Stockholm, 15 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

YUDHOYONO HANYA PEGANG UU BUATAN MEGA CS & AKBAR CS UNTUK DISODORKAN DALAM PERUNDINGAN RI-ASNLF
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KARENA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LEMAH, MAKA TIDAK ADA YANG BISA DIJADIKAN PEGANGAN KECUALI UU NO.18/2001 BUATAN MEGAWATI CS & AKBAR TANDJUNG CS

"President Yudhoyono was committed to seeking a peaceful solution to the conflict in Aceh, where separatist rebels have been fighting for independence since the 1970s. 'The solution is to offer them special autonomy," President Yudhoyono said." (business-times.asia1.com.sg , Singapore, February 15, 2005)

"Pemerintah Indonesia jangan sampai mengorbankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelesaian masalah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam perundingan lanjutan nanti, kalau GAM menginginkan adanya penambahan status lebih otonomi yang sudah diberikan pemerintah, silakan saja, asalkan masih dalam kerangka NKRI. Karena dalam perundingan antara kedua belah pihak pada waktu mendatang tidak akan menghasilkan sebuah komitmen apapun selama GAM masih pada pendiriannya menuntut kemerdekaan dan ingin mendirikan negara sendiri." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com ,Tue, 15 Feb 2005 02:26:46 -0800 (PST))

Baiklah Saudara Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia.

Kalau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Singapura ketika bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari ini, Selasa, 15 Februari 2005, dan setelah membicarakan perjanjian extradisi Singapura-RI, yang pembicaraannya akan dimulai pada bulan Maret mendatang yang salah satunya akan dipakai sebagai alat untuk menjerat para koruptor taipan Cina yang bersembunyi di Singapura. Dimana itu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa untuk pemecahan konflik Acheh yang akan disodorkan kembali dalam perundingan RI-ASNLF pada tanggal 21 Februari 2005 di Koningstedt, Finlandia, hanya dengan cara melalui jaringan otonomi yang berlandaskan pada UU No.18/2001.

Dengan terus ditampilkannya payung hukum yang dipakai Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian konflik Acheh, memang kelihatan itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempunyai lagi kartu lain yang bisa disodorkan dalam perundingan RI-ASNLF, selain dari kartu UU No.18/2001 yang dibuat dan disahkan secara sepihak oleh Megawati dan DPR dibawah Akbar Tandjung pada tahun 2001 yang lalu.

Kelemahan dalam hal fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum tentang Negeri Acheh hubungannya dengan proses jalur pertumbuhan dan perkembangan Negara RI, menghasilkan kebijaksanaan politik, keamanan dan pertahanan yang kaku dalam hal Acheh. Dimana payung hukum UU No.18/2001 merupakan satu-satunya hukum yang dibuat secara sepihak dan menurut kebutuhan pihak RI untuk dipakai sebagai alat pengelabuan atau penipuan terhadap seluruh rakyat Acheh.

Coba saja perhatikan apa yang tertuang dalam masalah keuangan Daerah Acheh dimana dinyatakan bahwa dana perimbangan untuk Acheh adalah diperoleh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%, pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20%, penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80%, pertambangan umum sebesar 80%, perikanan sebesar 80%, pertambangan minyak bumi sebesar 15%, dan pertambangan gas alam sebesar 30%.

Nah, itulah pembagian dana perimbangan antara Daerah Acheh dan pusat. Kemudian, ditambah dengan apa yang dinamakan dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, yaitu tambahan penerimaan dari hasil sumber daya alam setelah dikurangi pajak, yang besarnya 55% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% untuk pertambangan gas alam.

Hanya peraturan untuk dana tambahan otonomi khusus tersebut berlaku selama delapan tahun sejak disahkan dan diberlakukan UU No.18/2001 ini. Artinya, pada tahun 2009 dana otonomi khusus ini akan dikurangi menjadi sebesar 35% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% untuk pertambangan gas alam.

Jadi, dana otonomi khusus ditambah dengan dana perimbangan yang dijatahkan oleh pihak Megawati dan diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 8 tahun (2001-2009) adalah sebenar 70 % untuk pertambangan minyak bumi dan 70 % pertambangan gas alam. Kemudian pada tahun 2009 berubah menjadi 50 % untuk pertambangan minyak bumi dan 50 % pertambangan gas alam. Dengan kata lain setengah-setengah. Untuk rakyat Acheh 50 % dan untuk Susilo Bambang Yudhoyono 50 %, dalam pembagian hasil pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam.

Nah sekarang perhatikan, apakah dari sejak tahun 2001, yaitu sejak disahkan dan diberlakukannya UU No.18/2001 rakyat Acheh telah memperoleh sebagaimana yang diharapkan mereka dan kehidupan ekonomi Acheh mencapai seperti yang diinginkan seluruh rakyat Acheh ?. Jelas sudah hampir setengah waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam UU No.18/2001 hasil pembagian dana berdasarkan otonomi khusus ternyata nol hasilnya. Apalagi sekarang itu sebagian wilayah Acheh telah hancur dilanda gempa dan tsunami. Dimana daerah Acheh menjadi daerah yang termiskin diantara daerah-daerah lainnya.

Sebenarnya, bagi rakyat Acheh apa yang tertuang dalam isi UU No.18/2001 yang terus saja dijadikan kartu andalan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam perundingan RI-ASNLF ini, adalah tidak banyak memberikan manfaat dan keuntungannya, selain hanya keuntungan diatas kertas saja.

Kemudian lagi ditambah dengan kampanye dan gembar-gembor masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Acheh, begitu juga pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Acheh yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali, jelas itu kampanye propaganda murahan yang tidak banyak membantu dan memberikan kenyamanan dan keuntungan ekonomi bagi seluruh rakyat Acheh.

Jadi sebenarnya, kalau ditelusuri sampai keakar-akarnya apa yang tertuang dalam UU No.18/2001 yang dijadikan kartu andalan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam perundingan RI-ASNLF adalah tidak lebih dan tidak kurang merupakan alat penipuan dan pengelabuan bagi seluruh rakyat Acheh.

Justru, yang terbaik dan paling adil dan bijaksana untuk masalah otonomi ini, sebagaimana yang telah beratus kali Ahmad Sudirman sampaikan dimimbar bebas ini yaitu, penentuan, penetapan dan penerimaan otonomi khusus ini diserahkan kepada seluruh rakyat Acheh untuk memutuskannya melalui plebisit yang disaksikan oleh PBB dengan cara yang bebas, rahasia, dan dilaksanakan secara jujur dan adil.

Nah terakhir, kalau itu Matius Dharminta yang terus saja mengekor Susilo Bambang Yudhoyono berkeras kepala, ngotot dan degil mengenai masalah otonomi ini, maka itu menunjukkan bahwa Matius Dharminta ini hanya merupakan robot yang bertubuh manusia yang pandainya hanya mengembe dan mengikut ekornya Susilo Bambang Yudhoyono saja.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 15 Feb 2005 02:26:46 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: JANGAN KORBANKAN NKRI
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Serambi Indonesia <serambi_indonesia@yahoo.com>, Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>, Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>, Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>, ahmad jibril <ahmad_jibril1423@yahoo.com>, Hassan Wirajuda <hassan.wirajuda@ties.itu.int>, Megawati <megawati@gmx.net>, Al Chaidar <alchaidar@yahoo.com>

JANGAN KORBANKAN NKRI HANYA KARENA GAM

Pemerintah Indonesia jangan sampai mengorbankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelesaian masalah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam perundingan lanjutan nanti, kalau GAM menginginkan adanya penambahan status lebih otonomi yang sudah diberikan pemerintah, silakan saja, asalkan masih dalam kerangka NKRI.

Karena dalam perundingan antara kedua belah pihak pada waktu mendatang tidak akan menghasilkan sebuah komitmen apapun selama GAM masih pada pendiriannya menuntut kemerdekaan dan ingin mendirikan negara sendiri.

Kalau masih seperti itu, maka jangan harap akan ada kompromi, apalagi dengan pemberontak seperti GAM. Dengan demikian, perundingan lanjutan antara RI dengan GAM akan tetap menemui jalan buntu, sekalipun beberapa negara terlibat sebagai mediator dalam perundingan, maka semua akan sia-sia.

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------

Published February 15, 2005

S'pore to sign extradition treaty with Indonesia

SINGAPORE - Singapore will sign an extradition treaty with Indonesia and talks on the agreement will begin in March, Singapore's Prime Minister said on Tuesday after meeting the Indonesian president.

'We are committed to concluding an extradition treaty with Indonesia,' Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong said alongside President Susilo Bambang Yudhoyono at a news conference.

Mr Lee did not want to predict how long the negotiations would take, saying 'the issues are complicated because of the scope of the treaty'.

President Yudhoyono, a former military general who won Indonesia's first direct presidential election last year, arrived in Singapore on Tuesday after a visit to Malaysia. He returns home on Wednesday.

Indonesia wants an extradition treaty to help bring to justice allegedly corrupt Indonesian tycoons who are believed to have parked fortunes in Singapore. Authorities in Singapore have said some Indonesians wrongly believe an extradition treaty will curb Indonesia's chronic corruption.

'We are willing to cooperate in fighting transnational crime, not only corruption but also terrorism,' President Yudhoyono said. 'I hope this will be done properly in the spirit of accelerating the process.'

The two leaders agreed to sign an investment guarantee agreement that would protect Singapore investors who put their funds in Indonesia.

'This is a signal to investors that Indonesia welcomes Singapore investors,' Mr Lee said. Another topic on the agenda was the tsunami relief effort in Indonesia's Aceh province, where Singapore's military assisted survivors by ferrying food and other supplies aboard ships and helicopters.

President Yudhoyono said his government will devise a 'master plan' by next month to rebuild Aceh. He was committed to seeking a peaceful solution to the conflict in Aceh, where separatist rebels have been fighting for independence since the 1970s.

'The solution is to offer them special autonomy,' President Yudhoyono said.

http://business-times.asia1.com.sg/sub/latest/story/0,4574,145354,00.html?
----------