Stockholm, 24 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ABDURRAHMAN, ITU STATUS LEGAL & MENGAPA SOEKARNO DIKATAKAN MENCAPLOK MALUKU SELATAN DENGAN RIS-NYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

NUR ABDURRAHMAN, ITU STATUS LEGAL & MENGAPA SOEKARNO DIKATAKAN MENCAPLOK MALUKU SELATAN DENGAN RIS-NYA

"Ada yang disembunyikan Ahmad Sudirman. Siapa itu yang memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS)? Itu boneka penjajah Belanda yang bernama Soumokil tanpa persetujuan rakyat Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut dan Seram. Soumokil hanya didukung oleh kekuatan bersenjata dari para anjing-anjing Belanda ex Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Ahmad Sudirman sekarang yang harus tunjukkan atas dasar hukum manakah itu proklamasi RMS, pertama tanpa persetujuan rakyat setempat, hanya didukung oleh kekuatan bersenjata anjing-anjing Belanda ex KNIL, dan kedua mencaplok pula Seram yang bagian Maluku Utara, yang secara historis Seram anggota Konfederasi Muluk di bawah Sultan Tidore, sedangkan Sultan Tidore menyatakan bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan para 17 Agusutus 1945." (H. M. Nur Abdurrahman, nur-abdurrahman@telkom.net ,Thu, 24 Feb 2005 06:55:21 +0700))

Baiklah saudara M.Nur Abdurrahman di Jakarta, Indonesia.

Dibawah ini status legal yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum mengapa dikatakan itu Soekarno dengan RIS-nya mencaplok Maluku Selatan.

1. Dalam RIS ada Ketentuan Pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri yang ditujukan kepada Republik Indonesia Yogyakarta, negara-negara bagian lainnya, Maluku dan lain-lain daerah di Kepulauan Indonesia.

2. Dalam Negara Indonesia Timur (NIT) juga ada Pasal 5 Muktamar Denpasar (7 Desember 1946) yang menjamin pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri bagi ketigabelas wilayah otonom dalam NIT, termasuk juga untuk Maluku.

3. Maluku pada saat itu berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Dewan Maluku Selatan. Dewan Maluku Selatan tidak mempunyai hubungan dengan RI, baik itu hubungan konstitusional, struktural maupun fungsional.

4. Hubungan Maluku Selatan dengan NIT adalah hubungan secara bersyarat melalui Keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947 untuk pelaksanaan kemerdekaan Maluku Selatan jika NIT tidak memperhatikan kepentingan Maluku Selatan.

5. Atlantic Charter 14 Agustus 1941, Pasal 1, 2 dan 3. Mengenai Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Maluku Selatan.

6. Preambule Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

7. Piagam PBB 24 Oktober 1945, pada pengantarnya dan Pasal 1 Ayat (2)

8. Permusyawaratan Malino 16 Juli 1946, pada butir 2 dan 4.

9. Perjanjian Canberra 6 Februari 1947, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda dan Selandia Baru, dimana kesemuanya bersepakat untuk memberikan kemerdekaan kepada rumpun bangsa Melanesia (termasuk Maluku dan Papua Barat), Micronesia, dan Polinesia.

10. Kemudian Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 Pasal 3, 4 dan 5; Perjanjian Renville 17 Januari 1948 pada Ayat (2), (3), (6), (11).

11. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 1948 Pasal 1 dan 21 Ayat (3), terutama butir 1 dan 14.

12. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 28 Januari 1949; Persetujuan Rum-Van Royen 7 Mei 1949.

13. Konferensi Meja Bundar (KMB) 2 November 1949, dengan langkah-langkah transisinya (tertera pada poin alasan) 27 Desember 1949. Ditambah lagi dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 23 Maret 1976 Pasal 1 ayat (1) dan Sejarah dan Budaya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

From: "H. M. Nur Abdurrahman" nur-abdurrahman@telkom.net
To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Cc: "Ardiansyah" <farans2000@plasa.com>, <Muhammad.Ardiansyah@hm.com>, "ahmad mattulesy" <ahmad_mattulesy@yahoo.com>, "Matius Dharminta" <mr_dharminta@yahoo.com>, Enny.Martono@hm.com
Subject: Re: ABDURRAHMAN, COBA BUKTIKAN STATUS LEGAL WILAYAH KEKUASAAN PATTIMURA DIHUBUNGKAN DENGAN NIT, RI & RIS ?
Date: Thu, 24 Feb 2005 06:55:21 +0700

Ada yang disembunyikan Ahmad Sudirman. Siapa itu yang memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS)? Itu boneka penjajah Belanda yang bernama Soumokil tanpa persetujuan rakyat Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut dan Seram. Soumokil hanya didukung oleh kekuatan bersenjata dari para anjing-anjing Belanda ex Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL).

Ahmad Sudirman sekarang yang harus tunjukkan atas dasar hukum manakah itu proklamasi RMS, pertama tanpa persetujuan rakyat setempat, hanya didukung oleh kekuatan bersenjata anjing-anjing Belanda ex KNIL, dan kedua mencaplok pula Seram yang bagian Maluku Utara, yang secara historis Seram anggota Konfederasi Muluk di bawah Sultan Tidore, sedangkan Sultan Tidore menyatakan bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan para 17 Agusutus 1945.

H. M. Nur Abdurrahman

nur-abdurrahman@telkom.net
Jakarta, Indonesia
----------