Stockholm, 24 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

UNTUK MENGAWASI GENCATAN SENJATA DI ACHEH BILA PERLU PASUKAN UNI EROPAH AKAN DISETUJUI SEKJEN UNI EROPAH SOLANA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MENURUT HASIL PERTEMUAN INFORMAL RI-ASNLF PUTARAN II DI KONINGSTEDT UNTUK PENGAWAS GENCATAN SENJATA BUKAN PASUKAN PBB MELAINKAN PASUKAN DARI UNI EROPA ATAU DARI ASEAN

"Issues discussed included special autonomy or, as proposed by GAM, self-government; amnesty and other measures to facilitate an agreement; security arrangements; monitoring of the implementation of the commitments; and timetable. After brief separate meetings with the parties, the talks continued under my chairmanship. Discussions were carried out in a constructive manner. Both delegations engaged in a substantive dialogue in an attempt to identify common ground. It was agreed that this process should be continued. In order to give the parties an opportunity to analyse the issues and prepare themselves for a thorough discussion, I proposed that the next meeting be held in Helsinki on 12 to 17 April." (Statement by President Martti Ahtisaari on 23 February 2005)

Dari apa yang disampaikan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dalam presskonferensinya, Rabu, 23 Februari 2005 pukul 14.30 waktu Finlandia, di Kantor Departemen Perhubungan dan Kebudayaan Kementrian Luar negeri, Jalan Kanavakatu 3 C, Helsinki, ada beberapa masalah yang sudah dibicarakan diantaranya masalah pemerintah sendiri (self-government), amnesti, gencatan senjata, monitoring gencatan senjata, jadwal pertemuan.

Sampai sejauh ini pihak RI, khususnya dari pihak Menteri Luar Negeri yang masih tetap menganggap bahwa penyelesaian Acheh adalah penyelesaian domestik, bukan penyelesaian internasional, karena itu Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda tidak melibatkan dirinya kedalam proses perundingan informal RI-ASNLF di Helsinki dan Koningsted Finlandia ini.

Nah, dengan adanya sikap dari Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda yang menganggap masalah Acheh adalah masalah dalam negeri, maka konsekuensi logisnya adalah hasil pertemuan RI-ASNLF ini akan mengalami kesulitan untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB, terutama dalam hal meminta tim pengawas gencatan senjata dan pengawasan gencatan senjata itu.

Karena sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam perundingan tersebut baik pihak RI atau pihak ASNLF menyatakan bahwa untuk mengawasi berjalannya gencatan senjata itu harus diawasi oleh pihak militer dari luar yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Permasalahannya adalah karena pihak RI, khususnya Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda tidak mengakui perundingan sebagai perundingan tingkat internasional, maka kalau ada hasil-hasil yang disepakati seperti perlu adanya tim militer pengawas gencatan dari luar, tidak bisa melalui jalur Dewan Keamanan PBB, melainkan bisa melalui jalur tingkat Regional, seperti meminta kepada anggota-anggota Negara ASEAN untuk mengirimkan wakil militernya guna bergabung dalam tim pengawas gencatan senjata di Acheh. Atau bisa juga meminta kepada Uni Eropah untuk mengirimkan wakil-wakil militernya guna dimasukkan menjadi tim pengawasan gencatan senjata.

Mengenai tim pengawas gencatan dari Uni Eropah ini, mantan Presiden Martti Ahtisaari telah melakukan pembicaraan informal dua pekan yang lalu dengan pihak Sekretaris Jenderal Uni Eropah Javier Solana Madariaga tentang masalah gencatan senjata di Acheh ini. Dan kelihatannya menurut Martti Ahtisaari bahwa pihak Sekjen Uni Eropah ini minta untuk terus diberikan informasi yang lebih lanjut.

Jadi, kelihatannya bahwa pihak Sekjen Uni Eropah Javier Solana Madariaga telah memberikan sinyal persetujuannya apabila Uni Eropah diminta untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik Acheh guna memberikan kelancaran jalannya gencatan senjata di Acheh dan untuk menuju kearah kejalan perdamaian yang adil, jujur dan abadi di Acheh.

Tentu saja dalam pertemuan-pertemuan RI-ASNLF yang akan datang yang direncanakan 12-17 April 2005 akan lebih dimatangkan mengenai masalah penyusunan rencana gencatan senjata dan sistem pengawasannya dilapangan.

Kemudian, menyingung masalah Pemerintah Sendiri atau self-government yang disodorkan pihak ASNLF adalah merupakan langkah maju dengan syarat pihak non-organik TNI ditarik dari Acheh digantikan oleh pasukan keamanan organik dan kepolisian seperlunya yang dibutuhkan di Acheh.

Masalah penarikan pasukan non-organik TNI inipun masih dalam tahap pembicaraan, karena kelihatannya dari pihak TNI jelas akan menentangnya dan berupaya agar pasukan non-organik TNI tetap berada di Acheh. Sambil melambungkan keraguan dan ketidak percayaannya kepada pihak ASNLF untuk ikut terlibat dalam Pemerintah Sendiri di Acheh.

Penarikan pasukan non-organik TNI ini merupakan persyaratan terlaksannya Pemerintah Sendiri di Acheh sebagaimana disodorkan oleh pihak ASNLF. Dan adanya tim pengawas gencatan senjata dari militer negara-negara asing adalah untuk memberikan dan menghasilkan hasil yang bisa dianggap adil dan tidak memihak, seandainya ada pelanggaran dari kedua belah pihak, TNI dan TNA, terhadap jalannya roda gencatan senjata.

Mengenai masalah amnesti yang perlu dipertegas dan tetap sedang dibicarakan adalah sejauh mana keluasan pemberian amnesti itu, apakah hanya seluas kepada pihak ASNLF dan TNA saja, atau termasuk para tahanan ASNLF dan TNA yang sedang ditahan di LP-LP di Jawa dan di Acheh, atau juga termasuk para aktivis mahasiswa, pelajar, pemuda Acheh seperti yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) yang sekarang mendekam dalam LP-LP di Jawa dan Acheh.

Sedangkan masalah UU No.18/2001 yang sekarang dijadikan payung hukum di Acheh akan direvisi atau ditinjau kembali sesuai dengan apa yang telah dibirakan dalam pertemuan informal itu. Dan untuk pengesahannya dimintakan seluruh rakyat Acheh untuk mengesahkannya melalui referendum.

Adapun bagaimana bentuk, struktur, dan hubungan antara Pemerintah Sendiri di Acheh dengan Pemerintah di Jakarta ini akan tertuang dalam UU baru hasil revisi, sedangkan poin-poinnya masih akan dibicarakan dalam perundingan-perundingan berikutnya di Finlandia.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
---------

Statement by President Martti Ahtisaari after the 2nd round of Aceh talks (23.2.2005)

Search for a peaceful solution with dignity for all

Statement by President Martti Ahtisaari on 23 February 2005 after the second round of informal meetings between the Government of Indonesiaand the Free Aceh Movement

In my capacity as Chairman of the Board of the CrisisManagement Initiative (CMI), I invited the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) to a second round of informal meetings in Helsinki on 21-23 February 2005. The aim was to continue the dialogue started in the first meeting in January in order to advance a peaceful comprehensive settlement of the conflict in Aceh.

Issues discussed included special autonomy or, as proposed by GAM, self-government; amnesty and other measures to facilitate an agreement; security arrangements; monitoring of the implementation of the commitments; and timetable.

After brief separate meetings with the parties, the talks continued under my chairmanship. Discussions were carried out in a constructive manner. Both delegations engaged in a substantive dialogue in an attempt to identify common ground.

It was agreed that this process should be continued. In order to give the parties an opportunity to analyse the issues and prepare themselves for a thorough discussion, I proposed that the next meeting be held in Helsinki on 12 to 17 April.

As the talks are entering a sensitive phase, I appeal to all parties concerned to exercise utmost restraint on the ground.

I want to thank the Government of Finland for its support in facilitating the holding of the meetings in Helsinki. I also want to recognise the constructive support of many other governments and organisations.

http://www.cmi.fi/?content=press&id=48
----------