itu Negeri Acheh pada awalnya dikuasai Soekarno melalui RIS, kemudian dalam jalur proses selanjutnya, diperintah oleh Pemerintah NKRI, dengan cara dan model memerintah yang dijalankan oleh pihak NKRI terhadap Negeri Acheh, maka tetap saja Negeri Acheh itu asalnya Negeri yang ditelan, dicaplok, dikuasai dan dperintah dengan model atau cara Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.

Seterusnya apa yang dikatakan Ardiansyah: "Syariat Islam dapat ditegakkan dimanapun ummat Islam itu berada & Rasulullah saw tidak mengajarkan untuk mendirikan Negara Islam, Beliau menyiratkan pentingnya persatuan Ummat Islam dimanapun berada. Ajaran Thoghut pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, coba sebutkan hal yg bertentangan dengan ajaran Islam pada ajaran Thoghut Pancasila ? saya pastikan anda akan kencing dicelana saat ini karena tidak ditemukan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ?"

Coba perhatikan apa yang dikatakan Ardiansyah: "Rasulullah saw tidak mengajarkan untuk mendirikan Negara Islam". Jelas, ini pemikiran orang-orang yang keracunan racun Soekarno.

Ardiansyah, itu Rasulullah saw bukan hanya mengajarkan Negara Islam saja, melainkan justru memberikan contoh dengan membangun dan menegakkan Negara Islam pertama di Yatsrib pada tahun 1 Hijrah atau tahun 622 Masehi. Itu contoh Rasulullah saw dalam membangun dan membentuk Negara Islam pertama di Yatsrib, merupakan sunnah Rasulullah saw dalam bentuk perbuatan dan contoh kehidupan umat Islam dan umat lainnya dalam masyarakat, pemerintahan dan negara yang dasar dan sumber hukum negaranya mengacu kepada aturan, hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw.

Ardiansyah jangan ikut-ikutan Abdurrahman Wahid, Megawati, Soekarno, Soeharto dan orang-orang sekuler lainnya.

Karena kalian Ardiansyah hanya membeo kepada itu Abdurrahman Wahid, Megawati, Soekarno, Soeharto dan orang-orang sekuler lainnya, maka lahirlah kesimpulan: "Selimut dari ajaran Mbah Mpu tantular bukanlah hal yang haram, karena Rasulullah saw juga melarang ummatnya memusuhi orang yg bukan seagama yang mau hidup berdampingan dengan Islam."

Itu mpu Tantular dengan cerita Sutasomanya yang didalamnya mengandung bhineka tunggal ika, yang oleh kalian dengan Soekarnonya dipakai sebagai tali pengikat Negara-Negara dan Daerah-Daerah de-facto diluar wilayah Negara RI, termasuk Negeri Acheh, Papua dan Maluku Selatan, sehingga akhirnya itu yang dinamakan Negara RI menjadi bumerang sampai detik sekarang ini.

Dan tentu saja, karena itu Ardiansyah hanya melihat dari sudut mpu Tantular, mana bisa diterapkan dasar hukum halal dan haram. Karena tidak diajarkan dalam ajaran mpu Tantular istilah haram dan halal. Pencaplokan wilayah-wilayah diluar Kerajaan Majapahit, mana itu dianggap haram oleh pihak mpu Tantular dan Patih Gajah Mada. Padahal menurut ajaran Islam mencuri, merampok, menelan, mencaplok harta milik orang lain itu hukumnya haram dan perlu diajukan ke muka pengadilan tindak pidana.

Memang Rasulullah saw tidak melakukan permusuhan kepada pihak yang tidak memushi orang Islam dan Negara Islam pertama di Yatsrib. Tetapi bagi kelompok, bani, suku lainnya yang melakukan permusuhan dan penyerangan kepada pihak pemerintah Negara Islam pertama di Yatsrib, seperti kaum Quraisy dari pihak penguasa Mekkah, maka itu pihak kaum Quraisy penguasa Mekkah dijadikan dan dianggap sebagai musuh oleh Rasulullah saw.

Jadi, Ardiansyah, tidak perlu saudara memakai kedok bermerek pembuatan skripsi akhir pendidikan universitas saudara, karena memang sudah kelihatan bahwa saudara Ardiansyah hanyalah orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono yang menyokong pendudukan dan penjajahan di Acheh dan sekaligus alergi Negara Islam pertama yang dibangun Rasulullah saw.

Dan dengan terus Ardiansyah melambungkan kata-kata: "Siapa yang dijajah & siapa yang terjajah? Yang ada adalah sekelompok orang asing yang tinggal di Swedia yang mencoba menjadi kaya dan terkenal dengan meneriakkan tentang daerah yang hingga sekarang belum pernah lagi dikunjunginya untuk merdeka dengan alasan kondisi yg terjajah oleh NKRI."

Jelas Ardiansyah, selama pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan pihak kalian tidak mampu memberikan dasar fakta, bukti, hukum dan sejarah yang jelas dan benar yang menyatakan itu Negeri Acheh merupakan wilayah RI, maka selama itu kalian hanyalah bercuap yang isinya kosong dan hanya mampu dan pandai main angkat tangan dan main tunjuk jari saja dengan mulut komat kamit mengaku-ngaku itu Negeri Acheh miliknya mbah Soekarno dan mbahnya Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan tentu saja, makin jelas siapa itu Ardiansyah yang sebenarnya dengan melihat apa yang dilambungkannya ini: "NKRI yang dulu berbeda dengan sekarang, dibawah kepemimpinan SBY, Bangsa ini yakin akan Bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Semoga Allah memberi umur panjang kepada beliau, dan memberi hidayah kepada saudara-saudara kami yang masih dihutan seperti Babi membawa-bawa bendera usang bulan sabit mencuri hasil kebun, merampok ternak, berhayal mendapat gaji 1 juta rupiah dari ASNLF. GAM adalah hal yang tabu saat ini dibicarakan. GAM sering menjadi bahan olok-olok dari Rakyat Acheh."

Nah dengan ditampilkannya pandangan Ardiansyah ini, menunjukkan bahwa itu yang namanya Ardiansyah adalah memang pengekor Susilo Bambang Yudhoyono, yang berkhayal bisa membangkitkan keterpurukan roda pembangunan ekonomi RI yang setiap tahun disuapi dengan hutang dari negara-negara kreditor Consultative Group on Indonesia (CGI), dan yang menganggap rendah para pejuang rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri, dengan menyamakan para pejuang Acheh dengan "Babi membawa-bawa bendera usang bulan sabit".

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 15 Feb 2005 10:12:07 +0700
From: Muhammad.Ardiansyah@hm.com
To: <ahmad@dataphone.se>, <serambi_indonesia@yahoo.com>, <balipost@indo.net.id>, <newsletter@waspada.co.id>, <redaksi@pikiran-rakyat.com>, <editor@pontianak.wasantara.net.id>, <hudoyo@cbn.net.id>, <jktpost2@cbn.net.id>, <sutanlatief@yahoo.com>, <redaksi@kompas.com>, <redaksi@satunet.com>, <redaksi@waspada.co.id>, <waspada@waspada.co.id>, <webmaster@detik.com>, <kompas@kompas.com>, <Padmanaba@uboot.com>, solopos@bumi.net.id
Subject: beberapa fakta yang masih dalam uji kebenarannya

Assalamu'alaikum.

Terima kasih kepada saudara Ahmad Sudirman yang telah menanggapi uraian saya sebelumnya.

Bukan maksud saya untuk memukul ASNLF dengan argumen - argumen yg memang masih perlu di uji kebenarannya, namun saya ingin kembali menanggapi beberapa hal:

- Saya bukanlah Mahasiswa dari UNPAD Bandung . jadi tanggapan saya mohon tidak membawa nama institusi tersebut.
- Saya tidak boleh menyebutkan sumber dari pada wartawan Australia tsb untuk menghindari hal -hal yg tidak diinginkan
- Ada beberapa point yang menjadi dasar sementara bagi penelitian :

* Arti dari Penjajahan sebenarnya, : Penjajahan adalah penindasan terhadap suatu Bangsa oleh Bangsa lain yang mana menghapus hak - hak & martabat manusia . "Dalam hal ini kami tidak melihat adanya penindasan oleh NKRI terhadap Bangsa Acheh dengan fakta sbb:
- Anak - anak acheh sama dengan anak Indonesia lain nya yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
- UUD 1945 ,dan Hukum positif di Indonesia tidak memisahkan Bangsa Acheh dengan bangsa Indonesia .tidak seperti hukum positif yang diberlakukan oleh penjajah Belanda.
- Dalam UU NO.18/2001 terkandung makna yang mendalam tentang keinginan yang tulus dari pemerintah Indonesia untuk "meng Istimewakan Daerah Acheh" sehingga apa yang di cita citakan alm ayahnda Muhammad Daud Beureueh, dan kata - katanya menjelang ajal adalah " Untuk mengembalikan Alqur'an ke negeri Acheh (seperti yang dikatakan oleh tokoh ulama Acheh pada pertemuan yg lalu dgn kami).

* Tentang Status kewarga negaraan saudara Ahmad sudirman adalah warga Negara swedia yang nota bene adalah bukan dibawah "suaka Politik dari Negara swedia , untuk itu saudara Ahmad Sudirman , Ayahnda Hasan Tiro adalah secara dejure dan defacto "BUKAN LAGI ORANG ACHEH ", berbeda dengan jalan perjuangan tokoh Tim -Tim dan tokoh pergerakan Indonesia pada masa revolusi, jadi saudara tidak lagi punya hak untuk berbicara tentang Acheh.

* Sikap Lembut dari Pemerintah RI yang mendapat kecaman dari DPR , adalah semata sifat Manusiawi yang melekat pada diri SBY dan Yusuf kalla, sehingga adalah hal yang bathil apabila tawaran Ishlah dan Amnesti diabaikan demi masa depan keluarga dan anak - anak anggota ASNLF.

* Hasil Random sampling memang masih kami dapatkan didaerah yg relatif aman dari konflik , untuk itu kawan kami saat ini tengah mempersiapkan diri untuk lebih lanjut . apabila saudara Ahmad Sudirman memang benar mengetahui medan di Acheh , mohon referensi daerah yang menjadi kantong

- kantong GAM , karena menurut pandangan mata dari saudara saya dan beberapa orang acheh yang kami temui menyatakan hal yang sama "GAM adalah hal yang tabu saat ini dibicarakan , sehingga GAM amatlah tidak populer dikalangan rakyat Acheh saat ini " Fakta saat ini , istilah GAM sering menjadi bahan olok - olok dari Rakyat Acheh . Misalnya orang tsb sedikit pendusta , kalo dulu dikatakan istilah " Tipu Acheh " tapi saat ini bisa di olok sebagai GAM.

Banyaknya daerah pesisir Acheh yang luluh lantak karena Tsunami mengakibatkan daerah penelitian kami tidak meliputi tempat pengungsian .

*Kami juga mendapat informasi tentang " kebencian dari masyarakat pedalaman Acheh terhadap GAM " karena GAM = Babi liar yang berbendera yang mencuri hasil kebun seenaknya, mencuri Ternak seperti Harimau , dan meminta bahan makanan seperti pengemis "itu diceritakan oleh saudara saya Mantan TNA yg hanya sekali mendapat Gaji dari GAM sebesar 1 juta rupiah dan setelah itu tidak mendapat apa - apa , tapi dengan lapang dada pemerintah masih menerimanya kembali tanpa pross amnesti ataupun tetek bengek. jadi Kesimpulan sementara dari kami:

- Pemerintah tidak perlu lagi mendengarkan suara ASNLF karena secara dejure dan defacto , anggota ASNLF adalah warga negara asing , dan perlu pendekatan terhadap masing masing negara tempat bersembunyinya anggota ASNLF agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

- Pemerintah harus mencabut status darurat sipil sehingga suasana acheh menjadi kondusif , dan memperlakukan penjahat GAM sebagaimana perampok dan penjahat lain nya .

- Perlu kembali dihidupkan system ' HANKAM RATA ( Pertahanan dan keamanan Rakyat semesta ) di Acheh dan di daerah rawan Gerakan separatis.

- Dengan kekuatan TNI adalah hal yang mudah untuk menghancurkan GAM hingga ke akar - akarnya , Buru , sergap dan hancurkan sisa - sisa GAM yang menolak amnesti di Acheh, karena sepak terjangnya telah meresahkan masyarakat.

- Saudara Ahmad Sudirman dkk , apa bila menolak amnesti , itu adalah tindakan paling merugikan diri anda dan keluarga, mungkin jatah hidup anda memang sebentar lagi , tapi tengoklah keluarga dan keturunan anda, apa jadinya nanti anda apabila wafat dikebumikan jauh dari kampung halaman, sedangkan kelak anak cucu saudara memilih bergabung dengan
NKRI ?

- Normalisasi hubungan antara RI dengan Amerika dibidang pertahanan, menyiratkan dukungan Internasional akan Utuhnya NKRI, dan anda dgn kawan-kawan pasti telah mengetahui kekuatan Negeri Paman Sam , berbeda dengan sikap negeri tsb pada waktu peristiwa Tim - Tim .

- Memang , Mbah Soekarno telah mencaplok Negeri Acheh , tapi suka atau tidak suka harus diakui , kalau NKRI telah terbentuk dengan sukses memasukan Acheh kedalam NKRI.

- Kalau anda dkk tidak cepat mengambil keputusan , maka mimpi buruk tentang ditolaknya anda ketika hendak mengunjungi sanak saudara di Acheh oleh pihak imigrasi dimana saudara tinggal akan menjadi kenyataan.

- Satu pertanyaan yg pribadi yang mungkin malu anda dkk untuk menjawab. "Darimana anda mendapat dana hingga sekarang masih bisa bertahan di negara Swedia , yang segalanya serba mahal itu ?. Satu dugaan kami , anda melarikan kekayaan dari Negeri Acheh kenegara tersebut.

- Perjuangan dan status anda berbeda dengan Cut Mizarda , yang sehari-hari penghidupanya berdagang pakaian dipasar. (foto terlampir pada email terdahulu), Beliau adalah benar mempunyai hak berbicara sebagai rakyat Acheh.Suara beliau dkk lah yang bisa didengarkan, dan bukan suara ASNLF.

- Kalau anda memakai fakta sejarah , apakah anda tidak sadar , kalau sebelumnya asal-usul Bangsa Acheh itu dari mana ?. bangsa Acheh bukanlah penduduk asli pulau Sumatra,

- Anda harus bersabar , karena suatu saat nanti mungkin pemimpin Bangsa ini dari orang Acheh , buang jauh - jauh istilah dijajah oleh NKRI.

- Syariat Islam dapat ditegakkan dimanapun ummat Islam itu berada & Rasulullah saw tidak mengajarkan untuk mendirikan Negara Islam , Beliau menyiratkan pentingnya persatuan Ummat Islam dimanapun berada. Ajaran Thoghut pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam ,coba sebutkan hal yg bertentangan dengan ajaran Islam pada ajaran Thoghut Pancasila ? saya pastikan anda akan kencing dicelana saat ini karena tidak ditemukan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ?

Selimut dari ajaran Mbah Mpu tantular bukanlah hal yang haram , karena Rasulullah saw juga melarang ummatnya memusuhi orang yg bukan seagama yang mau hidup berdampingan dengan Islam. jadi" SIAPA YANG DIJAJAH & SIAPA YANG TERJAJAH ? YANG ADA ADALAH SEKELOMPOK ORANG ASING YANG TINGGAL DI SWEDIA YANG MENCOBA MENJADI KAYA DAN TERKENAL DENGAN MENERIAK KAN TENTANG DAERAH YANG HINGGA SEKARANG BELUM PERNAH LAGI DI KUNJUNGINYA UNTUK MERDEKA DENGAN ALASAN KONDISI YG TERJAJAH OLEH NKRI.

NKRI yang dulu berbeda dengan sekarang , dibawah kepemimpinan SBY , Bangsa ini yakin akan Bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Semoga Allah memberi umur panjang kepada beliau , dan memberi hidayah kepada saudara - saudara kami yang masih dihutan seperti Babi membawa-bawa bendera usang bulan sabit mencuri hasil kebun , merampok ternak, berhayal mendapat gaji 1 juta rupiah dari ASNLF.

Maaf apabila uraian diatas terkesan memojokan ASNLF , tapi inilah informasi yang saya dapatkan dari beberapa orang dan data terbaru yang dimiliki yang menjelaskan fakta yang ada sekarang ini.

Mungkin Anggota DPR kita benar , karena informasi yang didapatkan hampir sama denga yg saya temukan , jadi istilah Informasi yang didapatkan berasal dari pinggir jalan mengenai adanya faksi - faksi di GAM adalah benar adanya.

Satu lagi tentang tulisan anda: Saudara Ahmad Sudirman terus menerus meneriakkan sejarah tanpa melihat fakta yang ada dilapangan saat ini Ingat kasus Pulau sipadan dan ligitan : Pertimbangan akan hak wilayah lebih condong kepada status defacto dari wilayah tersebut, yang mengurus & mengelola Acheh saat ini adalah bangsa Indonesia (didalamnya termasuk
suku Acheh)BUKAN ASNLF yang hanya meresahkan dan memprovokasi masyarakat ,
sekali lagi , tidak ada pengkotak - kotakan suku di NKRI , sehingga pantas disebut dalam situasi penjajahan.

Buat ASNLF, kalo pembayaran gaji itu harus dibayar dong sesuai dengan janji , jangan orang disuruh angkat senjata & giliran mau makan disuruh minta sama penduduk ? gimana sech ?..kalo enggak sanggup bayar ya sudah , sewa nenek lampir aja buat melawan TNI.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam

Muhammad Ardiansyah

Muhammad.Ardiansyah@hm.com
Jakarta, Indonesia
----------