Stockholm, 23 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH YANG AKAN MEROBAH ISI UU NO.18/2001 DAN MEMBANGUN STRUKTUR PEMERINTAHAN BARU DI ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SIAPKAH PIHAK YUDHOYONO & DPR UNTUK MENERIMA PEMERINTAHAN SENDIRI BAGI RAKYAT ACHEH DENGAN MEROMBAK SELURUH ISI NO.18/2001 YANG SEKARANG BERLAKU DI ACHEH ?

Langkah yang dilakukan pihak ASNLF dalam perundingan putaran II di Koningstedt, Finlandia 21-23 Februari 2005 adalah dengan menyodorkan Pemerintahan Sendiri yang akan merobah sebagian besar isi dari UU No.18/2001 dan pengesahannya harus melalui referendum dari seluruh rakyat Acheh.

Bentuk Pemerintahan Sendiri yang disodorkan pihak ASNLF dalam perundingan ini bukan hanya sekedar mengganti nama dari nama Otonomi Khusus menjadi Pemerintahan Sendiri, melainkan merobah sebagian besar isi dari UU No.18/2001 yang sekarang dijadikan dasar hukum di Acheh.

Melihat dari langkah yang disodorkan pihak ASNLF ini, apakah pihak RI akan tetap juga dalam posisinya yang kaku yang hanya mendasarkan kepada bentuk Otonomi Khusus sebagaimana yang tertuang dalam UU No.18/2001 ?.

Memang dalam rangka membangun Pemerintahan Sendiri di Acheh adalah sangat jauh berbeda dengan apa yang ada dalam UU No.18/2001 sekarang ini. Dimana Susunan, Kedudukan, Kewenangan, Keuangan, lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Kepolisian, Angkatan Bersenjata, Kejaksaan, Mahkamah, dan lambang Pemerintahan Sendiri adalah perlu ada perubahan yang menyeluruh.

Nah, apakah dengan adanya langkah dari pihak ASNLF ini pihak RI tetap dalam posisinya yang kaku untuk terus mempertahankan posisi Otonomi Khusus-nya yang pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diberlakukan dari sejak tahun 1956 yaitu dari sejak Soekarno masih berkuasa dan setelah Soekarno menelan Acheh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara melalui tangan RIS pada tanggal 14 Agustus 1950.

Kelihatannya, itu pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR dengan melihat dan mendengar serta membaca akan adanya perobahan radikal dalam isi UU No.18/2001 bukan menjadi gembira, melainkan makin menciut karena ketakutan Negeri Acheh akhirnya akan jatuh ketangan rakyat Acheh dengan bentuk Pemerintahan Sendiri dan dengan dasar UU-nya sendiri yang akan dibentuk dan disyahkan melalui referendum oleh seluruh rakyat Acheh.

Sekarang, apakah yang akan dikorbankan oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR setelah adanya penyodoran dari pihak ASNLF dengan kartu Pemerintahan Sendiri dengan UU-nya sendiri yang penetapan dan pengesahannya melalui Referendum oleh seluruh rakyat Acheh ?

Nah, kalau pihak RI masih juga tetap dalam posisi Otonomi Khusus-nya, dan hanya mengganti nama dari nama Otonomi Khusus menjadi Pemerintahan Sendiri, dengan tetap mengacu kepada UU No.18/2001 yang ada. Jelas itu pihak RI bukan ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai melainkan akan tetap menjadikan Negeri Acheh sebagai tempat bergolaknya dan bertumpahnya darah rakyat Acheh.

Pihak ASNLF telah berusaha untuk mengikis benteng pemisah yang tebal guna menuju kearah jalur perdamaian yang abadi di Acheh dengan menyodorkan bentuk Pemerintahan Sendiri dengan UU-nya sendiri, bukan lagi mempergunakan UU No.18/2001 dengan Otonomi Khusus-nya sebagaimana yang diberlakukan secara sepihak oleh pihak RI di Acheh.

Tentu saja bagi para pejuang rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila apa yang disodorkan oleh juru runding ASNLF di Koningstedt ini dengan Pemerintahan Sendiri di Acheh seperti membuang cita-cita kemerdekaan bagi rakyat dan bangsa Acheh. Tetapi kalau didalami lebih mendalam, maka melalui Pemerintahan Sendiri dengan UU sendiri yang ditetapkan dan disyahkan oleh seluruh rakyat Acheh melalui referendum inilah yang merupakan batu titian untuk menuju kemerdekaan Negeri Acheh.

Dan, kemungkinan besar langkah pembentukan Pemerintahan Sendiri dengan UU sendiri ini tidak akan diterima oleh pihak Pemerintah RI dan DPR/MPR RI.

Nah, kalau ternyata pihak Pemerintah RI, DPR/MPR masih juga menolak adanya perobahan bentuk Otonomi Khusus menjadi Pemerintahan Sendiri dengan UU sendiri bagi rakyat Acheh di Negeri Acheh, maka sudah jelas penyelesaian damai yang jujur dan adil tidak akan tercapai dan terlaksana.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------